BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR  01A  TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN
DANA PENDIDIKAN KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang         :	a.	bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan kepada masyarakat, maka perlu adanya pemberian bantuan dana pendidikan;

b.	bahwa agar pemberian bantuan dana pendidikan sebagaimana dimaksud huruf a berjalan efektif, tepat sasaran dan bermanfaat perlu dibuat petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan dana pendidikan lewat Dinas Sosial Kabupaten Bantul;

c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Dana Pendidikan Kabupaten Bantul;
 	
Mengingat          :

	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

5.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Sistem Penyelenggaran Pendidikan di Kabupaten Bantul;

8.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;

9.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;

10.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
	
MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN DANA PENDIDIKAN KABUPATEN BANTUL.	

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.	Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2.	Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perankat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.	Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
4.	Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
5.	Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
6.	Siswa adalah siswa yang masih aktif mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar atau sederajat, Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, Sekolah Menengah Atas atau sederajat dan Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat dan bertempat tinggal di Kabupaten Bantul.
7.	Mahasiswa adalah mahasiswa yang masih aktif mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan tinggi dan/atau lanjutan pendidikan menengah baik formal maupun non formal dan bertempat tinggal di Kabupaten Bantul.
8.	Masyarakat miskin adalah masyarakat yang memenuhi kriteria keluarga miskin berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21A Tahun 2007 tentang Indiakator Keluarga Miskin Kabupaten Bantul.
9.	Dana pendidikan adalah bantuan/subsidi bagi siswa pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta mahasiswa pendidikan tinggi dan/atau lanjutan pendidikan menengah baik formal maupun non formal selama 1 (satu) tahun kalender pendidikan dan bertempat tinggal di Kabupaten Bantul.
10.	Dana Pendidikan Khusus adalah bantuan/subsidi bagi masyarakat yang peduli terhadap pendidikan berdasarkan pertimbangan dan penilaian pimpinan.
11.	Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan pemberian bantuan dana pendidikan bagi siswa dan/atau mahasiswa khususnya yang termasuk dalam masyarakat miskin dan berprestasi serta bantuan dana pendidikan khusus.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan pemberian bantuan dana pendidikan bagi siswa dan/atau mahasiswa khususnya yang termasuk dalam masyarakat miskin dan berprestasi serta bantuan dana pendidikan khusus.
Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 4

Bantuan Dana Pendidikan diberikan kepada :
a.	siswa dan/atau mahasiswa dari keluarga miskin;
b.	siswa dan/atau mahasiswa yang memiliki prestasi; dan
c.	masyarakat yang membutuhkan dana pendidikan berdasarkan kebijakan pimpinan.

BAB III
KRITERIA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Kriteria
Pasal 5

Kriteria bagi pemohon dana bantuan pendidikan adalah sebagai berikut :
a.	Siswa dan/atau mahasiswa yang mengikuti pendidikan di Kabupaten Bantul atau di luar Kabupaten Bantul dengan alasan Khusus dan bertempat tinggal di Kabupaten Bantul;
b.	Mahasiswa dengan syarat IP kumulatif minimal 3,00;
c.	Merupakan bibit unggul/berprestasi;
d.	Tidak sedang mendapatkan beasiswa dari pihak manapun; dan
e.	Ketentuan lain berdasarkan kebijakan pimpinan.

Bagian Kedua
Persyaratan 
Paragraf Kesatu
Siswa/Mahasiswa Dari Keluarga Miskin
Pasal 6

(1)	Siswa/mahasiswa dari keluarga miskin dapat mengajukan surat permohonan bantuan dana pendidikan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
a.	mengajukan surat permohonan dari orang tua/wali murid ditujukan kepada Bapak Bupati Bantul c.q. Kepala Dinas Sosial dan diketahui aparat desa setempat;
b.	pemohon adalah warga Kabupaten Bantul dan diutamakan dari keluarga miskin yang dibuktikan dengan kartu miskin atau surat keterangan tidak mampu;
c.	foto copy kartu gakin atau surat keterangan tidak mampu dari desa; 
d.	foto copy Kartu Keluarga (KK)/C1;
e.	foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali;
f.	bagi mahasiswa, foto copy kartu mahasiswa dan transkrip nilai dengan indeks prestasi minimal 3,00;
g.	surat tagihan asli dari sekolah yang menyatakan rincian kekurangan pembayaran;
h.	rincian biaya dari sekolah/Perguruan Tinggi;
i.	pernyataan Kepala Sekolah/Rektor belum menerima beasiswa dari pihak lain; dan
j.	berkas permohonan dimasukkan dalam stop map kertas, dituliskan nama pemohon, alamat dan sekolah/perguruan tinggi.

(2)	Bantuan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kapada siswa/mahasiswa dari keluarga miskin dengan ketentuan sebagai berikut :
a.	terdaftar sebagai siswa SD/sederajat; atau
b.	terdaftar sebagai siswa SMP/sederajat; atau
c.	terdaftar sebagai siswa SMA/sederajat; atau
d.	terdaftar sebagai mahasiswa.

Paragraf Kedua
Siswa/Mahasiswa Berprestasi
Pasal 7

(1)	Siswa/mahasiswa berprestasi dapat mengajukan permohonan bantuan dana pendidikan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
a.	mengajukan surat permohonan dari orang tua/wali murid ditujukan kepada Bapak Bupati Bantul c.q. Kepala Dinas Sosial dan diketahui aparat desa setempat;
b.	foto copy bukti piagam penghargaan kejuaraan yang pernah dicapai;
c.	foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali;
d.	foto copy Kartu Keluarga (KK)/C1;
e.	bagi mahasiswa,  foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy kartu mahasiswa dan transkrip nilai dengan indeks prestasi minimal 3,00; 
e.	pernyataan Kepala Sekolah/Rektor belum menerima beasiswa dari pihak lain; dan
f.	berkas permohonan dimasukkan dalam stop map kertas, dituliskan nama pemohon, alamat dan sekolah/perguruan tinggi.

(2) Bantuan   dana   pendidikan   sebagaimana  dimaksud  pada   ayat  (1) diberikan   kapada  siswa/mahasiswa berprestasi dengan ketentuan sebagai berikut :
a.	terdaftar sebagai siswa SD/sederajat; atau
b.	terdaftar sebagai siswa SMP/sederajat; atau
c.	terdaftar sebagai siswa SMA/sederajat; atau
d.	terdaftar sebagai mahasiswa.

Paragraf Ketiga
Bantuan Dana Pendidikan Khusus
Pasal 8

Bantuan dana pendidikan khusus dapat diberikan kepada masyarakat atau stakeholder yang peduli terhadap pendidikan di Kabupaten Bantul berdasarkan pertimbangan dan penilaian Bupati dan Wakil Bupati.

Paragraf Keempat
Prosedur
Pasal 9

Prosedur pengajuan bantuan dana pendidikan adalah sebagai berikut :
1.	pemohon mengajukan berkas permohonan ke Dinas Sosial Kabupaten Bantul dan diberikan tanda terima/kartu ceklist;
2.	permohonan diajukan secara perorangan atau dikumpulkan ke sekolah dan diajukan secara kolektif oleh pihak sekolah;
3.	dilakukan cek lokasi bagi pemohon yang melampirkan surat keterangan tidak mampu;
4.	Dinas Sosial bersama tim membuat telaah staf dan menetapkan besaran bantuan sesuai kelayakan;
5.	pencairan bantuan bagi siswa dapat dilakukan secara kolektif;
6.	pencairan bantuan bagi mahasiswa dapat dilakukan secara individu dan/ataukolektif; dan
7.	bantuan hanya dapat diberikan sekali dalam satu tahun ajaran, untuk tiap siswa atau mahasiswa;

BAB IV
Tata Cara Pemberian Bantuan dan Biaya
Bagian Kesatu
Pengajuan
Pasal 10

(1)	Permohonan bantuan dana pendidikan dari siswa/mahasiswa miskin maupun siswa/mahasiswa berprestasi beserta kelengkapannya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupten Bantul.
(2)	Permohonan bantuan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas Sosial.

(3)	Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertugas untuk merekomendasikan persetujuan atau penolakan permohonan serta menentukan besaran bantuan dana pendidikan.

(4)	Besaran bantuan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan bedasarkan azas kelayakan dan kepatutan serta kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Biaya
Pasal 11

(1)	Bantuan dana pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

(2)	Bantuan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada siswa/mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,   Pasal 7 atau Pasal 8.

(3)	Bantuan dana pendidikan :
a.	dapat diberikan langsung kepada pemohon dengan menunjukkan bukti diri; atau
b.	dibayarkan pada sekolah/perguruan tinggi  dengan ketentuan setelah dibayarkan penerima bantuan wajib menyampaikan laporan/kuitansi kepada Dinas Sosial.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 12

Dinas Sosial bertanggungjawab dalam pengelolaan bantuan dana pendidikan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

BUPATI BANTUL

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor		
Tanggal		

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

            GENDUT SUDARTO