BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR   03b     TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERDAYAAN BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang :	a.	bahwa meningkatkan kinerja pengawasan oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bantul, perlu dilakukan pemberdayaan secara komprehensif dan berkesinambungan;

b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pemberdayaan Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bantul;
	
Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

3.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

7.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

8.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

9.	Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

10.	Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

14.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007;

15.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
	
M E M U T U S K A N  :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBERDAYAAN BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.	Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2.	Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
3.	Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.	Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.	Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.	Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bantul.
7.	Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bantul.

BAB II
PENYELENGGARAN PENGAWASAN ATAS PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 2

Badan Pengawasan Daerah menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah yang meliputi :
a.	pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
b.	pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 3

(1)	Kepala Badan dalam melaksanakan tugas pengawasan bertanggung jawab kepada Bupati.

(2)	Kepala Badan dalam melaksanakan tugas selain pengawasan mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Pengawasan Daerah melakukan pengawasan sesuai tugas pokok fungsi dan kewenangannya melalui :
a.	pemeriksaan dalam rangka berakhirnya jabatan Lurah Desa;
b.	pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
c.	pengujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
d.	pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
e.	penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan
f.	monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.

Pasal 5

Kepala Badan menyampaikan masukan tentang kebijakan pengawasan pemerintahan daerah selambat-lambatnya pada bulan Juli setiap tahun kepada Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 6

(1)	Penyusunan rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah dikoordinasikan oleh Kepala Badan.

(2)	Penyusunan rencana pengawasan tahunan tingkat kabupaten dilakukan dalam rapat koordinasi paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Pasal 7

(1)	Kepala Badan mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di tingkat kabupaten.

(2)	Aparat pengawasan ekstern yang akan melakukan pengawasan harus memberitahukan rencana dan kedatangannya kepada Badan Pengawasan Daerah sebelum melakukan pengawasan di daerah.

(3)	Kepala Badan dapat memerintahkan pejabat di Badan Pengawasan Daerah untuk mendampingi aparat pengawasan ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah wajib berpedoman pada rencana pengawasan tahunan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

(1)	Pimpinan satuan kerja perangkat daerah dan Pemerintah Desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.

(2)	Badan Pengawasan Daerah melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengawas Daerah Propinsi.

(3)	Pimpinan satuan kerja perangkat daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

(4)	Wakil Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan di daerah.

Pasal 10

(1)	Wakil Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan atas penyelenggarana pemerintahan daerah.

(2)	Pelaksanaan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 11

Badan Pengawasan Daerah dalam menyelenggarakan pengawasan urusan pemerintahan daerah berpedoman pada :
a.	obyektivitas, profesionalisme, independensi dan tidak mencari-cari kesalahan;
b.	terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan;
c.	efektivitas untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat; dan
d.	mendidik dan dinamis.

BAB III
PENGANGGARAN DAN SARANA PENGAWASAN
Pasal 12

(1)	Dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan oleh Badan Pengawasan Daerah, disediakan dana operasional yang cukup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau sumber dana lainnya yang sah.

(2)	Dalam rangka meningkatkan kapasitas Pejabat Badan Pengawasan Daerah, disediakan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan yang cukup pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3)	Dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan sehingga mampu memberikan kesimpulan pemeriksaan secara cepat, tepat dan akurat, Badan Pengawasan Daerah disediakan peralatan kerja yang cukup sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Kepala Badan diangkat oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Badan Pengawasan Daerah harus diisi oleh pejabat-pejabat yang jujur dan bersih dari permasalahan, inovatif dan konstruktif sehingga mampu melaksanakan tugas sebagai pengawas.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Sambil menunggu pemberlakuan secara penuh Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, maka diberlakukan sebutan sebagai berikut :
a.	Inspektorat Kabupaten untuk Badan Pengawasan Daerah;
b.	Inspektur Kabupaten untuk Kepala Badan; dan
c.	Inspektur Bidang untuk Kepala Bidang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 2 Januari 2008 

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor   06A        Tahun 2008
Tanggal 2 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO