BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR     58   TAHUN  2008

T E N T A N G

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN           KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang :	a.	bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun  2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;

b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
                                 	
Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

6.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;

7.	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;

8.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;

9.	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;

10.	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

11.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

13.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

14.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

15.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

16.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

17.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

18.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

19.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

20.	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;

21.	Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.	

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS  PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.	Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
2.	Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
3.	Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
4.	Sekretariat Dinas adalah Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
5.	Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
6.	Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. 
7.	Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah.
8.	Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.
9.	Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dijabarkan pada Renstra-SKPD dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
10.	Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD  adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
11.	Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
12.	Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13.	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
14.	Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
15.	Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17.	Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

18.	Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
19.	Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
20.	Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN dan atau APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
21.	Urusan hukum adalah penyiapan dan penyusunan produk hukum dan pemberian bantuan hukum sesuai tugas dan fungsi SKPD.
22.	Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. 
23.	Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
RINCIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas :
a.	memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
b.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 3

Sekretariat mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan sekretariat;
d.	mengumpulkan, mengolah dan menyajikan dokumen perencanaan dan anggaran dari masing-masing unit kerja;
e.	mengkoordinasikan bidang-bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dinas;
f.	menyelenggarakan urusan umum, urusan hukum, administrasi kepegawaian, perencanaan, administrasi keuangan, sarana dan prasarana, humas dan protokol, kearsipan, tata naskah dinas, organisasi dan tatalaksana, kepustakaan, surat-menyurat, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan;
g.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
h.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
i.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
j.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 4

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	menyiapkan dan memfasilitasi urusan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Dinas;
d.	menyelenggarakan tata naskah dinas, humas dan protokol, kearsipan, kepustakaan, surat-menyurat, dan alat tulis unit kerja;
e.	mengelola kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan Dinas;
f.	menyimpan, memelihara, mengelola, dan mendistribusikan barang kebutuhan dinas;
g.	memelihara kendaraan dinas;
h.	melaksanakan administrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan staf Dinas yang akan melakukan perjalanan dinas; 
i.	menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas;
j.	menghimpun, menelaah dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
k.	menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
l.	menyiapkan bahan dan memproses usulan mutasi kepegawaian;
m.	melaksanakan administrasi dan kearsipan data pegawai;
n.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
o.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
p.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
q.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 5

Sub Bagian Program mempunyai tugas : 
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklarifikasi dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program dan kegiatan Dinas;
d.	melaksanakan koordinasi pengadaan dan pendistribusian kebutuhan rumah tangga;
e.	merencanakan dan menyelenggarakan penelitian dalam rangka pengembangan program kerja Dinas;
f.	mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
g.	menyusun  dan mengelola data base;
h.	mengembangkan Sistem Informasi;
i.	mengkoordinasikan penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD, KUA-SKPD, PPAS-SKPD dan PPA-SKPD; 
j.	mengkoordinasikan penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perhubungan;
k.	mengkoordinasikan penyusunan perencanaan tugas pembantuan;
l.	mengkoordinasikan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
m.	menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
n.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
o.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
p.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
q.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 6

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	melaksanakan penataausahaan dan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d.	melaksanakan penatausahaan keuangan dengan sistem akuntansi pemerintah sesuai   peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e.	mengkoordinasikan penyusunan RKA - SKPD dan DPA – SKPD;
f.	menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g.	melaksanakan administrasi penerimaan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h.	melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada pengelola keuangan atau pengadministrasi keuangan; 
i.	menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j.	melaksanakan penatausahaan keuangan dan barang tugas pembantuan;
k.	mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan dana tugas pembantuan;
l.	melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan aset; 
m.	mengusulkan penghapusan aset;  
n.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
o.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
p.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
q.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Lalu Lintas
Pasal 7

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	merumuskan kebijakan teknis pengembangan manajemen, rekayasa, pengendalian dan operasional lalu lintas jalan;
d.	menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan supervisi kegiatan pengembangan manajemen, rekayasa, pengendalian dan operasional lalu lintas jalan;
e.	menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang pengembangan manajemen, rekayasa, pengendalian dan operasional lalu lintas jalan;
f.	menyusun analisis dan kajian dalam pengembangan manajemen, rekayasa, pengendalian dan operasional lalu lintas jalan;
g.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
h.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
i.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
j.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 8

Seksi Manajemen, Rekayasa dan Operasional Lalu Lintas, mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan manajemen, rekayasa dan operasional lalu lintas;
d.	melaksanakan analisis guna penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan, tataran transportasi lokal;
e.	melaksanakan analisis guna penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
f.	melaksanakan analisis guna penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten;
g.	menyusun analisis kebutuhan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan;
h.	menyelenggarakan analisis dampak lalu lintas terhadap pengembangan kawasan, yang berdampak terhadap keselamatan pengguna jalan;
i.	menyelenggarakan penelitian dan pelaporan  kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten;
j.	melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas;
k.	menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan  kecelakaan lalu lintas;
l.	melaksanakan pengadaan dan pemasangan alat pengendali dan pengaman lalu lintas;
m.	melaksanakan identifikasi dan analisis guna penentuan lokasi fasilitas parkir;
n.	melaksanakan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum;
o.	melaksanakan analisis guna penerbitan izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
p.	melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan, dan pengendalian pada  kegiatan yang berhubungan dengan  manajemen, rekayasa dan operasional lalu lintas;
q.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
r.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
s.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
t.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 9

Seksi Pengendalian dan Operasi, mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengendalian dan operasi lalu lintas;
d.	melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
e.	melaksanakan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
f.	melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;
g.	melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian meliputi :
-	pengendalian fungsi jalan, kapasitas jalan, kelas jalan dan peruntukannya;
-	pengaturan dan pengendalian arus lalu lintas, ketertiban lalu lintas dan permasalahannya;
-	pengawasan yang berkaitan dengan penumpukan, pengalihan, penutupan arus ruas jalan;
-	pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan parkir.
h.	melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
i.	melaksanakan patroli, pengawalan dan pengamanan (PAM) lalu lintas di Kabupaten Bantul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j.	melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan, dan pengendalian pada  kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian dan operasi lalu lintas;
k.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
l.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
m.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
n.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Bidang Angkutan
Pasal 10

Bidang Angkutan mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	merumuskan kebijakan teknis pengembangan angkutan jalan;
d.	menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan supervisi kegiatan pengembangan angkutan jalan;
e.	menyusun analisis dan kajian dalam pengembangan angkutan jalan dan terminal;
f.	menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis  di bidang pengembangan angkutan jalan;
g.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
h.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
i.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
j.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 11

Seksi Angkutan Umum, mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	melaksanakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan angkutan umum;
d.	melaksanakan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten;
e.	melaksanakan analisis teknis guna pemberian izin trayek angkutan perdesaan;
f.	melaksanakan analisis teknis untuk pemberian rekomendasi bagi angkutan umum AKDP yang melewati Kabupaten;
g.	melaksanakan analisis teknis guna pemberian izin trayek angkutan  yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten;
h.	melaksanakan analisis guna penetapan lokasi  terminal penumpang Tipe C;
i.	melaksanakan analisis guna penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten;
j.	melaksanakan analisis  guna  pemberian ijin usaha angkutan umum;
k.	melaksanakan penyelenggaraan operasional terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C;
o.	melaksanakan bimbingan teknis pada kegiatan yang berhubungan dengan angkutan umum;
p.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
q.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
r.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
s.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 12

Seksi Angkutan Barang dan Khusus, mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan angkutan barang dan angkutan khusus;
d.	melaksanakan penyusunan  dan penetapan  jaringan lintas  angkutan barang pada jaringan jalan;
e.	melaksanakan penyelenggaraan operasional terminal angkutan barang;
f.	melaksanakan analisis guna penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan  untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten;
g.	melaksanakan analisis guna pemberian izin usaha angkutan barang dan khusus di Kabupaten Bantul;
h.	melaksanakan bimbingan teknis pada  kegiatan yang berhubungan dengan angkutan Barang dan Khusus;
i.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
j.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
k.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
l.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima
Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana
Pasal 13

Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	merumuskan kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana lalu lintas serta telekomunikasi dan informatika;
d.	menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi, kegiatan pengembangan sarana dan prasarana lalu lintas serta telekomunikasi dan informatika;
e.	menyusun analisis dan kajian dalam pengembangan sarana dan prasarana lalu lintas serta telekomunikasi dan informatika;
f.	menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis  di bidang sarana dan prasarana lalu lintas serta telekomunikasi dan informatika;
g.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
h.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
i.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
j.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 14

Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan sarana dan prasarana lalu lintas;
d.	melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana bidang perhubungan;
e.	melaksanakan pengujian kendaraan bermotor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f.	melaksanakan analisis guna pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bemotor;
g.	melaksanakan analisis guna pemberian izin usaha  mendirikan pendidikan dan latihan  mengemudi;
h.	melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan, dan pengendalian pada kegiatan yang berhubungan dengan dengan sarana dan prasarana lalu lintas;
i.	melaksanakan analisis guna pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C;
j.	melaksanakan pembangunan terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C;
k.	melaksanakan pembangunan terminal angkutan barang;
l.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
m.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
n.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
o.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 15

Seksi Telekomunikasi dan Informatika mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pos, telekomunikasi dan informatika;
d.	melakukan inventarisasi penyelenggaraan jasa pelayanan telekomunikasi dan sistem informatika;
e.	pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;
f.	melaksanakan  analisis pemberian  ijin jasa titipan kantor agen;
g.	penertiban jasa titipan  kantor agen;
h.	pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
i.	koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten;
j.	pelaksanaan diseminasi informasi nasional;
k.	memberikan rekomendasi jasa pelayanan telekomunikasi dan informatika;
l.	melaksanakan pembinaan dan penyuluhan berkaitan dengan aturan, hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan telekomunikasi dan informatika;
m.	melakukan inventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi dan informatika;
n.	melakukan kajian terhadap pengembangan jaringan sistem komunikasi dan informatika yang berkoordinasi dengan instansi terkait;
o.	melaksanakan bimbingan teknis, pengawasan, dan pengendalian pada  kegiatan yang berhubungan dengan telekomunikasi dan informatika;
p.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
q.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
r.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
s.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis
Pasal 16

Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya;
b.	mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidangnya;
c.	melaksanakan kegiatan-kegiatan  sesuai bidangnya dalam rangka memperoleh angka kredit  sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku;
d.	memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah yang diambil sesuai bidangnya;
e.	menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

BAB III
FUNGSI
Pasal 18

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya mempunyai  fungsi :
a.	perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, telekomunikasi dan informatika;
b.	penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan, telekomunikasi dan informatika;
c.	pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan, telekomunikasi dan informatika;
d.	melaksanakan kesekretariatan Dinas; dan
e.	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 19

Setiap pimpinan  satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi berkewajiban menjadi teladan dan memimpin bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 21

(1)	Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.

(2)	Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah satu bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.

(3)	Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal  22

(1)	Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan satuan organisasi mengadakan rapat berkala.

(2)	Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 23

Hubungan kerja antara pimpinan satuan organisasi dengan kelompok jabatan Fungsional diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

Rincian tugas masing-masing personil diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Desember 2008

BUPATI BANTUL,

M.	IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor	
Tanggal	15 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

                GENDUT SUDARTO