BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR  33	TAHUN 2009

T E N T A N G

LOKASI KAWASAN SIAP BANGUN (KASIBA)
DI  KABUPATEN BANTUL 

BUPATI BANTUL,

Menimbang :	a.	bahwa dalam rangka pembangunan perumahan dan permukiman di Kabupaten Bantul dapat dilaksanakan lebih terarah dan tertata perlu adanya kavling tanah yang memiliki kriteria Kawasan Siap Bangun (KASIBA); 

b.	bahwa untuk mendukung kelancaran di dalam mempersiapkan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menentukan lokasi Kawasan Siap Bangun (KASIBA) di Kabupaten Bantul;

c.	bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b  perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Lokasi Kawasan Siap Bangun (KASIBA) di Kabupaten Bantul;  
	
Mengingat   :	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

3.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;

4.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

5.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang  Perumahan dan Pemukiman;

6.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

8.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

9.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
10.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

11.	Undang-Undang Nomor  26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

12.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

13.	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tatacara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;

14.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

15.	Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun;

16.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;

17.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

18.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

19.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum, dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah;

20.	Peraturan Menteri Perumahan Nomor 31/PERMEN/2006 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Kawasan Siap Bangun (KASIBA);

21.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

22.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;

23.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bantul;

24.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;

25.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

26.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009;

27.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan  :	
	
KESATU        :	Lokasi Kawasan Siap Bangun (KASIBA) Bantul Kota Mandiri di Kabupaten Bantul seluas 1300 Ha yang terletak di 4 (empat) desa, yaitu :
a.	Guwosari Kecamatan Pajangan dengan luas area 400,92 Ha;
b.	Sendangsari Kecamatan Pajangan dengan luas area 642,95 Ha;
c.	Triwidadi Kecamatan Pajangan dengan luas area 128,82 Ha; dan
d.	Bangunjiwo Kecamatan Kasihan dengan luas area 127,31 Ha.
	
KEDUA          :	Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) sebagaimana dimaksud diktum KESATU akan didukung dengan Program Pengembangan Kawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	
KETIGA         :	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten BantulTahun Anggaran 2009  dan atau sumber dana lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang berlaku.
	
KEEMPAT     :	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	
Ditetapkan di Bantul
pada tanggal   

BUPATI  BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1.	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2.	Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3.	Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4.	Kepala Bapedal Kabupaten Bantul;
5.	Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul;
6.	Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
7.	Camat Pajangan Kabupaten Bantul;
8.	Camat Kasihan Kabupaten Bantul;
     untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I	:  KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR	:              
TANGGAL 	:  

SUSUNAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DINAS	NAMA	
1.	Pengarah	1.	Bupati Bantul
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
3.	Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul		
2.	Ketua	Kepala Bapedal Kabupaten Bantul		
3.	Wakil Ketua I	Kepala Bappeda Kabupaten Bantul		
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Taulih Bapedal Kabupaten Bantul		
5.	Wakil Sekretaris	Kepala Sub Bidang Taulih Bapedal Kabupaten Bantul 		
6..	Anggota	1.	Unsur Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul
2.	Unsur Dinas Pengairan Kabupaten Bantul
3.	Unsur Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
4.	Unsur Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bantul		

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI