BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR     38        TAHUN 2009

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

BUPATI BANTUL,

Menimbang	a.	bahwa dengan semakin kompleksnya permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan reklame dan demi efisiensi serta efektifitas dalam pemungutan Pajak Reklame maka perlu ditetapkan peraturan yang mengatur tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;

b.	bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame, perlu menetapkan peraturan yang mengatur tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;

c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
	
Mengingat	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;

3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;

4.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;

5.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;

6.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

7.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

8.	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2005 tentang Jalan;

9.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

11.	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;

12.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13.	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

14.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

15.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

16.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

17.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pedoman Cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame;

18.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

19.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 31 Tahun 2008;

20.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul;

21.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul;

22.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;

23.	Peratuan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;

24.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
	
MEMUTUSKAN :

Menetapkan        :	PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME.
	
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.	Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantul.
2.	Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.	Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
4.	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disebut DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  Kabupaten Bantul.
5.	Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
6.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
7.	Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
8.	Instansi lain adalah instansi di luar Pemerintah Daerah Bantul yang memiliki wilayah kerja di Kabupaten Bantul.
9.	Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali dilakukan oleh Pemerintah.
10.	Alat peraga menyerupai reklame yang bertujuan non komersial yang selanjutnya disebut alat peraga adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan,  menganjurkan atau memujikan sesuatu ataupun untuk menarik perhatian umum kepada sesuatu tersebut yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum yang bersifat non komersial.
11.	Reklame dan alat peraga permanen adalah reklame dan alat peraga yang memiliki masa izin 1 (satu) tahun.
12.	Reklame dan alat peraga insidentil adalah reklame dan alat peraga yang memiliki masa izin kurang dari 1 (satu) tahun.
13.	Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan  reklame dan alat peraga baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya di Kabupaten Bantul.
14.	Penyelenggaraan adalah penyelenggaraan reklame dan alat peraga di Kabupaten Bantul.
15.	Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan reklame dan alat peraga di Kabupaten Bantul.
16.	Titik reklame adalah titik sebagai tempat penyelenggaraan reklame sesuai Masterplan Reklame di Kabupaten Bantul.
17.	Ruang publik adalah permukaan tanah bumi dengan status tanah negara beserta ruang angkasa di atasnya.
18.	Hak Pengelolaan Titik Reklame yang selanjutnya disebut HPTR adalah hak yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga untuk mengelola titik reklame di tanah negara sesuai Masterplan Reklame dan ruang-ruang reklame di fasilitas umum dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun yang dituangkan dalam perikatan pengelolaan titik reklame.
19.	Kompensasi Beban Ruang Publik yang selanjutnya disebut KBRP adalah kompensasi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dari penyelenggara reklame luar ruang naskah produk atau nama usaha yang menyelenggarakan reklame dengan tiang di atas tanah persil yang media reklamenya menjorok pada ruang publik atau sebaliknya.
20.	Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara sukarela tanpa persyaratan yang mengikat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21.	Jaminan biaya pembongkaran adalah jaminan Bank yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah, dipergunakan Pemerintah Daerah apabila penyelenggara tidak bersedia untuk menghentikan, mencabut, menyingkirkan atau menurunkan reklame atau alat peraga setelah jangka waktu izinnya berakhir atau izinnya dicabut.
22.	Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut LKPPD adalah Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Daerah yang disampaikan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, SKPD dan atau Instansi lain dan masyarakat kepada PPNS Kabupaten Bantul.
23.	Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPPD adalah bukti dasar pelanggaran Peraturan Daerah untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri.

BAB II
PERIZINAN
Pasal 2

(1)	Setiap penyelenggaraan reklame wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kepala DPKAD untuk mendapatkan izin.

(2)	Setiap penyelenggaraan alat peraga wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati.

BAB III
SKPD PEMBERI IZIN
Pasal 3

(1)	SKPD yang ditunjuk untuk menerbitkan Izin adalah DPKAD.

(2)	Dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari SKPD dan atau instansi lain yang dipandang perlu.

(3)	Kepala DPKAD berwenang mendandatangani surat penolakan permohonan izin penyelenggaraan, surat peringatan/ teguran, surat pencabutan izin dan surat-surat lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan.

(4)	Jenis Reklame yang tidak memerlukan rekomendasi adalah :
a.	reklame permanen izin baru jenis cahaya atau papan dalam ruang (in door);
b.	reklame permanen izin baru yang menempel facade bangunan atau berdiri menggunakan tiang sendiri yang berada di tanah persil dengan ukuran kurang atau sama dengan 4 (empat) meter persegi;
c.	reklame permanen jenis berjalan;
d.	reklame permanen izin perpanjangan yang berada pada tanah persil di halaman, facade bangunan, dan dalam ruang (in door), di atas atap, sepanjang sesuai dengan izin yang pernah diterbitkan kecuali reklame dengan tiang sendiri ukuran lebih dari atau sama dengan 12 (dua belas) meter persegi; dan
e.	reklame insidentil jenis berjalan, baliho, spanduk, umbul-umbul, vertical banner/ rontek, melekat, selebaran, suara, film/slide, dan peragaan.

(5)	Mekanisme pelayanan izin untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dapat menggunakan sistem jemput bola.

BAB IV
BENTUK DAN TATA NASKAH BLANGKO PERMOHONAN
DAN BLANGKO SURAT IZIN
Pasal 4

Bentuk formulir Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Bentuk formulir Surat Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V
PERSYARATAN PENGAJUAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 6

(1)	Pemohon izin penyelenggaraan reklame baru mengisi blangko yang telah disediakan oleh DPKAD dengan melampiri :
a.	foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon/ identitas diri yang sah (rangkap 4);
b.	foto copy Ijin Gangguan (HO) tempat diselenggarakannya reklame nama usaha (rangkap 4); 
c.	foto lokasi pemasangan reklame dengan 2 sudut pandang masing-masing asli 2 (dua) lembar (foto copy rangkap 2), dengan syarat :
-	sudut pandang pengambilan foto sejajar trotoar/ jalan dengan ketentuan reklame secara keseluruhan (dari bawah tiang s/d atas reklame);
-	sudut pandang pengambilan foto tegak lurus trotoar/ jalan dengan ketentuan latar belakang (bangunan/ pohon/ lain-lain) terlihat untuk beserta bangunan persil di kanan kirinya; dan
-	foto memperlihatkan simulasi gambar reklame pada rencana penempatan titik reklame.
d.	gambar situasi/denah lokasi yang jelas posisi titiknya berjumlah rangkap 4 dilengkapi keterangan :
-	nama toko/ kantor/ tanah kosong/ lain-lain di belakangnya; dan
-	jarak terhadap jembatan/ simpang jalan.
e.	gambar teknis konstruksi asli sejumlah rangkap 2 (dua) dan foto copy sejumlah rangkap 2 (dua) dilengkapi keterangan :
-	dimensi rangka konstruksi;
-	dimensi diameter tiang penyangga;
-	dimensi kedalaman dan panjang lebar pondasi;
-	jenis bahan konstruksi;
-	ukuran panjang lebar konstruksi;
-	ketinggian reklame; dan
-	gambar detail hubungan konstruksi dengan facade/atap bangunan (bila reklame menempel di facade/diatas gedung).
f.	gambar potongan terhadap persil/trotoar/jalan;
g.	gambar desain reklame yang akan dipasang (obyek reklame) asli rangkap 2 (foto copy rangkap 2);
h.	Surat Pernyataan Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala resiko yang diakibatkan oleh penyelenggaraan reklame (rangkap 4);
i.	foto copy Surat Perjanjian Kerjasama (rangkap 4), khusus reklame yang diselenggarakan dalam rangka kerjasama dengan Pemerintah Daerah;
j.	Surat Pernyataan bersedia memindahkan reklame sebelum berakhirnya masa izin apabila pada lokasi tersebut akan digunakan untuk pembangunan oleh Pemerintah (rangkap 4); dan
k.	surat-surat lain yang dianggap perlu.

(2)	Pemohon izin penyelenggaraan reklame perpanjangan mengisi blangko yang telah disediakan oleh DPKAD dengan melampiri :
a.	foto copy naskah izin dan Surat Setoran Pajak Daerah beserta lampiran rekomendasi tahun sebelumnya (rangkap 4);
b.	foto lokasi pemasangan reklame terakhir asli 2 (foto copy rangkap 2);
c.	Surat Pernyataan bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) bahwa konstruksi masih layak dan bertanggungjawab atas resiko yang diakibatkan oleh Penyelenggaraan Reklame asli 1 (foto copy rangkap 3); dan
d.	surat-surat lain yang dianggap perlu.
(3)	Dalam hal penyelenggaraan reklame dan alat peraga menempati tanah di luar Daerah Milik Jalan harus melampirkan Surat Kerelaan dari pemilik atau pengelola tanah persil atau bukti sewa penggunaan tanah tersebut (rangkap 4).

BAB VI
PERSYARATAN PENGAJUAN IZIN PENYELENGGARAAN ALAT PERAGA
Pasal 7

Pemohon izin penyelenggaraan alat peraga membuat surat permohonan izin kepada Bupati dengan tembusan Kepala DPKAD, dengan menyebutkan naskah, jenis, ukuran, lokasi, jangka waktu izin dan jumlah alat peraga.

BAB VII
KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
Pasal 8

(1)	Setiap penyelenggaraan reklame dan alat peraga harus memperhatikan estetika, etika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan.

(2)	Penempatan reklame dan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada :
a.	sarana dan prasarana kabupaten; dan
b.	diluar sarana dan prasarana kabupaten meliputi tanah dan atau bangunan milik badan maupun perorangan.

(3)	Penyelenggaraan reklame permanen menggunakan tiang sendiri dengan ukuran > 12 M² wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a.	memasang lampu untuk penerangan malam hari pada reklame tersebut;
b.	menyediakan ruang himbauan publik pada reklame;
c.	memasang ornamen hias pada reklame;
d.	mengecat tiang penyangga reklame dengan warna hijau pareanom;
e.	mencantumkan identitas penyelenggara reklame; dan
f.	menempelkan stiker izin pada bidang reklame.

(4)	Penyelenggara reklame permanen menggunakan tiang sendiri dengan ukuran < 12 M² wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf f.

(5)	Penyelenggaraan reklame produk nasional yang penempatannya di daerah milik jalan dengan ukuran < 12 M² menggunakan jenis reklame cahaya.

(6)	Penyelenggaraan reklame untuk himbauan publik atau nama usaha yang bersponsor, luas maksimal media reklame sponsor : luas media himbauan publik atau nama usaha dengan perbandingan 2 : 3.

(7)	Penyelenggara reklame nama usaha di tanah persilnya sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan pertimbangan tertentu dapat dipasang secara horizontal.

(8)	Penggunaan energi berupa daya listrik yang semata-mata untuk kepentingan penyelenggaraan reklame dibatasi waktu nyalanya mulai pukul : 17.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB.

Pasal 9

(1)	Pemberian HPTR ukuran > 12 M² di atas tanah negara dilaksanakan dengan cara pelelangan terbuka.
(2)	Pemberian HPTR ukuran < 12 M² di atas tanah negara dilaksanakan dengan cara pelelangan tertutup.

(3)	Pelaksanaan lelang atas pemberian HPTR sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Lelang Titik-titik Reklame yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPKAD.

(4)	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Tim Lelang sebagiamana dimaksud padda ayat (3) wajib mengacu pada nilai ekonomis HPTR.

(5)	Nilai ekonomis HPTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4)  ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bantul.

(6)	Pemberian HPTR di tanah negara dapat dilakukan dengan metode penunjukan langsung apabila titik reklame yang sudah dileleang tidak terjual, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

(7)	Pemberian HPTR diberikan paling lama 3 (tiga) tahun.

(8)	Pemanfaatan titik reklame di atas tanah negara diluar ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) harus dengan persetujuan Bupati dengan ketentuan :
a.	pemegang HPTR adalah Badan Usaha yang tidak bergerak di bidang advertising yang domisili usahanya di Kabupaten Bantul;
b.	titik reklame yang dimohonkan tidak sedang dalam proses lelang;
c.	naskah reklame harus nama usaha dan nama produk yang diperdagangkan;
d.	titik reklame ukuran > 12 M² yang boleh dipergunakan 1 (satu) titik setiap badan usaha; dan
e.	titik reklame ukuran < 12 M² yang boleh digunakan maksimal 2 (dua) titik setiap badan usaha.

(9)	Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diikuti oleh Badan Hukum yang berusaha di bidang reklame atau Badan Hukum yang tidak berusaha di bidang reklame.

(10)	Syarat-syarat peserta lelang bagi Badan Hukum yang tidak berusaha di bidang reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah :
a.	domisili usaha di Kabupaten Bantul; dan 
b.	naskah reklame harus nama usaha dan nama produk yang diperdagangkan.

(11)	Media reklame yang menjorok pada ruang publik dikenakan KBRP sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari HPTR pada ruas jalan yang bersangkutan dihitung berdasarkan luas media reklame yang di atas tanah negara.

(12)	Media reklame di tanah persil yang tiangnya di atas tanah negara dikenakan KBRP sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari HPTR pada ruas jalan yang bersangkutan.

(13)	Tabel Penghitungan Kompensasi Beban Ruang Publik (KBRP) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan (12) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Penyelenggaraan reklame permanen luar ruang selain nama usaha murni di tanah persil milik orang pribadi atau badan dengan ukuran > 12 M² dan reklame permanen luar ruang nama usaha dengan ukuran 4 m x 8 m atau 8 m x 4 m dikenakan KBRP sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
BAB VIII
JANGKA WAKTU
Pasal 11

(1)	Penyelenggaraan reklame dan alat peraga harus sesuai dengan jumlah, lokasi maupun lama pemasangan sesuai dengan izin yang ditetapkan.

(2)	Reklame dan alat peraga jenis papan/ billboard, megatron, cahaya, berjalan termasuk pada kendaraan, jangka waktu izin penyelenggaraannya paling lama 1 (satu) tahun.

(3)	Reklame dan alat peraga jenis baliho dan udara, penyelenggaraannya untuk kegiatan-kegiatan tertentu dengan jangka waktu izin penyelengaraannya paling  lama 2 (dua) minggu.

(4)	Reklame dan alat peraga jenis kain/ plastik dalam bentuk umbul-umbul, spanduk, vertikal banner/rontek jangka waktu izin penyelenggaraannya paling lama 2 (dua) minggu, kecuali naskah identitas usaha paling lama 6 (enam) bulan dan tidak boleh melintang di atas badan jalan.

(5)	Reklame dan alat peraga jenis kain/ plastik dalam bentuk horizonal banner dan sejenisnya yang peletakannya menempel pada toko-toko atau tempat usaha jangka waktu izin penyelengggaraan paling lama 1 (satu) tahun.

(6)	Reklame dan alat peraga jenis melekat (stiker) dan selebaran, jangka waktu izin penyelenggaraannya paling lama 1 (satu) minggu.

Pasal 12

(1)	Penyelenggaraan reklame yang telah mendapatkan izin, paling lama 1 (satu) bulan sejak konstruksi berdiri harus sudah memasang reklamenya.

(2)	Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, penyelenggara reklame wajib mengganti reklame yang belum terpasang dengan himbauan publik/layanan masyarakat sampai dengan terpasangnya reklame sesuai yang tercantum dalam izin dengan beban biaya penyelenggara reklame.

(3)	Sebelum mendirikan konstruksi ukuran lebih atau sama dengan 32 M², penyelenggara wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah melalui DPKAD.

Pasal 13

Penyelenggara reklame dan alat peraga setelah memperoleh izin harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a.	untuk jenis kain/ plastik dan sejenisnya, sebelum dipasang harus dibawa ke DPKAD untuk mendapatkan pengesahan terlebih dahulu dalam bentuk stiker dan stempel;
b.	untuk jenis melekat/ stiker dan selebaran sebelum dipasang harus dibawa ke DPKAD untuk mendapatkan pengesahan terlebih dahulu; dan
c.	untuk jenis papan/ billboard, megatron, baliho, cahaya, berjalan termasuk pada kendaraan, dan udara harus ditempeli stiker sesuai dengan izin yang ditetapkan.

BAB IX
JAMINAN BONGKAR
Pasal 14

(1)	Setiap penyelenggaraan reklame dan alat peraga dikenakan jaminan biaya pembongkaran, yang besarannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini, kecuali jenis suara, film/slide, peragaan, berjalan termasuk pada kendaraan, dan penyelenggaraan alat peraga pada masa kampanye Pemilihan Umum.
(2)	Jaminan biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa uang jaminan yang disetor ke rekening penampungan jaminan biaya pembongkaran melalui Bank yang ditunjuk.

(3)	Mekanisme penyetoran dan pengambilan jaminan biaya pembongkaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB X
IZIN TERTULIS BUPATI
Pasal 15

(1)	Penyelenggaraan reklame dan alat peraga insidentil pada trotoar dan taman di ruas jalan harus mendapatkan izin tertulis Bupati.

(2)	Izin tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas penyelenggaraan dalam rangka kegiatan daerah yang berskala regional, nasional maupun internasional.

(3)	Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan naskah kegiatan.

BAB XI
PERLINDUNGAN
Pasal 16

(1)	Penyelenggaraan reklame dan alat peraga mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah berupa jaminan bahwa penyelenggaraan tetap terselenggara sampai berakhirnya masa izin.

(2)	Dalam hal kepentingan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, keberadaan reklame dan alat peraga yang masa izinnya belum berakhir dapat dipindahkan sesuai dengan arahan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 17

(1)	Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan reklame dan alat peraga sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyelenggara.

(2)	Keamanan keberadaan reklame dan alat peraga serta kelengkapannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyelenggara.

BAB XII
PENCABUTAN IZIN DAN PENINDAKAN
Pasal 18

(1)	Kepala DPKAD berwenang mencabut  surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) apabila penyelenggara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 15  ayat (3).

(2)	Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan 2 (dua) kali Surat Peringatan oleh Kepala DPKAD dan dapat disertai perintah untuk menghentikan, menyingkirkan atau menurunkan reklame dan atau alat peraga dengan beban biaya sepenuhnya dari penyelenggara.

(3)	Surat Peringatan Pertama dengan batasan waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak diterimanya surat peringatan tersebut oleh penyelenggara.

(4)	Apabila Surat Peringatan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan oleh penyelenggara reklame dan alat peraga, maka disusul Surat Peringatan Kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat peringatan tersebut oleh penyelenggara reklame dan alat peraga.

(5)	Apabila Surat Peringatan Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan oleh penyelenggara reklame maka izin dicabut dan penghentian, penyingkiran atau penurunan reklame dilakukan oleh DPKAD, sehingga jaminan biaya pembongkaran tidak dapat diambil kembali.

(6)	Apabila Surat Peringatan Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan oleh penyelenggara alat peraga maka izin dicabut dan penghentian, penyingkiran atau penurunan alat peraga tersebut dilakukan oleh Kantor Satpol PP dan jaminan biaya pembongkaran tidak dapat diambil kembali.

(7)	Dalam hal reklame yang dipasang tidak berizin, maka langkah penindakan dilaksanakan oleh DPKAD, dengan mekanisme sebagai berikut :
a.	yang berada di tanah Negara langsung diturunkan atau ditutup untuk menghentikan fungsi reklamenya;
b.	yang berada di tanah persil milik pribadi atau badan, maka :
-	diberikan peringatan 1 (satu) kali dengan tengggang waktu 3 x 24 jam terhitung sejak diterimanya surat dimaksud; dan
-	melaporkan kejadian dimaksud kepada PPNS.
c.	berdasarkan LKPPD yang diterima dari DPKAD, selanjutnya PPNS melakukan proses yustisi  terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak berizin sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

(8)	Dalam hal alat peraga yang dipasang tidak berizin, maka DPKAD melakukan pengawasan dan pengendalian dengan mekanisme sebagai berikut :
a.	apabila alat peraga di tanah Negara atau berada pada area taman atau bernuansa SARA langsung diturunkan atau ditutup untuk menghentikan fungsi alat peraganya;
b.	apabila alat peraga tidak di tanah Negara dan tidak bernuansa SARA diberikan Surat Peringatan oleh DPKAD agar penyelenggara segera mengurus izin dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam terhtiung sejak diterimanya Surat Peringatan dimaksud; dan
c.	apabila tidak mengindahkan Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, akan dilakukan tindakan penyidikan oleh PPNS.

(9)	Berdasarkan LKPPD, PPNS melakukan pemanggilan terhadap pelanggar untuk dilakukan penyidikan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

(10)	PPNS melimpahkan BAPPPD dan barang bukti yang ada kepada Pengadilan Negeri Bantul melalui Kepolisian Resor Bantul.

(11)	PPNS dan Saksi mengikuti jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Bantul dan mencatat Putusan Pengadilan Negeri Bantul terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

(12)	Bagi penyelenggara yang telah dikenakan tindakan penyidikan oleh PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya vonis pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap harus sudah mengajukan permohonan/ izin.

(13)	Penyelenggara reklame dan alat peraga yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (12), reklame atau alat peraganya akan diturunkan atau ditutup untuk menghentikan fungsinya oleh Satuan Pol PP dan DPKAD.

(14)	Dalam hal pembongkaran reklame dan alat peraga dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan jaminan biaya pembongkaran, maka dalam waktu 3 (tiga) kali 24 jam penyelenggara dapat mengambil bongkaran reklame dan alat peraga tersebut.

(15)	Dalam hal pembongkaran reklame atau alat peraga dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka dalam waktu 3 (tiga) kali 24 jam penyelenggara reklame dapat mengambil bongkaran setelah mengganti biaya yang telah dikeluarkan Bupati untuk menutup, menyingkirkan, menurunkan atau membongkar reklame atau alat peraga tersebut dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XIII
MEKANISME PERIZINAN
Pasal 19

Mekanisme pelayanan izin penyelenggaraan diatur sebagai berikut :
a.	izin Penyelenggaraan Permanen menggunakan rekomendasi mekanismenya sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini;
b.	izin Penyelenggaraan Permanen tanpa menggunakan rekomendasi mekanismenya sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini;
c.	izin Penyelenggaraan reklame dengan sistem jemput bola sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini; dan
d.	izin Penyelenggaraan Insidentil mekanismenya sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

(1)	Penyelenggara reklame dan alat peraga yang izinnya diterbitkan sebelum Peraturan ini ditetapkan, tetap berlaku ketentuan sebelumnya sampai dengan masa izinnya berakhir.

(2)	Setelah masa izin berakhir penyelenggara reklame dan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

(3)	Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana pada ayat (2), penyelenggara reklame di tanah Negara ukuran < 12 M² dan bando jalan, sepanjang masih terikat kontrak dengan klien, maka HPTR diberikan kepada penyelenggara reklame tersebut selama 1 tahun setelah masa izin berakhir.

(4)	Lelang HPTR pada ruang reklame yang menyatu dengan fasilitas umum dan masih terikat perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah, dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian kerjasama tersebut.

BAB XV
PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di 	Bantul
pada tanggal 	

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor
tanggal                    

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

                  GENDUT SUDARTO

LAMPIRAN I	 
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR	
TANGGAL	
TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

SURAT PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

							Bantul, 
Nomor	:						
Lamp.	:						Kepada
Hal	: Permohonan Izin 
	  Penyelenggaraan Reklame			Yth. Ka. DPKAD Kabupaten Bantul
	  Baru/ Perpanjangan tahun ke .......... *)	Di
								Bantul

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama		:                                                                  Telp./ Hp a. Rumah : ...................
Alamat		:                                                                                  b. Kantor  : ...................
Nama Usaha	:
Alamat Usaha	:
Dengan ini mohon izin penyelenggaraan reklame sebagai berikut :
1.	Jenis Reklame (beri tanda X untuk yang diselenggarakan)
a.	Reklame Papan/ Billboard/ Neon Box    g.  Reklame selebaran
b.	Reklame Megatron                                  h.  Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan
c.	Reklame Baliho                                       i.   Reklame Udara
d.	Reklame Cahaya Neon Sign                    i.   Reklame Suara
e.	Reklame Kain                                          j.   Reklame Film/ Slide
f.	Reklame melekat (stiker)                         k.  Reklame Peragaan
2.	Jumlah Reklame		: ........	Buah
3.	Ukuran Reklame	:
4.	Sudut Pandang		= ................................................................................
5.	Lama Penyelenggaraan mulai tanggal .......................  s/d tanggal ..................
6.	Lokasi 			= ................................................................................
7.	Isi Reklame		= ................................................................................
(Kategori : rokok/ non rokok/ nama usaha murni *)
8.	Penempatan Reklame	= (tanah negara/ tanah persil *)
Sanggup mentaati segala ketentuan yang berlaku

PEMOHON

( .................................... )
*) Coret yang tidak perlu	
Rekomendasi	

		

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI
LAMPIRAN II	 
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR		
TANGGAL	
TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Robert Wolter Monginsidi, Bantul 55711

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 973/         /         /KK/          .
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
	
Membaca       :	Surat permohonan izin Penyelenggaraan Reklame dari .......................... Alamat ................................................................. perpanjangan tahun ke ...........................	
Menimbang    :	a.	bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 31 Tahun 2008  tentang Pajak Reklame, maka penyelenggaraannya perlu diatur;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Reklame yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
	
Mengingat      :	1. Undang-undang 	
	MEMUTUSKAN
	
Menetapkan  :	SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
	
PERTAMA   :

KEDUA         :	Memberikan izin Penyelenggaraan Reklame kepada :
Nama               : .................................................................
Alamat             : ................................................................
Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus memenuhi ketentuan : 	
	1.	Jenis reklame 
2.	Judul reklame
3.	Lokasi reklame
4.	Ukuran reklame
5.	Sudut Pandang
6.	Jumlah
7.	Penempatan	: .....................................................................
: .....................................................................
: .....................................................................
: .....................................................................
: .....................................................................
: .....................................................................
: .....................................................................

KETIGA        :	Penyelenggara Reklame selain memenuhi ketentuan sebagaimana Diktum KEDUA, juga berkewajiban :
1.	Memenuhi ketentuan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2.	Memenuhi ketentuan teknis sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini
3.	Memelihara reklame agar selalu dalam keadaan baik dan memelihara keberadaan reklame
4.	Meniadakan reklame setelah jangka waktu izinnya berakhir
5.	Bertanggung jawab terhadap segala resiko yang ditimbulkan sebagai akibat
	
KEEMPAT    :	Dalam hal penyelenggaraan reklame tidak melaksanakan ketentuan dalam Diktum KETIGA angka 4 Surat Keputusan ini, maka peniadaan reklame dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul atas beban biaya penyelenggaraan reklame	
KELIMA        :	Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal .................... sampai dengan .....................	
	Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 

Kepala Dinas

..........................................
NIP. .........................

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

LAMPIRAN III	
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR	:	
TANGGAL	
TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

PERHITUNGAN JAMINAN BIAYA PEMBONGKARAN REKLAME 
DAN ALAT PERAGA PENYERUPAI REKLAME NON KOMERSIAL

No.	Uraian Untuk Menempel Pada Prasarana Milik Pemkot	Harga Satuan	
1.	Spanduk dan Umbul-umbul per satu spanduk dan umbul-umbul	Rp 7.500,00	
2.	Baliho per m2	Rp 15.000,00	
3.	Panggung Spanduk, JPO dan lain-lain (dihitung satu sisi)	Rp 75.000,00	

No.	Uraian Pekerjaan Untuk Yang Menggunakan Konstruksi Permanen Milik Penyelenggara	Indeks Pembongkaran berdasarkan tingkat kesulitan	Volume	Harga Satuan	
1.	Menempel pada bangunan lantai satu		1 m2	Rp 50.000,00	
2.	Menempel pada bangunan lantai dua	1,5	1 m2	Rp 50.000,00	
3.	Menempel pada bangunan lantai tiga	2,0	1 m2	Rp 50.000,00	
4.	Menempel pada bangunan lantai empat atau lebih tinggi	2,5	1 m2	Rp 75.000,00	
5.	Ukuran < 4 m2 (diperhitungkan satu sisi)		1 m2	Rp 50.000,00	
6.	Ukuran > 4 s/d 16 m2 (diperhitungkan satu sisi)		1 m2	Rp 75.000,00	
7.	Ukuran > 16 m2 dengan ketinggian setara dengan lantai satu (batas panel bawah)	1,5	1 m2	Rp 100.000,00	
8.	Ukuran > 16 m2 dengan ketinggian setara dengan lantai dua (batas panel bawah)	2 	1 m2	Rp 100.000,00	
9.	Ukuran > 16 m2 dengan ketinggian setara dengan lantai tiga (batas panel bawah)	2,5	1 m2	Rp 100.000,00	
10.	Ukuran > 16 m2 dengan ketinggian setara dengan lantai empat atau lebih tinggi (batas panel bawah)	3	1 m2	Rp 100.000,00	

Reklame dan alat peraga penyerupai reklame non komersial yang menggunakan daya listrik dikenakan biaya pemutusan listrik sebesar Rp 50.000,00 per titik.

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

LAMPIRAN III	
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR	:	
TANGGAL	
TENTANG IZIN PENYELENGGARAN REKLAME

TABEL PENGHITUNGAN KOMPENSASI BEBAN RUANG PUBLIK
(KBRP)

NO	JENIS REKLAME	 	HPTR	KBRP	

1

	 	 	75%	75 % HPTR	
	Media Reklame yang menjorok ke ruang publik	1. Rokok	   700,000 	      525,000 	
		2. Non Rokok 	   400,000 	      300,000 	

2

	 	 	25%	25 % HPTR	
	Media Reklame di tanah persil yang tiangnya diatas tanah negara	1. Rokok	   700,000 	      175,000 	
		2. Non Rokok 	   400,000 	      100,000 	

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI