BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR   39A   TAHUN 2009

T E N T A N G
        
PEMBENTUKAN SATUAN KERJA DALAM PENATAUSAHAAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN PROYEK PENINGKATAN KAPASITAS BERKELANJUTAN UNTUK DESENTRALISASI (SUSTAINABLE CAPACITY BUILDING FOR DECENTRALIZATION PROJECT/SCB-DP) ADB LOAN NO 1964-INO
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI  BANTUL,     
        
Menimbang :	a.	bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi (Sustanable Capasity Bauilding For Decentralization Project/SCB-DP) ADB Loan No 1964-INO di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Satuan Kerja Dalam Penatausahaan Anggaran Tugas Pembantuan;

b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Satuan Kerja Dalam Penatausahaan Anggaran Tugas Pembantuan Proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi (Sustanable Capasity Bauilding For Decentralization Project/SCB-DP) ADB Loan No 1964-INO di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;
	
Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3.	Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15;

5.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

8.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

9.	Keputusan Bupati Bantul Nomor 105a Tahun 2004 tentang Dokumen Program Jangka Panjang Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan dan Sumberdaya Manusia (Capacity Building Action Plan/CBAP) Kabupaten Bantul;	

Memperhatikan :	1.	Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 193.2/1406/OTDA, tanggal 28 September 2005, perihal Petunjuk Teknis Penetapan Satuan Kerja Dalam Penatausahaan Anggaran Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pelaksanaan Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas Kabupaten/Kota Lokasi Proyek SCB-DP;

2.	Surat Direktur Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Departemen Dalam Negeri selaku Direktur CPMO SCB-DP ADB LOAN NO.1964-INO, Nomor 082/CPMO/SCB-DP/IX/2005, tanggal 6 Oktober 2005, perihal Petunjuk Teknis Penetapan Satuan Kerja Dalam Penatausahaan Anggaran Tugas Pembantuan Pelaksanaan Paket C2 Penyedia Jasa Untuk Pelaksanaan CB-APs Kabupaten/Kota Lokasi Proyek SCB-DP.	

M E M U T U S K A N :
Menetapkan	:	
	
KESATU	:	Membentuk Satuan Kerja Dalam Penatausahaan Anggaran Tugas Pembantuan Proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi (Sustanable Capasity Bauilding For Decentralization Project/SCB-DP) ADB Loan No 1964-INO di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
	
KEDUA	:	Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah :
1.	Kepala Satuan Kerja adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran satuan kerjanya;
2.	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat penerima kuasa dari pengguna anggaran yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
3.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
4.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat struktural yang berada pada satu tingkat di bawah KPA yang diserahi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan pagu anggaran dalam DIPA; 
5.	Bendahara Pengeluaran adalah pegawai di lingkungan Satuan Kerja yang diserahi tugas sebagai Pembantu Bendahara dari Satuan Kerja dan Pemegang Uang Muka (Pemegang Kas).

	
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009.
	
KEEMPAT	:	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  Bantul
pada tanggal   

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :
1.	Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Pengembangan Kapasitas dan Eveluasi Kinerja Daerah selaku Direktur CPMO SCB-DP ADB LOAN No.1964-INO di Jakarta;
2.	Gubernur Daerah Istimewa Yogayakarta;
3.	Kepala Biro Hukum Setda. Propinsi DIY;
4.	Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5.	Kepala Inspektorat  Kabupaten Bantul;
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
7.	Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  Kabupaten Bantul;
8.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul;
9.	Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR           TAHUN 2009
TANGGAL 

SATUAN KERJA DALAM PENATAUSAHAAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN PROYEK PENINGKATAN KAPASITAS BERKELANJUTAN UNTUK DESENTRALISASI (SUSTAINABLE CAPACITY BUILDING FOR DECENTRALIZATION PROJECT/SCB-DP) ADB LOAN NO 1964-INO
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2009

NO	
KEDUDUKAN DALAM SKPD	
NAMA PEJABAT/NIP	
PANGKAT/GOL	
SATKER/JABATAN	

1.

2.

3.

	
Kepala Satuan Kerja merangkap sebagai KPA dan PPK

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Bendahara Pengeluaran	
Drs. Riyantono, M.Si.
NIP. 49024640

Ir. Fenty Yusdayati, MT
NIP. 4900302616

Sutanto
NIP. 010 230 954
	
Pembina Tk. I / IVb

Penata Tk I /IIId

Penata Muda / IIIa	
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bantul

Kepala Bidang Sarana, Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bantul

Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bantul	

       									BUPATI BANTUL,

                    								M. IDHAM SAMAWI