BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR  4a   TAHUN 2009

T E N TA N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMUDA DAN OLAHRAGA MELALUI KANTOR PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANTUL 

BUPATI BANTUL,

Menimbang :	a.	bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat, meningkatkan prestasi serta mendorong tumbuhnya bibit unggul di bidang pemuda dan olahraga diperlukan partisipasi masyarakat;

b.	bahwa dalam rangka mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud huruf a, disediakan bantuan pemuda dan olahraga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, sehingga untuk mencapai daya guna dan hasil guna perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;

c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemuda dan Olahraga Melalui Kantor Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul;
	
Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

4.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

5.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olah Raga;

7.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olah Raga;

8.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olah Raga;

9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007;

10.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;

11.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

12.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

13.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

14.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008.	

M E M U T U S K A N  :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMUDA DAN OLAHRAGA MELALUI KANTOR PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.	Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
2.	Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
3.	Kantor Pemuda dan Olah Raga adalah Kantor Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul.
4.	Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul.
5.	Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
6.	Bantuan adalah bantuan yang dikeluarkan melalui Kantor Pemuda dan Olah Raga yang meliputi Bantuan Stimulan Kepemudaan dan Bantuan Sewa Gedung.
7.	Pemohon adalah perorangan, kelompok masyarakat, organisasi/lembaga yang mengajukan bantuan sesuai bidangnya.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1)	Ruang lingkup bantuan terdiri atas :
a.	bantuan kepemudaan; 
b.	bantuan stimulan olahraga masyarakat; dan
c.	bantuan stimulan untuk cabang olahraga.

(2)	Kegiatan yang dapat diberikan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah :
a.	penyelenggaraan event pemuda dan olah raga;
b.	pengadaan, pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan, keolahragaan, pendidikan, seni dan budaya; dan
c.	kegiatan lainnya yang berhubungan dengan peningkatan kepemudaan dan keolahragaan.

(3)	Kegiatan yang dapat diberikan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah :
a.	pembinaan organisasi keolahragaan/cabang olah raga, terutama yang berada di bawah naungan Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bantul;
b.	pengadaan, pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana kegiatan  keolahragaan;
c.	pelaksanaan kegiatan atau keikutsertaan kejuaraan cabang olah raga;
d.	kegiatan lainnya yang berhubungan keolahragaan yang dilakukan oleh organisasi keolahragaan atau anggota masyarakat.

(4)	Pemohon bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah perorangan, kelompok masyarakat, organisasi atau lembaga yang bergerak di bidang kepemudaan dan olah raga.

BAB III
BESARAN BANTUAN 
Pasal 3

(1)	Kantor Pemuda dan Olahraga dapat memberikan bantuan pemuda dan olahraga dengan besaran sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

(2)	Kantor Pemuda dan Olahraga dapat memberikan bantuan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan petunjuk dan persetujuan Bupati.

(3)	Besaran bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul tahun anggaran 2009.

BAB IV
PELAKSANA PENYALURAN BANTUAN
Pasal 4

(1)	Pelaksana penyaluran bantuan adalah Kantor Pemuda dan Olah Raga.

(2)	Kantor Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas :
a.	melakukan sosialisasi kepada masyarakat;
b.	menerima, mencermati dan melakukan verifikasi permohonan bantuan;
c.	melakukan evaluasi, pengawasan dan pengendalian terhadap penerimaan bantuan;
d.	membuat laporan berkala kepada Bupati Bantul.

BAB V
PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN
Pasal 5

(1)	Pemohon mengajukan surat permohonan bantuan kepada Bupati melalui Kepala Kantor, dilampiri proposal yang berisi antara lain susunan pengurus/panitia kegiatan, rencana anggaran yang diperlukan, dan alasan lain yang dipandang perlu.

(2)	Kantor Pemuda dan Olah Raga melakukan verifikasi surat permohonan, dan menetapkan usulan kelayakan besarnya bantuan yang dapat diberikan, kecuali besarnya bantuan telah ditetapkan berdasarkan rekomendasi Bupati atau Wakil Bupati.

(3)	Kepala Kantor mengajukan usulan pencairan bantuan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah selaku pengguna anggaran.

(4)	Berdasarkan pengajuan dari Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah memerintahkan Kepala Bagian Keuangan untuk mencairkan bantuan yang besarnya sesuai pengajuan Kepala Kantor.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor           Tahun 2009
Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO