BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL 

NOMOR    42     TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 65 TAHUN 2007 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, 
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA

BUPATI BANTUL, 

Menimbang 	:	a.	bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa, perlu menambah beberapa ketentuan petunjuk pelaksanaannya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2007 sesuai dengan aspirasi yang berkembang saat ini;

b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa;
	
Mengingat	: 	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.	Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15;

4.	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

5.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

6.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa;

7.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa;
8.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa;
	
MEMUTUSKAN :
	
Menetapkan 	:	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 65 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA. 	

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa, diubah sebagai berikut :

Diantara Nomor 6 dan Nomor 7 Pasal 1 disisipkan 4 (empat) Nomor baru yaitu Nomor 6a, Nomor 6b, Nomor 6c, dan Nomor 6d, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

1.	Ketentuan Pasal 2 ayat (3) :

Yang dimaksud kekosongan jabatan Lurah desa dalam hal ini adalah kekosongan jabatan Lurah Desa selain karena berakhirnya masa jabatan. 

2.	Ketentuan Pasal 4 ayat (2) :

Yang dimaksud keanggotaan Panitia Pemilihan dari unsur Lembaga Kemasyarakatan adalah dari unsur pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa antara lain LPMD, PKK, Karang Taruna, atau Rukun Tetangga (RT), sedangkan keanggotaan Panitia Pemilihan dari tokoh masyarakat adalah dari tokoh/pemuka agama, dan/atau tokoh/pemuka masyarakat lainnya, dan/atau dari unsur BPD kecuali Ketua BPD. 

3.	Ketentuan Pasal 6 huruf b :

Yang dapat didaftar sebagai calon pemilih adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara pemilihan Lurah Desa dan/atau sudah/pernah menikah/kawin. 

4.	Ketentuan Pasal 8 huruf d, huruf e, huruf h dan huruf m :

Huruf d dan e	: 
Persyaratan tersebut harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Huruf h	: 
Persyaratan tersebut harus dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat kenal lahir.
Apabila terjadi perbedaan data mengenai usia yang bersangkutan, maka untuk penentuannya dibuktikan dengan Akta Kelahiran.

Huruf m	:
Apabila bakal calon Lurah Desa berasal dari Pamong atau staf Desa, maka harus melampirkan surat ijin dari Lurah Desa yang bersangkutan dan diketahui oleh Camat. 

5.	Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf k :

Bagi Pamong atau staf Desa harus melampirkan surat ijin dari Lurah Desa yang bersangkutan dan diketahui oleh Camat. 

6.	Ketentuan Pasal 10 ayat (5) :

Dalam hal setelah perpanjangan penyaringan hanya didapat 1 (satu) orang Bakal Calon, maka penyaringan tetap dilaksanakan dan pemilihan dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Bupati. 

6a. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) ;

Dalam pelaksanaan pemungutan suara berlaku ketentuan sebagai berikut :
1.	Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia memperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, selanjutnya menutup, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel panitia.
2.	Pemilih yang hadir diberi surat suara dengan menyerahkan surat panggilan. 
3.	Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa/meneliti, dan apabila surat surat suara dalam keadaan rusak/cacat, maka pemilih berhak meminta ganti surat suara setelah menyerahkan surat suara yang rusak/cacat.
4.	Penggantian surat suara karena rusak/cacat hanya 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.

6b. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) :

Dalam pelantikan Lurah Desa diatur hal-hal sebagai berikut :
1.	Pelantikan Lurah Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Lurah Desa yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
2.	Apabila tanggal pelantikan jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
3.	Pelantikan Lurah Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Lurah Desa dengan ketentuan bahwa Lurah Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan dimaksud.
4.	Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1, angka 2 dan angka 3 berlaku juga bagi desa yang dijabat oleh Penjabat Lurah Desa.

6c. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d:

Yang termasuk dalam larangan merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD dalam hal ini adalah DPRD Propinsi atau DPRD Kota/Kabupaten termasuk menjadi anggota MPR, DPR, DPD, serta menjadi Kepala Negara atau Kepala Daerah.
Dalam hal Lurah Desa akan mencalonkan diri menjadi anggota DPRD, MPR, DPR, DPD, serta menjadi Kepala Negara atau Kepala Daerah, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
a.	Lurah Desa yang bersangkutan harus mengajukan permohonan menjadi calon secara tertulis kepada Bupati melalui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum mendaftarkan diri sebagai calon.
b.	Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Camat menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati.
c.	Bupati menyampaikan persetujuan atau penolakan secara tertulis kepada Lurah Desa dengan tembusan Camat dan BPD.
d.	Dalam hal Bupati menyetujui permohonan Lurah Desa, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya persetujuan, Camat dan BPD mengajukan permohonan pemberhentian sementara Lurah Desa disertai usulan penjabat Lurah Desa.

e.	Bupati menetapkan Keputusan pemberhentian sementara dan pengangkatan penjabat Lurah Desa paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan batas waktu sampai dengan penetapan hasil pemilihan dari Komisi Pemilihan Umum. 
f.	Apabila yang bersangkutan terpilih menjadi anggota DPRD, MPR, DPR, DPD, serta menjadi Kepala Negara atau Kepala Daerah, Lurah Desa yang bersangkutan diberhentikan oleh Bupati. 
g.	Apabila yang bersangkutan tidak terpilih menjadi anggota DPRD, MPR, DPR, DPD, serta menjadi Kepala Negara atau Kepala Daerah, maka Bupati mencabut keputusan pemberhentian sementara dan yang bersangkutan kembali menjabat sebagai Lurah Desa sampai dengan berakhir masa jabatannya. 

6d. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) :

Lurah Desa yang disidik oleh penyidik dari Kepolisian maupun Kejaksaan wajib melaporkan kepada Bupati melalui Camat. 

7.	Ketentuan Pasal 33 ayat (2) :

Dalam hal Penjabat Lurah Desa bukan Carik Desa, maka dapat ditunjuk pejabat lain yang berasal dari Pamong Desa atau pejabat di Kecamatan yang bersangkutan, atau dapat juga dari mantan Lurah Desa yang tidak mencalonkan diri lagi. 

8.	Ketentuan Pasal 34 ayat (1)

Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diatur lebih lanjut sebagai berikut :
a.	Dalam hal Lurah Desa berhalangan, maka Lurah Desa yang bersangkutan harus mengajukan ijin secara tertulis kepada Bupati dengan ketentuan sebagai berikut :
(1)	apabila berhalangan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari, harus memberitahukan secara tertulis kepada Camat dengan tembusan kepada Bupati, kecuali melaksanakan tugas kedinasan; 
(2)	apabila berhalangan dalam waktu lebih dari 7 (tujuh) hari dan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan, harus memberitahukan secara tertulis kepada Camat dengan tembusan kepada Bupati;
(3)	apabila berhalangan dalam waktu lebih dari 7 (tujuh) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan serta tidak dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan, harus mengajukan izin cuti kepada Bupati melalui Camat.
b.	Pemberian izin bagi Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan angka 2, diberikan oleh Camat atas nama Bupati disertai dengan Keputusan Camat tentang Penetapan Carik Desa sebagai Pejabat Yang Mewakili Lurah Desa.
c.	Pemberian izin cuti bagi Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3, diberikan oleh Bupati disertai dengan rekomendasi kepada Camat untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Carik Desa sebagai Pejabat Yang Mewakili Lurah Desa.

9.	Ketentuan Pasal 37 ayat (2) :

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan, Pemerintah Desa menyediakan sarana dan prasarana yang telah ada dan dimiliki oleh Desa, sehingga Panitia Pemilihan tidak perlu membeli lagi sarana dan prasarana yang dibutuhkan yang telah disediakan oleh Pemerintah Desa. 

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 September 2008

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI
Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor  59        Tahun 2008
Tanggal 6 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO