BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR    220    TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AD HOOC PELACAKAN TANAH SULTAN GROUND (SG) PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN INSTALASI AIR BERSIH
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI BANTUL,

Menimbang :	a.	bahwa dalam rangka melakukan fasilitasi pemanfaatan tanah Sultan Ground (SG) di Kabupaten Bantul agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim;

b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Ad Hooc Pelacakan Tanah Sultan Ground (SG) Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Instalasi Air Bersih di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;
	
Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

6.	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2006;

7.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul;

8.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

9.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

10.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

11.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;
 	
	MEMUTUSKAN :
	
Menetapkan :	
	
KESATU       :	Membentuk Tim Ad Hooc Pelacakan Tanah Sultan Ground (SG) Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Instalasi Air Bersih di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut Lampiran Keputusan Bupati ini.
	
KEDUA         :	Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
a.	melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
b.	menyajikan data tanah baik tanah Pemerintah Daerah maupun tanah SG/tanah Negara yang berada di Kabupaten Bantul;
c.	memfasilitasi investor yang akan masuk dan akan menggunakan tanah yang berada dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
d.	memfasilitasi proses perijinan pemanfaatan tanah SG;
e.	memfasilitasi penerbitan Keputusan Kepemilikan/Penggunaan Tanah dengan pihak yang berkepentingan;
f.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bantul di bidang pemanfaatan tanah SG di Kabupaten Bantul  dan
g.	melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.
	
KETIGA        :	Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
	
KEEMPAT    :	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009.
	
KELIMA        :	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2009.	

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI
Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :
1.	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2.	Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3.	Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
4.	Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5.	Kepala DPKAD Kabupaten Bantul;
6.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Bantul;
7.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Bantul;
8.	Yang bersangkutan.
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
LAMPIRAN 
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR     220    TAHUN 2009
TANGGAL

PEMBENTUKAN TIM AD HOOC PELACAKAN TANAH SULTAN GROUND (SG) PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN INSTALASI AIR BERSIH 
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2009

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan	
1	2	3	4	
1.	Pembina	Bupati Bantul
		
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul
		
3.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
		
4.	Ketua	Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Bantul
		
5.	Sekretaris I	Kepala Bagian Tata Pemerintah Setda. Kab. Bantul
		
6.	Sekretaris II	Kasubbag Pertanahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda. 
Kab. Bantul
		
7.	Anggota	1.	Kepala DPKAD Kab. Bantul
2.	Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul
3.	Kepala Bappeda Kab. Bantul
4.	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantul
5.	Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul
6.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Bantul
7.	Kabid  Fispra pada Bappeda 
Kab. Bantul
8.	Kasi Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan 
Kab. Bantul
		
8.	Staf Sekretariat	1.	Kasubid  Fispra pada Bappeda Kab. Bantul
2.	Kasubbag. Perangkat Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Bantul	

	

				
1	2	3	4	
		3.	Staf Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Bantul

4.	Unsur KHP Wahono Sartokriyo Kraton Ngayogyakarta	1.	Endang Petrawati, BA
2.	Kasmiyatun, SIP
3.	Indah Bastiastuti, SIP
4.	Rizal Hastomo, SSTP
5.	Eko Supriyanto, SIP
6.	Ngadiran, SPd

1.	Djunaedi Rastriarto
2.	Wiwik A
3.	Sumidah

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR           TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENSERTIFIKATAN TANAH PENDUDUK DAN TANAH KAS DESA YANG TERKENA PROYEK PEMERINTAH DAERAH 
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI BANTUL,

Menimbang :	a.	bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pensertifikatan tanah penduduk dan tanah kas desa yang terkena proyek pemerintah daerah, perlu dibentuk Tim;

b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pensertifikatan Tanah Penduduk dan Tanah Kas Desa yang Terkena Proyek Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;
	
Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

6.	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2006;

7.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul;

8.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

9.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

10.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

11.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;
 	
	MEMUTUSKAN :	
Menetapkan :	
	
KESATU       :	Membentuk Tim Pensertifikatan Tanah Penduduk dan Tanah Kas Desa yang Terkena Proyek Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut Lampiran Keputusan Bupati ini.
	
KEDUA         :	Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
a.	mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyiapan pelaksanaan pensertifikatan tanah-tanah penduduk dan tanah kas desa yang terkena proyek pemerintah daerah;
b.	melaksanakan inventarisasi, identifikasi subyek dan obyek pensertifikatan tanah;
c.	menyiapkan administrasi kelengkapan syarat-syarat pensertifikatan tanah; dan
d.	melaporkan hasil pelaksanaan tugasnys kepada Bupati Bantul.
	
KETIGA        :	Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
	
KEEMPAT    :	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009.
	
KELIMA        :	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2009.	

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI
Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :
1.	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2.	Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3.	Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
4.	Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5.	Kepala DPKAD Kabupaten Bantul;
6.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Bantul;
7.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Bantul;
8.	Yang bersangkutan.
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
LAMPIRAN 
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR            TAHUN 2009
TANGGAL

PEMBENTUKAN TIM PENSERTIFIKATAN TANAH PENDUDUK DAN TANAH KAS DESA YANG TERKENA PROYEK PEMERINTAH DAERAH 
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2009

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan	
1	2	3	4	
1.	Pembina	Bupati Bantul
		
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul
		
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
		
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Bantul
		
5.	Sekretaris I	Kepala Bagian Tata Pemerintah Setda. Kab. Bantul
		
6.	Sekretaris II	Kasubbag Pertanahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda. 
Kab. Bantul
		
7.	Anggota	1.	Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Bantul
2.	Kasubsi Pengukuran pada Kantor Pertanahan Kab. Bantul
3.	Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah pada Kantor Pertanahan Kab. Bantul
4.	Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul
5.	Kasubbag Pengembangan Otda pada Bagian tata Pemerintahan Setda. Kab. Bantul
6.	Kasi Verifikasi pada DPKAD 
Kab. Bantul
7.	Camat setempat
8.	Lurah Desa setempat
		
8.	Staf Sekretariat	1.	Staf Kantor Pertanahan 
Kab. Bantul
	1.	Haryadi, SH
2.	Sugiyanto
3.	Rosidi
4.	Sukismiyadi	

1	2	3	4	
		2.	Staf Bagian Hukum Setda. 
Kab. Bantul
3.	Staf Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Bantul

	Ike Kustini Rahayu

1.	Endang Petrawati, BA
2.	Kasmiyatun, SIP
3.	Indah Bastiastuti, SIP
4.	Rizal Hastomo, SSTP
5.	Eko Supriyanto, SIP
6.	Ngadiran, SPd	

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR           TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH KEGIATAN PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI BANTUL,

Menimbang :	a.	bahwa rencana tata ruang daerah bersifat dinamis dan terbuka untuk umum, sehingga harus dikendalikan agar mampu menampung pertumbuhan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b.	bahwa peruntukan penggunaan tanah harus mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta tidak menganggu ketertiban dan keamanan;

c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Teknis Izin Perubahan Penggunaan Tanah Kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009; 
	
Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

6.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

7.	Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;

8.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah;
9.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

10.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

11.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

12.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;
 	
	MEMUTUSKAN :	
Menetapkan :	
	
KESATU       :	Membentuk Tim Teknis Izin Perubahan Penggunaan Tanah Kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut Lampiran Keputusan Bupati ini.
	
KEDUA         :	Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
a.	mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemberian izin perubahan penggunaan tanah;
b.	melaksanakan inventarisasi, identifikasi subyek dan obyek atas tanah yang akan diberi izin perubahan penggunaan tanah; dan
c.	menyiapkan administrasi kelengkapan syarat-syarat pemberian izin perubahan penggunaan tanah.
	
KETIGA        :	Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
	
KEEMPAT    :	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009.
	
KELIMA        :	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2009.	

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI
Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :
1.	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2.	Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3.	Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
4.	Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5.	Kepala DPKAD Kabupaten Bantul;
6.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Bantul;
7.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Bantul;
8.	Yang bersangkutan.
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
LAMPIRAN 
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR            TAHUN 2009
TANGGAL

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH KEGIATAN PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2009

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan	
1	2	3	4	
1.	Ketua	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Bantul
		
2.	Sekretaris	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantul
		
3.	Anggota	1.	Kasi Pengaturan dan Penataan pada Kantor Pertanahan 
Kab. Bantul
2.	Kasubsi Penatagunaan Tanah dan Kawasan pada Kantor Pertanahan Kab. Bantul
3.	Kepala Bappeda Kab. Bantul
4.	Kepala DPU Kab. Bantul
5.	Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul
6.	Kepala Dinas SDA Kab. Bantul
7.	Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul
8.	Kepala Bagian Pemdes. Setda Kab. Bantul
9.	Kasubbag Pertanahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Bantul
		
4.	Staf Sekretariat	1.	Staf Kantor Pertanahan Kab. Bantul

	1.	Suyadi, SH
2.	Totok Suyanto
3.	Muhaji
4.	Riyanti, A Ptnh
5.	Supardi
6.	Budi Margo Waluyo

	

1	2	3	4	
		2.	Staf Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Bantul
	1.	Endang Petrawati, BA
2.	Kasmiyatun, SIP
3.	Indah Bastuastuti, SIP
4.	Rizal Hastomo, SSTP
5.	Endri Astuti
6.	Etty Ratinah
7.	Eko Supriyanto, SIP
8.	Ngadiran, SPd

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR           TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS IZIN LOKASI KEGIATAN PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI BANTUL,

Menimbang :	a.	bahwa rencana tata ruang daerah bersifat dinamis dan terbuka untuk umum, sehingga harus dikendalikan agar mampu menampung pertumbuhan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b.	bahwa peruntukan penggunaan tanah harus mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta tidak menganggu ketertiban dan keamanan;

c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Teknis Izin Lokasi Kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009; 
	
Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

6.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

7.	Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;

8.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah;

9.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

10.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

11.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

12.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;
 	
	MEMUTUSKAN :	
Menetapkan :	
	
KESATU       :	Membentuk Tim Teknis Izin Lokasi Kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut Lampiran Keputusan Bupati ini.
	
KEDUA         :	Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
a.	mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemberian lokasi;
b.	melaksanakan inventarisasi, identifikasi subyek dan obyek atas tanah yang akan diberi izin lokasi; dan
c.	menyiapkan administrasi kelengkapan syarat-syarat pemberian izin lokasi.
	
KETIGA        :	Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
	
KEEMPAT    :	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009.
	
KELIMA        :	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2009.	

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI
Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :
1.	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2.	Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3.	Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
4.	Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5.	Kepala DPKAD Kabupaten Bantul;
6.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Bantul;
7.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Bantul;
8.	Yang bersangkutan.
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
LAMPIRAN 
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR            TAHUN 2009
TANGGAL

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS IZIN LOKASI KEGIATAN PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2009

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan	
1	2	3	4	
1.	Ketua	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Bantul
		
2.	Sekretaris	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantul
		
3.	Anggota	1.	Kasi Pengaturan dan Penataan pada Kantor Pertanahan 
Kab. Bantul
2.	Kasubsi Penatagunaan Tanah dan Kawasan pada Kantor Pertanahan Kab. Bantul
3.	Kepala Bappeda Kab. Bantul
4.	Kepala DPU Kab. Bantul
5.	Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul
6.	Kepala Dinas SDA Kab. Bantul
7.	Kepala Dinas Perindagkop Kab. Bantul
8.	Kepala Dinas Perijinan Kab. Bantul
9.	Kepala BLH Kab. Bantul
10.	Kepala Bagian Pemdes Setda. Kab. Bantul
11.	Kabid Anggaran pada DPKAD Kab. Bantul
12.	Kasubbag Pertanahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Bantul
13.	Kasi Pengendalian pada DPKAD Kab. Bantul
14.	Kabid Pendataan dan Penetapan pada  Dinas Perijinan Kab. Bantul
15.	Kasi Penetapan pada Dinas Perijinan Kab. Bantul

				

1	2	3	4	
4.	Staf Sekretariat	1.	Staf Kantor Pertanahan Kab. Bantul

	1.	Suyadi, SH
2.	Riyanti, A.Ptnh
3.	Budi Margo Waluyo
4.	Supardi
5.	Totok Suyanto
6.	Muhadji
7.	Agnes Indrati
8.	A. Hastomo Putro
9.	Rusbani
10.	Basuki
11.	F. Sapto Budiyono
12.	Sri Haryanti
13.	Johan Sudarwanto
14.	RR. Veronica Eny W, SH
	
		2.	Staf Bagian Umum Setda. Kab. Bantul

3.	Staf Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Bantul	1.	Harsono, S. Sos
2.	Arif Darmawan, SSTP
3.	Dewanto Dwi P, SSTP

1.	Endang Petrawati, BA
2.	Kasmiyatun, SIP
3.	Indah Bastuastuti, SIP
4.	Rizal Hastomo, SSTP
5.	Eko Supriyanto, SIP
6.	Ngadiran, SPd

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR           TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS IZIN KLARIFIKASI RENCANA PEROLEHAN DAN PENGGUNAAN TANAH KEGIATAN PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI KABUPATEN BANTUL 
TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI BANTUL,

Menimbang :	a.	bahwa rencana tata ruang daerah bersifat dinamis dan terbuka untuk umum, sehingga harus dikendalikan agar mampu menampung pertumbuhan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b.	bahwa peruntukan penggunaan tanah harus mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta tidak menganggu ketertiban dan keamanan;

c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Teknis Izin Klarifikasi Rencana Perolehan dan Penggunaan Tanah Kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009; 
	
Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

6.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

7.	Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;

8.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah;

9.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

10.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

11.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

12.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;
 	
	MEMUTUSKAN :
	
Menetapkan :	
	
KESATU       :	Membentuk Tim Teknis Izin Klarifikasi Rencana Perolehan dan Penggunaan Tanah Kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut Lampiran Keputusan Bupati ini.
	
KEDUA         :	Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
a.	mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemberian izin klarifikasi;
b.	melaksanakan inventarisasi, identifikasi subyek dan obyek atas tanah yang akan diberi izin klarifikasi; dan
c.	menyiapkan administrasi kelengkapan syarat-syarat pemberian izin klarifikasi.
	
KETIGA        :	Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
	
KEEMPAT    :	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009.

	
KELIMA        :	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2009.	

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :
1.	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2.	Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3.	Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
4.	Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5.	Kepala DPKAD Kabupaten Bantul;
6.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Bantul;
7.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Bantul;
8.	Yang bersangkutan.
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN 
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR            TAHUN 2009
TANGGAL

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS IZIN KLARIFIKASI RENCANA PEROLEHAN DAN PENGGUNAAN TANAH KEGIATAN PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2009

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan	
1	2	3	4	
1.	Ketua	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Bantul
		
2.	Sekretaris	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantul
		
3.	Anggota	1.	Kasi Pengaturan dan Penataan pada Kantor Pertanahan 
Kab. Bantul
2.	Kasubsi Penatagunaan Tanah dan Kawasan pada Kantor Pertanahan Kab. Bantul
3.	Kasubsi Konsolidasi Tanah dan Landeform pada Kantor Pertanahan Kab. Bantul
4.	Kasubbag. Pertanahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Bantul
5.	Kasubdin Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman (RPLP) pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul
6.	Kasi Perijinan dan Bahan Galian Gol C pada Dinas SDA 
Kab. Bantul
		
4.	Staf Sekretariat	1.	Staf Kantor Pertanahan Kab. Bantul

	1.	Suyadi, SH
2.	Riyanti, A.Ptnh
3.	Budi Margo Waluyo
4.	Totok Suyanto
5.	Muhadji

				
1	2	3	4	
			6.	Supardi
7.	Rusband 
8.	A. Hastomo Putro
9.	RR. Veronica Eny, SH
10.	Sri Haryanti
11.	F. Sapto Budiyono
12.	Nurjono, SH
13.	Tidar Sudarwoto, S. Sos
14.	Basuki
15.	Johan Sudarwanto
16.	Sugeng Saktianto	
				
		2.	Staf Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Bantul	1.	Endang Petrawati, BA
2.	Kasmiyatun, SIP
3.	Indah Bastuastuti, SIP
4.	Rizal Hastomo, SSTP
5.	Tuty Yuliyanti, SIP
6.	Haryani
7.	Eko Supriyanro, SIP
8.	Ngadiran, SPd

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR           TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI BANTUL,

Menimbang :	a.	bahwa rencana tata ruang daerah bersifat dinamis dan terbuka untuk umum, sehingga harus dikendalikan agar mampu menampung pertumbuhan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b.	bahwa peruntukan penggunaan tanah harus mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta tidak menganggu ketertiban dan keamanan;

c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009; 
	
Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

6.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

7.	Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;

8.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah;

9.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

10.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

11.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

12.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;
 	
	MEMUTUSKAN :	
Menetapkan :	
	
KESATU       :	Membentuk Tim Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut Lampiran Keputusan Bupati ini.
	
KEDUA         :	Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah memberikan saran dan pertimbangan untuk pelaksanaan teknis izin klarifikasi rencana perolehan dan penggunaan tanah, izin lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah.
	
KETIGA        :	Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
	
KEEMPAT    :	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009.
	
KELIMA        :	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2009.	

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI
Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :
1.	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2.	Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3.	Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
4.	Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5.	Kepala DPKAD Kabupaten Bantul;
6.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Bantul;
7.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Bantul;
8.	Yang bersangkutan.
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
LAMPIRAN 
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR            TAHUN 2009
TANGGAL

PEMBENTUKAN TIM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2009

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan	
1	2	3	4	
1.	Pembina	Bupati Bantul
		
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul
		
3.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
		
4.	Ketua	Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Bantul
		
5.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Bantul
		
6.	Sekretaris	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantul		

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI