BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR         02          TAHUN 2009

T E N T A N G

PEDOMAN PENATAAN PASAR PIYUNGAN, IMOGIRI DAN NITEN

BUPATI BANTUL,

Menimbang :	a.	bahwa sejalan dengan perkembangan dinamika dan aspirasi masyarakat dalam penataan Pasar Piyungan, Imogiri dan Niten, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 63 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Pasar Piyungan, Imogiri dan Niten, sudah tidak sesuai lagi;

b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Penataan Pasar Piyungan, Imogiri dan Niten;
	
Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

3.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

5.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2008;

8.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;	

M E M U T U S K A N  :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN PENATAAN PASAR PIYUNGAN, IMOGIRI DAN NITEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.	Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
2.	Kantor Pengelolaan Pasar adalah Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul.
3.	Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul.
4.	Pedagang adalah pedagang di Pasar Piyungan, Imogiri dan Niten.
5.	Pengguna lama adalah pedagang dan pihak-pihak lain yang telah melakukan kegiatan usaha di Pasar Piyungan, Imogiri dan Niten sebelum tanggal 31 Oktober 2007.
6.	Pengguna baru adalah pedagang dan pihak-pihak lain yang melakukan kegiatan usaha di Pasar Piyungan, Imogiri dan Niten setelah tanggal 31 Oktober 2007.

BAB II
PENATAAN PASAR
Pasal 2

(1)	Dalam rangka meningkatkan perekonomian rakyat pasca bencana alam gempa bumi di Kabupaten Bantul dilakukan penataan Pasar Piyungan, Imogiri, dan Niten.

(2)	Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembangunan bangunan pasar dan pengaturan penempatan pedagang di Pasar Piyungan, Imogiri dan Niten.

(3)	Biaya penataan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)	Dalam penataan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Pengguna lama tidak dipungut biaya.

(2)	Pengenaan biaya terhadap Pengguna baru, ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PENEMPATAN PEDAGANG DAN PIHAK LAIN YANG MENEMPATI PASAR
Pasal 4

(1)	Yang berhak mendapatkan prioritas untuk menempati pasar setelah dilakukan penataan adalah Pengguna lama, yang meliputi :
a.	pedagang kios yang memiliki izin penggunaan kios;
b.	pedagang los yang memiliki izin penggunaan los;
c.	pedagang arahan;
d.	penjaga parkir; atau
e.	pengelola MCK;

(2)	Selain Pengguna lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mendapatkan prioritas tempat untuk kegiatan usaha di pasar setelah dilakukan penataan, dan tidak dipungut biaya, adalah :
a.	pemilik tanah yang tanahnya dijual untuk pembangunan pasar baru; dan
b.	pemilik toko/kios di lingkungan sekitar pasar yang bersedia pindah usaha ke pasar baru.

(3)	Prioritas bagi pemilik tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi perorangan diberikan ijin penggunaan kios dengan pengurangan biaya partisipasi pembangunan pasar sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan bagi Pemerintah Desa diberikan ijin penggunaan kios, masing-masing 1 (satu) unit.

(4)	Penentuan nama-nama yang mendapatkan prioritas untuk menempati pasar setelah dilakukan penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Sosialisasi bersama unsur perwakilan pedagang.

(5)	Kepala Kantor mengumumkan nama-nama yang berhak untuk menempati pasar setelah dilakukan penataan pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh pedagang dan pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 5

(1)	Setelah seluruh Pengguna lama dan pemilik tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mendapatkan tempat usaha di pasar, maka apabila masih terdapat tempat usaha yang belum terisi Kepala Kantor dapat memberikan kesempatan kepada Pengguna baru, dengan prioritas sebagai berikut :
a.	warga masyarakat pedukuhan setempat/lingkungan pasar;
b.	pedagang lama pengguna los yang ingin pindah ke kios;
c.	warga masyarakat desa lokasi pasar;
d.	masyarakat kecamatan lokasi pasar;
e.	perbankan;
f.	SMK (Sekolah Menengah Kejuruan); dan
g.	Pemerintah Desa setempat.

(2)	Apabila setelah penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat tempat usaha di pasar yang belum terisi, dapat diperuntukan bagi Pengguna baru di luar kecamatan lokasi pasar, warga Kabupaten Bantul.

(3)	Khusus untuk pasar Niten sisa kios yang belum ditempati setelah dikurangi pedagang lama pengguna los yang ingin pindah menjadi pengguna kios, diperuntukkan bagi pendagang baru masyarakat Desa Trirtonirmolo sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan pedagang baru masyarakat Desa Panggungharjo sebesar 30% (tiga puluh perseratus) serta masyarakat di luar Desa Tirtonirmolo dan Desa Panggungharjo sebesar 20% (dua puluh perseratus).

(4)	Penentuan penempatan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor.

BAB IV
KEWAJIBAN
Pasal 6

Pengguna lama dan pengguna baru yang mendapatkan tempat usaha di pasar berkewajiban :
a.	mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor;
b.	membayar retribusi pasar dan retribusi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.	membayar biaya-biaya yang telah ditetapkan bersama oleh seluruh pedagang dan pihak-pihak yang melakukan usaha di pasar;
d.	menjaga kebersihan dan kenyamanan pasar;
e.	tidak memindahtangankan hak pakai yang telah dimiliki kepada pihak lain; dan
f.	menandatangani Surat Penyataan Kesediaan Melakukan Usaha di Pasar yang bersangkutan.

BAB V
PERIJINAN PENGGUNAAN TEMPAT USAHA DI PASAR
Pasal 7

Perijinan bagi Pengguna lama dan Pengguna baru yang melakukan kegiatan usaha di pasar diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBENTUKAN TIM
Pasal 8

(1)	Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Sosialisasi yang bertugas membantu Bupati dalam melakukan sosialisasi, verifikasi pedagang, dan tugas lain dalam rangka tercapainya pelaksanaan penataan pasar secara tertib dan lancar.

(2)	Tim Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati dari unsur perangkat daerah dan pihak-pihak lain yang terkait, berdasarkan usul Kepala Kantor.

BAB VII
PEMBIAYAAN DAN PENDAPATAN
Pasal 9

(1)	Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2)	Pendapatan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini disetor ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PELAKSANAAN
Pasal 10

(1)	Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dikoordinasikan oleh Kantor Pengelolaan Pasar.

(2)	Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan Bupati ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

(1)	Keputusan pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

(2)	Ketentuan pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 63 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Pasar Piyungan, Imogiri dan Niten (Berita Daerah Nomor 63 Tahun 2007) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal   10 Januari 2009

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor       2       Tahun 2009

Tanggal 10 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO