BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR     05     TAHUN 2008

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :	a.	bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 32 Tahun 2008 tentang Retribusi Obyek dan Daya Tarik Wisata, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;

b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 32 Tahun 2008 tentang Retribusi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
	
Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan;

3.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;

4.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

5.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

8.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

9.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

10.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

11.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;

14.	Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;

15.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam di Kabupaten Bantul;

16.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul;

17.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2005 tentang Kemitraan Daerah  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2007;

18.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;

19.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;

20.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

21.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 32 Tahun 2008 tentang Retribusi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
	
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.	Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2.	Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
3.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul.
4.	Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul.
5.	Obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
6.	Retribusi obyek dan daya tarik wisata adalah pembayaran untuk memasuki obyek dan daya tarik wisata yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7.	Tarif retribusi adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
8.	Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9.	Wajib retribusi adalah orang pribadi, kelompok orang,  atau badan usaha yang memasuki dan atau mendapatkan pelayanan di obyek dan daya tarik wisata.
10.	Kendaraan adalah semua alat transportasi yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk memasuki lokasi obyek dan daya tarik wisata, kecuali sepeda, becak, dokar, dan kendaraan tidak bermotor lainnya.
11.	Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menetapkan besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi.
12.	Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 32 Tahun 2008 tentang Retribusi Obyek dan Daya Tarik Wisata.

BAB II
PENGELOLAAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA
Bagian Kesatu
Kerjasama Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata
Pasal 2

(1)	Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan obyek dan daya tarik wisata di Daerah.

(2)	Kerjasama pengelolaan obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan prinsip saling menguntungkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2005 tentang Kemitraan Daerah  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2007 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Event Wisata
Pasal 3

(1)	Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan event wisata pada obyek dan daya tarik wisata baik dikelola sendiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga.

(2)	Beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan event wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rencana anggaran biaya yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3)	Penyelenggaraan event wisata yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga harus diatur dengan perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas dan pihak ketiga.

Pasal 4

(1)	Pada saat penyelenggaraan event wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), retribusi dapat ditambah paling tinggi sebesar 300% ( tiga ratus perseratus) dari tarif retribusi obyek dan daya tarik wisata yang bersangkutan.

(2)	Penambahan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ditambah dengan tiga kalinya.

(3)	SKRD dengan kenaikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disahkan/diporporasi terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang sebelum dipergunakan.

Pasal 5

Mekanisme penetapan kenaikan retribusi sebagai akibat kerjasama penyelenggaraan event wisata diatur sebagai berikut :
a.	Kepala Dinas mengajukan rencana kerjasama penyelenggaraan event wisata, disertai rencana kenaikan retribusi dan rancangan perjanjian kerjasama kepada Bupati dengan tembusan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Hukum dan Bagian Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah;
b.	Bupati melalui Bagian Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah melakukan kajian rencana kerjasama penyelenggaraan event wisata;
c.	Bupati menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur besaran retribusi obyek dan daya tarik wisata pada event wisata yang dikerjasamakan; dan
d.	Bupati memberitahukan rencana kenaikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada DPRD sebelum diberlakukan.

Pasal 6

Seluruh hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disetor ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI
Pasal 7

(1)	Pemungutan retribusi menggunakan SKRD sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati.

(2)	Besarnya retribusi yang tercantum dalam SKRD sesuai besaran pada saat dipungut baik waktu penyelenggaraan event wisata maupun tidak termasuk apabila penyelenggaraan event wisata dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

(3)	Apabila karena sesuatu hal tidak dapat diterbitkan SKRD, maka dapat dipergunakan dokumen lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas, dengan ketentuan harus disahkan/diperporasi terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang sebelum dipergunakan.

Pasal 8

Pemungutan retribusi dapat dilakukan pada setiap obyek dan daya tarik wisata, atau di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 9

Tata cara pemungutan, pembayaran dan penyetoran retribusi pada obyek dan daya tarik wisata yang pelaksanaan dikerjasamakan dengan pihak ketiga, diatur berdasarkan perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas dengan pihak ketiga pengelola.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 10

(1)	Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati Cq. Kepala Dinas atau dengan mengisi blangko permohonan di setiap tempat pemungutan retribusi.

(2)	Blangko permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi seperti tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

(3)	Besarnya pengurangan dan  keringanan retribusi dapat diberikan setinggi-tingginya 50% (lima puluh perseratus) dari retribusi yang harus dibayar (retribusi terutang).

(4)	Pengurangan dan keringanan retribusi hanya dapat diberikan kepada :
a.	rombongan wisatawan pelajar;
b.	rombongan wisatawan untuk kepentingan religious;
c.	rombongan pecinta alam;
d.	rombongan olah ragawan termasuk beladiri;
e.	rombongan peneliti yang melakukan tugas penelitian; atau
f.	rombongan wisatawan untuk kepentingan sosial.

(5)	Pembebasan retribusi dapat diberikan berdasarkan rekomendasi dari Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pelaksanaan Peraturan Daerah dimulai pada tanggal 25 Januari 2009.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 Januari 2009

BUPATI BANTUL,

M.  IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor      03     Tahun 2009
tanggal 22 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 05 TAHUN 2009
TANGGAL 22 JANUARI 2009
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA

BENTUK SKRD

	PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SKRD		PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 
SKRD		
	PERDA NO. 32 TAHUN 2008		PERDA NO. 32 TAHUN 2008		
					
	TANDA MASUK		TANDA MASUK		
	UNTUK: 1 PENGUNJUNG SATU KALI MASUK		UNTUK: 1 PENGUNJUNG SATU KALI MASUK		
	OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA ....................(nama ODTW)		OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA 
....................(nama ODTW)		
	
Rp. ........... (sesuai Perda)		
Rp. ........... (sesuai Perda)		
	SERI: 	
DITAMBAH PREMI ASURANSI
JASA RAHARJA PUTRA			SERI: 	
DITAMBAH PREMI ASURANSI
JASA RAHARJA PUTRA		
	No.	Rp. .....,-
			No.	Rp. .....,-

					
	PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SKRD		PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 
SKRD		
	PERDA NO. 32 TAHUN 2008		PERDA NO. 32 TAHUN 2008		
					
	TANDA MASUK		TANDA MASUK		
	KENDARAAN RODA ......(sesuai Perda)		KENDARAAN RODA ......(sesuai Perda)		
	UNTUK: 1 KENDARAAN SATU KALI MASUK
ODTW KABUPATEN BANTUL		UNTUK: 1 KENDARAAN SATU KALI MASUK
ODTW KABUPATEN BANTUL		
	
Rp. ........... (sesuai Perda)		
Rp. ........... (sesuai Perda)		
	SERI:                         		SERI: 		
	No.		No.		

					
	PEMDA KABUPATEN BANTUL
SKRD		PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 
SKRD		
	PERDA NO. 32 TAHUN 2008		PERDA NO. 32 TAHUN 2008		
					
	BUKTI PEMAKAIAN FASILITAS		BUKTI PEMAKAIAN FASILITAS		
	UNTUK MAKSIMAL 6 JAM		
UNTUK MAKSIMAL 6 JAM		
	FASILITAS ...... (diisi nama fasilitas)		FASILITAS ...... (diisi nama fasilitas)		
	
Rp. 50.000,-		
Rp. 50.000,-		
	SERI:                         		SERI: 		
	No.		No.		

							BUPATI BANTUL

							M. IDHAM SAMAWI

LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 05 TAHUN 2009
TANGGAL 22 JANUARI 2009
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA

1.	BENTUK FORMULIR PERMOHONAN PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

H a l	:	Permohonan Pengurangan			        Bantul, ......................
Dan Keringanan				
Retribusi					        K e p a d a
						Yth. Bupati Bantul
Cq.  Kepada Dinas Kebuadayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul
						
Di    B A N T U L 

	
		Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama		: .............................................
Alamat		: .............................................
Jabatan		: .............................................
Surat bukti	: ............................................. (foto kopi terlampir)
	
		Dengan ini mengajukan permohonan pengurangan dan keringanan retribusi ODTW ..................................................................... untuk ..................... orang.
	
		Maksud tujuan kunjungan kami adalah:
Tujuan		: ............................................
Selama		: ................................ hari
	
		Demikian permohonan kami, atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

		`	PEMOHON

...............................
Nama terang	

2.	BENTUK FORMULIR JAWABAN PERMOHONAN PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

BUKTI PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI
OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA ..............................................(diisi sesuai nama ODTW)

Sehubungan dengan surat Saudara, tanggal ......................................, perihal Permohonan Pengurangan dan Keringanan Retribusi, dengan ini kami memberikan pengurangan dan keringanan retribusi sebagai berikut:

Jumlah yang dimintakan 	: ....................... orang
Jumlah retribusi		: Rp. .......................
Pengurangan/keringanan	: Rp. .......................           (.....% x Rp. ..............................)
Jumlah harus dibayar		: Rp. .......................

							Bantul, ......................
PENANGGUNG JAWAB TPR			An. BUPATI BANTUL
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

................................					....................................
(nama terang)						NIP. 

							BUPATI BANTUL

							M. IDHAM SAMAWI