BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR      170A     TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 
BIDANG KELUARGA TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI BANTUL,

Menimbang :	a.	bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 2744/HK-010/B3/2008 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2009, maka harus diakomodir sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;

b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Perubahan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2009;
	
Mengingat  :	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme ;

3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Keuangan Negara;

4.	Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

6.	Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7.	Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

9.	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;

10.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

11.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

12.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

13.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bantul;

14.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

15.	Peraturan Kepala BKKBN Nomor 2744/HK-010/B3/2008 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2009;

16.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;

17.	Keputusan Bupati Bantul Nomor 914/38/DPKAD/2009 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;
	
	MEMUTUSKAN :	
Menetapkan :	
	
KESATU       :	Mengubah Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Tahun Anggaran 2009.
	
KEDUA        :	Perubahan Penggunaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU menurut kegiatan/pengadaan (prosentase) dengan rincian sebagai berikut:
	
	1.	Semula :
a.	Sepeda motor                  : Rp. 750.320.000,-atau 83,00%
b.	Sarana Klinik KB              : Rp. 146.448.000,-atau 16,20%
c.	Note Book                        : Rp.    7.232.000,- atau   0,80%
Total Anggaran                : Rp. 904.000.000,-          100%
	
	2.	Setelah Perubahan
a.	Sepeda Motor                  : Rp. 299.999.700,- atau 33.19%
b.	Sarana Klinik KB              : Rp. 163.680.955,- atau 18,11%
c.	Note Book                        : Rp.     7.232.000,- atau   0.80%
d.	Mobil Pelayanan KB        : Rp.433.087.345,- atau  47,91%
Total Anggaran                : Rp. 904.000.000,-           100%
  	
KETIGA        :	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009.

	
KEEMPAT    :	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Bantul
pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:
1.	Kepala BKKBN Pusat;
2.	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3.	Kepala BKKB Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4.	Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5.	Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6.	Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul; dan
7.	Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.