BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR  06 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SUBSIDI PELAYANAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI BANTUL,

Menimbang :	a.	bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, perlu memberikan bantuan subsidi pelayanan kesehatan;

b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Subsidi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2009;
	
mengingat :	1.	Undang-Undang    Nomor    15    Tahun    1950   Tentang    Pembentukan Daerah-Daerah  Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.	Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

3.	Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5.	Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

7.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

9.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;

10.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

11.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

12.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 21A Tahun 2007 tentang Indikator Keluarga Miskin Kabupaten Bantul;

13.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

14.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;
	
M E M U T U S K A N  :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SUBSIDI PELAYANAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.	Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2.	Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
3.	Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.	Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
5.	Bantuan subsidi pelayanan kesehatan adalah bantuan dari Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat yang karena sesuatu hal tidak mampu untuk membiayai pelayanan kesehatan di rumah sakit, yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6.	Masyarakat miskin adalah masyarakat yang memenuhi kriteria keluarga miskin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.	Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit untuk keperluan observasi, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
8.	Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit untuk keperluan observasi, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya yang harus tinggal di ruang rawat inap.
9.	Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan yang menyatakan seseorang miskin/tidak mampu dan dikeluarkan oleh Lurah Desa.
10.	Pejabat yang berwenang adalah Bupati dan atau Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1)	Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan acuan teknis dalam pelaksanaan pemberian bantuan subsidi pelayanan kesehatan pada Tahun Anggaran 2009.

(2)	Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :
a.	memberikan kepastian hukum dalam pemberian bantuan subsidi pelayanan kesehatan Tahun Anggaran 2009; dan
b.	memberikan pedoman teknis bagi Dinas Sosial sebagai pengelola dana bantuan subsidi pelayanan kesehatan.

BAB III
KRITERIA DAN SYARAT PENERIMA BANTUAN SUBSIDI PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 3

(1)	Penerima bantuan subsisi pelayanan kesehatan adalah :
a.	masyarakat miskin yang tidak menjadi peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) maupun Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos);
b.	ibu hamil atau persalinan berisiko tinggi;
c.	masyarakat yang menjadi tidak mampu karena sakit;
d.	di rawat inap di rumah sakit; dan
e.	masyarakat yang memperoleh kebijakan khusus dari pejabat yang berwenang.

(2)	Syarat untuk menerima bantuan subsidi pelayanan kesehatan adalah dengan mengajukan Surat Permohonan kepada Bupati Bantul cq. Kepala Dinas Sosial dengan dilampiri :
a.	SKTM;
b.	foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
c.	foto copy Kartu Keluarga (C1); dan
d.	bukti pembayaran asli dari rumah sakit.

BAB IV
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SUBSIDI PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 4

(1)	Pemohon mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Sosial.

(2)	Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemohon dan diketahui Pemerintah Desa setempat, dan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 5

(1)	Bupati bertindak selaku penanggung jawab atas pelaksanaan pemberian bantuan subsidi pelayanan kesehatan.

(2)	Untuk membantu Bupati dalam pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial bertugas :
a.	melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati dalam pemberian bantuan subsidi pelayanan kesehatan;
b.	meneliti/mencermati setiap permohonan pengajuan bantuan subsidi pelayanan kesehatan;
c.	melaksanakan peninjauan lapangan terhadap permohonan bantuan subsidi pelayanan kesehatan, sepanjang diperlukan;
d.	menyampaikan telaahan/kajian teknis kepada Bupati untuk menentukan besaran bantuan subsidi pelayanan kesehatan; dan
e.	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam rangka kelancaran penyaluran bantuan subsidi pelayanan kesehatan.

(3)	Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Sosial dapat membentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 6

Kepala Dinas Sosial melaporkan penyaluran bantuan subsidi pelayanan kesehatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Dalam keadaan tertentu Bupati dapat menetapkan kebijakan khusus dalam penyaluran bantuan subsidi pelayanan kesehatan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor           Tahun 2009
Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO