PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR       57   TAHUN  2008

T E N T A N G
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,
Menimbang :	bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun  2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Pasal 36 maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul;
	
Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
4.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
13.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
16.	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
17.	Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.	

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS  PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL KABUPATEN BANTUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.	Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
2.	Dinas adalah Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul.
3.	Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul.
4.	Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul.
5.	Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul.
6.	Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT di lingkungan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul. 
7.	Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah.
8.	Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.
9.	Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dijabarkan pada Renstra-SKPD dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
10.	Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD  adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
11.	Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
12.	Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13.	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
14.	Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
15.	Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17.	Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
18.	Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
19.	Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
20.	Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN dan atau APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan;
21.	Urusan hukum adalah penyiapan dan penyusunan produk hukum dan pemberian bantuan hukum sesuai tugas dan fungsi SKPD.
22.	Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;

BAB II
RINCIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas :
a.	memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
b.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 3

Sekretariat mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan sekretariat;
d.	mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data rencana anggaran dan belanja kegiatan dari masing-masing unit kerja;
e.	mengkoordinasikan bidang-bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dinas;
f.	menyelenggarakan urusan umum, surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, urusan hukum,  kepegawaian,  gaji pegawai,  monitoring dan pelaporan, tata naskah dinas, organisasi dan tatalaksana;
g.	menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, serta perpustakaan Dinas;
h.	menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan berdasarkan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
i.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
j.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
k.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
l.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 4

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	menyiapkan dan memfasilitasi urusan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Dinas;
d.	menyelenggarakan tata naskah dinas, humas dan protokol, kearsipan, kepustakaan, surat-menyurat, dan alat tulis unit kerja;
e.	mengelola kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan Dinas;
f.	menyimpan, memelihara, mengelola, dan mendistribusikan barang kebutuhan dinas;
g.	melaksanakan koordinasi pengadaan dan pendistribusian kebutuhan rumah tangga;
h.	memelihara kendaraan dinas;
i.	melaksanakan administrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan staf Dinas;
j.	menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas;
k.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
l.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
m.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
n.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 5

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	melaksanakan penataausahaan dan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d.	melaksanakan penatausahaan keuangan dengan sistem akuntansi pemerintah sesuai   peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e.	menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f.	melaksanakan administrasi penerimaan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g.	melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada pengelola keuangan atau pengadministrasi keuangan; 
h.	menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i.	mengkoordinasikan penyusunan RKA - SKPD dan DPA - SKPD;
j.	melaksanakan penatausahaan keuangan dan barang tugas pembantuan;
k.	mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan dana tugas pembantuan;
l.	melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan aset; 
m.	mengusulkan penghapusan aset;  
n.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
o.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
p.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
q.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 6

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	mengumpulkan, menelaah dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
d.	menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e.	melaksanakan administrasi dan kearsipan data pegawai;
f.	menyiapkan pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional;
g.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
h.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
i.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
j.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Pendidikan Menengah Atas
Pasal 7

Bidang Pendidikan Menengah Atas mempunyai tugas : 
a.	menyusun rencana kegiatan;
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pendidikan Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat;
d.	menyelenggarakan perencanaan program Pendidikan di SMA/MA;
e.	merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan program Pendidikan di SMA/MA;
f.	mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan di SMA/MA;
g.	mengembangkan sarana dan prasarana di SMA/MA berdasarkan standar nasional; 
h.	mengembangkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan tingkat satuan pendidikan di SMA/MA;
i.	menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan di SMA/MA;
j.	menyelenggarakan analisis dan pengembangan pendidikan di SMA/MA;
k.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
l.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
m.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
n.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 8

Seksi Kurikulum dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	melaksanakan perumusan kebijakan operasional pendidikan di SMA/MA;
d.	melaksanakan perencanaan operasional program pendidikan di SMA/MA;
e.	melaksanakan dan sosialisasi standar nasional pendidikan di SMA/MA;
f.	melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di SMA/MA;
g.	menyusun rekomendasi kelayakan pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan di SMA/MA;
h.	menyelenggarakan dan/atau mengelola pendidikan berbasis keunggulan lokal di SMA/MA;
i.	memberikan dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi;
j.	melaksanakan pengelolaan dan penyaluran bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan di SMA/MA;
k.	menyelenggarakan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan SMA/MA sesuai kewenangannya;
l.	melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan di SMA/MA;
m.	menyusun analisis kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di SMA/MA;
n.	menyiapkan rencana kebutuhan pendidikan dan latihan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pendidik dan tenaga kependidikan di SMA/MA;
o.	menyusun analisis peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan di SMA/MA;
p.	membantu pelaksanaan ujian nasional di SMA/MA;
q.	melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi  pelaksanaan ujian sekolah di SMA/MA;
r.	menyediakan biaya penyelenggaraan ujian sekolah di SMA/MA;
s.	melaksanakan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di SMA/MA;
t.	melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan di SMA/MA;
u.	melaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan di SMA/MA dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
v.	melaksanakan supervisi dan fasilitasi pendidikan di SMA/MA bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional;
w.	melaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan di SMA/MA berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu;
x.	melaksanakan evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan di SMA/MA;
y.	melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penerimaan siswa baru di SMA/MA;
z.	melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penilaian hasil belajar di SMA/MA;
aa.	menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan kurikulum pendidik, dan tenaga kependidikan di SMA/MA;
bb.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
cc.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
dd.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
ee.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 9

Seksi Pengembangan dan Sarana mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan Pengembangan Sarana dan Prasarana di SMA/MA;
d.	melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan di SMA/MA;
e.	 melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana di SMA/MA;
f.	melaksanakan pengawasan penggunaan buku pelajaran di SMA/MA;
g.	melakukan pendataan dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana di SMA/MA;
h.	melaksanakan pengadaan barang/jasa sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan di SMA/MA sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku; 
i.	melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana di SMA/MA;
j.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
k.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
l.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
m.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan
Pasal 10

Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
d.	menyelenggarakan perencanaan program Pendidikan di SMK/MAK;
e.	merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan program Pendidikan di SMK/MAK;
f.	mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan di SMK/MAK;
g.	mengembangkan sarana dan prasarana di SMK/MAK berdasarkan standar nasional; 
h.	mengembangkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan tingkat satuan pendidikan di SMK/MAK;
i.	menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan di SMK/MAK;
j.	menyelenggarakan analisis dan pengembangan pendidikan di SMK/MAK;
k.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
l.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
m.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
n.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 11

Seksi Kurikulum dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan Kurikulum,  pendidik  dan Tenaga Kependidikan di SMK/MAK;
d.	melaksanakan perumusan kebijakan operasional pendidikan di SMK/MAK;
e.	melaksanakan perencanaan operasional program pendidikan di SMK/MAK;
f.	melaksanakan dan sosialisasi standar nasional pendidikan di SMK/MAK;
g.	melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di SMK/MAK;
h.	menyusun rekomendasi kelayakan pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan di SMK/MAK;
i.	menyelenggarakan dan/atau mengelola pendidikan berbasis keunggulan lokal di SMK/MAK;
j.	melaksanakan pengelolaan dan penyaluran bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan di SMK/MAK;
k.	menyelenggarakan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan SMK/MAK sesuai kewenangannya;
l.	melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan di SMK/MAK;
m.	menyusun analisis kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di SMK/MAK;
n.	menyiapkan rencana kebutuhan pendidikan dan latihan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pendidik dan tenaga kependidikan di SMK/MAK;
o.	menyusun analisis peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan di SMK/MAK;
p.	membantu pelaksanaan ujian nasional di SMK/MAK;
q.	melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi  pelaksanaan ujian sekolah di SMK/MAK;
r.	menyediakan biaya penyelenggaraan ujian sekolah di SMK/MAK;
s.	melaksanakan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di SMK/MAK;
t.	melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan di SMK/MAK;
u.	melaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan di SMK/MAK dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
v.	melaksanakan supervisi dan fasilitasi pendidikan di SMK/MAK bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional;
w.	melaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan di SMK/MAK berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu;
x.	melaksanakan evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan di SMK/MAK;
y.	melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penerimaan siswa baru di SMK/MAK;
z.	melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penilaian hasil belajar di SMK/MAK;
aa.	melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan dunia usaha dalam pengembangan kurikulum dan pemasaran tamatan pendidikan SMK/MAK;
bb.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
cc.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
dd.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
ee.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 12

Seksi Pengembangan dan Sarana mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan Pengembangan Sarana dan Prasarana di SMK/MAK;
d.	melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan di SMK/MAK;
e.	 melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana di SMK/MAK;
f.	melaksanakan pengawasan penggunaan buku pelajaran di SMK/MAK;
g.	melakukan pendataan dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana di SMK/MAK;
h.	melaksanakan pengadaan barang/jasa sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan di SMK/MAK sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku; 
i.	melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana di SMK/MAK;
j.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
k.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
l.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
m.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Pendidikan Non Formal
Pasal 13

Bidang Pendidikan Non Formal mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Informal, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak atau bentuk lain yang sederajat;
d.	menyelenggarakan perencanaan program Pendidikan Non Formal, Pendidikan Informal, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak;
e.	merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan program Pendidikan Non Formal, Pendidikan Informal, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak;
f.	mengembangkan kurikulum tingkat satuan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Informal, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak;
g.	mengembangkan sarana dan prasarana Pendidikan Non Formal, Pendidikan Informal, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak berdasarkan standar nasional; 
h.	mengembangkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan tingkat satuan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak;
i.	menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Informal, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak;
j.	menyelenggarakan analisis dan pengembangan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Informal, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak;
k.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
l.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
m.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
n.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 14

Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan Kurikulum,  pendidik  dan Tenaga Kependidikan di pendidikan non formal dan pendidikan informal;
d.	melaksanakan perumusan kebijakan operasional pendidikan non formal dan pendidikan informal;
e.	melaksanakan perencanaan operasional program pendidikan non formal dan pendidikan informal;
f.	melaksanakan dan sosialisasi standar nasional pendidikan pada pendidikan non formal dan pendidikan informal;
g.	melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan non formal dan pendidikan informal;
h.	menyusun rekomendasi kelayakan pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan non formal;
i.	menyelenggarakan dan/atau mengelola pendidikan berbasis keunggulan lokal di SMK/MAK;
j.	melaksanakan pengelolaan dan penyaluran bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan non formal;
k.	menyelenggarakan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan non formal sesuai kewenangannya;
l.	menyusun analisis kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan non formal;
m.	menyiapkan rencana kebutuhan pendidikan dan latihan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan non formal;
n.	menyusun analisis peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan non formal;
o.	membantu pelaksanaan ujian nasional pada pendidikan non formal dan pendidikan informal;
p.	melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi  pelaksanaan ujian pada pendidikan non formal dan pendidikan informal;
q.	menyediakan biaya penyelenggaraan ujian pendidikan non formal dan pendidikan informal;
r.	melaksanakan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan non formal dan pendidikan informal;
s.	melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan non formal dan pendidikan informal;
t.	membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal;
u.	melaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan pada pendidikan non formal dan pendidikan informal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
v.	melaksanakan supervisi dan fasilitasi pendidikan pada pendidikan non formal dan pendidikan informal bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional;
w.	melaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan pada pendidikan non formal dan pendidikan informal berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu;
x.	melaksanakan evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan pada pendidikan non formal dan pendidikan informal;
y.	melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penerimaan siswa baru pada pendidikan non formal dan pendidikan informal;
z.	melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penilaian hasil belajar pada pendidikan non formal dan pendidikan informal;
aa.	melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan pada pendidikan non formal dan pendidikan informal;
bb.	melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pada pendidikan non formal dan pendidikan informal;
cc.	melaksanakan pengawasan penggunaan buku pelajaran pada pendidikan non formal dan pendidikan informal;
dd.	melakukan pendataan dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pada pendidikan non formal dan pendidikan informal;
ee.	melaksanakan pengadaan barang/jasa sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan pada pendidikan non formal dan pendidikan informal sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku; 
ff.	melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pada pendidikan non formal dan pendidikan informal;
gg.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
hh.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
ii.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
jj.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 15

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan Kurikulum,  pendidik  dan Tenaga Kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan taman-kanak-kanak;
d.	melaksanakan perumusan kebijakan operasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan taman-kanak-kanak;
e.	melaksanakan perencanaan operasional program pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan taman-kanak-kanak;
f.	melaksanakan dan sosialisasi standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan taman-kanak-kanak;
g.	melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan taman-kanak-kanak;
h.	menyusun rekomendasi kelayakan pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan taman-kanak-kanak;
i.	menyelenggarakan dan/atau mengelola pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan anak usia dini dan taman-kanak-kanak;
j.	melaksanakan pengelolaan dan penyaluran bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan taman-kanak-kanak;
k.	menyelenggarakan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan taman-kanak-kanak sesuai kewenangannya;
l.	melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan taman-kanak-kanak;
m.	melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi  implementasi  kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini (PAUD);
n.	menyusun analisis kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan taman-kanak-kanak;
o.	menyiapkan rencana kebutuhan pendidikan dan latihan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan taman-kanak-kanak;
p.	menyusun analisis peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan taman-kanak-kanak;
q.	melaksanakan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan taman-kanak-kanak;
r.	melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan taman-kanak-kanak;
s.	melaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan taman-kanak-kanak dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
t.	melaksanakan supervisi dan fasilitasi pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan taman-kanak-kanak dalam penjaminan mutu pendidikan;
u.	melaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan taman-kanak-kanak berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu;
v.	melaksanakan evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan taman-kanak-kanak;
w.	melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penilaian hasil belajar pada pendidikan anak usia dini dan taman-kanak-kanak;
x.	melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan taman-kanak-kanak;
y.	melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pada pendidikan anak usia dini dan taman-kanak-kanak;
z.	melaksanakan pengawasan penggunaan buku pelajaran dan alat peraga pada pendidikan anak usia dini dan taman-kanak-kanak;
aa.	melakukan pendataan dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pada pendidikan anak usia dini dan taman-kanak-kanak;
bb.	melaksanakan pengadaan barang/jasa sarana dan prasarana pada pendidikan anak usia dini dan taman-kanak-kanak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku; 
cc.	melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pada pendidikan anak usia dini dan taman-kanak-kanak;
dd.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
ee.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
ff.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
gg.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam
Bidang Bina Program
Pasal 16

Bidang Bina Program mempunyai tugas : 
a.	menyusun rencana kegiatan Bidang;
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pendidikan dasar;
d.	menghimpun, menelaah, menganalisis, mengklasifikasi dan mendokumentasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dokumen perencanaan;
e.	menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pendidikan menengah dan pendidikan non formal, pendidikan informal, pendidikan anak usia dini (PAUD) dan taman kanak-kanak;
f.	menyusun dan mengelola dokumen perencanaan SKPD;
g.	menyusun  dan mengelola database;
h.	menyusun  dan mengelola sistem informasi;
i.	menyusun pelaporan;
j.	melaksanakan analisis pengembangan pendidikan menengah dan pendidikan non formal, pendidikan informal, pendidikan anak usia dini (PAUD) dan taman kanak-kanak;
k.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
l.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
m.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
n.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 17

Seksi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas:
a.	menyusun rencana kegiatan;
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	mengkoordinasikan penyusunan Renstra-SKPD, Renja-SKPD, KUA-SKPD, PPAS-SKPD dan PPA-SKPD;
d.	mengkoordinasikan penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan menengah dan pendidikan non formal, pendidikan informal, pendidikan anak usia dini (PAUD) dan taman kanak-kanak;
e.	mengkoordinasikan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).;
f.	melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan operasional pendidikan menengah dan pendidikan non formal, pendidikan informal, pendidikan anak usia dini (PAUD) dan taman kanak-kanak sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi;
g.	melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan operasional program pendidikan menengah dan pendidikan non formal, pendidikan informal, pendidikan anak usia dini (PAUD) dan taman kanak-kanak sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
h.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
i.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
j.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
k.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 18

Seksi Pendataan dan Informasi mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana kegiatan;
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	menyusun  dan mengelola data base;
d.	mengembangkan Sistem Informasi;
e.	mendokumentasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dan informal;
f.	melaksanakan sosialisasi produk hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dan informal;
g.	melaksanakan koordinasi penyusunan profil pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dan informal;
h.	melaksanakan pendataan satuan pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dan informal;
i.	memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pencapaian SPM Dinas; 
j.	melaksanakan analisis standarisasi satuan pendidikan pada pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dan informal;
k.	menyusun rekomendasi kelayakan pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan pada pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dan informal;
l.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
m.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
n.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
o.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis
Pasal 19

Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis akan diatur dalam Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya;
b.	mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data sesuai bidangnya;
c.	melaksanakan kegiatan-kegiatan  sesuai bidangnya dalam rangka memperoleh angka kredit  sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku;
d.	memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah yang diambil sesuai bidangnya;
e.	menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

BAB III
FUNGSI
Pasal 21

Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya mempunyai  fungsi :
a.	perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal;
b.	penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal;
c.	pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan informal; 
d.	pelaksanaan kesekretariatan Dinas; dan
e.	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 22

(1)	Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, secara lintas program dan lintas sektor baik horizontal maupun vertikal;
(2)	Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan masalah dan melaksanakan evaluasi di bidang tugasnya; 
(3)	Setiap pimpinan satuan organisasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas wajib memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi berkewajiban memimpin, menjadi teladan, menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan

Pasal 24

(1)	Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan setiap pimpinan organisasi mengadakan rapat berkala.
(2)	Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat kepada  bawahannya, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan  sesuai peraturan dan perundang–undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan
(3)	Setiap pimpinan satuan organisasi apabila diperlukan wajib memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya 

Pasal  25

(1)	Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
(2)	Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
(3)	Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 26

Hubungan kerja antara pimpinan satuan organisasi dengan kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

Rincian kegiatan masing-masing satuan organisasi perangkat daerah dan personil diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.
Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Desember 2008

BUPATI BANTUL,

M.	IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor	:
Tanggal	: 15 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

                GENDUT SUDARTO