BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR   54   TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIDA)
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2009

BUPATI BANTUL

Menimbang	:	a.	bahwa dalam rangka melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan dalam kerukunan Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia masyarakat kewajiban yang harus dilaksanakan, maka perlu mewujudkan kerjasama dengan para pejabat baik dari TNI dan POLRI maupun pejabat instansi vertikal yang ada di daerah;  	
				
		b.	bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang serta kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 25 maka perlu adanya koordinasi dalam bentuk musyawarah pimpinan daerah di Kabupaten Bantul;	
				
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Kabupaten Bantul Tahun 2009;	
				
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;	
				
		2.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;	
				
		3.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;	
				
		4.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004;	
				
		5.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;	
				
		6.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;	

	
		7.	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;	
				
		8.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;	
				
		9.	Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah;	
				
		10.  	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;	
				
		11.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;	
				
		12.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;	
				
		13.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 54  Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;
	
		14.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;
	
Memperhatikan :       		1.	Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 124/1926/PUOD tanggal 28 April 1986 perihal Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah;	
				
		2. 	Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124/1308 tanggal 8 Juli 1988 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pimpinan Daerah; 	

			              MEMUTUSKAN 	
				
Menetapkan 	:			

KESATU 	:	Membentuk Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Kabupaten Bantul  Tahun 2009 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan Bupati ini.	
			
KEDUA	:	Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas : 	
		a.	mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan tugas aparatur pemerintah di Kabupaten secara berdaya guna dan berhasil guna; 
	
		b	melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya, dan;
	
		c	menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah Kabupaten Bantul untuk mewujudkan stabilitas nasional dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional;	

KETIGA	:	Tata Kerja Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Kabupaten Bantul sebagai berikut :	
		a	Bupati Bantul dalam memimpin musyawarah daerah arif dan bijaksana untuk mencapai permufakatan dan kebulatan pendapat;	
		b	hasil Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA)  menjadi tugas dan tanggung jawab instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugasnya.
	
KEEMPAT	:	Untuk membantu kelancaran tugas-tugas Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) dibentuk Sekretariat Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA).	
			
KELIMA	:	Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA), maka personil Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) dan jajaran aparatur pemerintah Kabupaten Bantul yang terkait mendapatkan Honorarium perbulan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.	
			
KEENAM	:	Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009.
	
KETUJUH	: 	Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pembentukan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kabupaten Bantul  dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 
	
KEDELAPAN	:	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2009 	

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

             BUPATI BANTUL,

            M. IDHAM SAMAWI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :
1.	Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta;
2.	Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3.	Ka. Inspektorat  Kabupaten Bantul
4.	Ka. Bappeda Kabupaten Bantul;
5.	Ka. DPKAD Kabupaten Bantul  
6.	Ka. Bagian Tata Pemerintahan  Setda Kabupaten Bantul
7.	Yang bersangkutan .
Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN     I 
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL 
NOMOR	   :          TAHUN 2009
TANGGAL 	   :

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM
DINAS	NAMA	
1	2	3	4	

1.

2.

3.

4.	
Ketua

Wakil Ketua 

Sekretaris 

Anggota 	
Bupati Bantul 

Wakil Bupati Bantul 

Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 

1.	Komandan Kodim 0729 Bantul 
2.	Kepala Kepolisian Resor Bantul 
3.	Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 
4.	Ketua Pengadilan Negeri Bantul 
5.	Ketua DPRD Kabupaten Bantul 

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

LAMPIRAN   II 
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL 
NOMOR	   :         TAHUN 2009
TANGGAL 	   :

HONORARIUM BAGI ANGGOTA MUSPIDA
KABUPATEN BANTUL

N0.	JABATAN	BESARNYA	KETERANGAN	
1.	Bupati Bantul 	Rp  4.000.000 ,- 	Setiap bulan 	
2.	Wakil Bupati Bantul 	Rp  2.500.000 ,- 	Setiap bulan 	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 	Rp  2.500.000 ,- 	Setiap bulan 	
4.	 Komandan Kodim 0729 Bantul	Rp  3.500.000 ,- 	Setiap bulan 	
5.	 Kepala Kepolisian Resort Bantul 	Rp  3.500.000 ,- 	Setiap bulan 	
6.	Kepala Kejaksaan  Negeri Bantul 	Rp  3.500.000 ,- 	Setiap bulan 	
7.	Ketua Pengadilan Negeri Bantul 	Rp  2.500.000 ,- 	Setiap bulan 	
  8.	 Ketua DPRD Kabupaten Bantul 	Rp  2.500.000 ,- 	Setiap bulan 	

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR	   TAHUN 2009

                                                                TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH ( MUSPIDA )
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2009

BUPATI BANTUL

Menimbang 	:	a.	bahwa dalam rangka kelancaran dalam  pelaksanaan tugas-tugas musyawarah Pimpinan Daerah perlu dibentuk  Sekretariat Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Kabupaten Bantul ; 	
				
		b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Sekretariat Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Kabupaten Bantul Tahun 2009;	
				
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tetantang Pemerintahan Daerah –Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;	
				
		2.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;	
				
		3.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;	
				
		4.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;	
				
		5.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004;	
				
		6.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;	
				
		7.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 	
				
		8.	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;	

	
		9.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;	
				
		10.	Keputusan Presiden  RI Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah;	
				
		11.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;	
				
		12.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;	
				
		13. 	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;	
				
		14.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 54  Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;	
				
		15.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2008 tentang  Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah  Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;	
				
		16.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

			MEMUTUSKAN	

Menetapkan 	:		
KESATU	:	Membentuk Sekretariat Musyawarah Pimpinan Daerah ( Muspida ) Kabupaten Bantul Tahun 2009 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan Bupati ini ;	
			
KEDUA	:	Sekretariat Muspida sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
a.	menerima dan menghimpun bahan rapat Muspida dari Anggota Muspida dan unsur lain;
b.	mempersiapkan agenda dan menyediakan bahan rapat yang berkaitan dengan rapat Muspida;
c.	menyusun dan menghimpun hasil rapat Muspida, dan;
d.	menyampaikan hasil rapat Muspida kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti.	
			
KETIGA	:	Pedoman pelaksanaan penggunaan  dana Kegiatan Rapat Koordinasi Unsur Muspida Kabupaten Bantul Tahun 2009 sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan Bupati ini .
	
KEEMPAT  	: 	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009.	
			
KELIMA	:	Dengan berlakunya Keputusan Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kabupaten Bantul dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEENAM	:	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2009 	

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

             BUPATI BANTUL,

            M. IDHAM SAMAWI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :
1.	Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta;
2.	Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3.	Ka. Inspektorat  Kabupaten Bantul
4.	Ka. Bappeda Kabupaten Bantul;
5.	Ka. DPKAD  Kabupaten Bantul 
6.	Ka. Bagian Tata Pemerintahan  Setda Kabupaten Bantul
7.	Yang bersangkutan .
Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  I 
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL 
NOMOR	   :         TAHUN 2009
TANGGAL 	   :

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM
DINAS	NAMA	
1	2	3	4	
1.

2.

3.

	Pembantu 
Sekretaris

Urusan TU, Administrasi dan Materi

Urusan 
Pelayanan 	Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul 

1.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda   Kabupaten Bantul 
2.	Ka.Sub.Bag. Perangkat Daerah  Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul 
3.	Kepala Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul 
4.	Kepala Kantor Sat. Pol PP Kabupaten Bantul
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul 

Staf Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul

1.	Siti Nuraini, SH
2.	Tuti Yulianti, SIP
3.	Tri Budiarto, SSTP
4.	Etty Ratinah
5.	Eko Supriyanto 

        

              BUPATI BANTUL,

            M. IDHAM SAMAWI 

LAMPIRAN  II 
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL 
NOMOR        :          TAHUN 2009
TANGGAL     :

HONORARIUM  SEKRETARIAT 
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH (MUSPIDA )
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2009

NO	JABATAN	BESARNYA	KETERANGAN	
1	Pembantu Sekretaris 	 Rp      550.000 ,-	 Setiap bulan 	
2	Urusan TU,  Administrasi dan Materi   I	 Rp      400.000 ,- 	 Setiap bulan 	
3	Urusan TU, Administrasi dan Materi   II	 Rp      350.000 ,-	 Setiap bulan 	
4	Urusan TU, Administrasi dan Materi  3 Orang 	 Rp      600.000 ,- 	 Setiap bulan 	
5.	Urusan Pelayanan   5 Orang 	 Rp   1.000.000 ,- 	 Setiap bulan 	

              BUPATI BANTUL,

            M. IDHAM SAMAWI