BUPATI BANTUL
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR    60  TAHUN  2008

T E N T A N G
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang :	a.	bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul;

b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul;
	
Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

3.	Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

4.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

5.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8.	Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;

9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

10.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11.	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;

12.	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.	

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : 	PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANTUL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.	Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
2.	Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul.
3.	Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul.
4.	Sekretariat adalah adalah Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul.
5.	Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul.
6.	Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian.
7.	Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8.	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
9.	Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
10.	Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD  adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
11.	Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 
12.	Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14.	Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
15.	Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
16.	Urusan hukum adalah penyiapan produk-produk hukum dan bantuan hukum sesuai tugas dan fungsi SKPD.
17.	Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
RINCIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 2

Kepala Badan mempunyai tugas :
a.	memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
b.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 3

Sekretariat mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan sekretariat;
d.	mengumpulkan, mengolah, menyajikan dokumen perencanaan dan data rencana anggaran dan belanja kegiatan dari masing-masing unit kerja;
e.	mengkoordinasikan bidang-bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Badan;
f.	menyelenggarakan urusan umum, surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, urusan hukum,  administrasi keuangan,  gaji pegawai,  monitoring dan pelaporan, tata naskah dinas, organisasi dan tatalaksana;
g.	menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, serta perpustakaan Badan;
h.	menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan berdasarkan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
i.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;
j.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya;
k.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
l.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 4

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	menghimpun, menelaah dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
d.	menyiapkan dan memfasilitasi urusan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Badan;
e.	menyelenggarakan tata naskah dinas, humas dan protokol, kearsipan, kepustakaan, surat-menyurat, dan alat tulis unit kerja;
f.	melaksanakan administrasi dan kearsipan data kepegawaian Badan;
g.	mengelola kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan Badan;
h.	menyimpan, memelihara, mengelola, dan mendistribusikan barang kebutuhan Badan;
i.	mengkooordinasikan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
j.	memelihara kendaraan dinas;
k.	melaksanakan administrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan staf Badan;
l.	menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas;
m.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
n.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
o.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
p.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 5

Sub Bagian Program mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklasifikasi dan mendokumentasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program dan kegiatan Badan;
d.	merencanakan dan menyelenggarakan penelitian dalam rangka pengembangan program Badan;
e.	menkoordinasikan penyusunan Renstra-SKPD dan Renja-SKPD ;
f.	mengkoordinasikan penyusunan KUA-SKPD, PPAS-SKPD dan PPA-SKPD;
g.	menyusun  dan mengelola data base;
h.	mengembangkan Sistem Informasi;
i.	mengkoordinasikan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
j.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
k.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
l.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
m.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 6

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	melaksanakan penataausahaan dan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d.	mengkoordinasikan penyusunan RKA – SKPD dan DPA – SKPD;
e.	melaksanakan penatausahaan keuangan dengan sistem akuntansi pemerintah sesuai   peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f.	melaksanakan administrasi penerimaan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g.	melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada pengelola keuangan atau pengadministrasi keuangan; 
h.	menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i.	melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan barang; 
j.	mengusulkan penghapusan barang milik daerah;
k.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
l.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
m.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
n.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Pengadaan dan Pengembangan
Pasal 7

Bidang Pengadaan dan Pengembangan mempunyai tugas : 
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	merumuskan kebijakan teknis operasional pelaksanaan pengadaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia;
d.	menyiapkan pelaksanaan pembinaan, pengembangan sumber daya dan pengadaan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e.	menyelenggarakan kegiatan supervisi, bimbingan teknis dan pengendalian pada kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia;
f.	melakukan analisis, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan pengadaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai tolok ukur program yang telah ditentukan;
g.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
h.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
i.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
j.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 8

Sub Bidang Pengadaan mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	merumuskan pedoman dan petunjuk teknis  berkaitan dengan pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
d.	melakukan kajian analisis kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
e.	mengusulkan, menyusun, dan menetapkan formasi Pegawai Negeri Sipil;
f.	mempersiapkan dan melaksanakan pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan mengusulkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP);
g.	menyiapkan bahan kebijakan dalam pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
h.	menyiapkan bahan kebijakan dalam penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
i.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
j.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
k.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
l.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 9

Sub Bidang Penilaian dan Pengembangan mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	menetapkan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil;
d.	memberhentikan sementara Pegawai Negeri Sipil untuk golongan III/d ke bawah dan menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
e.	melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
f.	menyelenggarakan pengembangan dan penilaian Pegawai Negeri Sipil;
g.	menyiapkan, merumuskan dan menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional;
h.	melaksanakan penilaian angka kredit jabatan fungsional;
i.	melaksanakan verifikasi hasil penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional;
j.	menyiapkan bahan rekomendasi keputusan pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional;
k.	memfasilitasi pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l.	menganalisis dan mengidentifikasi terhadap pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil;
m.	memproses pemberian hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
n.	melaksanakan analisis dan kajian terhadap pengembangan sumberdaya Pegawai Negeri Sipil;
o.	menghimpun dan mengadministrasikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
p.	memfasilitasi pemeriksaan kesehatan bagi pejabat dalam rangka pengembangan karir;
q.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
r.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
s.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
t.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Bidang Mutasi dan Kepangkatan
Pasal 10

Bidang Mutasi dan Kepangkatan mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	merumuskan kebijakan teknis operasional pelaksanaan mutasi, kepangkatan dan pensiun Pegawai Negeri Sipil;
d.	menyelenggarakan supervisi, bimbingan teknis dan pengendalian mutasi, kepangkatan  dan pensiun Pegawai Negeri Sipil;
e.	merumuskan kebijakan teknis pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural;
f.	menyelenggarakan supervisi, bimbingan teknis dan pengendalian untuk pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural;
g.	menyusun bahan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
h.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
i.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
j.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
k.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 11

Sub Bidang Mutasi mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	menyiapkan bahan penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan atau dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan sekretaris daerah;
d.	mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan sekretaris daerah;
e.	mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan eselon II Pegawai Negeri Sipil;
f.	mempersiapkan dan menyelenggarakan sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Pengangkatan (Baperjakat);
g.	menyiapkan bahan dalam rangka pelantikan dan pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil;
h.	menyiapkan bahan dalam rangka pembuatan surat keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan;
i.	memproses kenaikan pangkat istimewa bagi Pegawai Negeri Sipil;
j.	menyusun daftar penjagaan mutasi Pegawai Negeri Sipil;
k.	melaksanakan proses perpindahan dan/atau mutasi tempat bekerja Pegawai Negeri Sipil dari dan ke lingkungan Pemerintah Kabupaten;
l.	menyiapkan bahan penetapan perpindahan dan/atau mutasi Pegawai Negeri Sipil;
m.	melaksanakan rotasi Pegawai Negeri Sipil bagi pengemban jabatan tugas; 
n.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
o.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
p.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
q.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 12

Sub Bidang kepangkatan dan Pensiun mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	menginventarisasi dan melakukan pendataan Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat dan pensiun serta memproses kenaikan pangkat dan pensiun;
d.	menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil menjadi golongan ruang I/b sampai dengan III/b;
e.	mengusulkan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian;
f.	melaksanakan proses kenaikan pangkat, gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil;
g.	menyusun data nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil;
h.	melaksanakan pembekalan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki pensiun;
i.	menyiapkan bahan kelengkapan persyaratan pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil;
j.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
k.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
l.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
m.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima
Bidang Administrasi dan Kesejahteraan
Pasal 13

Bidang Administrasi dan Kesejahteraan mempunyai tugas : 
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	menyiapkan bahan kebijakan, mengumpulkan data, informasi yang berkaitan dengan administrasi dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;
d.	merumuskan kebijakan teknis operasional administrasi dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil serta sistem informasi kepegawaian yang berbasis teknologi informasi;
e.	menyelenggarakan supervisi, bimbingan teknis administrasi dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil serta sistem informasi kepegawaian yang berbasis teknologi informasi;
f.	melakukan analisis, penilaian dan evaluasi terhadap manajemen Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
h.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
i.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
j.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 14

Sub Bidang Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas:
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	menyusun entry data Pegawai Negeri Sipil;
d.	menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan Pegawai Negeri Sipil;
e.	menginventarisir, mengidentifikasi dan mendokumentasikan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;
f.	menghimpun, memfasilitasi, memproses dan menyampaikan Laporan Pajak Pajak Pribadi (LP2P) dan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
g.	memproses pengajuan kartu Pegawai Negeri Sipil, kartu istri dan kartu suami Pegawai Negeri Sipil;
h.	memproses permohonan penerbitan Kartu Peserta Tabungan Asuransi Pensiun (TASPEN);
i.	melaksanakan pemeliharaan arsip dan data Pegawai Negeri Sipil serta melaksanakan layanan informasi kepegawaian;
j.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
k.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
l.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
m.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 15

Sub Bidang Kesejahteraan mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;
d.	melakukan analisis untuk pengembangan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;
e.	menginventarisasi dan merekapitulasi data absensi Pegawai Negeri Sipil sebagai bahan pemberian tunjangan kesejahteraan;
f.	menyiapkan bahan usulan nominasi pemberian penghargaan satya lencana dan kenaikan pangkat istimewa bagi Pegawai Negeri Sipil;
g.	menyiapkan bahan persetujuan cuti bagi Pegawai Negeri Sipil;
h.	memproses permohonan ijin melaksanakan perkawinan dan perceraian;
i.	memproses pemberian biaya pemulangan Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa pensiun;
j.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
k.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
l.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
m.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam
Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 16

Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	menyiapkan bahan kebijakan, mengumpulkan data, informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
d.	merumuskan kebijakan teknis operasional pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
e.	menyelenggarakan supervisi, bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
f.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
g.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
h.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
i.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 17

Sub Bidang Analisis dan Perencanaan Pendidikan dan Latihan  mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	menyusun dan melaksanakan kajian kebutuhan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
d.	mengusulkan penetapan sertifikasi lembaga diklat;
e.	menyusun data kepegawaian yang berkaitan dengan alumni pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil serta pemberdayaan alumni pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
f.	melaksanakan administrasi dan pengendalian pelaksanaan ijin dan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil;
g.	memfasilitasi seleksi calon peserta pendidikan dan pelatihan dan/atau tugas belajar;
h.	menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan tentang penerimaan calon siswa pendidikan dan pelatihan;
i.	menyiapkan bahan pengajuan tunjangan bagi mahasiswa yang melaksanakan tugas belajar ikatan dinas dan sumbangan pendidikan lainnya;
j.	memproses ijin belajar dan tugas belajar terhadap permohonan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang disetujui;
k.	menyiapkan bahan pelaksanaan pelatihan pra jabatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil;
l.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
m.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
n.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
o.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 18

Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan  mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana kegiatan;  
b.	menyiapkan bahan kerja;
c.	menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan materi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan;
d.	menyusun analisis kebutuhan widyaiswara, instruktur dan infrastruktur pendidikan dan pelatihan;
e.	melaksanakan orientasi tugas dan merencanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang bekerjasama dengan instansi lain;
f.	menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
g.	merencanakan dan mengirimkan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam pendidikan dan pelatihan pra jabatan;
h.	mengirimkan peserta pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil ke lembaga yang mengadakan pendidikan dan pelatihan;
i.	memfasilitasi peserta pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan praktek kerja lapangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
j.	memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
k.	menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
l.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
m.	mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :
a.	menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya;
b.	mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidangnya;
c.	melaksanakan kegiatan-kegiatan  sesuai bidangnya dalam rangka memperoleh angka kredit  sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku;
d.	memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah yang diambil sesuai bidangnya;
e.	menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

BAB III
FUNGSI
Pasal 20

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan  fungsi :
a.	perumusan kebijakan teknis bidang Kepegawaian;
b.	pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Kepegawaian;
c.	pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Kepegawaian; 
d.	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 21

Setiap pimpinan  satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi berkewajiban menjadi teladan dan memimpin bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 23

(1)	Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
(2)	Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah satu bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
(3)	Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan  kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal  24

(1)	Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan satuan organisasi mengadakan rapat berkala.
(2)	Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 25

Hubungan kerja antara pimpinan satuan organisasi dengan kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala Badan.

Pasal 26
Uraian tugas masing-masing personil dalam satuan organisasi perangkat daerah diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB V
 KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.
.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Desember 2008

BUPATI BANTUL,

M.	IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor	:
Tanggal	: 15 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

                GENDUT SUDARTO