BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL 

NOMOR   52   TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPADA DESA DI KABUPATEN BANTUL 
TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI BANTUL, 

Menimbang 	:	a.	bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan kesinambungan program pembangunan desa khususnya menumbuh-kembangkan kegiatan ekonomi desa dalam upaya peningkatan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan program bantuan pemberdayaan masyarakat;

b.	bahwa untuk mancapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan program bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Desa di Kabupaten Bantul, perlu ada pedoman dalam pelaksanaannya;

c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;
	
Mengingat	: 	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 

4.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

6.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7.	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

9.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

11.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009;

12.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa;

13.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2009;

14.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2009;

15.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2009;
	
Memperhatikan	:	Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 920/1687, tanggal 2 Mei 2009, perihal Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2009;	

MEMUTUSKAN :
	
Menetapkan 	:	PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPADA DESA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2009.	

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.	Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.	Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.	Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
4.	Bagian Pemerintahan Desa adalah Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 
5.	Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
6.	Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.	Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8.	Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9.	Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11.	Rekening Kas Desa adalah rekening milik dan atas nama pemerintah desa pada bank dalam rangka pengelolaan keuangan desa.
12.	Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Lurah Desa.
13.	Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Desa yang diberikan melalui APBD Kabupaten untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
14.	Bagian Pemerintahan Desa adalah Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2009 merupakan lanjutan program Tahun Anggaran 2008 sebagai perwujudan dukungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Desa dalam upaya peningkatan partisipasi dan kemandirian masyarakat dan diwujudkan dalam bentuk Program Bantuan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul. 

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Program Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada desa dengan tujuan untuk :
a.	meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran aktif pamong desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan kesinambungan program khususnya menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi desa;
b.	meningkatkan kegiatan usaha, memperluas kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat desa;
c.	meningkatkan fasilitasi lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat desa; 
d.	meningkatkan peran serta perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat desa; dan
e.	meningkatkan keserasian dan keselarasan program pemberdayaan antar desa.

BAB III
MEKANISME PROGRAM
Bagian Kesatu
Pelaksana dan Pendamping Program
Pasal 4

(1)	Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Program Bantuan Keuangan di Kabupaten Bantul adalah Bagian Pemerintahan Desa.

(2)	Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program bantuan keuangan, Kepala Bagian Pemerintahan Desa selaku pelaksana program dapat membentuk Tim Pendamping Kabupaten.

Bagian Kedua
Sosialisasi Program
Pasal 5

(1)	Tim Pendamping Kabupaten melaksanakan sosialisasi pengenalan program dan petunjuk pelaksanaan program kepada pemerintah desa.

(2)	Berdasarkan hasil sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat di tingkat pedukuhan sebagai persiapan pembentukan kelompok.

Bagian Ketiga
Pembentukan Kelompok 
Pasal 6

(1)	Masyarakat membentuk kelompok dengan prioritas anggotanya adalah keluarga miskin yang memiliki potensi untuk diberdayakan.

(2)	Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat pedukuhan melalui proses musyawarah warga pedukuhan dengan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan.

(3)	Struktur organisasi kelompok disusun sesuai kebutuhan, dengan sekurang-kurangnya memuat unsur-unsur:
a.	Pengurus, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara; dan
b.	Anggota, yang terdiri dari warga pedukuhan yang disepakati dalam musyawarah pedukuhan;

(4)	Jumlah anggota kelompok paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 20 (dua puluh) orang warga dalam 1(satu) pedukuhan yang memiliki kesamaan potensi dan/atau kesamaan profesi.

(5)	Lurah Desa, Pamong Desa dan Anggota BPD tidak diperbolehkan menjadi anggota kelompok.  

(6)	Jenis kegiatan usaha ditentukan sendiri oleh kelompok melalui musyawarah dengan ketentuan: 
a.	jenis usaha yang akan dikelola oleh kelompok harus benar-benar mencerminkan kemampuan, potensi dan mempunyai prospek untuk dikembangkan; dan
b.	jenis kegiatan adalah di bidang ekonomi produktif dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, jasa, industri rumah tangga dan industri kerajinan, perdagangan/pasar tradisional, simpan pinjam. 

Pasal 7

Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 membuat rancangan kegiatan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan sebagai bahan penyusunan proposal.

Bagian Keempat
Pengajuan Dana
Pasal 8

(1)	Kelompok mengajukan proposal pengajuan dana bantuan yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui Dukuh kepada Lurah Desa dengan tembusan kepada Camat dan Kepala Bagian Pemerintahan Desa.

(2)	Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a.	surat permohonan bantuan;
b.	latar belakang;
c.	maksud dan tujuan;
d.	Rencana Anggaran dan Biaya (RAB); dan
e.	susunan pengurus dan anggota kelompok.

Pasal 9

(1)	Pemerintah Desa mengajukan proposal pengajuan bantuan yang ditandatangani oleh Lurah Desa dan diketahui oleh Camat kepada Bupati Bantul melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa.

(2)	Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: 
a.	surat permohonan bantuan;
b.	latar belakang;
c.	maksud dan tujuan;
d.	Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang merupakan rekapitulasi jumlah usulan dari kelompok pedukuhan; dan
e.	susunan Tim Pengelola Tingkat Desa.

Bagian Kelima
Penetapan Alokasi Dana
Pasal 10

(1)	Tim Pendamping Tingkat Kabupaten melakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh pemerintah desa. 

(2)	Bagian Pemerintahan Desa menetapkan besaran alokasi dana untuk masing-masing desa dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat dan desa.

(3)	Besaran alokasi dana untuk masing–masing desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Pencairan Dana
Pasal 11

(1)	Bantuan Keuangan disalurkan kepada pemerintah desa melaui rekening kas desa sebagai bagian dari anggaran pendapatan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2009.

(2)	Pemerintah Desa melalui bendahara desa menyerahkan dana kepada pelaksana tingkat desa.

(3)	Pelaksana tingkat desa menyalurkan dana kepada kelompok sesuai besaran alokasi yang telah ditetapkan.

(4)	Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disertai bukti-bukti pengeluaran yang sah.

BAB IV
KETENTUAN PENGGUNAAN DANA DAN PENGELOLAAN PROGRAM
Bagian Kesatu
Ketentuan Penggunaan Dana
Pasal 12

(1)	Bantuan digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok dan kegiatan yang menunjang pemberdayaan masyarakat.

(2)	Jumlah bantuan untuk masing-masing kelompok paling banyak Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

(3)	Kelompok yang berhak menerima bantuan adalah kelompok yang belum pernah menerima bantuan keuangan pada Tahun 2008.  

(4)	Bantuan tidak diperbolehkan untuk membiayai kegiatan fisik yang tidak menunjang program seperti untuk membangun gapura, prasasti, gardu, jalan, rehab kantor desa dan sejenisnya termasuk untuk belanja penunjang seperti honor tim, uang lembur, ATK, perjalanan dinas.

Bagian Kedua
Ketentuan Pengelolaan Program
Pasal 13

(1)	Lurah Desa menerbitkan Peraturan Lurah Desa tentang ketentuan mengenai penggunaan dan pengelolaan dana pada masing-masing desa. 

(2)	Peraturan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat pengaturan mengenai : 
a.	ketentuan yang mengatur besaran dana untuk masing-masing kelompok;
b.	pertanggungjawaban kelompok;
c.	pembinaan dan pengawasan; dan
d.	pelaksana tingkat desa. 

Pasal 14

(1)	Pemerintah Desa dapat menganggarkan dana pendampingan dalam APBDesa.

(2)	Dana pendampingan program sebagaimana pada ayat (1) digunakan untuk belanja penunjang seperti honor tim, uang lembur, biaya makan dan minum rapat, ATK dan perjalanan dinas. 

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 15

(1)	Pemerintah Desa bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program di tingkat desa melalui mekanisme APBDesa Tahun 2009.

(2)	Pertanggungjawaban program merupakan bagian dari LPPD dan LKPJ Lurah Desa Tahun 2009.

(3)	Jenis pelaporan antara lain berupa:
a.	laporan hasil kegiatan dari kelompok masyarakat kepada Pemerintah Desa;
b.	laporan dari Pemerintah Desa berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pencairan dana dan SPJ  dilampiri dengan bukti – bukti pengeluaran;
c.	perkembangan pelaksanaan program dan masalah yang dihadapi di tingkat desa; dan
d.	hasil akhir dan manfaat program. 

(4)   Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati Bantul melalui Bagian Pemerintahan Desa. 

BAB VI
PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
Pasal 17

(1)	Pendampingan program di Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Pendamping Tingkat Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati. 

(2)	Tugas Tim Pendamping Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a.	menyusun pedoman pelaksanaan program;
b.	melakukan sosialisasi pengenalan program dan pedoman pelaksanaan program kepada pemerintah desa dan masyarakat;
c.	melakukan verifikasi proposal pengajuan program dari pemerintah desa;
d.	memberikan masukan, saran dan arahan kepada pemerintah desa maupun langsung kepada kelompok penerima bantuan;
e.	melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang dipandang perlu;
f.	melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program; dan
g.	melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 18

Pedampingan dan pembinaan program di tingkat Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Tingkat Desa yang bertanggung jawab kepada Lurah Desa.

Pasal 19

(1)	Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Pendamping Tingkat Kabupaten untuk melihat kualitas program, hambatan dan persoalan-persoalan yang berkembang.

(2)	Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu :
a.	monitoring dan evaluasi sebelum proses dilaksanakan untuk menjaring masukan, input, kritik dan saran yang dapat memperbaiki rencana operasional;
b.	monitoring dan evaluasi dalam proses dilaksanakan dengan memantau kegiatan kelompok untuk mengetahui perkembangan kegiatan sekaligus menjaring masukan dan saran yang dapat memperbaiki proses pelaksanaan; dan
c.	monitoring dan evaluasi setelah proses dilakukan untuk memberikan evaluasi lengkap dan menyeluruh terhadap program sebagai masukan untuk memperbaiki program lanjutan.
Pasal 20
Penyimpangan dan/atau penyalahgunaan yang terjadi dalam pelaksanaan program akan diperiksa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. 

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor             Tahun 2009
Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

              
              GENDUT SUDARTO