BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR   05A   TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 2B TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN UMUM ALOKASI DAN PELAKSANAAN 
ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :	a.	bahwa dalam rangka memgoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka penggunaan alokasi dana desa mencakup semua lembaga kemasyarakatan desa dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat;

b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 2B Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul;
	
Mengingat   :	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5.	Peraturan Pemerintah Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);

6.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

7.	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;

10.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

11.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

12.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul;

13.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

14.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa;

15.	Peraturan Bupati Nomor 2B Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul;
	
Memperhatikan :	1.	Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;

2.	Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 Februari 2006 tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;

3.	Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ tanggal 26 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa;	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN   BUPATI  TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN  BUPATI BANTUL NOMOR 2B TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN  UMUM  ALOKASI  DAN  PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BANTUL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 2B Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul  Nomor  Tahun 2009) diubah sebagai berikut :

1.	Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah,  sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)	Penggunaan Alokasi Dana Desa harus sesuai dengan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Keputusan Lurah Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), dan telah tertuang dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

(2)	Prosentase penggunaaan ADD berdasarkan ketetapan penerimaan masing-masing desa dengan perincian:
a.	belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa dan BPD sebesar 30% (tiga puluh per seratus) 
b.	pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) yang digunakan untuk:
1. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan 
2. belanja pembangunan dan pemberdayaan  masyarakat. 

2.	Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)	Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari ADD diatur secara proporsional oleh Pemerintah Desa dan BPD sebagai berikut :
a.	belanja aparatur dan operasional pemerintah desa;
b.	biaya operasional BPD; dan
c.	biaya penunjang kegiatan administrasi dan kelembagaan desa antara lain :
1.	alat tulis kantor, meterai/benda pos lainnya;
2.	sarana kerja;
3.	komputer;
4.	mesin ketik;
5.	pemeliharaan/perawatan kantor desa;
6.	insentif/honor Tim Pelaksana Tingkat Desa; dan
7.	biaya pelatihan untuk menunjang pemberdayaan Lembaga Desa.

(2)	Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari ADD diatur secara proporsional untuk :
a.	Biaya Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa yang meliputi :
1.	LPMD							
2.	PKK								
3. RT/RW; dan
4. Karang Taruna dan/atau Organisasi Kepemudaan.	.
b.  belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi antara lain :
1.	penanggulangan kemiskinan (pendampingan terhadap kelompok gakin penerima bantuan dan pemberian modal terhadap gakin);
2.	biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
3.	peningkatan pendidikan dasar;
4.	biaya Perbaikan Sarana publik dalam skala kecil;
5.	penyertaan modal masyarakat melalui BUMDes;
6.	perbaikan lingkungan dan permukiman;
7.	perbaikan kesehatan;  
8.	pengembangan sosial budaya; dan 
9.	sebagainya yang dianggap penting.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal  

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor        Tahun 2009
Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO