BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL 

NOMOR      47    TAHUN 2008 

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPADA DESA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI BANTUL, 

Menimbang 	:	a.	bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan program bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Desa, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;

b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman  Pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Desa di Kabupaten Bantul Tahun 2008;
	
Mengingat	: 	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3.	Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15;

6.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7.	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

9.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2008;

10.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa;

11.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2008;

12.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2008;
	
Memperhatikan : Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 906 / 2540, tanggal 27 Juni 2008, perilah Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2008;
	
MEMUTUSKAN :
	
Menetapkan 	:	PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPADA DESA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2008
	
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.	Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.	Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.	Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
4.	Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
5.	Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.	Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7.	Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8.	Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10.	Rekening Kas Desa adalah rekening milik dan atas nama pemerintah desa pada bank dalam rangka pengelolaan keuangan desa.
11.	Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Lurah Desa.
12.	Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Desa yang diberikan melalui APBD Kabupaten untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
13.	Bagian Pemerintahan Desa adalah Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
14.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Bantuan Keuangan kepada Desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Bantul untuk  pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul.

Pasal 3

Bantuan keuangan diberikan kepada desa dengan tujuan:
a.	meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran aktif pamong desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan kesinambungan program khususnya menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi desa;
b.	meningkatkan kegiatan usaha, memperluas kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat desa;
c.	meningkatkan fasilitasi lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat desa;
d.	meningkatkan peran perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat desa; dan
e.	meningkatkan keserasian dan keselarasan program pemberdayaan antar desa.

BAB III
MEKANISME PROGRAM
Bagian Kesatu
Pengajuan Dana
Pasal 4

(1)	Pemerintah Desa mengajukan proposal pengajuan bantuan yang ditandatangani oleh Lurah Desa dan diketahui oleh Camat kepada Bupati Bantul Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa.
(2)	Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
a.	Surat Permohonan Bantuan;
b.	Latar Belakang;
c.	Maksud dan Tujuan;
d.	Rencana anggaran dan biaya (RAB); dan 
e.	Susunan Personel Pengelola Tingkat Desa.
(3)	Kelompok Masyarakat mengajukan proposal pengajuan dana bantuan yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui oleh Dukuh kepada Pemerintah Desa.

(4)	Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurany-kurangnya memuat :
a.	Surat Permohonan Bantuan;
b.	Latar Belakang;
c.	Maksud dan Tujuan;
d.	Rencana anggaran dan biaya (RAB); dan
e.	Susunan Pengurus dan Anggota Kelompok.

Bagian Kedua
Mekanisme Pencairan
Pasal 5

(1)	Bagian Pemerintahan Desa selaku satuan kerja perangkat daerah pengelola program melakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh Pemerintah Desa dan diketahui oleh Camat.
(2)	Bagian Pemerintahan Desa menetapkan besaran alokasi dana bantuan keuangan untuk masing-masing desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan kondisi masyarakat desa.
(3)	Besaran alokasi dana untuk masing-masing desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
(4)	Bantuan keuangan disalurkan kepada desa melaui rekening kas desa sebagai bagian dari APBDesa Tahun Anggaran 2008.

BAB IV
KETENTUAN PENGGUNAAN DANA
Pasal 6

(1)	Bantuan keuangan dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan yang menunjang pemberdayaan masyarakat.
(2)	Kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk masyarakat  berpenghasilan rendah dalam bentuk peningkatan keterampilan atau kegiatan yang mendapatkan manfaat upah kerja.
(3)	Jenis-jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sendiri oleh masyarakat melalui musyawarah yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa dengan ketentuan: 
a.	masyarakat membentuk kelompok dengan prioritas anggotanya adalah keluarga miskin dan keluarga berpenghasilan rendah yang memiliki potensi untuk diberdayakan;
b.	jenis kegiatan adalah bidang ekonomi produktif dalam bidang pertanian, jasa, industri rumah tangga, industri kerajinan, perdagangan/pasar tradisional, atau simpan pinjam; dan
c.	pemerintah desa dapat melaksanakan pendampingan program dengan dana yang dianggarkan dalam APBDesa.
Pasal 7
(1)	Pemberdayaan masyarakat tingkat desa dilaksanakan oleh pelaksana tingkat desa yang bertanggungjawab kepada Lurah Desa.
(2)	Pemberdayaan untuk kelompok masyarakat dilaksanakan dengan ketentuan:
a.	Kelompok terdapat di setiap pedukuhan;
b.	Jumlah anggota kelompok paling sedikit 5 orang dan paling banyak 20 orang yang memiliki kesamaan potensi dan/atau kesamaan profesi;
c.	Jumlah bantuan untuk masing-masing kelompok sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah); 
d.	Sistem pengelolaan dana di tingkat kelompok lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Desa;
e.	Kelompok bertanggung jawab kepada pemerintah desa melalui pengelola tingkat  desa.
Pasal 8
(1) Bantuan tidak diperbolehkan untuk membiayai kegiatan fisik yang tidak menunjang program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, seperti untuk pembangunan gapura, prasasti, gardu, jalan, rehab kantor desa dan sejenisnya.
(2)	Bantuan tidak diperbolehkan untuk belanja penunjang seperti biaya pendampingan, honor tim, lembur, sidang, Alat Tulis Kantor (ATK), perjalanan dinas.
(3)	Lurah Desa, Pamong Desa dan Anggota BPD tidak diperbolehkan menjadi anggota kelompok penerima bantuan.  

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 9

(1)	Pemerintah Desa bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program di tingkat desa melalui mekanisme APBDesa Tahun 2008.
(2)	Pertanggungjawaban program merupakan bagian dari LPPD dan LKPJ Lurah Desa Tahun Anggaran 2008.
(3)	Jenis pelaporan antara lain berupa:
a.	Laporan hasil kegiatan dari kelompok masyarakat kepada Pemerintah Desa;
b.	Laporan dari Pemerintah Desa berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pencairan dana, SPJ  dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran;
c.	Perkembangan pelaksanaan program dan masalah yang dihadapi di tingkat desa;
d.	Hasil akhir dan manfaat program. 
(4)  Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati Bantul cq. Bagian Pemerintahan Desa. 

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 10

(1)	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di tingkat desa dilaksanakan oleh Lurah Desa dan secara teknis dilaksanakan oleh pengelola tingkat desa yang bertanggung jawab kepada Lurah Desa.
(2)	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di kabupaten dilaksanakan oleh Bupati dan secara teknis dilaksanakan oleh tim pendamping tingkat kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 11
Penyimpangan dan/atau penyalahgunaan yang terjadi dalam pelaksanaan program akan dilakukan pemeriksaan oleh satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pengawasan. 

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 9 Oktober 2008

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor   63      Tahun 2008
Tanggal 9 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

              
              GENDUT SUDARTO