BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR    81  TAHUN 2009

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA (PKB) DI LINGKUNGAN BADAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANTUL 

BUPATI BANTUL,

Menimbang       :	a.	bahwa dalam rangka peningkatan prestasi kerja dan pengembangan karier bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) diperlukan Penilaian Angka Kredit;

b.	bahwa untuk melaksanakan Penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu  dibentuk Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit;

c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di Lingkungan Badan Kesejahteraan Keluarga  Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Bantul;  
	
Mengingat          : 

      	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat  dan Pemerintahan Daerah;

5.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

6.	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil;

9.	Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional PKB;

10.	Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional;

11.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

12.	Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kredit;

13.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;

14.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul;

15.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

16.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009;

17.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009;
	
Memperhatikan :	1.	Keputusan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

2.	Keputusan Bersama Kepala BKKBN dan Kepala BKN Nomor 34 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya;

3.	Keputusan Kepala BKKBN Nomor 379/HK.01/F2/2004 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	
	
KESATU	•		Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana  dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan Bupati ini.
	
KEDUA	•		Membentuk Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
	
KETIGA	:	Tim sebagaiman dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a.	membantu Pejabat Penetap Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dalam menetapkan Angka Kredit; dan
b.	melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud huruf a.
	
KEEMPAT	•		Tugas Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah membantu Tim Penilai dalam melaksanakan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.
	
KEEMPAT	•		Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul  dan atau sumber dana lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  yang berlaku. 
	
KELIMA	•		Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2009..
	
Ditetapkan di Bantul
pada tanggal   

BUPATI  BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI
Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :
1.	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2.	Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3.	Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4.	Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul;
6.	Kepala DPKAD Kabupaten Bantul;
7.	Kepala BKK PP dan KB Kabupaten Bantul;
8.	Yang bersangkutan,
untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR	:              TAHUN 2009
TANGGAL 	:  

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN	
1.	Pejabat Penetap Angka Kredit Penyuluh KB
	Kepala BKK PP dan KB Kabupaten Bantul		
2.	Pejabat Pengusul Angka Kredit Penyuluh KB
	Sekretaris BKK PP dan KB Kabupaten Bantul		
3.	Ketua I	Kepala Bidang KS dan PK pada BKK PP dan KB   Kabupaten Bantul
		
4.	Ketua II	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul
		
5.	Sekretaris I	Kepala Sub Bagian Umum pada BKK PP dan KB Kabupaten Bantul
		
6.	Sekretaris II	Kepala Sub Bidang Penilaian dan Pengembangan pada Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul
		
7.

	Anggota

	1.	Kepala Bidang Data dan Pengkajian pada BKK PP dan KB Kabupaten Bantul 
2.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada BKK PP dan KB Kabupaten Bantul
3.	Kepala Sub Bidang Pengkajian Pengembangan dan penyebarluasan Informasi pada BKK PP dan KB Kabupaten Bantul
4.	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data pada BKK PP dan KB Kabupaten Bantul
5.	Unsur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul
6.	Unsur  BKK PP dan KB Kabupaten Bantul	

 Jazari Hisyam, SH.

Taat Sutaryono

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR	:              TAHUN 2009
TANGGAL 	:  

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN	

1.	
Ketua	
Sekretaris BKK PP dan KB Kabupaten Bantul 
		
2.	Sekretaris 
	Kepala Sub Bagian Umum pada BKK PP dan KB Kabupaten Bantul
		
3.	Anggota
	1.	Kepala Sub Bidang Penilaian dan Pengembangan pada Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul
		
		2.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada BKK PP dan KB Kabupaten Bantul
		
		3.	Kepala Sub Bidang Pengkajian Pengembangan dan penyebarluasan Informasi pada BKK PP dan KB Kabupaten Bantul
		
		4.	Unsur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul
	Jazari Hisyam, SH.	
		5.	Unsur  BKK PP dan KB Kabupaten Bantul	Taat Sutaryono

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI