BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR       06       TAHUN 2009

T E N T A N G
        
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA PROYEK (PROJECT IMPLEMENTING UNIT/PIU) PROYEK PENINGKATAN KAPASITAS BERKELANJUTAN UNTUK DESENTRALISASI (SUSTAINABLE CAPACITY BUILDING FOR DECENTRALIZATION PROJECT/SCB-DP) ADB LOAN NO 1964-INO DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI  BANTUL,     
        
Menimbang :	a.	bahwa Pemerintah Republik Indonesia dengan dukungan Asian Development Bank (ADB) melaksanakan Proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi (Sustainable Capasity Building For Decentralization Project/SCB-DP) ADB Loan No 1964-INO di Kabupaten Bantul;

b.	bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi (Sustainable Capasity Building For Decentralization Project/SCB-DP) ADB Loan No 1964-INO di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk unit pelaksana proyek (Project Implementing Unit/PIU);

c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Unit Pelaksana Proyek (Project  Impementing Unit/PIU)  Proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi (Sustainable Capasity Building For Decentralization Project/SCB-DP) ADB Loan No 1964-INO di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;
	
Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15;

5.	Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

9.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

10.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

11.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tantang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

12.	Keputusan Bupati Bantul Nomor 105a Tahun 2004 tentang Dokumen Program Jangka Panjang Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan dan Sumberdaya Manusia (Capacity Building Action Plan/CBAP) Kabupaten Bantul;	

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/185/OTDA, tanggal 28 Januari 2004, perihal Penetapan Daerah-Daerah Lokasi Proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi ADB Loan No.1964-INO.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	
	
KESATU	:	Membentuk Unit Pelaksana Proyek (Project  Impementing Unit/PIU)  Proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi (Sustainable Capasity Building For Decentralization Project/SCB-DP) ADB Loan No 1964-INO di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
	
KEDUA	:	Tugas PIU sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
a.	melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas berkelanjutan untuk desentralisasi di Kabupaten Bantul yang dibiayai oleh ADB Loan No.1964-INO termasuk dana pendampingnya yang disediakan melalui APBD;
b.	melakukan koordinasi dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan stakeholders lainnya;
c.	melakukan koordinasi dengan Kantor Koordinasi Proyek Tingkat Propinsi (PPCO) dan Kantor Manajemen Proyek Pusat (CPMO);
d.	melakukan kerjasama dan atau perikatan dengan pihak lain dengan ketentuan tidak membawa akibat dilampauinya batas anggaran yang sudah ditentukan dan tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
e.	melaporkan kemajuan perkembangan kegiatan secara berkala kepada Bupati Bantul dan perangkat daerah terkait;
f.	melakukan kajian dan perumusan usulan kebijakan agar pelaksanaan peningkatan kapasitas di Kabupaten Bantul dapat berjalan secara berkelanjutan;
g.	melakukan penyeliaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kapasitas; dan
h.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bantul dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas;
	
KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugasnya PIU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
	
KEEMPAT	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009.
	
KELIMA	:	Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 10B Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Proyek (Project  Impementing Unit/PIU)  Proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi (Sustainable Capasity Building For Decentralization Project/SCB-DP) ADB Loan No 1964-INO di Kabupaten Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
	
KEENAM	:	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2009.	

Ditetapkan di  Bantul
pada tanggal     3 Januari 2009

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :
1.	Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Pengembangan Kapasitas dan Eveluasi Kinerja Daerah selaku Direktur CPMO SCB-DP ADB LOAN No.1964-INO di Jakarta;
2.	Gubernur Daerah Istimewa Yogayakarta;
3.	Kepala Biro Hukum Setda. Propinsi DIY;
4.	Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5.	Kepala Inspektorat  Kabupaten Bantul;
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
7.	Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR      06    TAHUN 2009
TANGGAL 3 JANUARI 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA PROYEK (PROJECT IMPLEMENTING UNIT/PIU) PROYEK PENINGKATAN KAPASITAS BERKELANJUTAN UNTUK DESENTRALISASI (SUSTAINABLE CAPACITY BUILDING FOR DECENTRALIZATION PROJECT/SCB-DP) ADB LOAN NO 1964-INO DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2009

SUSUNAN DAN PERSONALIA
NO	JABATAN DALAM PIU	JABATAN DALAM DINAS	
I.	TIM PENGARAH		
1	Penanggung jawab	Bupati Bantul	
2	Pengarah I	Wakil Bupati Bantul	
3	Pengarah II	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
4	Ketua PIU	Kepala Bappeda Kab. Bantul	
5	Sekretaris	Sekretaris Bappeda Kab. Bantul	
6	Anggota	1.	Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Bantul
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kab. Bantul
3.	Asisten Administrasi Umum Setda. Kab. Bantul
4.	Kepala Inspektorat Kab. Bantul
	
II.	PELAKSANA BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS	
1	Koordinator	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Bappeda Kab. Bantul	
2	Anggota	1.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Bantul
2.	Kasubbag. Umum Bappeda Kab. Bantul
	
III.	PELAKSANA BIDANG KELEMBAGAAN	
1	Koordinator	Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul	
2	Anggota	Kepala Bagian Organisasi Setda. Kab. Bantul
	
IV.	PELAKSANA BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM	
1	Koordinator	Kepala Kantor PDT Kab. Bantul	
2	Anggota	1.	Kepala Bidang Dalitbang Bappeda Kab. Bantul
2.	Unsur Bappeda yang ditunjuk Kepala Bappeda Kab. Bantul
	
V.	PELAKSANA BIDANG SUMBERDAYA MANUSIA	
1	Koordinator	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bantul	
2	Anggota	1.	Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kab. Bantul
2.	Kepala Bidang Pedidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bantul
	
VI.	PELAKSANA BIDANG PEMBIAYAAN	
1	Koordinator	Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul	
2	Anggota	1.	Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kab. Bantul
2.	Kepala Bidang Anggaran DPKAD Kab. Bantul	

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI