BUPATI  BANTUL

PERATURAN  BUPATI BANTUL

NOMOR    02B    TAHUN 2009    

TENTANG

PEDOMAN UMUM ALOKASI DAN PELAKSANAAN 
ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BANTUL   

BUPATI  BANTUL,

Menimbang	:	a.	bahwa untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perlu pemberian sumber pendapatan berupa Alokasi Dana Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;	
				
		b.	bahwa  dalam pengelolaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa harus terarah agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan;	
				
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul;	
				
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;	
				
		2.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;	
				
		3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 	
				
		4.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;	
				
		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15;	
				
		6.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;	
				
		7.	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
	
		8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;	
				
		9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;	
				
		10.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;	
				
		11.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;	
				
		12.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul;	
				
		13.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;	
				
		14.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa;	

Memperhatikan	:	1.	Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;	
				
		2.	Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 Februari 2006 tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;	
				
		3.	Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ tanggal 26 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa;	

M E M U T U S K A N 

Menetapkan  :  PERATURAN  BUPATI  BANTUL  TENTANG  PEDOMAN  UMUM  ALOKASI  DAN  PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BANTUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.	Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2.	Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.	Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
4.	Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kecamatan.
5.	Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masayarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.				
6.	Pemerintah Desa adalah Lurah dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7.	Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8.	Lurah Desa yang merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa.
9.	Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.	Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12.	Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Lurah.  
13.	Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1)	Alokasi Dana Desa adalah Dana APBD Kabupaten Bantul yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang  berdasarkan keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

(2)	Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima daerah dari dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai, diberikan kepada masing-masing Desa.

(3)	ADD diberikan kepada pemerintah desa dengan tujuan:
a. 	menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan;
b. 	meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
c. 	meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
d. 	meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
e. 	meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat; 
f.  meningkatkan  pelayanan  pada  masyarakat  desa  dalam  rangka  pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
g. 	mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
h. 	meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

BAB III
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ADD
Pasal 3

(1)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.

(2)	ADD merupakan penerimaan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai penerimaan sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten.

(3)	Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. 

BAB IV
PENENTUAN BESARNYA ADD
Pasal 4

(1)	Penentuan besarnya penerimaan ADD untuk setiap desa berdasarkan asas-asas :
a.	asas merata yaitu besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan
b.	asas adil yaitu besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

(2)  Besarnya  perbandingan  antara  ADDM  dan  ADDP  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) adalah ADDM sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah ADD dan ADDP sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah ADD.

Pasal 5

(1)	Besarnya ADDP ditentukan oleh angka bobot masing-masing variabel, yang berdasarkan pertimbangan prioritas, maka Pemerintah Kabupaten Bantul menentukan bobot untuk  masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

VARIABEL	ANGKA BOBOT	
Jumlah Gakin
Jumlah Penduduk
Kesehatan
Jumlah Pedukuhan
Pendidikan Dasar
Jumlah Pamong
Luas Wilayah
Keterjangkauan Desa

Jumlah	0,20
0,19
0,16
0,15
0,10
0,08
0,07
0,05

1,00	

(2)	Angka bobot masing-masing variabel seperti dimaksud pada ayat (1) kalau ditambahkan harus berjumlah 1 (satu).

(3)	Besarnya ADD ditetapkan dengan menggunakan rumus:
a. ADDX	=  ADDM   +   ADDPX
Keterangan : 
ADDX	:  Alokasi Dana Desa untuk Desa “X”
ADDM      :  Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima desa
ADDPX       :  Alokasi    Dana Desa Proporsional untuk desa “X”
b.  ADDPX = BD X   X  (ADD   -    ADDM)
Keterangan :
ADDPX       :  Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa “X”
BD X        :  Nilai Bobot untuk Desa “X”
ADD       :  Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten
 ADDM  :   Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal

(4)  Penentuan Nilai Bobot Desa (BDx) ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen. Varibale independen terdiri dari variabel independen utama dan variabel tambahan. Variabel independen yang digunakan adalah :
a.  Variabel independen utama :
- Jumlah keluarga miskin
- Jumlah Penduduk
- Kesehatan
- Jumlah Pedukuhan
b.	Variabel Independen Tambahan
-	Pendidikan Dasar
-	Jumlah Pamong
-	Luas Wilayah
-	Keterjangkauan Desa
(5)   Besarnya Nilai Bobot Desa dihitung dengan rumus:
  BDX  = a1 KV1X   +   a2 KV2X   +   a3 KV3X    +  ….   + an KVnX
Keterangan :
BDX                        :  Nilai Bobot Desa untuk Desa “X”
KV1X,  KV2X,  KVnX    :  Koefisien variabel pertama, kedua,…. dan seterusnya
a1, a2,  a3 ….    an  : Angka bobot masing – masing variabel
(6)   Koefisien variabel untuk desa “X”  ( KV1X1,  KV2X2    …) dihitung dengan rumus:

         V1,2…X

       Vn

KV11,2 …X     = 

Keterangan :
KV11,2 …X      :  Nilai koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa “X”
V1,2…X         :  Angka variabel pertama, kedua …dan seterusnya untuk desa “X”
 Vn             :  Jumlah  angka   variabel pertama,  kedua   dan  seterusnya  untuk seluruh desa se Kabupaten Bnatul

(7)	Besarnya ADD masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
INSTITUSI PENGELOLA ADD
Pasal 6

(1)	Tim Fasilitasi ADD tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari instansi terkait Kabupaten dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab sebagai berikut:
a.	menentukan besarnya ADD yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditentukan;
b.	melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Pendamping tingkat Kecamatan dalam proses pelaksanaan ADD;
c.	membantu Tim Pendamping tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/sosialisasi kepada Tim Pelaksana ADD di tingkat Desa;
d.	melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaaan ADD; dan
e.	memberikan laporan kemajuan desa dalam pengelolaan ADD kepada Bupati.

(2)	Di tingkat Kecamatan ditunjuk personil pendamping pelaksanaan ADD yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan tugas pokok dan fungsi :
a.	melakukan penelitian kesesuaian pengajuan anggaran Alokasi Dana Desa; 
b.	melakukan penelitian/verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dengan bukti-bukti pengeluaran;
c.	melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
d.	melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa; dan
e.	meneliti dan membuat rekapitulasi laporan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dari desa-desa, kemudian melaporkannya kepada Bupati Bantul melalui Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Bantul.

(3)	ADD dilaksanakan oleh Tim pelaksana tingkat desa yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.

(4)  Pembiayaan  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul diluar dana Alokasi Dana Desa (ADD).

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN 
Bagian Pertama
Penyaluran
Pasal 7

(1)	Alokasi Dana Desa dalam APBD dianggarkan pada Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul.

(2)	Penyaluran dana ADD dilakukan secara bertahap setiap triwulan.

(3)	Mekanisme penyaluran dana ADD sebagai berikut:
a.	Tim Pelaksana Desa mengajukan surat permohonan pencairan dana ADD beserta Rencana Penggunaan Dana (RPD) dengan ketentuan:
1)	surat permohonan pencairan ADD mendapat persetujuan dan atau diketahui oleh Camat dengan tembusan BPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
2)	pencairan dana tahap I dapat dilakukan apabila pemerintah desa sudah membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) tahun sebelumnya, Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) tahun sebelumnya, Peraturan Desa tentang APBDes untuk tahun yang bersangkutan, Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa, Peraturan Desa tentang Pungutan Desa (lain-lain pendapatan asli desa yang sah), Peraturan Desa tentang Sumber Pendapatan Desa; dan
3)	pencairan dana ADD tahap II, III dan IV dapat dilakukan apabila desa sudah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa dan laporan perkembangan fisik dan keuangan, dengan tembusan BPD. 
b.	Tim Pelaksana Tingkat Desa mengirimkan surat permohonan dimaksud kepada Tim Pendamping Kecamatan untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDes (apabila berkas pengajuan tidak lengkap/tidak sesuai dengan APBDes, maka akan dikembalikan ke desa);
c.	selanjutnya Camat mengirim berkas pengajuan yang telah diverifikasi/diteliti kepada Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul dengan surat permohonan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
d.	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul mengajukan SPP kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bantul;
e.	Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bantul menyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke rekening pemerintah desa di bank yang ditunjuk; dan
f.	Tim Pelaksana Desa bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap penggunaan ADD.

Bagian Kedua
Pencairan
Pasal 8

(1)	Bendahara Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
(2)	Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetujui oleh Lurah Desa melalui Carik selaku koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
(3)  Pencairan  dana  di  bank  dilakukan  oleh  Bendahara Desa  dengan  bukti  diri  berupa surat kuasa bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dari lurah.
(4) Bendahara  Desa  wajib mempertanggungjawabkan  penggunaan  uang  yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Lurah Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENGGUNAAN DANA
Pasal 9

(1)	Penggunaan Alokasi Dana Desa harus sesuai dengan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Keputusan Lurah Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), dan telah tertuang dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

(2)	Prosentase penggunaaan ADD berdasarkan ketetapan penerimaan masing-masing desa dengan perincian:
a.	belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa dan BPD sebesar 30% (tiga puluh per seratus) 
b.	pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dengan perincian sebagai berikut:
1. Lembaga Kemasyarakatan Desa 25% (dua puluh lima per seratus); dan 
2. Belanja  Pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  sebesar  45% (empat puluh lima per seratus). 

Pasal 10

(1)	Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari ADD diatur secara proporsional oleh Pemerintah Desa dan BPD sebagai berikut :
a.	belanja aparatur dan operasional pemerintah desa (BBM, perjalanan dinas, foto copy dan lain-lain);
b.	biaya operasional BPD; dan
c.	biaya penunjang kegiatan administrasi dan kelembagaan desa antara lain :
1.	alat tulis kantor, meterai/benda pos lainnya;
2.	sarana kerja (meja, kursi, almari dll);
3.	komputer;
4.	mesin ketik;
5.	pemeliharaan/perawatan kantor desa;
6.	insentif/honor Tim Pelaksana Tingkat Desa; dan
7.	biaya pelatihan untuk menunjang pemberdayaan Lembaga Desa.

(2)	Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari ADD adalah :
a.	sebesar 25 %  (dua puluh lima per seratus) untuk :
Biaya Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan perincian pembagian:
1. LPMD							:   5  % (lima per seratus);
2. PKK								:   5  % (lima per seratus);
3. RT/RW							: 10  % (sepuluh per seratus); dan
4. Karang Taruna	dan atau Organisasi Kepemudaan	:   5 % (lima per seratus).
b. sebesar 45 %  (empat puluh lima per seratus) untuk :
1.	penanggulangan kemiskinan (pendampingan terhadap kelompok gakin penerima bantuan, pemberian modal terhadap gakin, dll);
2.	biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
3.	peningkatan pendidikan dasar;
4.	biaya Perbaikan Sarana publik dalam skala kecil;
5.	penyertaan modal masyarakat melalui BUMDes;
6.	perbaikan lingkungan dan permukiman;
7.	perbaikan kesehatan; dan 
8.	pengembangan sosial budaya.

Pasal 11

Dana ADD tidak boleh dipergunakan untuk :
a.	membangun Balai Desa atau prasarana fisik lain dalam skala besar; dan
b.	membiayai program/kegiatan yang sudah dibiayai oleh Dinas/Instansi pemerintah atau pihak lain.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN ADD
Pasal 12

(1)	Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.

(2)	Jenis pelaporan adalah sebagai berikut :
a.	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa dibuat setiap bulannya dengan bukti-bukti pengeluaran sah dan bukti atas penyetoran PPN dan PPH ke Kas Negara;
b.	laporan fisik keuangan penggunaan ADD dibuat secara rutin setiap bulannya, adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD serta perkembangan fisik sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini; dan
c.	laporan akhir penggunaan ADD, mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, permasalahan yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD, laporan dibuat pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

(3)	Mekanisme pelaporan adalah sebagai berikut :
a.	Bendahara wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa (SPJ) kepada Lurah Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.  Tembusan disampaikan kepada Bupati Bantul cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melalui Camat;
b.	laporan fisik keuangan penggunaan ADD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dikirimkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul melalui Camat; dan
c.	laporan akhir penggunaan ADD dikirim kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul paling lambat 1 (satu) bulan setelah tutup tahun anggaran.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
Pasal 13

(1)	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Lurah Desa, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi ADD Kabupaten Bantul.

(2)	Penyimpangan dan penyalahgunaan ADD diselesaikan secara berjenjang.

(3)	Pengawasan dilakukan dengan indikator keberhasilan sebagai berikut :
a.	 kegiatan yang didanai sesuai dengan APBDesa;
b.	 realisasi (daya serap) keuangan sesuai target;
c.	 meningkatnya penerima manfaat dari kelompok miskin;
d.	 meningkatnya swadaya masyarakat;
e.	 meningkatnya Pendapatan Asli Desa; dan
f.	   mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa.

Pasal 14

Pemeriksaan terhadap pengelolaan ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul.

BAB X
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 15

(1)	Bendahara Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran.

(2)	Apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran karena pribadi menjadi tanggungjawab Bendahara Desa.

(3)	Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi diberlakukan terhadap Bendahara Desa baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan desa.

(4)	Informasi mengenai adanya kekurangan/penyimpangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian desa dapat diketahui dari beberapa sumber :
a.	hasil pemeriksaan aparat pengawasan daerah;
b.	hasil pengawasan dan pemeriksaan Lurah Desa; dan
c.	informasi dari BPD dan masyarakat.

(5)	Lurah Desa wajib memeriksa kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian desa dengan bantuan aparat pengawasan daerah dan BPD.

(6)	Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dilakukan dengan upaya damai oleh bendahara desa dan/atau ahli waris baik sekaligus/tunai atau angsuran.

(7)	Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berhasil, maka proses tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(8)	Dalam hal penyimpangan yang disebabkan adanya kebijaksanaan Pemerintah Desa, maka Lurah Desa wajib mempertanggungjawabkan kepada Bupati.  

BAB XI
PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 16

(1)	Bagi desa yang dapat melaksanakan ADD dan dinyatakan dapat memenuhi berbagai indikator keberhasilan sesuai dalam Pasal 13 ayat (3) akan diberikan penghargaan berdasarkan pertimbangan dari Tim fasilitasi tingkat Kabupaten dan Inspektorat Kabupaten Bantul.

(2)	Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penambahan ADD untuk tahun yang bersangkutan atau tahun berikutnya.

(3)	Bagi desa yang tidak dapat melaksanakan ADD dengan baik sesuai peraturan perundangan yang berlaku akan dikenai sanksi.

(4)	Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa :
a.	penundaan penyaluran ADD bagi desa yang: 
1.	terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ);
2.	sudah membuat/mengirimkan SPJ namun belum lengkap bukti pendukungnya; dan
3.	tidak tertib administrasi.
b.	pengurangan ADD dari total ADD untuk tahun yang bersangkutan atau tahun berikutnya bagi desa yang: 
1.	tidak dapat melaksanakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan ADD, sebesar 5 % per triwulan; dan
2.	menggunakan dana ADD untuk hal-hal yang tidak direkomendasikan, sebesar 5 % (lima per seratus) per triwulan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 02b Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal                           
               
BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor          Tahun 2009
Tanggal 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

GENDUT SUDARTO 

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR      TAHUN 2009
TANGGAL
TENTANG PEDOMAN UMUM ALOKASI DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BANTUL

KOP KECAMATAN

Bantul, …………………
Nomor	:		
Lamp.	:		
Hal	: Permohonan Pencairan ADD Triwulan………tahun ………	Kepada :
Yth. Bapak Bupati Bantul
Lewat
Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul

Di Bantul	

    Menindaklanjuti surat dari Desa ……………….. Nomor …………. Tanggal …………….perihal seperti pada pokok surat, setelah kami laukan verifikasi/penelitian ternyata pengajuan sudah lengkap dan benar serta sudah sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa ……………… Nomor …….. Tahun……

    Demikian mohon menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Camat ……

………………. 

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI 
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR      TAHUN 2009
TANGGAL
TENTANG PEDOMAN UMUM ALOKASI DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BANTUL
KOP DESA

Bantul, ……………..
Nomor	:		
Lamp.	:		
Hal	: Permohonan Pencairan ADD Triwulan………tahun……….	Kepada :
Yth. Bapak Bupati Bantul
Lewat
Tim Pendamping Kecamatan

Di Bantul	

    Bersama ini kami Tim Pelaksana Tingkat Desa mengajukan permohonan untuk mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan ……. Tahun …… sebesar Rp……….. (……………………).

Adapun Rencana Penggunaan Dana (RPD) adalah sebagai berikut :

No.	KODE ANGGARAN	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN	

				
		Jumlah :			

    Demikian mohon menjadikan periksa.

Lurah Desa …………….

……………………………

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI