BUPATI BANTUL
 
PERATURAN BUPATI BANTUL

 NOMOR     24     TAHUN  2008 
	
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK  BARU
 PADA TK/RA,  SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, DAN SMK
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DAN 
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  KABUPATEN BANTUL 
TAHUN PELAJARAN 2008/2009

BUPATI  BANTUL,

Menimbang        :       	a.	bahwa kegiatan penerimaan peserta didik baru perlu dilaksanakan untuk   menerima anak didik dan peserta didik secara tepat  dalam rangka  memenuhi hak-hak mereka untuk memperoleh layanan pendidikan;
	
	b.	bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus dilaksanakan dengan transparan, demokratis, aman, dan lancar serta dapat dipertanggungjawabkan;

	c.

	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan  huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta  Didik Baru pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2008/2009;
	
Mengingat	     :
	1.

	Undang-Undang Nomor  15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Bantul dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
	
	2.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
	
	3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
	
	4.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;	
			
	5.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;	
	6.	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan;
	
	7.	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 tentang Ujian Nasional SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2007/2008; 
	
	8.	   Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2007 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk SD/MI/SDLB Tahun Ajaran 2007/2008;
	
	9.	   Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2008;
	
	10.	   Peraturan Gubernur Daerah Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2008/2009;
	
	11.	   Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Sistem          Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul;
	
	12.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
	
	13.	Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK  BARU PADA  TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, DAN SMK DI LINGKUNGAN   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANTUL TAHUN PELAJARAN 2008/2009.
			
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.	Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2.	Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
3.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Kabupaten Bantul.
4.	Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Bantul.
5.	Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
6.	Dinas Pendidikan Propinsi adalah Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7.	Kanwil adalah Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8.	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik  yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada bentuk satuan pendidikan, mengikuti suatu jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
9.	Perpindahan peserta didik  adalah penerimaan peserta didik  dari  suatu sekolah ke  sekolah lain.
10.	Nilai Ujian  Sekolah adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian  sekolah yang dicantumkan dalam Surat Tanda Lulus (STL) atau Surat Tanda Kelulusan (STK), Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Daerah (SKHUSD) atau Surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama (SKYBS).
11.	Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan dan diselenggarakan secara nasional.
12.	Ujiaan Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) adalah kegiatan penilaiaan hasil belajar peserta didik yan telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang diselenggarakan secara nasional untuk jenjang Sekolah Dasar/Madrasyah Ibtidaiyah (SD/MI).
13.	Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (SKHUASBN) adalah surat resmi  yang yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam UASBN. 
14.	Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKHUN, dan Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disebut SKYBS adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujiakan secara nasional. 
15.	Ujian Sekolah Daerah adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan SD/MI yang diselenggarakan  oleh Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
16.	Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut SKHUSD adalah surat resmi  yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Sekolah Daerah. 
17.	Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disebut STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan sekolah.
18.	Surat Tanda Lulus yang selanjutnya disebut STL adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dan dinyatakan lulus.
19.	Surat Tanda Kelulusan yang selanjutnya disebut STK adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dan dinyatakan lulus. 
20.	Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal  yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan  setara dengan Sekolah Dasar (SD).
21.	Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal  yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
22.	Sekolah adalah SD, SMP, SMA, SMK, baik negeri maupun swasta di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan.
23.	Madrasah adalah  MI,  MTs,  MA, baik Negeri maupun Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama.
24.	SMP Terbuka adalah pendidikan sekolah dengan sebagian besar kegiatan belajar mengajarnya di luar gedung SMP dengan prinsip belajar mandiri baik melalui program modul, radio maupun kaset, dan secara berkala diadakan tatap muka di SMP Induk.
25.	Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan Ijazah adalah Surat Keterangan resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya mempunyai pengetahuan/kemampuan setingkat dengan tamatan suatu jenjang pendidikan formal tertentu, yang dihargai sama dengan STTB Ijazah tingkat dengan  jenjang pendidikan formal tertentu.
26.	Seleksi adalah cara perangkingan nilai UASDA/UASBN/UN  beserta prestasi non akademik calon peserta didik baru.
27.	Tes adalah cara menentukan calon peserta didik baru yang dapat diterima karena yang bersangkutan tidak mempunyai nilai UASDA.
28.	Tes khusus adalah cara menentukan calon peserta didik baru yang masuk SMK berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan.

BAB  II
AZAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Azas
Pasal  2
 
(1)	Penerimaan peserta didik  baru dilaksanakan berdasarkan azas obyektivitas, transparansi, akuntabilitas dan tidak diskriminatif.

(2)	Obyektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Peraturan Bupati ini.

(3)	Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksanaan penerimaan peserta didik  bersifat terbuka dan dapat diketahui orang tua calon peserta didik dan masyarakat.

(4)	Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan peserta didik  dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.

(5)	Tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, dan golongan.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3
 
Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB III
PERSYARATAN PENDAFTARAN
Bagian Kesatu
TK/RA
Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik  TK/RA adalah:
a.	berusia 4 sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A; dan
b.	berusia 5 sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B.

Bagian Kedua
SD/MI
Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik kelas I  SD/MI  adalah:
a.	berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun wajib diterima; dan
b.	berusia 6 tahun dapat diterima.

Bagian Ketiga
SMP/MTs
Pasal 6
 
Persyaratan calon peserta didik  kelas VII (SMP/MTs) adalah:
a.	lulus SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar/MI/Program Paket A;
b.	memiliki Ijazah SKHUASBN/SKYBS atau Surat Keterangan lain yang berpenghargaan sama; 
c.	berusia setinggi-tingginya 18 Tahun pada tanggal 14 Juli 2008; dan
d.	bagi calon peserta didik yang lulus sebelum Tahun 2005/2006 memiliki STTB, STK, SKHUSD/ SKYBS/Program Paket A.

Pasal 7

Pengaturan dan persyaratan calon peserta didik kelas VII (SMP bertaraf Internasional) mengacu pada surat Direktorat Jenderal Menejemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 533/C3/DS/SSN-2007, Tanggal 13 Maret 2007.

Bagian Keempat
SMA/MA
Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik  kelas X  (SMA/MA) adalah:
a.	lulus SMP/SMPLB/MTs/Program Paket B;
b.	memiliki Ijazah, SKYBS, STL, STK atau  SKHUN;
c.	berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada 14 Juli 2008;
d.	bagi tamatan sebelum tahun 2005/2006 memiliki STTB, STK, DANEM/DANUAS/ SKYBS/ Program Paket B; dan
e.	bagi calon peserta didik yang lulus sebelum tahun 2005/2006 memiliki STTB, SKYBS dengan  STK, DANEM/DANUAS.

Bagian Kelima
SMK
Pasal 9

Persyaratan calon peserta didik kelas X (SMK) adalah :
a.	lulus SMP/SMPLB/MTs/Program Paket B;
b.	memiliki Ijazah SKYBS, STL, STK atau SKHUN;
c.	berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 14 Juli 2008;
d.	diwajibkan mengikuti tes khusus bagi Kelompok Seni dan Kerajinan, Pertanian dan Kehutanan, Teknologi, Industri,  Pelayaran, dan   Pariwisata; dan
e.	memenuhi persyaratan fisik sesuai dengan ciri khas Kejuruan/program keahlian.
 
BAB IV
PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK  BARU
Bagian Kesatu
Tahapan Pelaksanaan 
Pasal 10

Kegiatan penerimaan peserta didik  baru dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan :
a.	pemberitahuan ke masyarakat;
b.	pendaftaran;
c.	pengumuman peserta didik yang diterima; dan
d.	pendaftaran ulang.

Bagian Kedua
Pendaftaran
Paragraf Kesatu
TK/RA dan SD/MI
Pasal 11

(1)	Pendaftaran calon peserta didik TK/RA dan SD/MI Negeri dilaksanakan pada                tanggal  1 Juli  2008 sampai dengan 3 Juli  2008.

(2)	Pengumuman calon peserta didik TK/RA dan SD/MI Negeri dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2008.

(3)	Bagi TK/RA dan SD/MI Negeri yang pendaftarannya telah melebihi daya tampung dapat menutup pendaftaran sebelum tanggal 3 Juli 2008.

(4)	Bagi RA/Madrasah Negeri yang belum memenuhi daya tampung dapat menerima peserta didik sampai dengan tanggal 14 Juli 2008.

Pasal 12

(1)	Pendaftaran calon peserta didik TK/RA dan SD/MI Swasta dilaksanakan pada                Tanggal  1 sampai dengan 5 Juli  2008. 

(2)	Pengumuman calon peserta didik TK/RA dan SD/MI Swasta dilaksanakan pada     Tanggal 7 Juli 2008.

(3)	Bagi TK/RA dan SD/MI Swasta yang pendaftarannya telah melebihi daya tampung dapat menutup pendaftaran sebelum tanggal 5 Juli 2008.

(4)	Bagi RA/Madrasah Swasta yang belum memenuhi daya tampung dapat menerima peserta didik sampai dengan tanggal 14 Juli 2008.

Pasal 13

Pelaksanaan pendaftaran calon peserta didik TK/RA dan SD/MI Negeri dan TK/RA dan SD/MI Swasta dilaksanakan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB.

Paragraf Kedua
SMP/MTs
Pasal 14

(1)	Pendaftaran calon peserta didik SMP/MTs Negeri dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 9 Juli 2008 dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB.

(2)	Seleksi atau tes SMP/MTs Negeri dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2008.  

(3)	Pengumuman calon peserta didik SMP/MTs Negeri dilaksanakan pada  11 Juli 2008 pada pukul10.00 WIB.

(4)	Pencatatan kembali calon peserta didik yang dinyatakan diterima dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 12 Juli 2008.

Pasal 15

(1)	Pendaftaran calon peserta didik SMP/MTs Swasta dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 12 Juli 2008  dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB.

(2)	Seleksi atau tes SMP/MTs Swasta dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2008.  

(3)	Pengumuman calon peserta didik SMP/MTs Swasta dilaksanakan pada 14 Juli 2008 pada pukul 10.00 WIB.

(4)	Pencatatan kembali calon peserta didik yang dinyatakan diterima dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 12 Juli 2008.

Pasal 16

Pendaftaran calon peserta didik SMP Terbuka pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2008  sampai dengan tanggal  31 Juli 2008.

Paragraf  Ketiga
SMA/MA/SMK
Pasal 17

(1)	Pendaftaran calon peserta didik SMA/MA/SMK Negeri dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan  5 Juli 2008  dari Pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB, khusus hari Jumat sampai dengan pukul 11.00 WIB.

(2)	Seleksi atau tes SMA/MA/SMK Negeri dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2008.

(3)	Pengumuman calon peserta didik SMA/MA/SMK Negeri dilaksanakan pada 8 Juli 2008 pada pukul10.00 WIB.

(4)	Pencatatan kembali calon peserta didik yang dinyatakan diterima dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 11 Juli 2008.

Pasal 18

(1)	Pendaftaran calon peserta didik SMA/MA/SMK Swasta dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 8 Juli 2008  dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB, khusus hari Jumat sampai dengan pukul 11.00 WIB.

(2)	Seleksi atau tes SMA/MA/SMK Swasta dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2008.  

(3)	Pengumuman calon peserta didik SMA/MA/SMK Swasta dilaksanakan pada 10 Juli 2008 pada pukul10.00 WIB.

(4)	Pencatatan kembali calon peserta didik yang dinyatakan diterima dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2008.

Bagian Keempat
Khusus
Pasal 19

Bagi sekolah dengan standar Internasional untuk tingkat SMP/MTs dan SMK dapat melaksanakan tes khusus sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Mandikdasmen Nomor 543/C3/KEP/2007. 

Pasal 20

Dalam rangka melaksanakan Program Retrievel bagi keluarga miskin yang putus sekolah dan untuk mendukung Program Wajib Belajar 12 Tahun, sekolah dapat menerima calon peserta didik untuk tingkat SMP/MTs dan SMA/MA/SMK sampai bulan September 2008.

Bagian Kelima
Seleksi
Pasal 21

Sekolah dapat mengadakan seleksi calon peserta didik jika pendaftar melebihi daya tampung sekolah yang bersangkutan.

Pasal 22

Seleksi calon peserta didik  kelas I SD/MI dilakukan semata-mata berdasarkan usia, tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/RA/TKLB dan tidak boleh diadakan test.

Pasal 23

(1)	Seleksi calon peserta didik  kelas VII (SMP/MTs) dilaksanakan dengan menggunakan SKHUASBN tiga (3) mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, IPA dan Matematika.

(2)	Bagi calon peserta didik  yang lulus sebelum  Tahun 2007/2008 dilaksanakan dengan menggunakan hasil dari Ujian Sekolah Daerah atau dengan tes yang soalnya disusun oleh Tim Penyusun soal Ujian Sekolah Daerah.

(3)	Bagi calon peserta didik kelas VII (SMP/MTs) dari di luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  dan siswa lulusan di luar Provinsi DIY sebelum Tahun Pelajaran 2007/2008 dalam pelaksanaan seleksi dilakukan dengan cara tes dengan ketentuan:
a.	mata pelajaran yang diujikan meliputi  Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA;
b.	nilai maksimum masing-masing mata pelajaran adalah 10 sehingga jumlah nilai maksimum untuk tiga (3) mata pelajaran adalah 30.

Pasal 24

(1)	Seleksi calon peserta didik  kelas X (SMA/MA)  dilaksanakan dengan menggunakan SKHUN empat (4) mata pelajaran UN, yaitu Bahasa Indonesia, IPA dan Matematika  dan Bahasa Inggris, dengan nilai rata rata.

(2)	Bagi calon peserta didik kelas X (SMA/MA) yang lulus sebelum Tahun 2007/2008 dapat SKHUN tiga (3) mata pelajaran UN, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika  dan Bahasa Inggris, dengan nilai rata rata.

Pasal 25

(1)	Seleksi calon peserta didik  kelas X (SMK) dengan seleksi SKHUN dilaksanakan dengan menggunakan SKHUN empat (4) mata pelajaran Ujian Nasional, yaitu Bahasa Indonesia, IPA dan Matematika  dan Bahasa Inggris, dengan nilai rata rata, serta dapat mempertimbangkan bakat dan kemampuan peserta didik. 

(2)	Bagi calon peserta didik kelas X (SMK) ujian nasional dan bagi siswa lulusan sebelum tahun 2007/2008 menggunakan SKHUN tiga (3) mata pelajaran Ujian Nasional yaitu Bahasa Indonesia, Matematika  dan Bahasa Inggris, dengan nilai rata rata, serta dapat mempertimbangkan bakat dan kemampuan peserta didik. 

Bagian Keenam
Tata cara Pendaftaran
Pasal 26

(1)	Calon peserta didik  yang mendaftarkan diri pada sekolah wajib:
a.	mengambil formulir pendaftaran sekolah;
b.	mengembalikan formulir yang telah diisi;
c.	menyerahkan  SKHUN/SKHUASBN/SKHUSD/SKBY  asli/SKYBS yang dimasukkan dalam stop map;
d.	menyerahkan foto copy ijasah, SKHUN, STL, atau STK asli; dan
e.	apabila diminta kembali sebelum pengumuman, maka dianggap mengundurkan diri.

(2)	Sekolah wajib menyediakan formulir pendaftaran calon peserta didik baru dan pernyataan mengikuti pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru yang seagama.

(3)	Pendaftaran calon peserta didik  SMP Terbuka dilaksananakan di Tempat Kegiatan Belajar (TKB), Sekolah Induk  atau dapat melalui Guru Pembimbing/Guru Pamong.

Bagian Ketujuh
Daya Tampung
Pasal 27

(1)	Jumlah daya tampung dan rombongan belajar untuk tiap sekolah disesuaikan dengan kemampuan sekolah dan/atau  sarana dan prasarana SDM.

(2)	Sekolah tidak diperbolehkan melaksanakan KBM pagi dan sore.

Bagian Kedelapan
Jumlah Peserta Didik Tiap  Rombongan Belajar/Kelas
Pasal 28
 
(1)	Jumlah peserta didik tiap  rombongan belajar diatur sebagai berikut:
a.  	TK/RA  maksimum  24;  
b.	SD/MI minimum 10 maksimum 30; 
c.	SMP/MTs minimum 10 maksimum 36;  
d.	SMA/MA minimum 10 maksimum 36; dan 
e.	SMK :              
1)	Kelompok Pertanian dan Kehutanan, Teknologi dan Industri, Kesejahteraan. Masyarakat, Peternakan, Kelautan, Bisnis dan Manajemen minimum 16 maksimum 36.
2)	Kelompok Pariwisata minimum 10 maksimum 36. 
3)	Kelompok Seni dan Kerajinan untuk :
a)	Program Studi Seni Tari dan Seni Musik minimum 16 maksimum 24;
b)	Program Studi Seni Pedalangan dan teater tidak ada   batasan minimum  maksimum 16; dan
c)	Program Keahlian Seni Rupa, Kerajinan Kayu, Kerajinan Tekstil, Kerajinan Logam,  Kerajinan Kulit dan Kerajinan Keramik minimum 16 maksimum 32.

(2)	Untuk SD, tiap sekolah hanya diperbolehkan menerima calon peserta didik kelas 1 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3)	Sekolah yang akan menerima peserta didik baru tidak boleh melebihi batas maksimum dan sesuai dengan kemampuan masing-masing sekolah.

(4)	Calon Peserta Didik dari luar (asal sekolah) dari Kabupaten Bantul diatur sebagai berikut: 
a.	Luar Negeri maksimum  5% (lima perseratus);
b.	Luar Propinsi maksimum 20% (dua puluh perseratus) kecuali dari daerah perbatasan; 
c.	Luar Kabupaten maksimum 30% (tiga puluh perseratus); dan
d.	Sekolah yang terletak di perbatasan Kabupaten/pinggiran maksimum 50% (lima puluh perseratus).

Bagian Kesembilan
Penerimaan Peserta Didik Pindahan
Pasal 29

(1)	Penerimaan perpindahan peserta didik  pindahan yang mengikuti orangtua yang melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili baik dari luar negeri maupun dari propinsi/wilayah lainnya, diatur sebagai berikut:
a.	peserta didik anak dari PNS/TNI/POLRI/BUMN yang dimutasikan dengan menunjukkan/melengkapi surat pindah tugas orangtua/wali peserta didik yang bersangkutan;
b.	peserta didik  anak dari mereka yang bukan PNS/TNI/POLRI/BUMN agar melengkapi fotocopy/Kartu Keluarga/ KTP orangtua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari Lurah setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah yang baru;
c.	perpindahan peserta didik  dari sekolah di luar negeri harus dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
d.	perpindahan peserta didik dari sekolah di luar lingkungan Dinas  Pendidikan atau sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dibina oleh Pemerintah Indonesia ke sekolah dalam lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan dengan tes penempatan oleh sekolah yang bersangkutan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
e.	perpindahan peserta didik dari sekolah di luar lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat, sedangkan sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dibina oleh Pemerintah Indonesia ke sekolah dalam lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Menejemen Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan dengan tes penempatan oleh sekolah yang bersangkutan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
f.	perpindahan peserta didik  dengan mempertimbangkan flexsibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry/multi exit) Mata pelajaran yang lama dapat dikonversikan pada mata pelajaran baru dengan mempertimbangkan kompetensi peserta didik.
g.	perpindahan peserta didik dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua sesuai surat tugasnya;
h.	perpindahan peserta didik  kelas VII dan X dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua pelaksanaannya setelah semester I; dan
i.	kepala sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju agar memberi kemudahan atas mutasi tersebut.

(2)	Perpindahan peserta didik akibat kasus khusus, seperti pindah dari daerah bencana/konflik wajib diterima, selama daya tampung memungkinkan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.

(3)	Dalam pelaksanakan perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang dan akte perwalian. 

BAB V
PRESTASI
Bagian Kesatu
Prestasi Non Akademis 
Pasal 30

(1)	Calon peserta didik  baru yang berasal dari SD/MI, dan SMP/MTs di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki prestasi di bidang olahraga/seni/kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu, diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah nilai SKHUASBN/SKHUSD/SKHUN   hasil tes yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB. 

(2)	Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu cara untuk memotivasi peserta didik dalam menekuni bidangnya masing-masing, karena disadari bahwa untuk mencapai prestasi itu memerlukan waktu lama dan usaha yang keras.
	
(3)	Penghargaan terhadap prestasi olahraga/seni/kreativitas, dan minat pelajaran yang diselenggarakan secara resmi dan berjenjang  oleh Dinas Pendidikan/Depdiknas, Departemen Agama, dan Induk Induk Organisasi diberikan untuk PPDB SMP/MTs dan SMA/MA/SMK  dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bersifat  Kompetitif:

No	
Kejuaraan Tingkat
	Penambahan Jumlah Nilai	
		Juara I	Juara II	Juara III	
1	Internasional	1.5	1.4	1.3	
2	Nasional	1.2	1.1	1.0	
3	Regional Wilayah	0.9	0.8	0.7	
4	Propinsi	0.6	0.5	0.4	
5	Kabupaten	0.3	0.2	0.1	

b. Bersifat Non Kompetitif:

No
	
Keikutsertaan Calon Peserta didik	
Penambahan Nilai	
1	Mewakili negara mengikuti event olahraga resmi tingkat Internasional	1.0	
2	Mengikuti pemusatan latihan (Pelatnas) POPNAS	0.4	
3	Mengikuti kegiatan POPWIL atau eksibisi kesenian tingkat Internasional	0.1	
4	Seni Kreativitas dan Mata Pelajaran tingkat Internasional	0.4	

(4)	Pemberian penghargaan/bukti rekomendasi/pengesahan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut :
a.	prestasi tingkat Internasional oleh Depdiknas/Depag di Jakarta;
b.	prestasi tingkat Nasional, Regional, dan Propinsi oleh Dinas Pendidikan Propinsi dan     Kanwil Departemen Agama Propinsi di Propinsi; dan
c.	prestasi tingkat Kabupaten oleh Dinas Pendidikan  atau Kandepag.
 
(5)	Penghargaan terhadap calon peserta didik diberikan dengan ketentuan prestasi yang dimiliki paling lama tiga tahun sebelum penerimaan peserta didik baru yang sedang berlangsung. 

(6)	Apabila peserta didik baru  memiliki lebih dari satu prestasi bidang yang sejenis atau kegiatan yang berbeda, maka pemberian penghargaannya ditentukan pada salah satu prestasi yang tertinggi atau yang diminati oleh peserta didik yang bersangkutan, bukan nilai komulatif.

(7)	Bagi calon peserta didik  yang berasal dari SD/MI, SMP/MTs dari luar Propinsi DIY yang diperhitungkan adalah Prestasi Tingkat Nasional dan Internasional sedangkan dari luar kabupaten yang diperhitungkan adalah prestasi tingkat Propinsi, Nasional, dan Internasional.

(8)	Sekolah dapat menerima calon peserta didik yang memiliki prestasi bertaraf Kabupaten/Kota/Propinsi/Nasional/Internasional tanpa mengikuti Seleksi.

(9)	Ketentuan lebih lanjut penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) akan di atur sekolah dan mendapat rekomendasi dari Dinas  Pendidikan atau Kantor Departemen Agama.    

Bagian Kedua
Program Percepatan
Pasal 31

Sekolah  yang menyelenggarakan program percepatan dalam mengadaan seleksi dengan persyaratan sebagai berikut :
a.	calon peserta didik telah memiliki ijazah serta SKHUN/SKHUSBN pada jenjang sebelumnya; dan
b.	memilik kecerdasan luar biasa yang dibuktikan dengan prestasi akademis dan atau tes psikologis.

BAB  VI
BIAYA  DAN  PEMANTAUAN
Bagian Kesatu
Biaya
Pasal 32

(1)	PPDB  SD/MI, SMP/MTs tidak dipungut biaya, tetapi biaya pelaksanaannya dibebankan pada APBS melalui dana BOS/BOP.

(2)	Biaya PPDB dan biaya-biaya lain yang akan dibebankan pada calon peserta didik Baru untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK harus sesuai dengan RAPBS Tahun Ajaran 2008/2009.

(3)	Biaya PPDB TK/RA, SMA/MA, dan SMK diatur sebagai berikut :
a. TK/RA sebesar Rp 7.500,00.
b. SMA/MA Negeri dan Swasta sebesar Rp. 25.000,00.
c. SMK :
1)	Kelompok  yang melaksanakan seleksi  sebesar Rp 35.000,00; dan
2)	Kelompok yang tidak seleksi sebesar Rp 25.000,00.

(4)	Peserta didik yang mengalami hambatan sosial ekonomi apabila dibuktikan dengan surat keterangan yang sah/Kartu Gakin berhak mendapatkan keringanan biaya dan/atau dibebaskan dari biaya pendaftaran.

(5)	Penggunaan biaya pendaftaran untuk kegiatan:
a. penyelenggaraan kegiatan PPDB;
b. penyusunan/penggandaan soal dan pelaksanaan seleksi;
c. test khusus, koreksi dan perangkingan; dan
d. evaluasi dan pelaporan. 

(6)	Segala biaya diluar PPDB  dilaksanakan setelah peserta didik dinyatakan diterima dan berdasarkan musyawarah antara dewan sekolah dengan orang tua peserta didik.

Bagian Kedua
Pemantauan
Pasal 33

Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaksanakan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

BAB   VII
KEGIATAN AWAL SEKOLAH
Pasal 34

(1)	Kegiatan awal masuk  sekolah dimulai pada hari Senin tanggal 14 Juli 2008.

(2)	Kegiatan awal masuk sekolah dilaksanakan selama tiga (3) hari yaitu tanggal 15 sampai dengan tanggal 17 Juli 2008 diisi dengan kegiatan sebagai berikut :
a.	peserta didik  TK/RA, TKLB, dan SD/MI dilaksanakan kegiatan pengenalan sekolah; 
b.	peserta didik kelas VII SMP/MTs, kelas IX SMA/MA,  dan SMK dilaksanakan kegiatan Masa Orientasi, yang diarahkan agar tidak menjurus pada perpeloncoan atau sejenisnya; 
c.	peserta didik kelas II sampai dengan kelas VI SD/MI diisi dengan kegiatan yang edukatif sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, misalnya bakti sosial, pembenahan 7 K (Keamanan, Kebersihan, Keindahan, Ketertiban,  Kerindangan, Kekeluargaan dan Kesehatan), Porseni, lomba antar kelas, pendalaman materi, tes penyegaran mata pelajaran, diskusi kelompok dan lain sebagainya; 
d.  peserta didik kelas VIII sampai dengan IX SMP/MTs, kelas XI sampai dengan XII SMA, MA dan  SMK, dilaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai  dengan situasi dan kondisi sekolah setempat.

BAB   VIII
                                               HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 35

(1)	Setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru yang seagama.

(2)	Calon peserta didik adalah peserta didik yang belum menikah dan selama dalam pendidikan dilarang menikah.

(3)	Calon peserta didik yang diterima wajib mentaati semua peraturan sekolah sesuai   dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB  IX
SANKSI 
Pasal 36

(1)	Sekolah/Madrasah yang tidak melaksanakan pedoman penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi.

(2)	Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif dan/atau sanksi kepegawaian oleh pejabat yang berwenang.

BAB   X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 37

(1)	Sekolah/Madrasah wajib menyiapkan jadwal pelajaran sebelum hari pertama masuk sekolah, sehingga pada permulaan Tahun Pelajaran kegiatan belajar mengajar  sudah dapat dilaksanakan.

(2)	Sekolah/Madrasah  wajib membuat program kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Pelajaran 2008/2009 dan setelah siswa masuk wajib membuat APBS sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang berlaku.

(3)	Dalam rangka memberikan pelayanan kepada calon peserta didik yang berkebutuhan khusus, misalnya tunanetra, tunarungu, tunawicara dan tunadaksa, Kepala Sekolah wajib menerima calon peserta didik  tersebut sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku dan wajib melapor kepada Kepala Dinas  Pendidikan Propinsi.

(4)	Pakaian seragam sekolah.
a. 	pakaian seragam sekolah meliputi satu stel seragam OSIS, satu stel seragam pramuka, dan untuk SMK dapat ditambah satu stel pakaian  praktik;
b.	pakaian seragam menjadi kewajiban orang tua dan diusahakan sendiri oleh masing-masing orang tua/wali  peserta  didik  atau dengan cara lain yang disepakati berdasarkan musyawarah antara sekolah dengan dewan sekolah /orang tua peserta didik, dengan ketentuan apabila orang tua mengusahakan sendiri pengadaan pakaian seragam, maka pakaian seragam tersebut wajib sama dengan ketentuan yang dibuat oleh Sekolah;
c.	peserta didik baru yang orangtuanya mengalami hambatan sosial ekonomi  yang dibuktikan dengan kartu Gakin termasuk korban gempa bumi, diizinkan tidak menggunakan pakaian  seragam sekolah dan/atau Kepala Sekolah mengusahakan bantuan/melakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut; dan
d.	pengadaan sarana belajar dan alat perlengkapan lainnya untuk peserta didik  tidak boleh dikaitkan dengan kegiatan PPDB.
	
(5)	Dewan Sekolah maupun pihak lain tidak dibenarkan turut campur dalam penyelenggaraan PPDB.

(6)	Pelaporan pelaksanaan PPDB dilakukan secara berjenjang mulai dari sekolah, Dinas Pendidikan  atau Kantor  Departemen Agama dan Dinas Pendidikan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.

BAB  XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2007 Tentang  Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2007/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

                    Ditetapkan di Bantul
                    pada tanggal	
							
							                    BUPATI BANTUL,

                   M. IDHAM SAMAWI 
Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor              Tahun 2008
Tanggal 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  BANTUL,

GENDUT SUDARTO

DRAF

PEDOMAN
PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, DAN SMK
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, SE
KABUPATEN BANTUL
TAHUN PELAJARAN 2008/2009

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2008

Jalan RA. Kartini No 38, Bantul, Telp. (0274)-367237/367171