BUPATI  BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR  39 TAHUN 2009

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA TANAH KAS DESA
DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI  BANTUL,

Menimbang	:	a.	bahwa  tanah kas Desa merupakan sumber penghasilan tetap bagi Lurah dan Pamong Desa di Kabupaten Bantul;	
				
		b.	bahwa kondisi, keberadaan  dan tingkat kesuburan tanah kas Desa di masing-masing desa berbeda sehingga untuk mengetahuinya perlu dilakukan pemutakhiran data tanah kas desa di Kabupaten Bantul;	
				
		c.	Bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pemutakhiran Data Tanah Kas Desa di Kabupaten Bantul;	
				
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;	
				
		2.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 	
				
		3.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;	
				
		4.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  	
				
		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;	
				
		6.	Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;	
				
		7.	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;	

		8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;	
				
		9.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;	
				
		10.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;	
				
		11.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;	

M E M U T U S K A N 

Menetapkan	:	PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA TANAH KAS DESA DI KABUPATEN BANTUL	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.	Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2.	Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
3.	Bagian Pemerintahan Desa adalah Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul.
4.	Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.	Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.	Pemerintah Desa adalah Lurah dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7.	Lurah Desa merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa.
8.	Pamong Desa merupakan sebutan lain untuk Perangkat Desa adalah unsur pembantu lurah yang terdiri dari Carik dan Pamong Desa Lainnya.
9.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10.	Tanah kas Desa adalah tanah milik pemerintah desa yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
11.	Tanah bengkok atau pelungguh adalah tanah kas desa yang diperuntukkan bagi penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa.
12.	Pengarem-arem adalah hak untuk menggarap bengkok/pelungguh sebagai penghargaan bagi mantan Lurah Desa dan Pamong Desa.
13.	Desa dengan kriteria Rendah adalah desa yang memiliki tanah kas desa yang tidak dapat ditanami padi dan/atau tidak dapat panen padi.
14.	Desa dengan kriteria Sedang adalah desa yang memiliki tanah kas desa yang dapat ditanami padi dan/atau panen padi minimal 1(satu) kali dalam setahun.
15.	Desa dengan kriteria Tinggi adalah desa yang memiliki tanah kas desa yang dapat ditanami dan/atau panen padi minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1)	Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk mengetahui kondisi dan keberadaan tanah kas desa di Kabupaten Bantul.

(2)	Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang Pemutakhiran data tanah kas desa dan untuk mengetahui:
a. 	tingkat kesuburan tanah kas desa;
b. penghasilan tetap Lurah dan Pamong Desa;
c.	keluasan tanah kas desa, tanah bengkok atau pelungguh; dan
d.	letak tanah kas desa, tanah bengkok atau pelungguh.

BAB III
TAHAPAN PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA
Pasal 3

Tahapan Pelaksanaan Pemutakhiran data adalah sebagai berikut:
a.	sosialisasi pengisian blanko pemutakhiran data oleh Bagian Pemerintahan Desa;
b.	berdasarkan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Desa wajib mengisi blangko dimaksud dan menyerahkan kembali blanko yang telah diisi dengan benar ke Bagian Pemerintahan Desa;
c.	Pemerintah Desa bertanggungjawab terhadap pengisian dan isi blangko pemutakhiran data tanah kas desa yang diserahkan ke Bagian Pemerintahan Desa;
d.	berdasarkan pencermatan blangko pemutakhiran data tanah kas desa, Bagian Pemerintahan Desa, dapat melakukan pengecekan kebenaran data pada Pemerintah Desa; dan
e.	berdasarkan pengecekan kebenaran data yang merupakan hasil pemutakhiran data tanah kas desa, maka ditetapkan pembagian kriteria desa.

Pasal 4

Hasil pemutakhiran data tanah kas desa Tahun 2009 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2002 tentang Klasering Desa-Desa se Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal  1 Juni 2009                           
               
BUPATI BANTUL,

                             M. IDHAM SAMAWI
	
Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor
Tanggal 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

                     GENDUT SUDARTO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 39 TAHUN 2009
TANGGAL  1 Juni 2009	

HASIL PEMUTAKHIRAN DATA TANAH KAS DESA TAHUN 2009

A.	DESA RENDAH :

1.	Desa Triwidadi
2.	Desa Gadingharjo
3.	Desa Wijirejo
4.	Desa Argodadi
5.	Desa Argorejo
6.	Desa Karangtalun
7.	Desa Kebonagung
8.	Desa Wonolelo
9.	Desa Parangtritis
10.	Desa Singosaren
11.	Desa Triharjo
12.	Desa Karangtengah
13.	Desa Guwosari	14.	Desa Caturharjo
15.	Desa Ringinharjo
16.	Desa Sendangsari
17.	Desa Muntuk
18.	Desa Seloharjo
19.	Desa Jatimulyo
20.	Desa Sriharjo
21.	Desa Imogiri
22.	Desa Terong
23.	Desa Girirejo
24.	Desa Mangunan
25.	Desa Temuwuh
26.	Desa Dlingo	

B.	DESA SEDANG

1.	Desa Sumberagung
2.	Desa Pleret
3.	Desa Mulyodadi
4.	Desa Panjangrejo
5.	Desa Tirtosari
6.	Desa Sitimulyo
7.	Desa Bawuran
8.	Desa Canden
9.	Desa Wukirsari
10.	Desa Srihardono
11.	Desa Argosari
12.	Desa Srigading
13.	Desa Tirtomulyo
14.	Desa Selopamioro	15.	Desa Jambidan
16.	Desa Sabdodadi
17.	Desa Wirokerten
18.	Desa Bantul
19.	Desa Wonokromo
20.	Desa Tirtonirmolo
21.	Desa Murtigading
22.	Desa Bangunjiwo
23.	Desa Jagalan
24.	Desa Trimurti
25.	Desa Donotirto
26.	Desa Segoroyoso
27.	Desa Tamantirto	

C.	DESA TINGGI

1.	Desa Sidomulyo
2.	Desa Banguntapan
3.	Desa Trirenggo
4.	Desa Panggungharjo
5.	Desa Bangunharjo
6.	Desa Sumbermulyo
7.	Desa Poncosari
8.	Desa Timbulharjo
9.	Desa Gilangharjo
10.	Desa Trimulyo
11.	Desa Srimartani	12.	Desa Srimulyo
13.	Desa Baturetno
14.	Desa Argomulyo
15.	Desa Pendowoharjo
16.	Desa Ngestiharjo
17.	Desa Gadingsari
18.	Desa Palbapang
19.	Desa Patalan
20.	Desa Tirtohargo
21.	Desa Tamanan
22.	Desa Potorono	

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI