BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR     28    TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI BANTUL,

Menimbang :	a.	bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan forum bersama percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;
	
mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002;

4.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2008;

5.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang  tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

7.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8.	Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9.	Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27/Kep/M.Pan/S/2002 tentang Forum Komunikasi dan Sosialisasi Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

10.	Peraturan Daerah  Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

11.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

12.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

13.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;
	
Memperhatikan :	1.	Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2.	Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 276/M.Pan/10/2002, tertanggal 17 Oktober 2002, perihal Percepatan Pemberantasan KKN;

3.	Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 100/M.Pan/3/2003, tertanggal 23 Maret 2003, perihal Peningkatan Pemberantasan KKN.	

M E M U T U S K A N  :

Menetapkan
	•		
KESATU	•	Membentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
	
KEDUA	•	Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
a.	melakukan upaya sinergis dalam mempercepat pemberantasan KKN di Kab. Bantul;
b.	melakukan sosialisasi dan akselerasi Inpres Nomor 5 Tahun 2004;
c.	melakukan pemantauan LHKPN dan indikator kinerja; dan
d.	menyusun laporan periodik Bupati Bantul kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
	
KETIGA	•	Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
	
KEEMPAT	•	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009.
	
KELIMA	•	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2009.	

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Januari 2009

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :
1.	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2.	Kepala Inspektorat Propinsi DIY;
3.	Kepala Biro Hukum Setda. Propinsi DIY;
4.	Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5.	Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6.	Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
7.	Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR     28      TAHUN 2009
TANGGAL 31 JANUARI 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2009

SUSUNAN DAN PERSONALIA
NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	
I.	TIM KORMONEV		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul
	
2.	Pengarah	1.	Kepala Kejaksaan Negeri Bantul
2.	Kepala Kepolisian Resort Bantul
3.	Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Bantul
4.	Asisten Administrasi Umum Setda. Kab. Bantul
	
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kab. Bantul
	
4.	Ketua	Kepala Inspektorat Kab. Bantul
	
5.	Sekretaris	Sekretaris Inspektorat Kab. Bantul
	
6.	Anggota	1.	Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul
2.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bantul
3.	Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul
4.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Bantul
5.	Kepala Bagian Organisasi Setda. Kab. Bantul
6.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Bantul	
II.	TIM OPERASIONAL		
1.	Ketua	Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial pada Inspektorat Kab. Bantul
	
2.	Sekretaris	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Inspektorat Kab. Bantul
	
3.	Anggota	1.	Unsur Inspektorat Kab. Bantul yang ditunjuk oleh Kepala Inspektorat Kab. Bantul
2.	Unsur Kepolisian Resort Bantul yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Resort Bantul
3.	Unsur Kejaksaan Negeri Bantul yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bantul
	
4.	Staf Administrasi	Unsur Inspektorat Kab. Bantul yang ditunjuk oleh Kepala Inspektorat Kab. Bantul	

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI