BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR  44A TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang :	a.	bahwa dalam rangka untuk memberikan pedoman yang lebih teknis bagi satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa diperlukan dokumen-dokumen sebagai kelengkapan dalam pengadaan barang/jasa, sehingga Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2006 tentang Mekanisme dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul perlu disempurnakan;

b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2006 tentang Mekanisme dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul;
	
Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

3.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

7.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

8.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

9.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

10.	Peraturan Pemerintah 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

11.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12.	Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presdien Nomor 95 Tahun 2007;

13.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

14.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar  dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;

15.	Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah;

16.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

17.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2006 tentang Mekanisme dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul;
	
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2006 tentang Mekanisme dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul, diubah sebagai berikut :

1.	Ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (5) diubah dan ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 58, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

(1)	Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) wajib memenuhi persyaratan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.

(2)	Dihapus

(3)	Dihapus

(4)	Dihapus

(5)	Apabila di Satuan Kerja Perangkat Daerah belum tersedia personil Pejabat/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) sebagaimana diatur dalam Pasal 15, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan personil Pejabat/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul dengan tembusan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

(6)	Dihapus

2.	Ketentuan Pasal 59 ayat (1) diubah dan disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

(1)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan barang/jasa beserta contoh formulir dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

(1a) Contoh dokumen pengadaan barang dan jasa sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

(1b) Contoh dokumen pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan oleh pelaksana pengadaan barang dan jasa menurut kebutuhan.

(2)	Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 80 Tahun 2004 tentang Mekanisme dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul dinyatakan tidak berlaku.

3.	Ketentuan Pasal 60 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

(1)	Dihapus

(2)	Peraturan Bupati ini berlaku untuk pelaksanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2006 dan tahun-tahun berikutnya sepanjang belum ditetapkan Peraturan Bupati yang baru.

(3)	Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Bupati ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul 
Nomor           Tahun 2009
Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO