BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR     03     TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, DOKTER PTT, BIDAN PTT DAN GURU BANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI BANTUL,

Menimbang        :	a.	bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, kinerja dan hasil kerja Pegawai Negeri Sipil, Dokter PTT, Bidan PTT dan Guru Bantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, perlu memberikan tambahan penghasilan pada setiap bulannya bagi pegawai dimaksud berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Dokter PTT, Bidan PTT dan Guru Bantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;
 	
Mengingat          :

	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Sistem Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

3.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

6.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;

7.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

8.	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

11.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;

12.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009;

13.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

14.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

15.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;
	
MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, DOKTER PTT, BIDAN PTT DAN GURU BANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2009.	

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.	Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2.	Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.	Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
4.	Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
5.	Dokter PTT adalah Dokter PTT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
6.	Bidan PTT adalah Bidan PTT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
7.	Guru Bantu adalah Guru Bantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
8.	Masyarakat miskin adalah masyarakat yang memenuhi kriteria keluarga miskin berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21A Tahun 2007 tentang Indiakator Keluarga Miskin Kabupaten Bantul.
9.	Dana pendidikan adalah bantuan/subsidi bagi siswa pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta mahasiswa pendidikan tinggi dan/atau lanjutan pendidikan menengah baik formal maupun non formal selama 1 (satu) tahun kalender pendidikan dan bertempat tinggal di Kabupaten Bantul.
10.	Dana Pendidikan Khusus adalah bantuan/subsidi bagi masyarakat yang peduli terhadap pendidikan berdasarkan pertimbangan dan penilaian pimpinan.

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil, Dokter PTT, Bidan PTT dan Guru Bantu diberikan tambahan penghasilan untuk meningkatkan disiplin, kinerja dan hasil kerja serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
a.	Eselon IIa			Sebesar 	: Rp. 525.000,00/bulan
b.	Eselon II b			Sebesar	: Rp. 450.000,00/bulan
c.	Eselon III			Sebesar	: Rp. 375.000,00/bulan
d.	Eselon IV			Sebesar	: Rp. 300.000,00/bulan
e.	Eselon V    			Sebesar	: Rp. 225.000,00/bulan
f.	Golongan III dan IV		Sebesar	: Rp. 180.000,00/bulan
g.	Golongan I dan II		Sebesar 	: Rp. 150.000,00/bulan
h.	Dokter PTT			Sebesar	: Rp.   50.000,00/bulan
i.	Bidan PTT			Sebesar 	: Rp.   50.000,00/bulan
j.	Guru Bantu			Sebesar	: Rp.   75.000,00/bulan

Pasal 4

(1)	Sebagian dari Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil tersebut disimpan dalam bentuk tabungan di PD. BPR Bank Bantul dalam rangka kepedulian terhadap para pedagang kecil dan dipotong langsung dari Tambahan Penghasilan yang diterima dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Eselon II dan III 		sebesar	: Rp. 50.000,00/bulan
b. Eselon IVdan Eselon V	sebesar	: Rp. 25.000,00/bulan
c. Golongan I, II, III da IV	sebesar	: Rp. 15.000,00/bulan

(2)	 Tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah mengendap minimal 1(satu) tahun.

(3)	 Penyetoran potongan dari Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hari pencairan.

(4)	 Keterlambatan dari penyetoran potongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kelalaian bendahara akan dikenakan sanksi sesuai aturan kepegawaian.

Pasal 5

Berdasarkan ketentuan pelaksanaan hari kerja yang berlaku bagi Pergawai Negeri Sipil, ketentuan jam kerja bagi Dokter PTT, Bidan PTT dan Guru Bantu, maka akan dilakukan pemotongan Tambahan Penghasilan apabila :
a.	terlambat masuk kerja tanpa keterangan yang sah, dipotong 2% (dua per seratus) perhari;
b.	pulang mendahului tanpa keterangan yang sah, dipotong 2% (dua per seratus) perhari;
c.	tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, dipotong 4 % (empat per seratus); atau
d.	ijin tidak masuk kerja lebih dari 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan dipotong 4 % (empat per seratus) sesuai dengan jumlah kelebihan hari.

Pasal 6

(1)	Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan Tambahan Penghasilan apabila :
a.	Cuti diluar tanggungan negara;
b.	Cuti besar (sesuai jumlah hari yang diambil);
c.	Cuti bersalin dan atau ijin sakit karena mengalami persalinan yang ketiga atau lebih;
d.	Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan ibadah haji;
e.	Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 3 (tiga) hari tanpa surat keterangan dokter (surat keterangan dokter yang ada di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
f.	Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Perangkat Desa;
g.	Pegawai Negeri Sipil yang berstatus sebagai tenaga titipan di Kabupaten Bantul atau yang dititipkan oleh Kabupaten Bantul;
h.	Pegawai Negeri Sipil yang mengambil Bebas Tugas (BT);
i.	Pegawai Negeri sipil yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat;
j.	Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Pembebasan Jabatan, maka Tambahan Penghasilan dapat diberikan atas usulan dari atasan langsung setelah 2 (dua) tahun menjalani hukuman; atau
k.	Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengajukan keberatan/banding terhadap Putusan Hukuman Disiplin.

(2)	Dokter PTT, Bidan PTT dan Guru Bantu tidak diberikan Tambahan Penghasilan apabila :
a.	Masa kerja belum mencapai 1 (satu) tahun berdasarkan Surat Perintah Menjalankan Tugas (SPMT);
b.	Cuti besar (sesuai jumlah hari yang diambil);
c.	Cuti bersalin dan atau ijin sakit karena mengalami persalinan yang ketiga atau lebih;
d.	 Dokter PTT, Bidan PTT dan Guru Bantu yang sakit lebih dari 3 (tiga) hari tanpa surat keterangan dokter (surat keterangan dokter yang ada di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
e.	Dokter PTT, Bidan PTT dan Guru Bantu yang menjalankan ibadah haji;
f.	Dokter PTT, Bidan PTT dan Guru Bantu yang menjadi Perangkat Desa; atau
g.	Dokter PTT, Bidan PTT dan Guru Bantu yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat.

Pasal 7

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 menjadi tanggungjawab Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing untuk lebih meningkatkan disiplin dan kinerja Pegawai Negeri Sipil, Dokter PTT, Bidan PTT dan Guru Bantu.

PEMBIAYAAN
Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009.  

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

BUPATI BANTUL

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor		
Tanggal		

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

            GENDUT SUDARTO