BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR    60     TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH
DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang         :	a.	bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing;

b.	bahwa penunaian zakat  merupakan kewajiban umat Islam yang mampu sesuai ketentuan agama, dengan maksud demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

c.	bahwa kesadaran dan keikhlasan untuk memberikan infaq dan shadaqah bagi umat Islam sebagai tuntunan ajaran agama, sangat potensial berperan aktif mewujudkan kehidupan sosial keagamaan masyarakat lebih berkualitas dan mempererat rasa persatuan dan kesatuan sesama umat, sebagai modal dasar terlaksananya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya;

d.	bahwa tuntunan ajaran agama sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu terus ditingkatkan dan diatur sistem pengelolaannya karena melibatkan dana masyarakat yang sangat besar dan potensial

e.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c,  dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Kabupaten Bantul;
 	
Mengingat          :

	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

3.	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; 

4.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

6.	Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
	
Memperhatikan   :	Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam  Departemen Agama RI Nomor D.291 Tahun 2000  tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat;
	
MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DI KABUPATEN BANTUL.	

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.	Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2.	Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.	Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
4.	Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Bantul.
5.	Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bantul.
6.	Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya dapat disebut MUI adalah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bantul.
7.	Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya dapat disebut KUA adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ruang lingkup kerjanya meliputi wilayah kecamatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8.	Badan Amil Zakat yang selanjutnya dapat disebut BAZ adalah lembaga pengelola zakat, infak dan shadaqah sesuai ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9.	Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya dapat disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZ disemua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya.
10.	Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kecamatan.
11.	Pegelolaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infak dan shadaqah.
12.	Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
13.	Infaq adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman dan/atau mendermakan, memberikan rezeki (karunia) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata’ala.
14.	Shadaqah adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata’ala dan pahala semata.
15.	Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan agama.
16.	Haul adalah batas waktu kewajiban penunaian zakat yang telah memenuhi nisabnya.
17.	Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
18.	Mustahiq  adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
19.	Fakir adalah seorang muslim yang tidak dalam kondisi dibawah pertanggungjawaban orang lain, serta tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri sehari-hari.
20.	Miskin adalah seorang muslim yang tidak dalam kondisi dibawah pertanggungjawaban orang lain, yang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari tidak tercukupi.
21.	Amil adalah pengelola zakat yang ditunjuk secara resmi berdasarkan surat keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau yang dibuat oleh badan/lembaga yang disyahkan oleh permerintah dan tidak mendapatkan imbalan dalam pelaksanaan pekerjaannya.
22.	Muallaf adalah seseorang muslim yang dipandang perlu untuk memperoleh bagian zakat  yang diberikan guna menumbuhkan dan meneguhkan hatinya agar tetap dalam Islam.
23.	Riqab, yaitu seorang muslim yang berada dalam status perbudakan dan tidak dalam kondisi merdeka untuk dapat menjalankan ajaran agama.
24.	Gharim, yaitu seorang muslim yang memiliki banyak hutang dan tidak mampu untuk membayarnya, wajib diberikan hak zakat padanya selama dipandang akan memberikan manfaat bagi kepentingan agama.
25.	Sabilillah, yaitu seorang muslim yang berjuang menegakkan dan mendakwahkan agama.
26.	Ibnu sabil, yaitu seorang muslim yang berada di luar wilayah daerah tempat tinggalnya yang kehabisan bekal dan biaya serta tidak dalam kemaksiatan.
27.	Agama adalah agama Islam.

BAB II
KEWAJIBAN ZAKAT DAN PENGUMPULAN INFAK DAN SHADAQAH
Pasal 2

Setiap orang beragama Islam yang mampu dan menetap/mukim atau bermata pencaharian di Kabupaten Bantul atau badan usaha yang dimiliki oleh orang muslim yang berada di wilayah Daerah Kabupaten Bantul, berkewajiban untuk menunaikan zakat berdasarkan ketentuan agama.

Pasal 3

Infaq dan shadaqah dikumpulkan dari masyarakat  yang berdasarkan rasa ikhlas dan semata-mata  karena mengharap pahala serta ridha dari  Allah Subhanahu Wata’ala.

BAB III
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Azas
Pasal 4

Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah berazaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
.
Bagian Kedua
Maksud
Pasal 5

Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dimaksudkan untuk :
a.	meningkatkan kesadaran masyarakat  untuk menunaikan zakat bagi yang mampu sesuai ketentuan hukum agama, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berinfaq dan bershadaqah  sesuai dengan tuntunan  ajaran agama;
b.	meningkatkan kualitas pelaksanaan tuntunan ajaran agama dibidang zakat, infaq dan shadaqah; dan
c.	meningkatkan kualitas pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah  yang dikelola secara modern dan professional.

Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 6

Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah bertujuan :
a.	meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan tuntunan  ajaran agama;
b.	meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan
c.	meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat, infaq dan shadaqah.

BAB IV
SUBYEK DAN OBYEK
Pasal 7

(1)	Subyek zakat, infaq dan shadaqah adalah orang Islam atau badan usaha milik orang Islam.

(2)	Obyek pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah adalah zakat mal, zakat fitrah, infaq dan shadaqah dan dapat menerima wasiat, waris, wakaf, hibah dan kafarat yang dikelola sesuai dengan tuntunan ajaran agama.

BAB V
ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH
Bagian Kesatu
Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah
Pasal 8

(1)	Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dilakukan oleh BAZ Kabupaten Bantul.

(2)	Organisasi pengelola zakat, infaq dan shadaqah dibentuk di tingkat kabupaten dan di tingkat kecamatan dengan anggota pengurus yang terdiri atas unsur masyarakat dan wakil pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.

(3)	Nama organisasi pengelola zakat, infaq dan shadaqah adalah  BAZ.

Pasal 9

Dalam operasional tugas pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah, BAZ sesuai tingkatannya berkewajiban membentuk satuan organisasi Unit Pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Pasal 10

BAZ tingkat kecamatan berkewajiban pula membentuk Unit Pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah yang disebut UPZ tingkat kecamatan

Bagian Kedua
Susunan Organisasi BAZ
Pasal 11

(1)	BAZ tediri dari :
a.	BAZ tingkat Kabupaten; dan
b.	BAZ tingkat Kecamatan

(2)	Susunan organisasi BAZ terdiri dari :
a.	Dewan Pertimbangan;
b.	Komisi Pengawas; dan
c.	Badan Pelaksana.
Pasal 12

(1)	Susunan oganisasi BAZ tingkat kabupaten sebagai berikut :
a.	dewan pertimbangan terdiri dari :
1.	ketua;
2.	wakil ketua;
3.	sekretaris;
4.	wakil sekretaris; dan 
5.	anggota sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

b.	komisi pengawas terdiri dari : 
1.	ketua; 
2.	wakil ketua;
3.	sekretaris;
4.	wakil sekretaris; dan 
5.	anggota sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

c.	badan pelaksana terdiri dari : 
1.	ketua;
2.	wakil ketua sebanyak 2 (dua) orang;
3.	sekretaris; 
4.	wakil sekretaris sebanyak 2 (dua) orang;
5.	bendahara; dan
6.	seksi-seksi sebanyak 4 (empat) seksi yakni :
1)	seksi pengumpulan terdiri dari seorang ketua dan 3 (tiga) orang anggota;
2)	seksi pendistribusian terdiri atas seorang ketua dan 3 (tiga) orang anggota;
3)	seksi pendayagunaan terdiri atas seorang ketua dan 3 (tiga) orang anggota; dan
4)	seksi pengembangan terdiri atas seorang ketua dan 3 (tiga) orang anggota.

(2)	Susunan organisasi BAZ tingkat kecamatan sebagai berikut :
a. dewan pertimbangan terdiri dari :
1.	ketua;
2.	wakil ketua;
3.	sekretaris;
4.	wakil sekretaris; dan 
5.	anggota sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

b.	komisi pengawas terdiri dari : 
1.	ketua; 
2.	wakil ketua;
3.	sekretaris;
4.	wakil sekretaris; dan 
5.	anggota sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

c. badan pelaksana terdiri dari : 
1.	seorang ketua;
2.	wakil ketua;
3.	sekretaris; 
4.	wakil sekretaris;
5.	bendahara; dan
6.	urusan sebanyak 4 (empat) urusan yakni :
1)	urusan pengumpulan terdiri dari seorang kepala dan 2 (dua) orang anggota;
2)	urusan pendistribusian terdiri atas seorang kepala dan 2 (dua) orang anggota;
3)	urusan pendayagunaan terdiri atas seorang kepala dan 2 (dua) orang anggota; dan
4)	urusan pengembangan terdiri atas seorang kepala dan 2 (dua) orang anggota.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi UPZ
Pasal 13

(1)	Susunan oganisasi UPZ terdiri dari ;
a. dewan pembina; dan
b.	unit pelaksana

(2)  Susunan oganisasi UPZ tingkat Kabupaten sebagai berikut :
a.	dewan pembina terdiri dari :
1.	ketua;
2.	wakil ketua; dan
3.	anggota sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

b.	unit pelaksana terdiri dari :
1.	ketua;
2.	wakil ketua;
3.	sekretaris;
4.	bendahara; dan
5.	sub unit pelaksana yakni :
1)	sub-unit pelaksana pengumpulan  data terdiri atas 2 (dua) orang anggota;
2)	sub-unit pelaksana pengumpulan zakat terdiri atas 2 (dua) orang anggota; dan
3)	sub-unit pelaksana pengumpulan infaq dan shadaqah terdiri atas 2 orang anggota.

(3)	Susunan organisasi UPZ tingkat kecamatan sebagai berikut :
a. dewan pembina terdiri dari :
1.	ketua;
2.	wakil ketua; dan
3.	anggota sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

b.	unit pelaksana terdiri dari :
1.	ketua;
2.	wakil ketua;
3.	sekretaris;
4.	bendahara; dan
5.	sub unit pelaksana yakni :
1)	sub-unit pelaksana pengumpulan  data terdiri atas 2 (dua) orang anggota;
2)	sub-unit pelaksana pengumpulan zakat terdiri atas 2 (dua) orang anggota; dan
3)	sub-unit pelaksana pengumpulan infaq dan shadaqah terdiri atas 2 orang anggota.

Pasal 14

(1)	Pejabat Pemerintah Daerah dan Pejabat Departemen Agama karena jabatannya sesuai tingkatannya diangkat dalam kepengurusan BAZ.

(2)	Lurah karena jabatannya diangkat sebagai ketua Dewan Pembina UPZ tingkat Desa.

BAB VI
PEMBENTUKAN BAZ DAN UPZ
Bagian Kesatu
Pembentukan BAZ Tingkat Kabupaten
Pasal 15

(1)	BAZ tingkat kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama.

(2)	Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diusulkan kepada Bupati setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
a.	kepala Kantor Departemen Agama membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendikiawan, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat, ormas keagamaan dan unsur pemerintah;
b.	tim penyeleksi bertugas menyusun kriteria dan menyeleksi calon pengurus BAZ yang memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi. Hasil seleksi kemudian diserahkan kepada Kepala Kantor Departemen Agama;
c.	kepala Kantor Departemen Agama berkewajiban untuk mempublikasikan rencana pembentukan pengurus BAZ kepada masyarakat selama 15 (lima belas) hari kerja; dan
d.	calon pengurus yang telah melalui tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada  huruf a, huruf b dan huruf c selanjutnya diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama kepada Bupati untuk ditetapkan dan disyahkan menjadi pengurus BAZ.

Bagian Kedua
Pembentukan BAZ Tingkat Kecamatan
Pasal 16

(1)	BAZ tingkat kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan.

(2)	Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Camat setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
a.	kepala Kantor Urusan Agama kecamatan membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendikiawan, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat, ormas keagamaan dan unsur pemerintah;
b.	tim penyeleksi bertugas menyusun kriteria dan menyeleksi calon pengurus BAZ yang harus memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, professional dan berintegritas tinggi. Hasil seleksi kemudian diserahkan  kepada Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan;
c.	kepala Kantor Urusan Agama kecamatan berkewajiban untuk mempublikasikan rencana pembentukan pengurus BAZ kepada masyarakat  selama 15 (lima belas) hari kerja; dan
d.	calon pengurus yang telah melalui tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada  huruf a, huruf b dan huruf c selanjutnya diusulkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan kepada Camat, untuk ditetapkan dan disyahkan menjadi pengurus BAZ.

Bagian Ketiga
Pembentukan UPZ Tingkat Kabupaten
Pasal 17

(1)	UPZ tingkat Kabupaten dibentuk oleh BAZ Kabupaten dengan keputusan yang ditandatangani oleh ketua  dan sekretaris Badan Pelaksana.

(2)	Pembentukan UPZ tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan disetiap : 
a.	instansi/lembaga pemerintah, BUMN/BUMD, yang ruang lingkup pekerjaannya meliputi Kabupaten Bantul;
b.	lembaga dan/atau  organisasi  profesi tingkat Kabupaten; dan
c.	perusahaan-perusahaan  dengan karyawan lebih dari 300 orang yang beroperasi di Kabupaten Bantul.

Bagian Keempat
Pembentukan UPZ Tingkat Kecamatan
Pasal 18

(1)	UPZ tingkat kecamatan dibentuk oleh BAZ Kecamatan dengan keputusan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Badan Pelaksana.
(2)	Pembentukan UPZ tingkat kecamatan dilakukan pada tempat dimana dibutuhkan seperti RT/RW/masjid/langgar/mushalla/sekolahan/pondok pesantren dan lain-lainnya yang melaksanakan kegiatan pengumpulan zakat fitrah, untuk ditingkatkan kegiatan pengumpulannya meliputi  pula zakat mal, infaq dan shadaqah.

(3)	Pembentukan UPZ tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan  disetiap :
a.	instansi/lembaga pemerintah, BUMN/BUMD, yang ruanglingkup pekerjaannya meliputi  wilayah kecamatan setempat;
b.	tiap-tiap  desa/kelurahan; dan
c.	perusahaan-perusahaan dengan karyawan kurang dari 300 orang yang beroperasi di wilayah kecamatan yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Masa Tugas Kepengurusan 
Pasal 19

Masa tugas kepengurusan BAZ dan UPZ baik ditingkat Kabupaten maupun Kecamatan adalah selama 3 (tiga) tahun.

BAB VII
TUGAS PENGURUS BAZ DAN UPZ
Bagian Kesatu
Tugas Pengurus BAZ Kabupaten
Pasal 20

(1)	Dewan Pertimbangan BAZ Kabupaten bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.

(2)	Komisi Pengawas BAZ Kabupaten bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

(3)	Badan Pelaksana BAZ Kabupaten bertugas :
a.	menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
b.	mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
c.	menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;  
d.	melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat; dan
e.	Ketua Badan Pelaksana BAZ Kabupaten bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama BAZ baik ke dalam maupun keluar.

Bagian Kedua
Tugas Pengurus BAZ Kecamatan
Pasal 21

(1)	Dewan Pertimbangan BAZ Kecamatan bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.

(2)	Komisi Pengawas BAZ Kecamatan bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat.

(3)	Badan Pelaksana BAZ Kecamatan bertugas :
a.	menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
b.	mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
c.	menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; 
d.	melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat; dan
e.	Ketua Badan Pelaksana BAZ Kecamatan bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama BAZ baik ke dalam maupun keluar.

Bagian Ketiga
Tugas Pengurus UPZ Tingkat Kabupaten
Pasal 22

(1)	Dewan Pembina Pengurus UPZ bertugas memberikan pembinaan kepada Unit Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas operasional pengumpulan zakat, infak dan shadaqah.

(2)	Unit Pelaksana bertugas :
a.	mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengumpulan zakat, infak dan shadaqah;
b.	menyetorkan hasil pengumpulan zakat kepada BAZ sesuai tingkatannya;
c.	menyetorkan hasil pengumpulan infak dan shadaqah kepada BAZ Kabupaten;
d.	membuat usulan rencana pendistribusian zakat diwilayah kerja masing-masing kepada BAZ sesuai tingkatannya;
e.	membuat usulan rencana pendistribusian infak dan shodaqoh diwilayah kerja masing-masing kepada BAZ Kabupaten;
f.	dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan zakat, UPZ menggunakan formulir yang dibuat oleh BAZ sesuai tingkatannya;
g.	dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan infak dan shadaqah, UPZ menggunakan formulir yang dibuat oleh BAZ Kabupaten.

	Bagian Keempat
Tugas Pengurus UPZ Tingkat Kecamatan
Pasal 23

Pengurus UPZ Tingkat Kecamatan bertugas :
a.	melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data zakat, infak dan shadaqah di tingkat Kecamatan;
b.	membuat rencana pengumpulan  zakat, infak dan shadaqah di tingkat Kecamatan;
c.	menyetorkan hasil pengumpulan zakat, infak dan shadaqah di tingkat Kecamatan kepada BAZ Kecamatan;
d.	dalam melaksanakan kegiata pengumpulan zakat, UPZ menggunakan formulir yang dibuat oleh BAZ Kecamatan; dan
e.	dalam melaksanakan kegiata pengumpulan nfak dan shadaqah, UPZ menggunakan formulir yang dibuat oleh BAZ Kabupaten.

BAB VIII
KEWAJIBAN PENGURUS BAZ
Pasal 24

Kepengurusan BAZ  sesuai tingkatannya memiliki kewajiban :
a.	segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat;
b.	menyusun laporan tahunan yang didalamnya termasuk laporan keuangan;
c.	mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai dengan tinkatannya selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku terakhir;
d.	merencanakan kegiatan tahunan; dan
e.	mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dari dana zakat yang diperoleh untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang seluas-luasnya di wilayah kerja masing-masing.

Pasal 25

Jajaran anggota kepengurusan BAZ sesuai tingkatannya yang telah ditunjuk berkewajiban untuk melaksanakan program kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IX
PENGUMPULAN ZAKAT
Pasal 26

(1)	Pengumpulan zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.

(2)	Harta yang dikenai zakat adalah :
a.	uang, emas, perak dan atau logam mulia lainnya;
b.	perdagangan dan perusahaan;
c.	hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
d.	hasil pertambangan;
e.	hasil peternakan;
f.	hasil pendapatan, gaji pegawai, jasa dan profesi; dan
g.	rikaz atau harta temuan.

(3)	Penghitungan zakat mal menurut nisab, kadar dan haulnya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Pasal 27

(1)	Pengumpulan zakat dilakukan oleh pengurus BAZ sesuai tingkatannya dengan cara menerima atau mengambil atas dasar pemberitahuan dari muzakki.

(2)	BAZ sesuai tingkatannya dapat bekerja sama dengan bank dalam memungut harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

Pasal 28

(1)	Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.

(2)	Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan BAZ sesuai tingkatannya untuk memberikan bantuan menghitungnya.

Pasal 29

Semua bukti setoran zakat yang sah dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada akhir tahun melalui Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan pada saat dibayarnya pajak tersebut.

BAB X
LINGKUP KEWENANGAN BAZ
Pasal 30

(1)	Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZ tingkat kabupaten adalah  meliputi seluruh wilayah daerah kabupaten.

(2)	Lingkup kewenangan pengumpulam zakat oleh BAZ tingkat kecamatan adalah meliputi seluruh wilayah kecamatan yang terkait.

BAB XI
PENGUMPULAN INFAQ DAN SHADAQAH
Pasal 31

(1)	BAZ tingkat kabupaten membuat perencanaan  pengumpulan  infaq dan shadaqah diseluruh wilayah daerah kabupaten, selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk dapat dituangkan dalam Keputusan Bupati.

(2)	Pengumpulan infaq dan shadaqah dikoordinir oleh BAZ Kabupaten, dilaksanakan secara periodik  setiap  bulan oleh UPZ tingkat kabupaten,  UPZ tingkat kecamatan dan UPZ tingkat desa.

(3)	Hasil pengumpulan infaq dan shodaqoh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan melalui bank yang ditunjuk oleh BAZ Kabupaten dan dilaporkan kepada BAZ Kabupaten selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan beikutnya.

(4)	BAZ Kecamatan bertanggung jawab atas kelancaran dan kesuksesan pengumpulan infaq dan shadaqah diwilayah kerjanya masing-masing.

Pasal 32

BAZ sesuai tingkatannya dapat menerima harta selain zakat, infaq dan shadaqah seperti hibah, wasiat, wakaf, waris dan kafarat.

BAB XII
MUSTAHIQ
Pasal 33

Mustahiq yang berhak menerima zakat adalah :
a.	fakir;
b.	miskin;
c.	amil;
d.	muallaf;
e.	rigaf;
f.	gharim;
g.	sabilillah; dan 
h.	ibnu sabil.

BAB XIII
PENDAYAGUNAAN ZAKAT
Pasal 34

(1)	Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf  yakni fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, sabilillah dan ibnu sabil;
b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan; dan
c.	mendahulukan mustahiq dalam wilayah masing-masing.

(2)	Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
a.	apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
b.	terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan; dan
c.	mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

Pasal 35

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha poduktif dilakukan setelah dilakukan  hal-hal sebagai berikut :
a.	melakukan studi kelayakan;
b.	menetapkan jenis usaha produktif;
c.	melakukan bimbingan dan penyuluhan;
d.	melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
e.	mengadakan evaluasi; dan
f.	membuat pelaporan.

Pasal 36

Pedayagunaan zakat tidak boleh dialihkan pembagiannya dari daerah sumber zakat ke daerah lain kecuali apabila daerah sumber telah mengalami surplus, dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

BAB XIV
PENDAYAGUNAAN HARTA SELAIN ZAKAT
Pasal 37

(1)	Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 didayagunakan terutama untuk kegiatan usaha produktif masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan bantuan sosial bagi kaum dhu’afa serta bantuan pembangunan  sarana dan prasarana  keagamaan.

(2)	Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a.	apabila hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat mencukupi dan layak didayagunakan untuk kegiatan usaha produktif masyarakat;
b.	terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan; dan
c.	mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

Pasal 38

(1)	Pendayagunaan hasil harta selain zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 didistribusikan oleh BAZ sesuai tingkatannya.

(2)	Pendistribusian harta selain zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan di Kabupaten Bantul dan dapat dialihkan ke daerah lain sebatas untuk bantuan kemanusiaan dan/atau bantuan bencana alam dengan syarat telah mendapat ijin tertulis dari Dewan Pertimbangan BAZ Kabupaten.

BAB XV
 PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 39

(1)	BAZ Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati.

(2)	BAZ Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BAZ Kabupaten.

(3)	Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) dan ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut :
a.	membuat laporan tahunan pelaksanaan program kerja; dan
b.	materi laporan meliputi seluruh kegiatan pelaksanaan program kerja serta berbagai kebijakan yang telah dibuat keputusannya.

(4)	Laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh BAZ Kecamatan harus diketahui oleh Dewan Pertimbangan dan dilampiri hasil penilaian yang dilakukan oleh Komisi Pengawas.

(5)	BAZ tingkat Kabupaten berhak untuk melakukan penilaian dan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh BAZ tingkat kecamatan.

Pasal 40

(1)	Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 pelaporannya dibuat secara terpisah antara BAZ Kabupaten dan BAZ Kecamatan.

(2)	BAZ Kabupaten berkewajiban pula membuat laporan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dan laporan kegiatan BAZ Kecamatan yang berada diwilayah daerah kerjanya kepada BAZ Daerah tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk  memperoleh bimbingan dan pembinaan.
BAB XVI
PENGAWASAN
Pasal 41

(1)	Pengawasan terhadap kinerja pengurus BAZ dilakukan secara internal oleh Komisi Pengawas, dan secara eksternal dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

(2)	Ruang lingkup pengawasan meliputi pembukuan keuangan, kinerja dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapan prinsip-prinsip syari’ah dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.

(3)	Dalam hal Komisi Pengawas melakukan pemeriksaan keuangan dapat meminta bantuan akuntan publik.

(4)	Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap rancangan program kerja, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan setelah tahun buku berakhir.

(5)	Hasil pengawasan internal disampaikan kepada Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan untuk dibahas dan ditindaklanjuti atau dapat pula sebagai bahan penjatuhan sanksi bilamana terjadi pelanggaran.

(6)	Masyarakat baik secara pribadi maupun institusi dapat berperan aktif turut serta melakukan pengawasan terhadap kinerja BAZ.

(7)	Dalam hal adanya laporan masyarakat terhadap pelanggaran kinerja pengurus BAZ, maka segera dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
PENINJAUAN ULANG PENGURUS BAZ
Bagian Kesatu
Peninjauan Ulang Pengurus BAZ Kabupaten
Pasal 42

(1)	Kepengurusan BAZ Kabupaten dapat ditinjau ulang pembentukannya apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal  24.

(2)	Mekanisme peninjauan ulang terhadap kepengurusan BAZ Kabupaten melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
a.	diberikan peringatan secara tertulis oleh Bupati; dan
b.	bila peringatan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada tindak lanjut, maka pembentukannya dapat ditinjau ulang dan Bupati dapat membentuk kembali BAZ dengan susunan pengurus yang baru.

(3)	Peninjauan ulang kepengurusan BAZ diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama untuk BAZ tingkat Kabupaten. 

Bagian Kedua
Peninjauan Ulang Pengurus BAZ Kecamatan
Pasal 43

(1)	Kepengurusan BAZ Kecamatan dapat ditinjau ulang pembentukannya apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal  24.

(2)	Mekanisme peninjauan ulang terhadap kepengurusan BAZ Kecamatan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
a.	diberikan peringatan secara tertulis oleh Camat; dan
b.	bila peringatan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada tindak lanjut, maka pembentukannya dapat ditinjau ulang dan Camat dapat membentuk kembali BAZ dengan susunan pengurus yang baru.

(3)	Peninjauan ulang kepengurusan BAZ diusulkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) untuk BAZ tingkat Kecamatan.

BAB XVIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 44

Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan zakat, infaq dan shadaqah diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan peraturan  perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45

Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka  semua kegiatan usaha yang sama dan sejenis dengan  kegiatan BAZ harus menyesuaikan diri dan seluruh aset  yang dimiliki dilimpahkan ke usaha sejenis atau berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah dibuat. 

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

BUPATI BANTUL

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor		
Tanggal		

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

            GENDUT SUDARTO