BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR    42     TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAHA DAERAH (RKPD) 
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2010

BUPATI BANTUL,

Menimbang :	a.	bahwa untuk mempercepat proses pemberdayaan masayarakat sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Bantul, perlu meningkatkan daya guna dan hasil guna perencanaan pembangunan di Kabupaten Bantul;

b.	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 25 tahun 2008, pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun yang bersangkutan;

c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010;
	
Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5.	Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

10.	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

11.	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12.	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana kerja Pemerintah;

13.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

15.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

16.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

17.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 25 tahun 2008;

18.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
	
	MEMUTUSKAN :
	
Menetapkan :	PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAHA DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2010.	

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2010, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2010 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2010 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Pasal 2

RKPD Tahun 2010 berisi rencana program/kegiatan pembangunan daerah pada Tahun 2010 sebagai penjabaran lebih lanjuy dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2010.

Pasal 3

RKPD Tahun 2010 merupakan dokumen rencana kerja Pemerintah Kabupaten Bantul yang akan dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010.

Pasal 4

(1)	Program/kegiatan yang tidak tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2010 tidak dapat dimasukkan dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2)	Program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dapat dibiayai melalui perubahan anggaran dengan pagu anggaran setinggi-tingginya 1% (satu per seratus) dari total belanja langsung yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3)	Program/kegiatan yang bersifat darurat seperti bencana alam, pendampingan dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi, dapat dibiayai melalui perubahan anggaran dengan pagu anggaran setinggi-timgginya 10% (sepuluh per seratus) dari total belanja langsung yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Bentuk dan susunan RKPD Tahun 2010 selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Juni 2009

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor             Tahun 2009
Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO