BUPATI BANTUL 

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL 

                                              NOMOR : 79 A Tahun 2009 

TENTANG 

PENETAPAN PAGU RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN DI KECAMATAN DAN DESA SE-KABUPATEN BANTUL TAHUN 2009 

BUPATI BANTUL 

Menimbang 	:	a.	bahwa salah satu program Pemerintah dalam meringankan beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin adalah menyelenggarakann Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin; 
	
		b. 	bahwa agar pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Pagu Beras Untuk Rumah Tangga Miskin pada Kecamatan dan Desa di Kabupaten Bantul;  
	
		c. 	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penetapan Pagu Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kecamatan dan Desa  Se-Kabupaten Bantul;	
				
Mengingat 	:	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
	
		2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dibah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 
	
		3.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
	
		4.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 
	
		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
	
		6.	Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40/KEP/2009 tentang Penetapan Pagu Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Untuk Rumah Tangga Miskin  Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009;

			MEMUTUSKAN :	
				
Menetapkan  
	:			
KESATU  	:	Pagu Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kecamatan dan Desa Se-Kabupaten Bantul Tahun 2009. 
	
KEDUA 	:	Jumlah RTS-PM Raskin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 49.157 RTS dengan perincian pagu beras menurut Kecamatan dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ketutusan Bupati ini. 
	
KETIGA 	:	Daftar nama RTS-PM yang menerima beras adalah sesuai dengan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2008 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik.
	
KEEMPAT 	:	Setiap RTS-PM menerima 15 (lima belas) kilogram beras tiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dengan harga Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per kilogram.
	
KELIMA 	:	Titik Distribusi atau penyerahan beras oleh Satuan Kerja (Satker) Raskin kepada Pelaksana Distribusi berada di Balai Desa setempat.
	
KEENAM	:	Penanggungjawab penyelesaian administrasi dan peneyelesaian pembayaran beras adalah Camat dan Lurah Desa se-Kabupaten Bantul.
	
KETUJUH 	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	

Ditetapkan di : Bantul 
pada tanggal :   10  Maret 2009 

            BUPATI BANTUL, 

          M. IDHAM SAMAWI 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1.	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;	
2	Ketua DPRD Kabupaten Bantul;	
3.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi DIY;	
4.	Kepala Perum Bulog Divisi Regional Yogyakarta; 	
5.	Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;	
6.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul;	
7.	Camat se-Kabupaten Bantul;	
8.	Lurah Desa se-Kabupaten Bantul 	

BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR     236     TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM POKJA DESA MANDIRI PANGAN 
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2009

BUPATI BANTUL, 

Menimbang : 	a. 	bahwa dalam rangka mewujudkan Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Bantul dapat berjalan dengan tertib dan lancar perlu mewujudkan desa mandiri pangan di Kabupaten Bantul;
	
	b. 	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pokja Desa Mandiri Pangan Kabupaten Bantul Tahun 2009; 
	
Mengingat : 	1. 	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
	
	2.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; 
	
	3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan; 
	
	4.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 
	
	5. 	Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
	
	 6. 	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 	
	 7. 	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 
	
	 8.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13, 14 dan 15;
	
	9. 	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

	
	10.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 
	
	12.	Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
	
	13. 	Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
	
	14.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan ketahanan Pangan; 
	
	15.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 /Permentan /KU.410 /1/2009 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung jawab Dana tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2009; 
	
Memperhatikan :	1. 	Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1999 tentang gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi; 
	
	2. 	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Dinas pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009 Nomor 0659.0/081-11.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008; 
	
	3. 	Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor : 10/KPTS/OT.140/K/02/2009 tentang Pedoman Umum Program Aksi Desa Mandiri Pangan Tahun 2009; 
	
		MEMUTUSKAN :
	
Menetapkan : 		
	
KESATU 	: 	Membentuk Tim Pokja Desa Mandiri Pangan Kabupaten  Bantul Tahun 2009 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini. 
	
KEDUA	: 	Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah : 	
		a.	melakukan koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektor dalam program aksi desa mandiri pangan; 
b.	melakukan indentifikasi dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan program aksi desa mandiri pangan; 
c.	merumuskan pengembangan program aksi desa mandiri pangan di Kabupaten; 
d.	melakukan supervise terhadap kegiatan kelompok afinitas desa mandiri pangan, percepatan penganekaragam konsumsi pangan dan gizi (P2KPG), serta pengembangan lumbung pangan masyarakat; 
e.	menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada instansi pengelola program aksi desa mandiri pangan di Propinsi dan pusat; dan
f.	mengadakan pertemuan Pokja Kabupaten minimal 3 (tiga) bulan sekali.

	
KETIGA 	: 	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2009. 
	
KEEMPAT	: 	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Maret 2009. 	

Ditetapkan di Bantul, 
pada tanggal 

BUPATI BANTUL, 

M . IDHAM SAMAWI

Salnan Keputusan Bupati ini dikirim kepada Yth. :
1.	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2.	Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian di Jakarta;
3.	Inspektur Jenderal Departemen Pertanian di Jakarta;
4.	Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian di Jakarta;
5.	Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6.	Kepala Kanwil XIII DJPB Yogyakarta;
7.	Kepala Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
8.	Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul;
9.	Yang bersangkutan 
Untuk dikirim dan dipergunakan sebagaimana mestinya. 

LAMPIRAN 
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR             TAHUN 2009
TANGGAL

SUSUNAN TIM POKJA DESA MANDIRI PANGAN 
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2009

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	BESAR NYA HONOR (Rp)	
1. 	Ketua 	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 	Drs. Gendurt Sudarto, Kd, Bsc, MMA	138.000,-	
2. 	Sekretaris 	Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul	Ir. H. Edy Suharyanta, MMA	138.000,-	
3. 	Anggota	1.	Kepala Bappeda 
Kab. Bantul;
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul 
3.	Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Bantul
4.	Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Bantul
5.	Camat Dlingo

6.	Camat Imogiri
7.	Camat Pundong;
8.	Unsur Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul 	Drs. Riyantono, Msi

Dr. Siti Noor Zaenab, M. Kes

Ir. Pulung Hariyadi, MPA

Ir. Sugeng Sudaruno,MM

Hermawan Setiaji,SIP,MH

Drs. Abani
Jazim Aziz, SH
Sodiq Pramono, STP	138.000,-

138.000,-

138.000,-

138.000,-

138.000,-

138.000,-
138.000,-
138.000,-	

BUPATI BANTUL, 

M. IDHAM SAMAWI