BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR  131A  TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGEMBANGAN MODEL DESA PEREMPUAN INDONESIA MAJU MANDIRI (PRIMA) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2009

BUPATI BANTUL,

Menimbang :	a.	bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan mencapai ketepatan sasaran guna meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan menuju keluarga sejahtera perlu ditetapkan lokasi desa sebagai desa binaan Pengembangan Model Desa Prima Kabupaten Bantul;

b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) Kabupaten Bantul Tahun 2009;
	
Mengingat  :	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender di Daerah;

4.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

5.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

6.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;
	
Memperhatikan :	Pedoman Umum Pelaksanaan Program Terpadu Desa Primas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
	
MEMUTUSKAN :
	
Menetapkan :	
	
KESATU      :	Lokasi Pengembangan Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) Kabupaten Bantul Tahun 2009, adalah Desa Sriharjo Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul.
	
KEDUA        :	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul pada Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.
	
KETIGA        :	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1.	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2.	Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3.	Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
4.	Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5.	Kepala BKK, PP dan KB Kabupaten Bantul;
6.	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul;
7.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul;
8.	Ketua TP Penggerak PKK Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.