BUPATI BANTUL
 
PERATURAN BUPATI BANTUL

 NOMOR  41  TAHUN  2009
	
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK  BARU
 PADA TK/RA,  SMA/MA, DAN SMK
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DAN 
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  KABUPATEN BANTUL 
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

BUPATI  BANTUL,

Menimbang        :       	a.	bahwa kegiatan penerimaan peserta didik baru perlu dilaksanakan untuk   menerima anak didik dan peserta didik secara tepat  dalam rangka  memenuhi hak-hak mereka untuk memperoleh layanan pendidikan;
	
	b.	bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus dilaksanakan dengan transparan, demokratis, aman, dan lancar serta dapat dipertanggungjawabkan;

	c.

	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan  huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta  Didik Baru pada TK/RA, SMA/MA, dan SMK di Lingkungan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2009/2010;
	
Mengingat	     :
	1.

	Undang-Undang Nomor  15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Bantul dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
	
	2.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
	
	3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  

	4.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;	
			
	5.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
	
	6.	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan;
	
	7.	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 tentang Ujian Nasional SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2007/2008; 
	
	8.	   Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2007 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk SD/MI/SDLB Tahun Ajaran 2007/2008;
	
	9.	   Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2008;
	
	10.	   Peraturan Gubernur Daerah Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2008/2009;
	
	11.	   Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Sistem          Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul;
	
	12.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
	
	13.	Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK  BARU PADA  TK/RA, SMA/MA, DAN SMK DI LINGKUNGAN   DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL DAN DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANTUL TAHUN PELAJARAN 2009/2010.

 BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.	Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2.	Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
3.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Kabupaten Bantul.
4.	Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Bantul.
5.	Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
6.	Dinas Pendidikan Propinsi adalah Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7.	Kanwil adalah Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8.	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik  yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada bentuk satuan pendidikan, mengikuti suatu jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
9.	Perpindahan peserta didik  adalah penerimaan peserta didik  dari  suatu sekolah ke  sekolah lain.
10.	Nilai Ujian Sekolah adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam Surat Tanda Lulus (STL) atau Surat Tanda Kelulusan (STK), Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Daerah (SKHUSD) atau Surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) yang merupakan surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan secara nasional dan dinyatakan lulus
11.	
12.	Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan dan diselenggarakan secara nasional.
13.	Ujiaan Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) adalah kegiatan penilaiaan hasil belajar peserta didik yan telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang diselenggarakan secara nasional untuk jenjang Sekolah Dasar/Madrasyah Ibtidaiyah (SD/MI).
14.	Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (SKHUASBN) adalah surat resmi  yang yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam UASBN. 
15.	Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKHUN, dan Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disebut SKYBS adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujiakan secara nasional. 
16.	Ujian Sekolah Daerah adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan SD/MI yang diselenggarakan  oleh Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
17.	Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut SKHUSD adalah surat resmi  yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Sekolah Daerah. 
18.	Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disebut STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan sekolah.
19.	Surat Tanda Lulus yang selanjutnya disebut STL adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dan dinyatakan lulus.
20.	Surat Tanda Kelulusan yang selanjutnya disebut STK adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dan dinyatakan lulus. 
21.	Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal  yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan  setara dengan Sekolah Dasar (SD).
22.	Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal  yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
23.	Sekolah adalah SD, SMP, SMA, SMK, baik negeri maupun swasta di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan.
24.	Madrasah adalah  MI,  MTs,  MA, baik Negeri maupun Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama.
25.	SMP Terbuka adalah pendidikan sekolah dengan sebagian besar kegiatan belajar mengajarnya di luar gedung SMP dengan prinsip belajar mandiri baik melalui program modul, radio maupun kaset, dan secara berkala diadakan tatap muka di SMP Induk.
26.	Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan Ijazah adalah Surat Keterangan resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya mempunyai pengetahuan/kemampuan setingkat dengan tamatan suatu jenjang pendidikan formal tertentu, yang dihargai sama dengan STTB Ijazah tingkat dengan  jenjang pendidikan formal tertentu.
27.	Seleksi adalah cara perangkingan nilai UASDA/UASBN/UN  beserta prestasi non akademik calon peserta didik baru.
28.	Tes adalah cara menentukan calon peserta didik baru yang dapat diterima karena yang bersangkutan tidak mempunyai nilai UASDA.
29.	Tes khusus adalah cara menentukan calon peserta didik baru yang masuk SMK berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan.

			
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
30.	STL, STK, SKHUN, dan, SKYBS sebagaimana dimaksud dalam butir (3) adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan secara nasional dan dinyatakan lulus
31.	Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), dan Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan secara nasional. 
32.	Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat (STTB) adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan sekolah.
33.	Surat Tanda Lulus (STL) adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dan dinyatakan lulus.
34.	Surat Tanda Kelulusan (STK) adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dan dinyatakan lulus. 
35.	Program paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal  yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
36.	Dinas Pendidikan Propinsi adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
37.	Kanwil adalah Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
38.	Dinas Kabupaten  adalah Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal  Kabupaten Bantul.
39.	Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama  Kabupaten Bantul               
40.	Taman Kanak-Kanak/RA (Roudhautul Athfal) adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
41.	Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), baik negeri maupun swasta di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Menengah dan Non formal Kabupaten Bantul 
42.	Madrasah adalah Madrasah Aliyah (MA), baik Negeri maupun Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bantul 
43.	Sekolah RSBI adalah Sekolah reguler yang dirintis untuk menjadi Sekolah Bertaraf Internasional
44.	Orang Tua/Wali Calon Peserta didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap anak asuhnya.
45.	Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan Ijazah adalah Surat Keterangan resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya mempunyai pengetahuan/kemampuan setingkat dengan tamatan suatu jenjang pendidikan formal tertentu, yang dihargai sama dengan STTB Ijazah tingkat dengan  jenjang pendidikan formal tertentu;
46.	Seleksi adalah cara perangkingan  nilai UN  beserta prestasi non akademik calon peserta didik baru;
47.	Tes khusus adalah cara menentukan calon peserta didik baru yang masuk SMA RSBI/MA dan SMK berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan 

BAB  II
U M U M

Pasal  2
Tujuan

Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3
Azas

Penerimaan Peserta Didik  Baru harus berazaskan:
(1) Obyektivitas artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Peraturan Bupati ini.
(2)	Transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik  bersifat terbuka dan dapat diketahui orang tua calon peserta didik dan masyarakat;
(3)	Akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik  dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
(4)	Tidak diskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, dan golongan.

BAB III
PERSYARATAN PENDAFTARAN

Pasal 4
Taman Kanak-Kanak

Persyaratan calon Peserta Didik  Taman Kanak-Kanak/Roudlotul Athfal (TK/RA) adalah:
a.	berusia 4 sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A;
b. 	berusia 5 sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B;

Pasal 5
Sekolah Menengah

(1) 	Persyaratan calon peserta didik  kelas X Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) adalah:
a. 	Telah lulus SMP/SMPLB/MTs/Program Paket B dan memiliki Ijazah, SKYBS, STL, STK atau  SKHUN;
b. 	Bagi tamatan sebelum tahun 2008/2009 memiliki STTB, STK, DANEM/SKHUN atau Surat  Keterangan lain yang berpenghargaan sama (Paket B);
c.	Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada 13 Juli 2009.
(2)	Persyaratan calon Peserta Didik kelas X Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah :
a.	Telah lulus SMP/SMPLB/MTs/Program Paket B dan memiliki Ijazah SKYBS, STL,  STK atau SKHUN;
b.	Bagi tamatan sebelum tahun 2008/2009 memiliki STTB, atau keterangan lain yang          berpenghargaan sama dengan  STK, DANEM/SKHUN;
c.	Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 13 Juli 2009;
d.	Bagi Kelompok Seni dan Kerajinan, Pertanian dan Kehutanan, Teknologi, Industri,     Pelayaran, dan   Pariwisata diwajibkan mengikuti tes khusus;
e.	Memenuhi persyaratan fisik sesuai dengan ciri khas Kejuruan/program keahlian
f.	Penerimaan Peserta Didik Baru dengan mempertimbangkan bakat, minat dan kemampuan sesuai dengan program keahlian.

BAB IV
PENGELOLAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK  BARU

Pasal 6
Tahapan Pelaksanaan 

Kegiatan Penerimaan Peserta Didik  Baru dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima, dan pendaftaran ulang.

Pasal 7
Seleksi
1.	Sekolah dapat mengadakan seleksi calon peserta didik jika pendaftar melebihi daya tampung sekolah yang bersangkutan.
2.	Seleksi calon peserta didik  kelas X SMA/MA dengan nilai akumulasi rata-rata  SKHUN 4 (empat) mata pelajaran ujian nasional dan bagi lulusan sebelum tahun 2007/2008 menggunakan  nilai rata-rata 3 (tiga) mata pelajaran Ujian Nasional serta  dapat mempertimbangkan prestasi non akademik.
3.	Seleksi calon peserta didik  kelas X SMK dengan seleksi SKHUN 4 (empat) mata pelajaran ujian nasional dan bagi siswa lulusan sebelum tahun 2007/2008 menggunakan nilai rata-rata 3 (tiga) mata pelajaran Ujian Nasional serta dapat mempertimbangkan bakat dan kemampuan peserta didik. 
4.	Nilai prestasi non akademik yang dimaksud sebagaimana tertuang pada pasal 13

						Pasal 8	
Jadwal Pelaksanaan

Pendaftaran calon peserta didik baru dilakukan di sekolah yang bersangkutan dan dilaksanakan  dengan jadwal sebagai berikut:
1.	TK/RA :
a.	Pendaftaran pada tanggal 1 s.d. 2 Juli 2009 bagi TK Negeri, tanggal 1 s.d 4 bagi TK/RA, Swasta pukul 08.00 s/d 13.00.
b.	Pengumuman  pada tanggal 3 Juli 2009  bagi TK Negeri, tanggal .......... bagi TK/RA,  Swasta.
c.	Bagi TK/RA, yang pendaftarannya telah melebihi daya tampung dapat menutup pendaftaran sebelum tanggal 2 Juli 2009 dan bagi TK/RA, Swasta pada tanggal 4 Juli 2009 pukul 08.00 s/d 13.00.
d.	Bagi RA/Madrasah yang belum memenuhi daya tampung dapat menerima peserta didik sampai dengan tanggal 13 Juli 2009 

2. 	SMA/MA/SMK : 
a.	Pendaftaran pada tanggal 2 s.d  4 Juli 2009  bagi SMA/MA/SMK Negeri dan 2 s.d 8 Juli   2008  bagi SMA/MA/SMK swasta  pukul 08.00 s.d 13.00 WIB. 
b.	Seleksi SKHUN  4 (empat)/3 (tiga) mapel UAN (Bahasa Indonesia, Matemátika, dan Bahasa Inggris, IPA) dengan nilai rata-rata.
c.	Seleksi SMA/MA/SMK Negeri tanggal 6 Juli 2009  dan SMA/MA/SMK Swasta tanggal 10 Juli 2009.
d.	Tes SMA RSBI  dilakukan sebelum pendaftaran sekolah reguler.
e.	Tes khusus SMK Negeri/Swasta sesuai dengan program keahlian dilaksanakan saat pendaftaran;
f.	Pengumuman hasil seleksi pada tanggal 7 Juli 2009 pukul 10.00 WIB, bagi SMA/MA/SMK Negeri dan  bagi SMA/MA/SMK swasta tanggal 10 Juli 2009 pukul 10.00 WIB.
g.	Pencatatan kembali  bagi peserta didik baru yang dinyatakan diterima tanggal 7 s.d 9 Juli 2009 bagi SMA/MA/SMK Negeri, 10 s.d 11 Juli 2009 bagi SMA/MA/SMK Swasta.
h.	Bagi sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf  Internasional dapat melaksanakan tes khusus sebelum  pendaftaran sekolah reguler. 
i.	Dalam rangka menuju Program Wajib Belajar 12 tahun  dan program retrieval, sekolah dapat menerima peserta didik sampai bulan September  2009.

Pasal 9
Tata cara Pendaftaran

(1)	Setiap Calon peserta didik  yang mendaftarkan diri pada sekolah tertentu, wajib menyerahkan  SKHUN/DANEM, SKBY  asli/Surat Keterangan lain yang berpenghargaan sama, menyerahkan foto copy ijasah, SKHUN, STL, atau STK asli dimasukkan dalam stop map, dan apabila diminta kembali sebelum pengumuman, maka dianggap mengundurkan diri.
(2)	Sekolah wajib menyediakan formulir pendaftaran calon peserta didik baru dan pernyataan mengikuti pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru yang seagama.

Pasal 10
Jumlah Peserta didik Tiap  Rombongan Belajar/Kelas
 
(1)	Jumlah peserta didik tiap  rombongan belajar/kelas diatur sebagai berikut:
a.  	TK/RA  maksimum  24;  
b.	SMA/MA minimum 10 maksimum 36
c.   SMA RSKM / RSBI minimum 10 maksimum 32 
e.	SMK :              
1.	Kelompok Pertanian dan Kehutanan,Teknologi dan Industri, Pekerja Sosial, Peternakan, Kelautan,  Bisnis dan Manajemen Minimum 16 maksimum 36
2.	Kelompok Pariwisata minimum 10 maksimum 36 
3.	Kelompok Seni dan Kerajinan untuk :
a)	Program Studi Seni Tari dan Seni Musik minimum 16 maksimum 24;
b)	Program Studi Seni Pedalangan dan teater tidak ada   batasan minimum  maksimum 16.
c)	Program Keahlian Seni Rupa, Kerajinan Kayu, Kerajinan Tekstil, Kerajinan Logam,  Kerajinan Kulit dan Kerajinan Keramik minimum 16 maksimum 32.
(2)	Calon Peserta Didik dari luar Kabupaten Bantul diatur sebagai berikut :
a.	Luar Negeri maksimum  5%;
b.	Luar Propinsi maksimum 20% kecuali dari daerah perbatasan;
c.	Luar Kabupaten maksimum 25%, dan maksimum 50% bagi sekolah-sekolah pinggiran/perbatasan Kabupaten.
(3)	Sekolah menerima Peserta Didik Baru berdasarkan daya tampung yang diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul
	
Pasal 11
Hak dan Kewajiban

(1) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang  dianutnya dan diajarkan oleh guru yang seagama.
(2) Calon peserta didik adalah peserta didik yang belum menikah dan selama dalam pendidikan dilarang menikah.
(3)  Calon peserta didik yang diterima wajib mentaati semua peraturan sekolah. 

Pasal 12
Penerimaan Peserta Didik Pindahan

(1)	Penerimaan Peserta Didik  pindahan yang mengikuti orangtua yang melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili baik dari luar negeri maupun dari propinsi/wilayah lainnya, diatur sebagai berikut:
a.	Peserta Didik, anak dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/BUMN yang dimutasikan dengan menunjukkan/melengkapi surat pindah tugas orangtua/wali peserta didik yang bersangkutan.
b.	Peserta Didik  anak dari mereka yang bukan Pegawai Negeri/TNI/POLRI/BUMN agar melengkapi fotocopy/Kartu keluarga, kartu penduduk  orangtua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari Lurah setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah yang baru. 
c.	Perpindahan Peserta Didik  dari sekolah di luar negeri harus dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
d.	Perpindahan Peserta Didik dari sekolah di luar lingkungan Dinas  Pendidikan atau sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dibina oleh Pemerintah Indonesia ke sekolah dalam lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan dengan tes penempatan oleh sekolah yang bersangkutan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
e.	Perpindahan peserta didik dari sekolah di luar lingkungan Dinas Pendidikan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat, sedangkan sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dibina oleh Pemerintah Indonesia ke sekolah dalam lingkungan pembinaa Direktorat Jenderal Menejemen Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan dengan tes penempatan oleh sekolah yang bersangkutan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
f.	Perpindahan Peserta Didik  dengan mempertimbangkan flexsibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry/multi exit) Mata pelajaran yang lama dapat dikonversikan pada mata pelajaran baru dengan mempertimbangkan kompetensi peserta didik.
g.	Perpindahan peserta didik dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua sesuai surat tugasnya. 
h.	Perpindahan kelas X dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua pelaksanaannya setelah semester I dengan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan non Formal.
i.	Kepala sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju agar memberi kemudahan atas mutasi tersebut.
(2)	Peserta Didik  yang pindah akibat kasus khusus, misalnya peserta didik  pindah dari daerah bencana/konflik wajib diterima, selama daya tampung memungkinkan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.
(3)	Peserta didik pindahan wajib menyerahkan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang dan akte perwalian.  

Pasal 13
Prestasi Non Akademis 

(1)	Kepada calon peserta didik  baru yang berasal dari SMP/MTs di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki prestasi di bidang olahraga/seni/kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu, diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah nilai SKHUN   hasil tes yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB. Penghargaan tersebut merupakan salah satu cara untuk memotivasi peserta didik dalam menekuni bidangnya masing-masing.
	
(2)	Penghargaan terhadap prestasi olahraga/seni/kreativitas, dan minat pelajaran yang diselenggarakan secara resmi dan berjenjang  oleh Dinas Pendidikan/Depdiknas, Departemen Agama, dan Induk Organisasi jika menggunakan seleksi PPDB SMA/MA/SMK dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bersifat  Kompetitif:

No	
Kejuaraan Tingkat
	Penambahan Jumlah Nilai	
		Juara I	Juara II	Juara III	
1	Internasional	1.5	1.4	1.3	
2	Nasional	1.2	1.1	1.0	
3	Regional Wilayah	0.9	0.8	0.7	
4	Propinsi	0.6	0.5	0.4	
5	Kabupaten	0.3	0.2	0.1	

b. Bersifat Non Kompetitif bagi lulusan sebelum tahun 2007/2008 untuk 3 bidang :

No
	
Keikutsertaan Calon Peserta didik	
Penambahan Nilai	
1	Mewakili negara mengikuti event olahraga resmi tingkat Internasional	1.0	
2	Mengikuti pemusatan latihan (Pelatnas), POPNAS	0.4	
3	Mengikuti kegiatan POPWIL atau eksibisi kesenian tingkat Internasional	0.1	
4	Seni Kreativitas dan Mata Pelajaran tingkat Internasional	0.4	

c. Bersifat Non Kompetitif bagi lulusan sejak tahun 2007/2008 untuk 4 bidang :

No
	
Keikutsertaan Calon Peserta didik	
Penambahan Nilai	
1	Mewakili negara mengikuti event olahraga resmi tingkat Internasional	1.3	
2	Mengikuti pemusatan latihan (Pelatnas), POPNAS	0.5	
3	Mengikuti kegiatan POPWIL atau eksibisi kesenian tingkat Internasional	0.1	
4	Seni Kreativitas dan Mata Pelajaran tingkat Internasional	0.5	

Cara menghitung penambahan nilai dari prestasi akademik dan non akademik adalah jumlah total nilai ditambah nilai prestasi akademik atau non akademik baru dibagi 3 bagi peserta lulusan tahun ajaran 2007/2008 dengan tiga bidang, dan bagi peserta lulusan sejak tahun ajaran 2007/2008 dengan 4 bidang dibagi 4.

(3)	Cabang/jenis olahraga/seni/kreativitas dan minat mata pelajaran yang diselenggarakan oleh Depdiknas/Depag serta intansi dibawahnya, adapun cara mendapatkan dengan bukti  rekomendasi/pengesahan surat penghargaan sebagai penambahan nilai  diatur sebagai berikut: 
-	Prestasi tingkat Internasional oleh Depdiknas/Depag di Jakarta.
-	Prestasi tingkat Nasional, Regional, dan Propinsi oleh Dinas Pendidikan Propinsi dan     Kanwil Departemen Agama Propinsi di Propinsi.
- 	Prestasi tingkat Kabupaten oleh Dinas Pendidikan /Kandepag  Kabupaten/Kota. 
(4)	Prestasi yang dimiliki paling lama tiga tahun sebelum penerimaan peserta didik baru yang sedang berlangsung. 
(5)	Apabila peserta didik baru  memiliki lebih dari satu prestasi bidang yang sejenis atau kegiatan yang berbeda, maka pemberian penghargaannya ditentukan pada salah satu prestasi yang tertinggi atau yang diminati oleh peserta didik yang bersangkutan, bukan nilai komulatif.
(6)	Bagi calon peserta didik  yang berasal dari  SMP/MTs dari luar Propinsi DIY yang diperhitungkan adalah Prestasi Tingkat Nasional dan Internasional sedangkan dari luar kabupaten yang diperhitungkan adalah prestasi tingkat Propinsi, Nasional, dan Internasional.
(7)	Sekolah dapat menerima calon peserta didik yang memiliki prestasi bertaraf Kabupaten/Kota/Propinsi/Nasional/Internasional tanpa mengikuti tes/Seleksi,  kriteria lebih lanjut akan di atur oleh sekolah dan mendapat rekomendasi dari Dinas  Pendidikan Menengah dan Non formal Kabupaten Bantul.    

Pasal 14
Program Percepatan

Bagi sekolah-sekolah yang menyelenggarakan program percepatan, sekolah mengadaan seleksi dengan persyaratan :
1.	Calon peserta didik telah memiliki ijazah serta SKHUN pada jenjang sebelumnya.
2.	Memilik kecerdasan luar biasa yang dibuktikan dengan prestasi akademis dan atau tes psikologis.

BAB  V
BIAYA  DAN  PEMANTAUAN
Pasal 15

1.	Biaya PPDB dan biaya-biaya lain yang dibebankan pada Peserta Didik Baru untuk  SMA/MA dan SMK sesuai dengan RAPBS Tahun Ajaran 2009/2010.
2.	Biaya PPDB TK/RA, SMA/MA, dan SMK diatur sebagai berikut :
	   a. TK/RA sebesar Rp 15.000,00
b. SMA/MA Negeri dan Swasta sebesar Rp 35.000,00
c. SMK :
    - Kelompok  yang melaksanakan test sebesar Rp 40.000,00
    - Kelompok Non test sebesar Rp 35.000,00
3.	Bagi peserta didik yang mengalami hambatan sosial ekonomi yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dibebaskan atau diringankan dari biaya PPDB.

4.	Penggunaan biaya pendaftaran untuk kegiatan:
a. penyelenggaraan kegiatan PPDB.
b. penyusunan/penggandaan soal dan pelaksanaan seleksi.
c. test khusus, koreksi dan perangkingan
d. evaluasi dan pelaporan. 
5.	Segala biaya diluar PPDB  dilaksanakan setelah peserta didik dinyatakan diterima dan harus dimusyawarahkan bersama-sama dengan dewan sekolah/orang tua peserta didik.
       
Pasal 16
Pemantauan

Dinas Pendidikan Menengah dan Non formal Kabupaten Bantul  sesuai dengan kewenangannya  mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan Penerimaan  Peserta Didik Baru.

B A B   V I
HARI-HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH

Pasal 17

(1)	Hari pertama masuk sekolah dimulai pada hari Senin tanggal 13 Juli 2009
(2)	Kegiatan hari-hari awal masuk sekolah selama 3 ( tiga ) hari tanggal 13,14, dan 15  diisi dengan kegiatan sebagai berikut :
a.	Bagi peserta didik baru TK/RA, TKLB,  dilaksanakan kegiatan pengenalan sekolah 
b.	Bagi peserta didik kelas X SMA/MA,  dan SMK dilaksanakan kegiatan Masa Orientasi, kegiatan MOS diarahkan agar tidak menjurus pada perpeloncoan atau sejenisnya 
c.	Bagi peserta didik kelas X diisi dengan kegiatan yang edukatif sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. misalnya bakti sosial, pembenahan 7 K (Keamanan, Kebersihan,  Keindahan, Ketertiban,  Kerindangan, Kekeluargaan dan Kesehatan) , diskusi kelompok dan lain sebagainya; 
d. Bagi peserta didik kelas XI s.d XII SMA, MA dan  SMK, agar dilaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai  dengan situasi dan kondisi sekolah setempat.

BAB  VII
S A N K S I
Pasal 18

(1)	Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dikenakan sanksi;
(2)	Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif dan/atau sanksi kepegawaian oleh pejabat yang berwenang.

	BAB    VIII
L A I N  -  L A I N
Pasal 19

(1)	Sekolah/madrasah wajib menyiapkan jadwal pelajaran sebelum hari pertama masuk sekolah, sehingga pada hari permulaan Tahun Pelajaran kegiatan belajar mengajar  sudah dapat dilaksanakan.
(2)	Sekolah/madrasah  wajib membuat program kerja dan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) Tahun Pelajaran 2009/2010 dan setelah siswa masuk wajib membuat AKS sesuai dengan ketentuan  yang berlaku.
(3)	Dalam rangka memberikan pelayanan kepada anak-anak yang mengalami kelainan (tunanetra, tunarungu, tunawicara dan tunadaksa), Kepala Sekolah wajib menerima calon tersebut sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku dan melaporkan kepada Kepala Dinas  Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten  Bantul dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY.
(4)	Pakaian seragam Sekolah.
a. 	Pakaian seragam sekolah meliputi seragam OSIS, olahraga, pramuka, pakaian  praktik dan pakaian identitas sekolah.
b.	Pakaian seragam menjadi kewajiban orang tua dan diusahakan sendiri oleh masing-masing orang tua/wali  peserta  didik  atau dengan cara lain yang disepakati berdasarkan musyawarah sekolah dengan dewan sekolah /orang tua peserta didik.
c.	Pengadaan sarana belajar dan alat perlengkapan lainnya untuk peserta didik  tidak boleh dikaitkan dengan kegiatan PPDB.	

(5)	Dewan Sekolah maupun pihak lain tidak dibenarkan turut campur dalam penyelenggaraan PPDB.
(6)	Pelaporan dilakukan setiap hari selama pelaksanaan PPDB dari sekolah ke Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabuapten Bantul /Kantor Departemen Agama Kabupaten Bantul.

B A B    IX
P E N U T U P
Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun pelajaran 2009/2010.

Ditetapkan di 	: 	Bantul
Pada Tanggal	:	...............
							
							BUPATI BANTUL

 Drs. HM.IDHAM SAMAWI 
Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor ..... Tahun 2009
Tanggal .......................

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  BANTUL

Drs. GENDUT SUDARTO, KD.BSc, MMA.
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP 490017858

		DRAF

PEDOMAN
PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TK/RA, SMA/MA, DAN SMK
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL , DAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA 
KABUPATEN BANTUL
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL 
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2009

Jalan Ir.H.Juanda 103, Bantul, Telp. (0274)-368621