BUPATI  BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 43 A TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN JAMINAN KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI BANTUL

Menimbang:	a.	bahwa dengan adanya perubahan Penanggung jawab pengelola bantuan jaminan kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul ke Dinas Sosial Kabupaten Bantul maka perlu penyesuaian terhadap peraturan pelaksanaannya;

	b.	bahwa dengan adanya perubahan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 07 A Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Jaminan Kesehatan Tahun Anggaran 2008;

	c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Jaminan Kesehatan Tahun Anggaran 2008;

Mengingat:	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

	2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
	
	3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

	4.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

	5.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

	6.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

	7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

	8.	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 41 7/Menkes/SK!IV/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2007;

	9.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;

	10.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

	11.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;

	12.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;

	13.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2008.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bantul yang dimaksud dengan:
1.	Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2.	Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
3.	Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
4.	Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
5.	Masyarakat Miskin adalah Masyarakat yang memenuhi kriteria masyarakat miskin berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 A Tahun 2007 tentang Indikator Keluarga Miskin Kabupaten Bantul.
6.	Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit untuk keperluan observasi, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
7.	Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit untuk keperluan observasi, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya yang harus tinggal diruang rawat inap.
8.	Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan Lurah dan diketahui oleh Camat.
9.	Satuan Tugas (Satgas) adalah Tim yang dibentuk Dinas Sosial yang bertugas menyelenggarakan dan mengelola dana bantuan jaminan kesehatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1).	Maksud Peraturan Bupati mi adalah untuk memberikan arah dan acuan teknis dalam pelaksanaan pemberian bantuan jaminan kesehatan.

(2).	Tujuan Peraturan Bupati mi adalah:
a.	memberikan kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan pemberian bantuan jaminan kesehatan;
b.	memberikan pedoman teknis bagi Dinas Sosial sebagai pengelola dana bantuan jaminan kesehatan.

BAB III
BANTUAN JAMINAN KESEHATAN
Pasal 3

(1).	Bantuan Jaminan kesehatan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyard rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

(2).	Dana bantuan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk bantuan biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Pasal 4

Pemberian dana bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut:

a.	bantuan yang diberikan maksimal 50 % (Lima puluh perseratus) dan biaya pelayanan kesehatan;
b.	besarnya bantuan maksimal Rp. 5.000.000,00 (Limajuta rupiah);
c.	bantuan diberikan maksimal 2 (dua) kali per orang dalam satu tahun;

BAB IV
KRITERIA PENERIMA DAN SYARAT UNTUK MENERIMA
BANTUAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 5

(1 ).	Kriteria penerima bantuan jaminan kesehatan adalah sebagai berikut:

a.	masyarakat miskin yang tidak menjadi peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) maupun Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos);
b.	ibu hamil/bersalin resiko tinggi;
c.	masyarakat yang menjadi tidak mampu karena sakit;
d. 	masyarakat/warga Bantul yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bantul;
e.	dirawat di Rumah Sakit Kelas III;
f.	masyarakat yang memperoleh kebijakan khusus dan pejabat yang berwenang.

(2).	Syarat untuk menerima bantuan jaminan kesehatan dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul atau Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dengan melampirkan:

a.	surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
b.	fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
c.	keterangan dan Rumah Sakit bahwa yang bersangkutan sedang atau telah selesai dirawat di Rumah Sakit.

BAB V
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN
JAMINAN KESEHATAN

Pasal 6

(l).	Dana bantuan jaminan kesehatan dikelola oleh Dinas sosial Kabupaten Bantul.

(2).	Dinas Sosial selaku pengelola dana bantuan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk satuan tugas (satgas) yang terdiri dan unsur Dinas Sosial dan unsur Dinas Kesehatan.

(3).	Satuan Tugas melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum memberi bantuan jaminan kesehatan kepada masyarakat.

BAB VI
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 7

Dinas Sosial melaporkan pemberian bantuan jaminan kesehatan kepada Bupati melalui Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bantul setiap 3 (tiga) bulan atau waktu tertentu apabila diperlukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

(1)	Dalam keadaan tertentulmendesak, Bupati dapat menentukan kebijakan khusus.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati mi maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 07 A Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Subsidi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2008 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan  pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 20 September 2008

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor		62 Tahun 2008
Tanggal           9 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

GENDUT SUDARTO

BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR  44  TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG PETLTNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI
KELUARGA MISKIN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2008

BUPATI BANTUL,

Menimbang:	a.	bahwa untuk memberikan keadilan kepada keluarga miskin yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai dan pemerintah pusat perlu adanya bantuan yang sama atau sejenis yang dianggarkan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;

	b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2008;

	c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2008;

Menimbang:	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

	2.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

	3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008;

	4.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

	5.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15;

	6.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dearah;

	7.	Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002;
	8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

	9.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;

	10.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2008;

	11.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten bantul;

	12.	Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2008;

	13.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2008;

	14.	Keputusan Bupati Bantul Nomor 21 A Tahun 2007 tentang Penetapan Indikator Kemiskinan Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:	PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA MISKIN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2008.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2008, diubah sebagai berikut:

1.	Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 1 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 A

Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) adalah program pemberdayaan keluarga miskin yang meliputi:
a.	pemberian bantuan pinjaman modal baru dan revolving;
b.	pendampingan bantuan ternak kambing berupa kandang kambing;
c.	pendampingan bantuan langsung tunai.
2.	Ketentuan Pasal 2 huruf a diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal  2

Badan Kesejahteraan Keluarga, PP dan KB Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud  Pasal 1 bertugas:
a.	mengkoordinasikan program-program dan segala kegiatan yang berkaitan dengan pemberian bantuan pinjaman modal dan revolving bagi keluarga miskin, bantuan pendampingan bantuan ternak kambing berupa kandang kambing serta pendampingan bantuan langsung tunai;
b.	menjabarkan rencana, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan PEKM;
c.	memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PEKM baik dana, sarana yang dibutuhkan;
d.	melaksanakan monitoring, evaluasi pelaksanaan kegiatan PEKM;
e.	membuat laporan secara berkala kepada Bupati Bantul.

3.	Ketentuan Pasal 3 ayat (1) ditambah dan diantara Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan ayat (1 a) dan (1 b) sehingga berbunyi:

Pasal 3

(1)	Dana kegiatan PEKM adalah dana yang dipergunakan untuk bantuan modal usaha, pengguliran (revolving), bantuan modal tetap (hibah) untuk kelompok PEKM yang berhasil, bantuan pendampingan pengadaan kandang serta bantuan sejenis Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga miskin Bantul yang tidal menerima BLT dan dana APBN.

(1a)	Dana PEKM yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar).

(1 b)	Dana PEKM terbagi untuk pemberian bantuan pinjaman modal bagi keluarga miskin baru sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) untuk 7.000 (tujuh ribu) kepala keluarga miskin dan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk 4.285 (empat ribu dua ratus delapan puluh lima) kepala keluarga miskin.

(2)	Keluarga miskin adalah sesuai kriteria dalam penetapan indikator keluarga miskin Kabupaten Bantul

4.	Ketentuan Pasal 9 ditambah huruf c sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Bantuan pendampingan pengadaan kandang diberikan kepada:
a.	keluarga miskin penerima bantuan Program Pengembanagan Masyarakat (Community Developoment);
b.	kelompok pemberdayaan ekonomi keluarga miskin yang memiliki usaha kegiatan ternak secara kelompok dan telah berhasil;
c.	pemberian bantuan pendampingan kandang kambing ini bersifat hibah kepada kelompok.

5. Ketentuan diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan Pasal 9 A yang berbunyi:

Pasal 9 A

Bantuan Pendampingan Langsung Tunai diberikan kepada:

a.	Keluarga miskin yang belum mendapat Bantuan Langsung Tunai yang anggarannya dan APBN Tahun 2008.
b.	Data calon penerima BLT dan Bantuan APBD Kabupaten Bantul Tahun 2008 menggunakan data keluarga miskin Kabupaten Bantul Bulan Desember 2007;
c.	Jumlah penerima BET dan APBD Kabupaten Bantul merupakan selisih dan data keluarga miskin Kabupaten Bantul Bulan Desember 2007, data penenima BLT APBN dan usulan melalui Kantor Pos Bantul dan Yogyakarta;
d.	Besaran satuan penerimaan adalah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per kepala keluarga yang diterimakan 2 (dua) kali;
e.	Bantuan Langsung Tunai mi bersifat hibah murni.

Pasal II

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 6 Oktober 2008

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
Pada Tanggal 6 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

GENDUT SUDARTO

BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 53 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang :	a.	bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami penduduk Kabupaten Bantul yang berada di dalam dan/atau di luar Kabupaten Bantul;

	b.	bahwa urusan kependudukan dan catatan sipil adalah merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul;

	c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul;

Mengingat:	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

	2.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

	3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

	4.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

	5.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang -Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15;

	6.	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

	7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelotaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007:
	8.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;

	9.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2008;

	10.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan;

	11.	Peratu ran Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 40 Tahun Anggaran 2008;

	12.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2008;

	13.	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Biaya Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Bantul perlu diadakan perubahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Dl KABUPATEN BANTUL.

BABI
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.	Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2.	Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
3.	Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
4.	Kepala Dinas Kependudukan adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
5.	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah penyelenggaraan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

BAB II
PEMBEBASAN RETRIBUSI

PASAL 2

Membebaskan Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul dengan jenis pelayanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 3

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 15 Desember 2008

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor		65 Tahun 2008
Tanggal            15 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

GENDUT SUDARTO

LAMPIRAN: 
PERATURAN BUPATI BANTUL 
NOMOR :	53	TAHUN 2008 
TANGGAL: 15 Desember 2008
TENTANG 

PEMBEBASAN RETRIBUSI 
PELAYANAN PENYELENGGARAAN 
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 
DI KABUPATEN BANTUL 

DAFTAR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
YANG BEBAS RETRIBUSI

NO	JENIS PELAYANAN	
1.	Penerbitan KKWNI 	
2.	Penerbitan KTP WNI 	
3.	Penerbitan Surat Keterangan Pindah 	
4.	Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang 	
5.	Penerbitan Surat Keterangan Perubahan Kewarganegaraan 	
6.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran WNI 	
7.	Penerbitan Kutipan Kedua dan Seterusnya Akta Kelahiran bagi WNI 	
8.	Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian bagi WNI 	
9.	Penerbitan Kutipan Kedua dan Seterusnya Akta Kematian bagi WNI 	
10.	Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan Anak bagi WNI 	
11.	Penerbitan Kutipan Kedua dan Seterusnya Akta Pengakuan Anak bagi WNI 	
12.	Pencatatan Pengesahan Anak bagi WNI 	
13.	Pencatatan Pengangkatan Anak bagi WNI 	
14.	Pencatatan Perubahan Akta Catatan Sipil 	
15.	Salman Akta Kelahiran bagi WNI 	
16.	Salman Akta Perkawinan bagi WNI 	
17.	Salman Akta Perceraian bagi WNI 	
18.	Salman Akta Kematian bagi WNI 	
19.	Salman Akta Pengakuan Anak bagi WNI 	
20.	Tanda Bukti Pelaporan dan Luar Negeri bagi WNI 	
21.	Penerbitan Surat Kelahiran 	
22.	Penerbitan Surat Kematian 	
23.	Penerbitan Surat Lahir Mati 	
24.	Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan 	
25.	Legalisasi Akta Pencatatan Sipil 	
26.	Penerbitan Surat Keterangan Lain 	

BUPATI  BANTUL, 

M. IDHAM SAMAWI 

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR  37   TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN REWARD TERHADAP PENEMUAN PENDERITA TBC BTA POSITIF,
PENDAMPINGAN PENGOBATAN PENDERITA TBC, DAN PENCAPAIAN
TARGET JENEMUAN KASUS TBC DI LINGKUP DESA
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TBC
KABUPATENBANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang:	a.	bahwa Penanggulangan TBC di Indonesia mengacu strategi DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse) yang di rekomendasikan WHO dimulai tahun 1995, di Bantul mulai tahun 1996;

	b.	bahwa berdasarkan penilaian Bank Dunia, Penanggulangan TBC strategi DOTS dapat memberikan angka kesembuhan yang tinggi dan merupakan strategi kesehatan yang paling cost effective,

	c.	bahwa cakupan penemuan penderita TBC BTA positif di Bantul masih rendah di banding prakiraan penderita TBC BTA positif yang seharusnya di temukan;

	d.	bahwa pengobatan di luar wilayah berpotensi terhadap tingginya angka Drops Out pengobatan dan pada gilirannya berpotensi Multi Drug Resistance (kebal obat TBC) yang akan menyulitkan pemutusan rantai penularan;

	e.	bahwa dalam Penanggulangan TBC di Kabupaten Bantul telah di be Tim Gerakan Terpadu Nasional (GERDUNAS) Penanggulangan TBC di tingkat kabupaten maupun tingkat kecamaan;

	f.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pemberian Reward terhadap Penemuan Penderita TBC BTA Positif Pendampingan Pengobatan Penderita TBC dan Pencapaian Target Penemuan Kasus TBC di Lingkup Desa Dalam Rangka Penanggulangan TBC Kabupaten B antul;

Mengingat:	1.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

	2.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

	3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

	4.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

	5.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

	6.	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Wabah Penyakit Menular;

	7.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 560/Menkes/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tatacara Penyampaian Laporannya dan Tatacara Penanggulangan Seperlunya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:	PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBERIAN REWARD TERHADAP PENEMUAN PENDERITA TBC BTA POSITIF, PENDAMPINGAN PENGOBATAN PENDERITA TBC, DAN PENCAPATAN TARGET PENEMUAN KASUS TBC DI LINGKUP DESA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TBC KABUPATEN BANTUL

Pasal 1

Definisi Operasional penanggulangan TBC di Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup Operasional penanggulangan TBC sebagaimana dimaksu J dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

a.	penemu penderita TBC;
b.	pendamping pengobatan penderita TBC;
c.	desa yang dapat mencapai target.

Pasal 3

Kriteria pemberian reward bagi anggota masyarakat dan desa yang berperan aktif dalam penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a.	Penemu penderita TBC adalah Anggota masyarakat yang menemukan, merujuk, mengantarkan, dan memeriksa tersangka TBC, apabila sesudah diperiksa oleh unit pelayanan kesehatan dipastikan menderita TI3C dcngan kriteria TBC baru BTA positif, maka diberikan reward diberikan untuk satu kasus.
b.	Pendamping Pengobatan Penderita TBC adalah Anggota masyarakat yang bertindak sebagai pendamping minum obat bagi penderita TBC semua kategori, pemberian reward untuk setiap kasus berlaku untuk satu orang pendamping. Kegiatan yang termasuk dalam pendampingan pengobatan meliputi:

1.	Memberikan motivasi terhadap penderita dalam hal kedisiplinan untuk minum obat dan melakukan penyuluhan kesehatan kepada lingkungan keluarga penderita;
2.	Melakukan pengawasan secara kontinyu terhadap pengobatan penderitt,
3.	Melaporkan ke puskesmas setempat kemungkinan efek samping obat;
4.	Membantu petugas kesehatan dalam kegiatan follow up pemeriksaan dahak pada bulan ke dua, lima dan pada akhir pengobatan, maka Reward diberikan pada saat proses pengobatan penderita berlangsung.

c.	Desa yang dapat mencapai target penemuan kasus TBC adalah Desa yang dapat mencapai target penemuan kasus TBC baru BTA positif. Perhitungan target per desa berdasarkan telah standard nasional kejadian TBC (target perdesa tersebut dalam Lampiran II Keputusan Bupati mi). Pemberian reward diperuntukan bagi institusi desa, puskesmas, kecamatan, dusun dan posyandu dimana kasus TBC ditemukan. Jika dalam satu desa penernuan TBC tersebar di lebih dan dusun, maka perhitungan besaran pemberian reward untuk dusun dan posyandu berdasarkan proporsi penemuan dan jatah yang sudah ditetapkan.

Pasal 4

(1).	Besaran Reward bagi anggota masyarakat dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam penanggulangan TBC adalah sebagai berikut:

a.	penemu penderita TBC barn BTA Positif sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) per kasus;
b.	pendamping pengobatan penderita TBC semua kategori sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kasus;
c.	desa yang dapat mencapai target penemuan kasus TBC sebesar Rp. 5.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) per desa.

(2).	Pembagian besaran reward sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) bagi desa yang mencapai target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
a.	Kecamatan : 7,5 % (tujuh koma lima perseratus); 
b.	Puskesmas: 5 % (lima persen);
c.	Desa : 17, 5 % (tujuh belas koma lima perseratus); 
d.	Dusun : 20 % (dua puluh persen);
e.	posyandu : 50 % (lima puluh persen).

Pasal 5

Desa dapat diberi reward sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) apabila target penemuan TBC positif sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini dapat tercapai.

Pasal 6

Tehnik pengajuan klaim pembayaran reward bagi anggota masyarakat dan desa yang bei-peran aktif dalam penanggulangan TBC sebagaimana dirnaksud dalam Psal 2 adalah sebagai berikut:
a.	Pengajuan klaim Reward penemuan BTA positif dan pendampingan pengobatan oleh petugas PMO, melalui UPK dimana penderita di temukan atau di obati;
b.	Pengajuan klim reward penemuan BTA positif dan pendampingan pengobatan di laksanakan secara kolektif untuk tiap-tiap UPK;
c.	Reward desa cakupan 70 % di berikan apabila desa telah rnencapai CDR 70 % dan hanya di berikan bagi 5 desa tercepat mencapai CDR 70 % (tujuh puluh persen);
d.	Pengajuan klaim reward cakupan desa 70 % (tujuh puluh persen), dengan mengajukan daftar nama penderita di lengkapi:
1.	Foto kopi hasil pemeriksaan dahak (TB 05);
2.	Kartu pengobatan penderita;
3.	Foto kopi KTP penderita dan atau surat keterangan bertempat tinggal
e.	Reward desa cakupan 70 % (tujuh puluh persen) tahun 2008 sebanyak 5 desa;
f.	Puskesmas bertanggung jawab dalam pengajuan klaim reward dan penghitungan CDR desa.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal5 Juli 2008

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor		52 Tahun 2008
Tanggal              5 Juli 2008 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

GENDUT SUDARTO

LAMPIRAN I 
PERATURA BUPATI BANTUL
NOMOR   37   - TAHUN 2008 
TANGGAL  5 JUL 2008 

Definisi Operasional

Suspek	Suspek (tersangka) TBC adalah penderita dengan gejala utama batuk berdahak terus menerus 3 minggu atau lebih, Gejala tambahan yang sering dijumpai adalah dahak bercampur darah, sesak nafas, nyeri dada, badan lemah, nafsu makan menurun, berat badan menurun, demam dan keringat malam. 
	
BTA positif	BTA (Basil Tahan Asam), TBC BTA positif adalah penderita TBC yang apabila dahaknya diperiksa terdapat basil TBC berwarna merah bentuk batang. Hal tersebut dikarenakan basil TBC dalam pengecatan tahan terhadap penghilangan warna dengan asam alcohol. 

BTA Positif baru adalah penderita TBC BTA positif yang belum pernah mendapatkan pengobatan dengan OAT sebelumnya.
 
BTA positif lama : adalah penderita tbc BTA positif yang sudah pernah mendapatkan pengobatan dengan OAT, terdiri dari gagal pengobatan, kambuh dan putus berobat (after Default). 
	
Ro pos. BTA neg. 	TBC Rontgen positif BTA negatif adalah penderita TBC yang dalam dahaknya belum / tidak ditemukan basil TBC, sementara dari gambaran foto rontgen menunjukan adanya infeksi TBC. 
	
Ekstra Paru 	TBC ekstra paru adalah TBC yang menyerang organ diluar jaringan paru, seperti TBC tulang, TBC kelenjar, TBC kulit, TBC selaput otak dll. 
	
DOTS 	Directly Observed Treatment Shortcourse adalah pengobatan penderita TBC jangka pendek dengan pengawasan langsung oleh petugas PMO.
 	
PMO 	Pengawas Minum Obat adalah seorang yang ditugasi untuk mendampingi / mengawasi penderita TBC dalam pengobatan agar pengobatan dapat berhasil dengan baik (tidak mangkir, tidak putus berobat, dan membantu dalam follow up pemeriksaan dahak maupun penyuluhan). 
	
OAT 	Obat Anti TBC adalah paket obat TBC yang komponennya telah dibuat standart, terdiri dari fase awal dan fase lanjutan. 
	
UPK 	Unit Pelayanan Kesehatan adalah unit pelayanan kesehatan terdiri dari rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan/kilnik yang melaksanakan penemuan dan pengobatan TBC. 

CDR 	Case Detection Rate adalah cakupan penemuan TBC BTA positif baru, dihitung dari penemuan TBC BTA positif baru dibagi prakiraan TBC BTA positif kali 100 % (dalam suatu wilayah). 
	
Reward 	Adalah hadiah, diberikan sebagai imbalan atas jerih payah dalam 
membantu upaya penanggulangan penyakit TBC di Kabupaten Bantul. 

BUPATI BANTUL

M. IDHAM SAMAWI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 37 – TAHUN 2008
TANGGAL 5 JULI 2008

No.	Kecamatan	Desa	Target BTA positif *)	
1	Srandakan 	Poncosari 	6	
		Trimurti 	8	
			14	
2	Sanden 	Gadingharjo 	2	
		Gadingsari 	5	
		Srigadlng 	5	
		Murtigadlng 	5	
			17	
3	Kretek 	Tirtosari 	3	
		Tirtohargo 	2	
		Parangtritis 	4	
		Tirtomulyo 	4	
		Donotirto 	5	
	 		18	
4	Pundong 	Srihardono 	6	
		Panjangrejo 	5	
		S&oharjo 	5	
			16	
5	Bambanglipuro 	Sidomulyo 	7	
		Mulyodadi 	6	
		Sumbermulyo 	8	
			21	
6 	Pandak 	Gilangharjo 	7	
		Wijirejo 	5	
		Catur harjo	5	
		Triharjo	5	
			22	
7 	Bantul 	Palbapang 	7	
		TrIrenggo 	7	
		Bantul 	7	
		Ringinharjo 	4	
		Sabdodadi 	3	
		 	28	
8 	Jetis 	Sumberagung 	6	
		Trimulyo 	7	
		Patalan 	6	
		Canden	5	
			24	
9 	Imogiri 	Imogiri 	2	
		Wukirsari 	7	
		Girirejo 	3	
		Karangtalun 	2	
	 	Karangtengah	3	
		Selopamioro 	7	
		Kebonagung 	2	
		Sriharjo	5	
			31	
10 	Dlingo 	Dlingo 	3	
	. 	Mangunan 	3	
		Temuwuh 	3	
		Terong	3	
		Jatimulyo 	3	
		Muntuk 	4	
			19	
11 	Pleret 	Pleret 	5	
		Bawuran 	3	
		Wonolelo 	3	
		Wonokromo 	5	
		Segoroyoso 	3	
			19	
12 	Piyungan 	Srimartani 	6	
		Srimulyo 	7	
		Sitimulyo 	6	
			19	
13 	Banguntapan 	Jambidan	4	
		Baturetno 	5	
		Potorono 	5	
		Tamanan 	4	
		Jagalan	2	
		Wirokerten	5	
		Singosaren	2	
		Banguntapan	12	
			39	
14 	Sewon	Timbulharjo	8	
		Pendowoharjo	9	
		Panggungharjo	9	
		Bangunharjo 	12	
			38	
15	Kasihan 	Tamantirto 	7	
		Bangunjiwo 	10	
		Ngestiharjo	12	
		Tirtonirmolo 	9	
			38	
16 	Pajangan 	Triwidadi 	5	
		Gowasari	5	
		Sendangsari	5	
			15	
17 	Sedayu 	Argomulyo 	7	
		Argosari 	6	
		Argorejo 	5	
		Argodadi  	5	
			23	
Jumlah Kabupaten	401	

BUPATI BANTUL

M. IDHAM SAMAWI