PEMERINTAH  DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR    33    TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA DETIL TATA RUANG KAWASAN KECAMATAN SEWON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang :	a.	bahwa untuk mengembangkan Kecamatan Sewon sesuai dengan karakteristik dan kedudukannya sebagai  pusat kegiatan pemerintahan kecamatan, pusat permukiman serta pusat pelayanan lainnya maka perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kecamatan Sewon sebagai penjabaran Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kecamatan Sewon;

b.	bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

c.	bahwa dengan terjadinya bencana alam gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006, maka Kabupaten Bantul termasuk dalam kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan;

d.	bahwa sejalan dengan perkembangan pemanfaatan ruang di  Kecamatan Sewon, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1995 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Sewon sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;

e.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kecamatan Sewon;
	
Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2.	Undang-Undang	Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
4.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
5.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
7.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang‑Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peranserta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
14.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
15.	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
16.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17.	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18.	Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Penyusunan Rencanan Tata Ruang Kawasan Perkotaan;
19.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
20.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
21.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
22.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
23.	Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul	Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 7 Tahun 1987);
24.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri C Nomor 1 Tahun 2002);
25.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
26.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri D Nomor 14);
27.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri D Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
28.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri D Nomor 3);	

Dengan Persetujuan Bersama

       DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
    dan
     BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN KECAMATAN SEWON.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1.	Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.	Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
5.	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kecamatan Sewon yang selanjutnya disebut RDTRK Kecamatan Sewon adalah rencana pemanfaatan ruang secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan Kecamatan Sewon.
6.	Wilayah perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing masing jenis rencana kecamatan.
7.	Kawasan perencanaan adalah bagian dari wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kecamatan.
8.	Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. 
9.	Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 
10.	Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 
11.	Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 
12.	Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13.	Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14.	Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
15.	Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16.	Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
17.	Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
18.	Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
19.	Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin gangguan, dan perizinan lainnya.
20.	Koefisien dasar bangunan selanjutnya disebut KDB.
21.	Ruang terbuka hijau selanjutnya disebut RTH.

Pasal 2

Dokumen Rancangan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kecamatan Sewon dan album peta merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II
PENATAAN RUANG KAWASAN KECAMATAN SEWON
Bagian Kesatu
Asas Penataan Ruang
Pasal 3

RDTRK Kecamatan Sewon berasaskan :
a.	keterpaduan;
b.	keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
c.	keberlanjutan;
d.	keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
e.	keterbukaan;
f.	kebersamaan dan kemitraan;
g.	perlindungan kepentingan umum;
h.	kepastian hukum dan keadilan; dan
i.	akuntabilitas.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 4

(1)	 Maksud penyusunan RDTRK Kecamatan Sewon untuk :
a.	mewujudkan tersedianya rencana tata ruang Kecamatan Sewon yang mantap, bersifat operasional dan mengikat serta dipatuhi baik oleh Pemerintah Daerah termasuk instansi vertikal maupun bagi seluruh warga masyarakat;
b.	memberikan kejelasan dan kewenangan Camat dalam hal pengendalian, pertumbuhan dan keserasian lingkungan kawasan Kecamatan Sewon yang baik melalui pengawasan dan/atau pertimbangan maupun tindakan penertiban;
c.	menciptakan kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang sebagai salah satu faktor penting untuk merangsang partisipasi masyarakat termasuk investor untuk menanamkan investasi pembangunan di Kecamatan Sewon;
d.	meningkatkan fungsi dan peranan kawasan Kecamatan Sewon sebagai sub pusat pengembangan dan suatu sistem pengembangan wilayah/regional;
e.	menciptakan pola tata ruang kawasan Kecamatan Sewon yang serasi dan optimal, sehingga penyebaran pembangunan fasilitas dan utilitas sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat diakomodasikan secara cepat; dan
f.	mengupayakan kawasan Kecamatan Sewon sebagai wilayah penyangga urbanisasi dari desa ke kota besar.

(2)	Tujuan penyusunan RDTRK Kecamatan Sewon untuk :
a.	menciptakan keserasian dan kesinambungan fungsi serta intensitas penggunaan ruang Kecamatan Sewon;
b.	menciptakan hubungan yang sesuai antara manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas  penggunaan ruang  kawasan Kecamatan Sewon pada umumnya dan unit lingkungan pada khususnya;
c.	meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan yang merupakan upaya pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan dan sistem jaringan pergerakan di Kecamatan Sewon; dan
d.	mengarahkan pembangunan Kecamatan Sewon yang lebih jelas dalam mengendalikan pembangunan fisik Kecamatan, termasuk upaya melestarikan nilai-nilai budaya.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Penataan Ruang Kawasan Kecamatan Sewon
Pasal 5

(1)	Pemerintah Daerah menyelenggarakan penataan ruang kawasan Kecamatan Sewon untuk kemakmuran rakyat.

(2)	Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk :
a.	mengatur dan menyelenggarakan penataan ruang kawasan Kecamatan Sewon;
b.	mengatur tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam penataan ruang kawasan; dan
c.	mengatur hak dan kewajiban orang dan masyarakat sehubungan dengan penataan ruang kawasan Kecamatan Sewon.

(3)	Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang dan masyarakat.

Bagian Keempat
Proses dan Prosedur Penataan Ruang Kawasan Kecamatan Sewon
Paragraf 1
Perencanaan
Pasal 6

(1)	Perencanaan tata ruang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penempatan rencana tata ruang kawasan.

(2)	Perencanaan tata ruang dilakukan dengan mempertimbangkan :
a.	keseimbangan dan keserasian fungsi budidaya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya, serta fungsi pertahanan keamanan; dan
b.	aspek-aspek pengelolaan secara terpadu sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, fungsi dan estetika lingkungan serta kualitas tata ruang.

(3)	Perencanaan tata ruang mencakup perencanan struktur dan pola tata ruang, yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya lainnya.

Paragraf 2
Pemanfaatan
Pasal 7

(1)	Pemanfaatan ruang kawasan berupa kegiatan penyusunan program pemanfaatan ruang.

(2)	Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu rencana tata ruang kawasan.

Pasal 8

Pemanfaatan ruang dikembangkan dalam pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air dan tata guna udara serta tata guna sumber daya alam lainnya dengan memperhatikan asas-asas penataan ruang.

Paragraf 3
Pengendalian dan Pengawasan
Pasal 9

Pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang kawasan dislenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pengembangan dan pemanfaatan ruang.

Pasal 10

(1)	Pengawasan terhadap pemanfaatan diselenggarakan dalam bentuk laporan, pemantauan dan evaluasi.

(2)	Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

(3)	Penertiban pelaksanaan pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat bekerja sama dengan instansi lain yang terkait.

Paragraf 4
Peninjauan Kembali
Pasal 11

(1)	Rencana tata ruang ditinjau kembali dan disempurnakan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan jenis perencanaannya.

(2)	Peninjauan kembali atau perubahan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang dan masyarakat.

Bagian Kelima
Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat
Pasal 12

(1)	Dalam penataan ruang setiap orang berhak :
a.	mengetahui rencana tata ruang;
b.	menikmati pertambahan nilai ruang akibat penataan ruang;
c.	memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
d.	mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
e.	mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang; dan
f.	mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

(2)	Dalam pemanfaatan ruang masyarakat wajib :
a.	menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b.	memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c.	mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d.	memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 13

(1)	Penyelenggaraan penataan ruang kawasan Kecamatan Sewon dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

(2)	Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui :
a.	partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
b.	partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
c.	partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB III
RDTRK KECAMATAN SEWON
Bagian Pertama
Pasal 14

(1)	RDTRK Kecamatan Sewon ditetapkan oleh Bupati berdasarkan atas kekuasaan, kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)	Ruang lingkup perencanaan RDTRK Kecamatan Sewon berada dalam batas wilayah administratif Kecamatan Sewon yang meliputi 4 (empat) desa serta terdiri dari 63 (enam puluh tiga) pedukuhan dengan luas 27,16 km2 yaitu :
a.	Desa Pendowoharjo 	seluas 6,98 km2;
b.	Desa Timbulharjo 		seluas 7,78 km2;
c.	Desa Bangunharjo 	seluas 6,77 km2; dan
d.	Desa Panggungharjo 	seluas 5,63 km2.

(3)	RDTRK Kecamatan Sewon berlaku untuk jangka waktu 10 tahun dimulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2018.

(4)	RDTRK Kecamatan Sewon memuat materi-materi sebagai berikut :
a.	tujuan pengembangan kawasan fungsional; 
b.	rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang kawasan, terdiri atas : 
1.	struktur pemanfaatan ruang, yang meliputi distribusi penduduk, struktur pelayanan kegiatan kawasan, sistem jaringan pergerakan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan energi, dan sistem prasarana pengelolaan lingkungan; dan
2.	pola pemanfaatan ruang, yang meliputi pengembangan kawasan fungsional (kawasan permukiman, perdagangan, jasa, pemerintahan, pariwisata, perindustrian) dalam blok-blok peruntukan. 
c.	pedoman pelaksanaan pembangunan kawasan fungsional perkotaan meliputi : 
1.	arahan kepadatan bangunan untuk setiap blok peruntukan; 
2.	arahan ketinggian bangunan untuk setiap blok peruntukan; 
3.	arahan garis sempadan bangunan untuk setiap blok peruntukan; 
4.	rencana penanganan lingkungan blok peruntukan; dan
5.	rencana penanganan jaringan prasarana dan sarana. 
d.	pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kawasan fungsional perkotaan. 

Bagian Kedua
Peran dan Fungsi RDTRK Kecamatan Sewon
Pasal 15

(1)	RDTRK Kecamatan Sewon berperan sebagai matra keruangan program pembangunan daerah sepanjang mengenai Kecamatan Sewon.

(2)	Untuk menyelenggarakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini RDTRK Kecamatan Sewon berfungsi sebagai :
a.	pengakomodasian perkembangan dan pertumbuhan Kecamatan Sewon;
b.	pengarahan program pembangunan Kecamatan Sewon; dan
c.	pengendalian pemanfaatan ruang Kecamatan Sewon.

Bagian Ketiga
Kebijakan Pengembangan RDTRK Kecamatan Sewon
Pasal 16

Untuk mewujudkan tujuan penyusunan RDTRK Kecamatan Sewon ditempuh kebijakan pengembangan sebagai berikut :
a.	tujuan pembangunan RDTRK Kecamatan Sewon adalah :
1.	menciptakan kondisi dan tatanan kehidupan yang lebih baik dalam berbagai bidang terutama yang berkaitan dengan lahan sebagai  tempat beraktivitas penduduk;
2.	menumbuhkan potensi-potensi lokal dan mengembangan potensi yang sudah muncul, melalui pengaturan ruang dan dukungan infrastruktur; dan
3.	menciptakan keselarasan antara lingkungan dengan masyarakat, sehingga daya dukung lahan akan mampu bertahan dan meningkat serta menghindari degradasi lingkungan.
b.	tujuan pengendalian RDTRK Kecamatan Sewon adalah :
1.	minimasi konflik ruang dan dampak lingkungan;
2.	efisiensi dalam pelayanan fasilitas lingkungan; dan
3.	mengarahkan perkembangan sehingga akan dapat dicapai suatu tatanan ruang yang mampu menampung dinamika perkembangan.
c.	peran kawasan Kecamatan Sewon adalah :
1.	peran penunjang perkembangan aglomerasi perkotaan Yogyakarta;
2.	peran pusat pertumbuhan/pelayanan; dan
3.	peran pendukung pertanian.
d.	fungsi kawasan Kecamatan Sewon adalah :
1.	fungsi pusat administrasi;
2.	fungsi permukiman;
3.	fungsi pelayanan sosial; dan
4.	fungsi  pelayaan komersial (perdagangan, jasa, industri, dan pergudangan).

Bagian Keempat
Strategi Pengembangan RDTRK Kecamatan Sewon
Pasal 17

(1)	Strategi pengembangan kependudukan ditempuh dengan pengendalian jumlah dan pertumbuhan serta distribusi penduduk.

(2)	Strategi pengembangan perekonomian ditempuh dengan mempertahankan perkembangan kegiatan ekonomi yang telah berkembang dan berupaya untuk membuka lapangan kerja baru, sebagai usaha untuk memanfaatkan potensi yang ada.

(3)	Strategi pengembangan tata ruang ditempuh dengan percepatan perkembangan kawasan pengembangan kawasan dengan cara peletakan dan pengaturan fasilitas kawasan.

(4)	Strategi pengembangan sosial budaya ditempuh dengan mempertahankan dan mengembangan nilai-nilai luhur/kearifan lokal masyarakat dan mendayagunakan lembaga-lembaga sosial budaya setempat.

(5)	Strategi pengembangan prasarana dan sarana ditempuh dengan efisiensi jangkauan pelayanan prasarana dan sarana bagi penduduk serta pengembangan sistem pusat-pusat lingkungan permukiman.

Bagian Kelima
Bagian Wilayah Kawasan
Pasal 18

Bagian wilayah kawasan (BWK) Kecamatan Sewon terdiri dari :
a.	BWK I, merupakan  kawasan di sebelah utara ring road,  dengan pusat pelayanan lingkungan menginduk pada Kota Yogyakarta;
b.	BWK II, merupakan kawasan yang terletak di bagian tengah Kecamatan Sewon dengan batas sebelah utara adalah ring road selatan, batas timur adalah jalan dan batas barat adalah Kali Winongo, dengan  pusat pelayanannya di sekitar area Kecamatan Sewon;
c.	BWK III, merupakan kawasan yang terletak di bagian timur Kecamatan Sewon dengan batas sebelah utara adalah ring road selatan, batas timur adalah batas administrasi dengan Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Pleret dan batas barat adalah jalan,  dengan pusat pelayanannya di area Pasar Semail (Ngoto); dan
d.	BWK IV, merupakan kawasan yang terletak di bagian barat Kecamatan Sewon dengan batas sebelah utara adalah batas administrasi dengan Kecamatan Kasihan, batas timur adalah Kali Winongo, batas selatan adalah batas administrasi Kecamatan Bantul dan batas barat adalah batas administrasi dengan Kecamatan Kasihan, dengan pusat pelayanannya di area Cepit.

Bagian Keenam
Blok Peruntukan
Pasal 19

(1)	BWK dibagi dalam blok peruntukan sebagai berikut :
a.	BWK I terdiri dari 15 (lima belas) blok dengan luas 221,95 ha;
b.	BWK II terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) blok dengan luas 1.197 ha;
c.	BWK III terdiri dari 31 (tiga puluh satu) blok dengan luas 754,37 ha; dan
d.	BWK IV terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) blok dengan luas 787,97 ha.

(2)	Pembagian blok peruntukan RDTRK Kecamatan Sewon selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Peta Rencana Bagian Wilayah (BWK) Kecamatan Sewon, yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Distribusi Penduduk
Pasal 20

(1)	Rencana pengembangan penduduk mengatur distribusi dan kepadatan penduduk akhir tahun perencanaan.

(2)	Arahan pengembangan penduduk sebagaimana tersebut ayat (1) adalah :
a.	kepadatan rendah		: 0 – 40 jiwa/ha;
b.	kepadatan sedang		: 40 – 80 jiwa/ha;
c.	kepadatan tinggi		: 80 – 120 jiwa/ha; dan
d.	kepadatan sangat tinggi	: lebih dari 120 jiwa/ha,

(3)	Arahan pengembangan penduduk selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Peta Rencana Distribusi Penduduk Kawasan Kecamatan Sewon, yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan
Paragraf 1
Ruang Lingkup
Pasal 21

(1)	Rencana struktur pelayanan kegiatan RDTRK Kecamatan Sewon merupakan arahan tata jenjang kepastian dan intensitas kegiatan-kegiatan pelayanan dalam kecamatan.

(2)	Ruang lingkup rencana struktur pelayanan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fungsi kegiatan :
a.	perdagangan dan jasa;
b.	pendidikan;
c.	kesehatan;
d.	rekreasi dan olah raga; dan
e.	pemerintahan dan perkantoran.

(3)	Rencana struktur pelayanan kegiatan selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Peta Rencana Struktur Pelayanan kegiatan Kawasan Kecamatan Sewon, yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Perdagangan dan Jasa
Pasal 22

(1)	Rencana struktur pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa terdiri atas :
a.	skala regional;
b.	skala kecamatan; dan
c.	skala lingkungan.

(2)	Pelayanan skala regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pusat-pusat perdagangan dan jasa.

(3)	Pelayana skala Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pertokoan.

(4)	Pelayanan skala lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa toko lingkungan.

Paragraf 3
Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Pendidikan
Pasal 23

(1)	Rencana struktur pelayanan kegiatan pendidikan di Kecamatan Sewon terdiri atas :
a.	pelayanan skala regional;
b.	pelayanan skala kecamatan; dan
c.	pelayanan skala lingkungan.

(2)	Pelayanan skala regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa perguruan tinggi, Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau sederajat.

(3)	Pelayanan skala kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau sederajat.

(4)	Pelayanan skala lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), atau sederajat.

Paragraf 4
Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kesehatan
Pasal 24

(1)	Rencana struktur pelayanan kegiatan kesehatan di Kecamatan Sewon terdiri atas :
a.	pelayanan skala regional;
b.	pelayanan skala kecamatan; dan
c.	pelayanan skala lingkungan.

(2)	Pelayanan skala regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rumah sakit umum.

(3)	Pelayanan skala kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan bidan.

(4)	Pelayanan skala lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Posyandu/Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA).

Paragraf 5
Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Rekreasi dan Olahraga
Pasal 25

(1)	Rencana struktur pelayanan kegiatan rekreasi dan olah raga terdiri atas :
a.	pelayanan skala kecamatan; dan
b.	pelayanan skala lingkungan.

(2)	Pelayanan skala kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa lapangan olah raga.

(3)	Pelayanan skala lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa lapangan olah raga skala lingkungan, antara lain lapangan volley, badminton dan lain-lain.

Paragraf 6
Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Pemerintahan dan Perkantoran
Pasal 26

(1)	Rencana struktur pelayanan kegiatan pemerintahan dan perkantoran terdiri atas :
a.	pelayanan skala regional;
b.	pelayanan skala kecamatan; dan
c.	pelayanan skala lingkungan.

(2)	Pelayanan skala regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa perkantoran pemerintah vertikal.

(3)	Pelayanan skala kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kantor kecamatan, koramil, Polsek dan sebagainya.

(4)	Pelayanan skala lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Balai Desa, Balai Padukuhan dan sebagainya.

Bagian Kesembilan
Rencana Sistem Jaringan Pergerakan
Paragraf 1
Rencana Sistem Jaringan Jalan
Pasal 27

(1)	Rencana sistem jaringan jalan dimaksudkan untuk mendukung arahan penataan dan perkembangan Kecamatan Sewon, sehingga dapat memunculkan efisiensi kegiatan dan pemanfaatan ruang serta menghindarkan terjadinya konflik antar fungsi kegiatan.

(2)	Rencana sistem jaringan jalan diatur dalam tata jenjang sebagai berikut :
a.	jaringan jalan arteri primer, yaitu jaringan jalan lingkar selatan yang masuk bagian Kecamatan Sewon;
b.	jaringan jalan arteri sekunder, yaitu Jalan Parangtritis yang masuk bagian Kecamatan Sewon;
c.	jaringan jalan kolektor primer, yaitu Jalan Bantul dan Jalan Imogiri Barat, yang masuk bagian Kecamatan Sewon;
d.	jaringan jalan lokal primer, yaitu jalan yang menghubungkan Pandes – Ngoto, Sudimoro – Tembi, Dadapan – Sawahan, Pandes – Kweni dan Monggang – Kasihan;
e.	jaringan jalan lingkungan, yaitu jaringan jalan yang berada di dalam lingkungan permukiman, yang menghubungkan setiap petak peruntukan dengan jaringan jalan pada jenjang di atasnya dan merupakan jenjang terendah.

(3)	Rencana sistem jaringan jalan selengkapnya sebagaimana tersebut pada Peta Rencana Sistem Jaringan Pergerakan Kawasan Kecamatan Sewon, yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Rencana Sistem Transportasi
Pasal 28

(1)	Sistem transportasi di Kecamatan Sewon merupakan bagian dari sistem transportasi di Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta.

(2)	Pelayanan angkutan umum yang melayani Kecamatan Sewon ditetapkan oleh instansi teknis yang berwenang.

(3)	Rencana sistem transportasi selengkapnya sebagaimana tersebut pada Peta Rencana Sistem Jaringan Pergerakan Kawasan Kecamatan Sewon, yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Sistem Prasarana Lingkungan
Paragraf 1
Jaringan Listrik
Pasal 29

(1)	Kebutuhan listrik kawasan Kecamatan Sewon direncanakan dipenuhi dari Gardu Induk Bantul.

(2)	Rencana sistem jaringan listrik selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Listrik Kawasan Kecamatan Sewon, yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Jaringan Telekomunikasi
Pasal 30

(1)	Pelayanan telekomunikasi di Kecamatan Sewon melalui sistem jaringan kabel dan nir kabel.

(2)	Area pelayanan jaringan telepon di kawasan Kecamatan Sewon diutamakan pada kawasan perkantoran dan pusat-pusat perekonomian serta industri.

(3)	Rencana sistem jaringan telepon selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Telepon Kawasan Kecamatan Sewon, yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Jaringan Air Bersih
Pasal 31

(1)	Pelayanan air bersih di Kecamatan Sewon melalui sistem perpipaan dan non perpipaan.

(2)	Area pelayanan jaringan air bersih di kawasan Kecamatan Sewon diutamakan pada kawasan padat penduduk, perkantoran dan pusat-pusat perekonomian serta industri.

(3)	Pengembangan jaringan air bersih di Kecamatan Sewon mengacu pada arahan pengembangan penduduk Kecamatan Sewon, terdiri atas :
a.	kebutuhan air bersih rumah tangga adalah 100 (seratus) liter/hari/orang; dan
b.	kebutuhan air bersih untuk fasilitas sosial dan komersial 30% (tiga puluh perseratus) dari kebutuhan total rumah tangga;

(4)	Rencana sistem jaringan air bersih selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Peta Rencana Penyediaan Air Bersih Kawasan Kecamatan Sewon, yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf  4
Rencana Sistem Pembuangan Air Limbah
Pasal 32

(1)	Pelayanan pembuangan air limbah di Kecamatan Sewon melalui sistem individual dan komunal.

(2)	Pelayanan sistem individual melalui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga.

(3)	Pelayanan sistem komunal melalui jaringan air limbah dengan pengolahan di Instalasi Pengolahan Air Limbah di Sewon.

(4)	Pengelolaan limbah industri dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5)	Rencana sistem jaringan air limbah selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Peta Rencana Pembuangan Air Limbah Kawasan Kecamatan Sewon, yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf  5
Rencana Sistem Pembuangan Air Hujan
Pasal 33

(1)	Rencana sistem pembuangan air hujan di kawasan Kecamatan Sewon terdiri dari dua sistem yaitu saluran induk/primer dan saluran sekunder :
a.	saluran induk/primer berupa saluran di sepanjang jalan lingkar selatan, jalan Parangtritis, jalan Bantul dan jalan Imogiri Barat; dan
b.	saluran sekunder merupakan semua parit dan saluran buatan di pinggir jalan selain yang difungsikan sebagai saluran primer.

(2)	Rencana sistem pembuangan air hujan selengkapnya sebagaimana tersebut pada Peta Sistem Pembuangan Air Hujan Kawasan Kecamatan Sewon, yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Rencana Sistem Persampahan
Pasal 34

(1)	Sistem pengelolaan sampah di kawasan Kecamatan Sewon direncanakan dengan sistem terpusat.

(2)	Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk pelayanan persampahan di kawasan Kecamatan Sewon menggunakan TPA Piyungan.

(3)	Rencana sistem persampahan selengkapnya sebagaimana tersebut pada Peta Rencana Sistem Persampahan Kawasan Kecamatan Sewon, yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Pemanfaatan Ruang
Pasal 35

(1)	Rencana pemanfaatan ruang ditujukan untuk menetapkan jenis peruntukan/pemanfaatan ruang dengan besaran dan intensitas yang diperkenankan.

(2)	Rencana pemanfaatan ruang di Kecamatan Sewon dibagi dalam dua bagian yakni, rencana pemanfaatan ruang kawasan lindung dan rencana pemanfaatan ruang kawasan budidaya.

(3)	Rencana pemanfaatan kawasan lindung diantaranya meliputi sempadan sungai/RTH dan cagar budaya.

(4)	Rencana pemanfaatan kawasan budidaya diantaranya meliputi permukiman, perdagangan/jasa, industri, rekreasi dan olahraga, perkantoran, pendidikan, pertanian dan ruang terbuka hijau.

(5)	Alokasi ruang untuk pemanfaatan ruang di Kecamatan Sewon diatur sebagai berikut :
a.	BWK I terdiri dari 15 (lima belas) blok dengan luas 221,95 ha terdiri atas :
1.	blok I – 01 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (2,52 ha), permukiman (2,56 ha) dan sempadan sungai/RTH (0,95 ha);
2.	blok I – 02 alokasi pemanfaatan ruang cagar budaya (0,31 ha), perdagangan dan jasa (2,44 ha) dan industri (0,58 ha); 
3.	blok I – 03 alokasi pemanfaatan ruang cagar budaya (0,17 ha), perdagangan dan jasa(3,07 ha) dan permukiman (9,27 ha); 
4.	blok I – 04 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (1,17 ha) dan permukiman (7,79 ha);
5.	blok I – 05 alokasi pemanfaatan ruang cagar budaya (0,27 ha) dan permukiman (21,52 ha);
6.	blok I – 06 alokasi pemanfaatan ruang cagar budaya (0,42 ha) dan permukiman (14,64 ha); 
7.	blok I – 07 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (1,36 ha) dan permukiman (5,47 ha);
8.	blok I – 08 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (1,62 ha) dan permukiman (7,90 ha); 
9.	blok I – 09 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (2,75 ha) dan permukiman (10,17 ha);
10.	blok I – 10 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (4,34 ha) dan permukiman (23,43 ha);
11.	blok I – 11 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (2,13 ha) dan permukiman (6,09 ha);
12.	blok I – 12 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (0,34 ha) dan permukiman (5,36 ha);
13.	blok I – 13 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (2,50 ha) dan permukiman (25,71 ha);
14.	blok I – 14 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (3,56 ha) dan permukiman (13,39 ha);
15.	blok I – 15 alokasi pemanfaatan perdagangan dan jasa (5,28 ha), permukiman (17,33 ha) dan sempadan sungai/RTH (1,76 ha);
b.	BWK II terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) blok dengan luas 1197 ha terdiri atas :
1.	blok II – 01 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (7,83 ha), permukiman (20,50 ha) dan sempadan sungai/RTH (2,61 ha);
2.	blok II – 02 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (7,91 ha), permukiman (16,73 ha);
3.	blok II – 03 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (4,03 ha), permukiman (49,48 ha);
4.	blok II – 04 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (7,83 ha), permukiman (51,83 ha);
5.	blok II – 05 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (7,27 ha), permukiman (47,59 ha);
6.	blok II –  06 alokasi pemanfaatan ruang permukiman (11,49 ha);
7.	blok II – 07 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (1,45 ha), permukiman (17,71 ha);
8.	blok II – 08 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (1,78 ha), permukiman (12,65 ha);
9.	blok II –  09 alokasi pemanfaatan ruang permukiman (15,71 ha);
10.	blok II –  10  alokasi pemanfaatan ruang permukiman (27,18 ha);
11.	blok II – 11 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (1,02 ha), persawahan (5,57 ha), permukiman (30,92 ha) dan sempadan sungai/RTH (2,47 ha);
12.	blokII – 12 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (29,47ha) dan  permukiman (0,75 ha);
13.	blok II – 13 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (9,60ha) dan permukiman (17,77 ha);
14.	blok II – 14 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (1,30 ha), permukiman (14,80 ha) dan rekreasi/olah raga (0,66 ha);
15.	blok II – 15 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (1,06 ha) dan permukiman (25,56 ha);
16.	blok II – 16 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (3,41 ha) dan permukiman (13,01 ha);
17.	blok II – 17 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (2,19 ha), permukiman (18,80 ha);
18.	blok II – 18 alokasi pemanfaatan ruang pendidikan (11,44 ha) dan perdagangan dan jasa (0,63 ha);
19.	blok II – 19 alokasi pemanfaatan ruang pendidikan (5,07 ha), perdagangan dan jasa (1,23 ha) dan permukiman (33,56 ha);
20.	blok II – 20 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (22,45 ha) dan sempadan sungai/RTH (1,57 ha);
21.	blok II – 21 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (2,22 ha) dan persawahan (27,49 ha);
22.	blok II – 22 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (1,87 ha) dan permukiman (25,16 ha);
23.	blok II – 23 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (22,62 ha) dan permukiman (31,26 ha);
24.	blok II – 24 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (1,64 ha),  persawahan (7,10 ha) dan permukiman (40,14 ha);
25.	blok II – 25 alokasi pemanfaatan ruang industri dan perdagangan (1,37 ha),  persawahan (34,24 ha), permukiman (18,97 ha) dan rekreasi dan olah raga (1,09 ha);
26.	blok II – 26 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (33,16 ha) dan permukiman (14,77 ha);
27.	blok II – 27 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (3,38 ha) dan permukiman (13,10 ha);
28.	blok II – 28 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (2,92 ha) dan permukiman (19,39 ha);
29.	blok II – 29 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (12,58 ha) dan sempadan sungai/RTH (1,65 ha);
30.	blok II – 30 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (13,55 ha), permukiman (1,74 ha) dan sempadan sungai/RTH (1,73 ha);
31.	blok II – 31 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (3,02 ha) dan permukiman (21,85 ha);
32.	blok II – 32 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (4,41 ha), persawahan (31,79 ha) dan permukiman (20,31 ha);
33.	blok II – 33 alokasi pemanfaatan ruang permukiman (22,01 ha);
34.	blok II – 34 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (34,87 ha) dan permukiman (37,68 ha);
35.	blok II – 35 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (3,29 ha), persawahan (25,67 ha) dan permukiman (9,00 ha);
36.	blok II – 36 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (5,15 ha) dan permukiman (51,53 ha);
37.	blok II – 37 alokasi pemanfaatan ruang permukiman (25,75 ha) dan sempadan sungai/RTH (1,64 ha);
c.	BWK III terdiri dari 31 (tiga puluh satu) blok dengan luas 754,37 ha terdiri atas :
1.	blok III – 01 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (2,75 ha) dan permukiman (20,39 ha);
2.	blok III – 02 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (3,72 ha), persawahan (10,79 ha),  permukiman (1,27 ha) dan sempadan sungai/RTH (1,56  ha);
3.	blok III – 03 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (2,96 ha) dan permukiman (7,86 ha);
4.	blok III – 04 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (20,15 ha) dan permukiman (2,99 ha);
5.	blok III – 05 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (1,78 ha) dan permukiman (10,14 ha);
6.	blok III – 06 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (4,50 ha), persawahan (3,26 ha),  permukiman (0,83 ha) dan sempadan sungai/RTH (1,35  ha);
7.	blok III – 07 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (2,26 ha), permukiman (9,13 ha) dan sempadan sungai/RTH (0,62 ha);
8.	blok III – 08 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (19,78 ha) dan permukiman (1,55 ha);
9.	blok III – 09 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (10,68 ha) dan permukiman (1,99 ha);
10.	blok III – 10 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (3,45 ha), permukiman (14,11 ha) dan sempadan sungai/RTH (0,85 ha);
11.	blok III – 11 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (2,18 ha), persawahan (13,51 ha) dan permukiman (2,62 ha);
12.	blok III – 12 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (18,98 ha) dan permukiman (8,26 ha);
13.	blok III – 13 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (16,59 ha);
14.	blok III – 14 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (0,19 ha)  permukiman (14,11 ha) dan rekreasi dan olah raga (1,47 ha);
15.	blok III – 15 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (1,64 ha) dan permukiman (8,13 ha);
16.	blok III – 16 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (3,65 ha), permukiman (8,12 ha) dan sempadan sungai/RTH (1,38  ha);
17.	blok III – 17 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (10,45 ha), permukiman (18,11 ha) dan sempadan sungai/RTH (2,65 ha);
18.	blok III – 18 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (3,97 ha) dan permukiman (14,87 ha);
19.	blok III – 19 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (3,64 ha) dan permukiman (22,26 ha);
20.	blok III – 20 alokasi pemanfaatan ruang permukiman (23,54 ha);
21.	blok III – 21 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (13,57 ha) dan permukiman (0,88 ha);
22.	blok III – 22 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (29,04 ha) dan permukiman (0,84 ha);
23.	blok III – 23 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (29,95 ha) dan permukiman (10,02 ha);
24.	blok III – 24 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (3,35 ha) dan permukiman (19,90 ha);
25.	blok III – 25 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (2,79 ha), persawahan (15,20 ha) dan permukiman (21,78 ha);
26.	blok III – 26 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (1,99 ha) dan permukiman (18,84 ha);
27.	blok III – 27 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (26,59 ha) dan permukiman (7,42 ha);
28.	blok III – 28 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (61,55 ha) dan permukiman (17,58 ha);
29.	blok III – 29 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (5,05 ha) dan permukiman (45,52 ha);
30.	blok III – 30 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (4,96 ha) dan permukiman (22,99 ha);
31.	blok III – 31 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (20,11 ha) dan permukiman (13,41 ha);
d.	BWK IV terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) blok dengan luas 787,97 ha terdiri atas :
1.	blok IV – 01 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (24,68 ha), permukiman (4,93 ha) dan sempadan sungai/RTH (1,15 ha);
2.	blok IV – 02 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (0,11 ha), persawahan (10,26 ha),  permukiman (20,18 ha) dan sempadan sungai/RTH (2,51 ha);
3.	blok IV – 03 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (0,68 ha), persawahan (4,00 ha),  permukiman (13,33 ha) dan sempadan sungai/RTH (0,93 ha);
4.	blok IV – 04 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (20,77 ha) dan sempadan sungai/RTH (2,36 ha);
5.	blok IV – 05 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (2,27 ha), persawahan (20,80 ha) dan permukiman (13,95 ha);
6.	 blok IV – 06 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (1,18 ha) dan permukiman (17,10 ha);
7.	blok IV – 07 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (1,38 ha) dan persawahan (12,86 ha);
8.	blok IV – 08 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (21,07 ha) dan permukiman (22,06 ha);
9.	blok IV – 09 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (90,09 ha), permukiman (0,22 ha) dan sempadan sungai/RTH (2,00 ha);
10.	blok IV – 10 alokasi pemanfaatan ruang permukiman (13,39 ha);
11.	blok IV – 11 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (24,68 ha) dan permukiman (0,41 ha);
12.	blok IV – 12 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (1,39 ha) dan permukiman (22,71 ha);
13.	blok IV – 13 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (1,76 ha), persawahan (16,42 ha) dan permukiman (8,06 ha);
14.	blok IV – 14 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (13,39 ha), permukiman (4,27 ha) dan sempadan sungai/RTH (1,84 ha);
15.	blok IV – 15 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (2,03 ha) dan permukiman (27,09 ha);
16.	blok IV – 16 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (1,19 ha) dan permukiman (14,65 ha);
17.	blok IV – 17 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (30,76 ha) dan permukiman (26,47 ha);
18.	blok IV – 18 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (14,96 ha) dan sempadan sungai/RTH (1,79 ha);
19.	blok IV – 19 alokasi pemanfaatan ruang permukiman (19,23 ha);
20.	blok IV – 20 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (2,79 ha) dan permukiman (29,92 ha);
21.	blok IV – 21 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (2,24 ha), persawahan (12,16 ha) dan permukiman (12,46 ha);
22.	blok IV – 22 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (14,00 ha), permukiman (8,81 ha) dan sempadan sungai/RTH (1,75 ha);
23.	blok IV – 23 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (16,35 ha), permukiman (1,76 ha) dan sempadan sungai/RTH (1,04 ha);
24.	blok IV – 24 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (10,98 ha) dan permukiman (15,63 ha);
25.	blok IV – 25 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (2,28 ha), persawahan (6,90 ha) dan permukiman (22,79 ha);
26.	blok IV – 26 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (1,21 ha) dan permukiman (29,33 ha);
27.	blok IV – 27 alokasi pemanfaatan ruang permukiman (7,35 ha);
28.	blok IV–28 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (8,75 ha) dan permukiman (1,94 ha);
29.	blok IV–29 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (19,73 ha) dan permukiman (0,44 ha);

(6)	Apabila terjadi perubahan yang sangat mendesak berkenaan dengan dinamika masyarakat, Bupati dapat melakukan perubahan pemanfaatan ruang dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(7)	Rencana pemanfaatan ruang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Peta Rencana Blok Pemanfataan Ruang Kawasan Kecamatan Sewon, yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Kawasan
Paragraf 1
Arahan Kepadatan Bangunan
Pasal 36

(1)	Rencana kepadatan bangunan mengatur tentang perbandingan maksimum yang diijinkan antara luas lahan yang tertutup bangunan dan atau bangun-bangunan dengan luas petak/persilnya pada setiap blok peruntukan.

(2)	Besaran angka maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan prosentase koefisien dasar bangunan.

(3)	Klasifikasi arahan kepadatan bangunan di kawasan Kecamatan Sewon diatur sebagai berikut :
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) tinggi (50% - 75%);
b.	koefisien dasar bangunan (KDB) menengah (20% - 50%);
c.	koefisien dasar bangunan (KDB) rendah (5% - 20%); dan
d.	koefisien dasar bangunan (KDB) sangat rendah (< 5%).

(4)	Rencana kepadatan bangunan selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Peta Arahan Kepadatan Bangunan Kawasan Kecamatan Sewon, yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah.

Paragraf 2
Arahan Ketinggian Bangunan
Pasal 37

(1)	Rencana ketinggian bangunan mengatur ketinggian maksimum dari permukaan tanah atas bangunan dan/atau bangun-bangunan.

(2)	Ketentuan mengenai ketinggian maksimum bangunan di jelaskan dengan jumlah lantai dan ketinggian (meter).

(3)	Klasifikasi ketinggian bangunan maksimum di Kawasan Kecamatan Sewon diatur sebagai berikut :
a.	ketinggian bangunan sangat rendah dengan tidak bertingkat dan bertingkat maksimum dua lantai (KLB maksimum = 2 x KDB) dengan tinggi puncak bangunan maksimum 12 (dua belas) meter dari lantai dasar; dan
b.	ketinggian bangunan rendah dengan bangunan bertingkat maksimum 4 lantai (KLB maksimum = 4 x KDB) dengan tinggi puncak bangunan maksimum 20 (dua puluh) meter dan minimum 12 (dua belas) meter dari lantai dasar.

(4)	Rencana ketinggian bangunan selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Peta Arahan Ketinggian Bangunan Kawasan Kecamatan Sewon, yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Arahan Perpetakan Bangunan
Pasal 38

(1)	Rencana perpetakan bangunan dimaksudkan untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk kawasan Kecamatan Sewon dan efesiensi pemanfaatan ruang.

(2)	Rencana perpetakan hanya diberlakukan terhadap terjadinya fragmentasi/pemecahan tanah, baik karena di jual maupun karena pewarisan.

(3)	Klasifikasi perpetakan diatur sebagai berikut : 
a.	klasifikasi II (1000 – 2500 m2);
b.	klasifikasi III (600 – 1000 m2);
c.	klasifikasi IV (250 – 600 m2);
d.	klasifikasi V (100 – 250 m2); dan
e.	klasifikasi VI (100 – 250 m2).

(4)	Rencana perpetakan bangunan selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Peta Rencana Arahan Perpetakan Bangunan Kecamatan Sewon, yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Sempadan Bangunan
Pasal 39

(1)	Rencana garis sempadan dimaksudkan untuk memberikan batas minimum boleh dan atau tidak bolehnya suatu bangunan berada pada suatu ruang di petak yang bersangkutan untuk setiap blok peruntukan.

(2)	Rencana garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
a.	sempadan muka bangunan, di ukur dari as jalan pada sisi yang bersangkutan;
b.	sempadan samping dan belakang bangunan, diukur dari batas persil sisi yang bersangkutan; dan
c.	sempadan sungai.

(3)	Sempadan muka bangunan pada masing-masing ruas jalan disesuaikan dengan ruang pengawasan jalan yang diukur dari as jalan, diatur sebagai berikut :
a.	untuk jalan arteri primer tidak kurang dari 23 (dua puluh tiga) meter;
b.	untuk jalan arteri sekunder tidak kurang dari 20 (dua puluh) meter;
c.	untuk jalan kolektor primer tidak kurang dari 15 (lima belas) meter;
d.	untuk jalan lokal primer tidak kurang dari 10 (sepuluh) meter; dan
e.	untuk jembatan tidak kurang dari 100 (seratus) meter ke arah hulu dan hilir.

(4)	Sempadan samping dan belakang bangunan yang berbatasan dengan persil tetangga ditetapkan sebagai berikut :
a.	untuk bangunan deret sampai dengan ketinggian 3 (tiga) lantai dapat berimpit;
b.	untuk bangunan tunggal tidak bertingkat dapat berimpit atau bila berjarak minimal adalah 1,5 (satu setengah) meter.

(5)	Sempadan sungai/RTH diatur sebagai berikut :
a.	garis sempadan sungai/RTH bertanggul di luar kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul; dan
b.	garis sempadan sungai/RTH bertanggul di dalam kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul. 

Paragraf 5
Rencana Penanganan Blok Peruntukan
Pasal 40

(1)	Rencana penanganan blok peruntukan merupakan penanganan blok peruntukan dan jaringan pergerakan serta utilitas yang akan dilaksanakan dalam kawasan, baik kebutuhan akan konservasi, pengembangan baru pemugaran atau penanganan khusus.

(2)	Rencana penanganan blok peruntukan di antara lain meliputi :
a.	pemugaran, dilakukan terhadap blok peruntukan yang mempunyai bangun-bangunan yang sudah menurun fungsinya secara drastis;
b.	pengembangan, dilakukan terhadap blok-blok peruntukan yang masih mempunyai lahan-lahan yang masih memungkinkan untuk dikembangan sebagai kawasan budidaya, baik berupa kawasan permukiman, perdagangan dan jasa dan lain sebagainya;
c.	perbaikan lingkungan, dilakukan mempunyai kepadatan bangunan dan penduduk yang tinggi dengan kualitas lingkungan permukiman yang semakin menurun;
d.	konservasi, dilakukan terhadap blok-blok peruntukan yang cenderung dipertahankan fungsinya, seperti lahan-lahan pertanian basah; dan
e.	preservasi, dilakukan terhadap blok-blok peruntukan yang mempunyai bangunan cagar budaya.

(3)	Rencana penanganan blok peruntukan selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Peta Rencana Penanganan Blok Peruntukan Kawasan Kecamatan Sewon, yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Rencana Penanganan Sarana dan Prasarana
Pasal 41

(1)	Rencana penanganan sarana dan prasarana merupakan penanganan prasarana dan sarana yang akan dilaksanakan dalam kawasan, baik kebutuhan akan konservasi, pengembangan baru pemugaran atau penanganan khusus.

(2)	Rencana penanganan penanganan sarana dan prasarana antara lain meliputi :
a.	jaringan prasarana dan sarana baru yang akan dibangun;
b.	jaringan prasarana dan sarana yang akan ditingkatkan;
c.	jaringan prasarana dan sarana yang akan diperbaiki;
d.	jaringan prasarana dan sarana yang akan diperbaharui;
e.	jaringan prasarana dan sarana yang akan dipugar.

(3)	Rencana penanganan sarana dan prasarana selengkapnya sebagaimana tersebut pada Peta Rencana Penanganan Sarana dan Prasarana Kawasan Kecamatan Sewon, yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Tahapan Palaksanaan Pembangunan
Pasal 42

(1)	Rencana tahapan pelaksanaan pembangunan mengatur prioritas pelaksanaan pembangunan kawasan Kecamatan Sewon sampai dengan akhir tahun perencanaan (tahun 2018).

(2)	Rencana tahapan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam tahapan 5 (lima) tahunan yang di sesuaikan dengan tahun tahapan program pembangunan daerah.

(3)	Rencana terhadap pelaksanaan pembangunan kawasan Kecamatan Sewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagi dalam 2 (dua) tahapan, yaitu :
a.	 Tahap I	: tahun 2008 – 2013; dan
b.	 Tahap II	: tahun 2014 – 2018.

Bagian Keempatbelas
Keterbukaan RDTRK Kecamatan Sewon
Pasal  43

(1)	RDTRK Kecamatan Sewon terbuka untuk umum.

(2)	Agar masyarakat mengetahuinya RDTRK Kecamatan Sewon di letakkan di Kantor Camat pada tempat yang mudah diketahui masyarakat setiap saat.

(3)	Masyarakat dapat berperan aktif untuk mengajukan saran dalam penyusunan, pemanfaatan dan pengendalian RDTRK Kecamatan Sewon.

(4)	Saran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan pertimbangan dalam penyusunan dan peninjauan kembali RDTRK Kecamatan Sewon.

BAB IV
WEWENANG, TUGAS, TANGGUNGJAWAB PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
RDTRK KECAMATAN SEWON
Pasal 44

Tugas, tanggung jawab perencanaan dan pelaksanaan RDTRK Kecamatan Sewon merupakan wewenang Pemerintah Daerah.

Pasal 45

(1)	Tugas dan tanggung jawab sebagaimana 	dalam Pasal 42, meliputi kegiatan penelitian, penyusunan, penetapan dan peninjauan kembali RDTRK Kecamatan Sewon.

(2)	Kegiatan penelitian, penyusunan, penetapan dan peninjauan kembali RDTRK Kecamatan Sewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 
RDTRK KECAMATAN SEWON
Bagian Pertama
Pelaksanaan 
Pasal 46

Pelaksanaan RDTRK Kecamatan Sewon meliputi :
a.	mewujudkan program pembangunan sesuai dengan RDTRK Kecamatan Sewon; dan
b.	mewujudkan program pemanfaatan ruang melalui pembangunan sarana dan prasarana serta penerbitan izin yang terkait dengan tata ruang.

Pasal 47

(1)	Perwujudan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(2)	Perwujudan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Pengawasan
Pasal 48

(1)	Pengendalian dan pengawasan RDTRK Kecamatan Sewon dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum.

(2)	Keterpaduan pelaksanaan RDTRK Kecamatan Sewon dikoordinasikan Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 49

(4)	Pengendalian pembangunan fisik di kawasan budidaya dilakukan melalui kewenangan perizinan.

(5)	Pelaksanaan penertiban RDTRK Kecamatan Sewon dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan perangkat daerah terkait.

(6)	Pemantauan dan pencegahan terhadap kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan RDTRK Kecamatan Sewon menjadi wewenang Pemerintah Daerah melalui Lurah Desa dan Camat yang bersangkutan.

(7)	Lurah Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan terjadinya pelanggaran RDTRK Kecamatan Sewon kepada Bupati dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam, dengan tembusan Dinas Pekerjaan Umum dan Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VI
PERIJINAN
Pasal 50

(1)	Setiap rencana pemanfaatan ruang di kawasan Kecamatan Sewon wajib memiliki izin pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)	Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang, dan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENINJAUAN KEMBALI
Pasal 51

(1)	RDTRK Kecamatan Sewon dapat ditinjau kembali.

(2)	Jangka waktu peninjauan kembali RDTRK Kecamatan Sewon dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun dari perencanaan, kecuali dalam kondisi strategis tertentu dapat dilakukan peninjauan kembali lebih dari sekali dalam 5 (lima) tahun.

(3)	Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan peluang terhadap rencana untuk :
a.	penyempurnaan apabila perkembangan yang terjadi masih sesuai dengan strategi perencanaan; dan
b.	perencanaan kembali apabila perkembangan yang terjadi sudah tidak sesuai lagi dengan strategi perencanaan.

(4)	Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan/atau Dinas Pekerjaan Umum.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 52

(1)	Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam      Pasal 12 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi.

(2)	Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a.	peringatan tertulis;
b.	penghentian sementara kegiatan;
c.	penghentian sementara pelayanan umum;
d.	penutupan lokasi;
e.	pencabutan izin;
f.	pembatalan izin;
g.	pembongkaran bangunan;
h.	kewajiban pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i.	denda administrasi.

(3)	Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan oleh pemilik bangunan atau oleh aparat Pemerintah Daerah.

(4)	Pembongkaran oleh aparat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila pemilik bangunan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tidak melakukan perintah pembongkaran.

(5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 53

(1)	Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)	Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
a.	menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan daerah;
b.	melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
c.	menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d.	melakukan penyitaan benda atau surat;
e.	mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f.	   memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g.	mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h.	mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
i.	   mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 54

(1)	Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) dan/atau Pasal 39 diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2)	Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55

(1)	Segala izin pemanfatan ruang yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

(2)	Terhadap izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini merugikan masyarakat, Bupati berhak mengadakan peninjauan kembali untuk disesuaikan dengan RDTRK Kecamatan Sewon berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1995 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Sewon (Lembaran Daerah Tahun 1996 Seri C Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M.  IDHAM SAMAWI
Diundangkan di Bantul
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI D NOMOR          TAHUN 2008

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR              TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN KECAMATAN SEWON

I.	UMUM

Penataan ruang merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan pengaturan, pengawasan dan pengendalian penggunaan ruang, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki visi “Bantul Projotamansari, Sejahtera, Demokratis dan Agamis.

Kawasan kecamatan Sewon merupakan kawasan strategis Kabupaten Bantul, karena memiliki peran penting bagi Kabupaten Bantul maupun pertumbuhan Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya, sehingga perlu dilakukan penataan ruangnya sesuai dengan kondisi perkembangan dinamika masyarakat saat ini. Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bantul, Kecamatan Sewon merupakan kawasan yang masuk dalam wilayah perkotaan Yogyakarta, daerah penyangga urbanisasi, serta kawasan tumbuh cepat.

Krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997 dan bencana alam gempa bumi yang melanda sebagian besar wilayah Kabupaten Bantul pada tanggal 27 Mei 2006, telah menyebabkan pemenuhan kebutuhan ruang di wilayah kecamatan Sewon, sulit dikendalikan, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1995 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Sewon tidak dapat menampung perubahan pola pemanfaatan ruang yang terjadi di Kecamatan Sewon.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian dan kebutuhan pola pemanfaatan ruang, untuk mendukung kebangkitan masyarakat Bantul pasca bencana alam gempa bumi 27 Mei 2006, perlu menyusun rencana detail tata ruang kawasan Kecamatan Sewon, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II.	PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Huruf a
Yang dimaksud keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarkaan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
Huruf b
Yang dimaksud keserasian, keselarasan dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah, serta antara kawasan perkotaan dan perdesaan.

Huruf c
Yang dimaksud keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.
Huruf d
Yang dimaksud keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.
Huruf e
Yang dimaksud keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.
Huruf f
Yang dimaskud dengan kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Huruf g
Yang dimaksud dengan perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Huruf h
Yang dimaksud dengan kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.
Huruf i
Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayannya, maupun hasilnya.
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas