BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR  24  TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN/PEMERIKSAAN KASUS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI BANTUL,

Menimbang :	a.	bahwa dalam rangka menciptakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan berwibawa serta berkeadilan, perlu dilakukan penanganan/pemeriksaan atas kasus-kasus yang terjadi dalam pelaksanaan Pemerintahan di Daerah, sehingga diperlukan Tim Penanganan/Pemeriksaan Kasus;

b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penanganan/Pemeriksaan Kasus Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;
	
mengingat :	1.	Undang – Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  dengan Undang – Undang Nomor 12  Tahun 2008;

4.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang  tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

5.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6.	Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7.	Peraturan Daerah  Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

8.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

9.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

10.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;	

M E M U T U S K A N  :
Menetapkan
	•		
KESATU	•	Membentuk Tim Penanganan/Pemeriksaan Kasus Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009, dengan susunan terdiri atas :
a.	Penanggung jawab;
b.	Ketua Tim;
c.	Anggota; dan
d.	Staf Administrasi.
	
KEDUA	•	Nama-nama personalia Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul sesuai dengan kebutuhan dan beban tugas.
	
KETIGA	•	Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
a.	melaksanakan pemeriksaan kasus pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Perintah dari Bupati Bantul; dan
b.	menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	
KEEMPAT	•	Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
	
KELIMA	•	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009.
	
KEENAM	•	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2009.	

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Januari 2009

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI
Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :
1.	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2.	Kepala Inspektorat Propinsi DIY;
3.	Kepala Biro Hukum Setda. Propinsi DIY;
4.	Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5.	Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6.	Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
7.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul;
8.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.