BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL 

NOMOR    05 A   TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN DAN ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN REHABILITASI KANTOR DESA DI KABUPATEN BANTUL 
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANTUL, 

Menimbang 	:	a.	bahwa dalam rangka percepatan pemulihan kegiatan pemerintahan desa di Kabupaten Bantul sebagai dampak adanya kerusakan pada kantor-kantor Desa akibat gempa bumi yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006, perlu dilaksanakan kegiatan bantuan untuk merehabiltasi kantor-kantor desa di Kabupaten Bantul; 

b.	bahwa agar kegiatan bantuan rehabilitasi kantor desa dapat berdaya guna dan berhasil guna maka perlu menetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan dan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Rehabilitasi Kantor Desa; 

c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan dan Alokasi Bantuan Keuangan Rehabilitasi Kantor Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010;
	
Mengingat	: 	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

3.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15;

4.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5.	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

6.	Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8.	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36A Tahun 2009 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial; 

9.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa;

10.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010; 

11.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010;

12.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010;
	
MEMUTUSKAN :
	
Menetapkan 	:	PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN DAN ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN REHABILITASI KANTOR DESA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.	Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.	Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3.	Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.	Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
5.	Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
6.	Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.	Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8.	Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10.	Rekening Kas Desa adalah rekening milik dan atas nama pemerintah Desa pada bank dalam rangka pengelolaan keuangan Desa.
11.	Bantuan Keuangan Rehabilitasi Kantor Desa adalah adalah bantuan pemerintah daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja langsung, dengan tujuan untuk mempercepat pemulihan fungsi kantor Desa.
12.	Bagian Pemerintahan Desa adalah Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Bantuan Keuangan Rehabilitasi Kantor Desa di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010 merupakan lanjutan program bantuan dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Desa melalui APBD Kabupaten dalam upaya memulihkan dan meningkatkan fungsi Kantor Desa sebagai sarana utama pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat. 

Pasal 3

Program Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada desa dengan tujuan untuk :
a.	membangun sarana kantor desa yang rusak akibat terjadinya bencana alam gempa bumi 27 Mei 2006;
b.	memulihkan dan meningkatkan kegiatan pemerintah desa dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
c.	meningkatkan fasilitasi lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat desa; dan
d.	mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat.

BAB III
MEKANISME PROGRAM
Bagian Kesatu
Pelaksana Program
Pasal 4

(1)	Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Program Bantuan Keuangan di Kabupaten Bantul adalah Bagian Pemerintahan Desa.

(2)	Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program bantuan, Kepala Bagian Pemerintahan Desa selaku pelaksana program dapat membentuk Tim Pelaksana Kabupaten.

(3)	Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
a.	mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan baik langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan pelaksanaan program;
b.	melakukan sosialisasi program kepada pemerintah desa;
c.	melakukan verifikasi atas proposal dari pemerintah desa dan menyerahkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk ditetapkan besaran dananya;
d.	menyerahkan dana sesuai besaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi kepada pemerintah desa;
e.	melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan pelaksanaan kegiatan; dan
f.	   menyusun rekapitulasi laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan kepada Bupati.

Pasal 5

(1)	Di tingkat Kecamatan dilaksanakan asistensi dengan penanggung jawab Camat dan Kasi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kecamatan sebagai pelaksana.

(2)	Tugas asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan asistensi dalam penyusunan proposal dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi kantor desa.

Pasal 6

(1)	Di Desa dibentuk Panitia Pelaksana Rehabilitasi Kantor Desa dengan Lurah Desa sebagai penanggung jawab dengan susunan panitia dan anggota sesuai kebutuhan.

(2)	Pembentukan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.

(3)	Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
a.	menyusun rencana kegiatan dan rencana anggaran;
b.	mengajukan pencairan dana kepada Pemerintah Desa;
c.	melaksanakan kegiatan dan administrasi keuangan;
d.	membuat laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan;
e.	membuat SPJ;
f.	   membuat berita acara Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4); dan
g.	menyerahkan hasil kegiatan berupa fisik dan administrasi pelaksanaan kegiatan kepada Lurah Desa.

Bagian Kedua
Pengajuan Dana
Pasal 7

(1)	Pemerintah Desa mengajukan proposal pengajuan dana bantuan yang ditandatangani oleh Lurah Desa dan diketahui Camat kepada Bupati Bantul.

(2)	Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a.	Surat Permohonan Bantuan;
b.	Latar Belakang;
c.	Maksud dan Tujuan;
d.	Rencana Anggaran dan Biaya (RAB); dan
e.	Susunan Organisasi/Panitia.

Bagian Ketiga
Penetapan Alokasi Dana
Pasal 8

(1)	Tim Pelaksana Kabupaten melakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh pemerintah Desa.

(2)	Bagian Pemerintahan Desa mengajukan anggaran belanja Bantuan Keuangan  kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang keuangan Kabupaten Bantul sesuai besaran alokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi untuk masing-masing Desa.

(3)	Besaran alokasi dana untuk masing–masing Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pencairan Dana Ke Desa
Pasal 9

(1)	Bagian Pemerintahan Desa menyerahkan bantuan kepada Pemerintah Desa dengan disertai berita acara yang ditanda tangani oleh Lurah Desa.

(2)	Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3)	Bantuan yang telah diterima oleh pemerintah desa dimasukkan ke dalam rekening kas Desa sebagai bagian dari APBDesa Tahun Anggaran 2010.

Bagian Kelima
Pencairan Dana Dari Desa ke Panitia
Pasal 10

(1)	Pemerintah Desa melalui bendahara Desa menyerahkan dana kepada Panitia Pelaksana Tingkat Desa dengan Berita Acara Pembayaran.

(2)	Berita Acara Pembayaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3)	Penyerahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti-bukti pengeluaran yang sah.

Bagian Kelima
Ketentuan Penggunaan Dana
Pasal 11

Pelaksanaan pekerjaan Bantuan Keuangan Rehabilitasi Kantor Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 12

(1)	Panitia Pelaksana bertanggungjawab kepada Lurah Desa dengan menyerahkan hasil fisik kegiatan dan laporan administrasi pelaksanaan kegiatan.

(2)	Jenis laporan administrasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
a.	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) asli dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran;
b.	Bukti penyetoran pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
c.	Dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan (perkembangan dari 0% - 50% - 100%).

(3)	Bentuk laporan hasil fisik kegiatan dan laporan administrasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1)	Pemerintah Desa bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dana bantuan yang terdiri dari :
a.	administrasi pekerjaan;
b.	pengelolaan keuangan; dan
c.	kualitas fisik/bangunan pekerjaan.

(2)	Pertanggungjawaban program merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Laporan Kerja dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Lurah Desa Tahun 2010.

(3)	Selain pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa membuat laporan antara lain berupa:
a.	salinan laporan hasil kegiatan dari panitia sebagaimana dimaksud pada       Pasal 12 ayat (2); dan
b.	perkembangan pelaksanaan kegiatan dan masalah yang dihadapi di tingkat desa.

(4)  Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati Bantul melalui Bagian Pemerintahan Desa. 

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
Pasal 14

Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat kualitas pelaksanaan kegiatan dan hambatan yang terjadi.

Pasal 15

Penyimpangan dan/atau penyalahgunaan yang terjadi dalam pelaksanaan program akan diperiksa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. 

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal   9 Januari 2010

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor     05 A     TAHUN 2010
Tanggal   9 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

              GENDUT SUDARTO

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR          TAHUN 2010
TANGGAL 

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN DAN ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN REHABILITASI KANTOR DESA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2010

DAFTAR LOKASI DAN ALOKASI DANA
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI KANTOR DESA KABUPATEN BANTUL 
TAHUN 2010

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah Alokasi Dana	Keterangan	
1.	Bambanglipuro	Sidomulyo	40.000.000		
2.	Piyungan	Srimartani	120.000.000		
3.	Sewon	Timbulharjo	80.000.000		
4.	Pandak	Caturharjo	80.000.000		
5.	Pleret	Wonolelo	80.000.000		
6.	Pleret	Bawuran	80.000.000		
7.	Pleret	Segoroyoso	112.000.000		
8.	Pleret	Wonokromo	112.000.000		
9.	Pundong	Srihardono	80.000.000		
10.	Kretek	Donotirto	112.000.000		
11.	Kretek	Tirtomulyo	200.000.000		
12.	Dlingo	Jatimulyo	120.000.000		
13.	Dlingo	Temuwuh	112.000.000		
14.	Dlingo	Mangunan	112.000.000		
15.	Bantul	Palbapang	160.000.000		
16.	Banguntapan	Tamanan	112.000.000		
17.	Banguntapan	Wirokerten	112.000.000		
18.	Banguntapan	Jambidan	112.000.000		
19.	Kasihan	Tamantirto	200.000.000		
20.	Kasihan	Tirtonirmolo	200.000.000		
21.	Pandak	Gilangharjo	200.000.000		
22.	Sanden	Murtigading	200.000.000		
23.	Sedayu	Argosari	200.000.000		
24.	Srandakan	Poncosari	200.000.000		
	JUMLAH		3.136.000.000		

BUPATI BANTUL,

                M. IDHAM SAMAWI

LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR          TAHUN 2010
TANGGAL  

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN DAN ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN REHABILITASI KANTOR DESA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2010

BERITA ACARA

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN REHABILITASI KANTOR DESA 
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2010

NOMOR : 

Pada hari ini, ............, tanggal ............................ tahun ......................., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1.	Nama
NIP
Pangkat/Gol.
Jabatan	:
:
:
:	

Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul	

Yang berkedudukan di Jalan RW. Monginsidi Nomor 1 Kompleks Parasamya Bantul dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 

2.	Nama
Jabatan
Alamat	:
:
:
	
Lurah Desa 
	
Yang berkedudukan di Desa…………….. Kecamatan ……………… Kabupaten Bantul dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa …………… Kecamatan ……………….. Kabupaten Bantul yang selnajutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini para pihak menyatakan sebagai berikut : 
1.	PIHAK PERTAMA menyerahkan Bantuan Keuangan Rehabilitasi Kantor Desa Tahun Anggaran 2010 kepada PIHAK KEDUA sejumlah : Rp …………….. dan PIHAK KEDUA menerima bantuan dimaksud.
2.	Selanjutnya PIHAK KEDUA selaku penerima bantuan sanggup memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai berikut : 
a.	mencatat penerimaan bantuan ke dalam Buku Kas Umum sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam Berita Acara.
b.	mengelola bantuan melalui mekanisme APBDesa Tahun Anggan 2010 yaitu sebagai penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja desa. 
c.	menggunakan bantuan sesuai dengan peruntukkannya dan petunjuk pelaksanan yang ditetapkan.
d.	tidak menggunakan dana bantuan sebelum ditetapkan petunjuk pelaksanaannya dan menyimpan dana dalam rekening kas desa. 
e.	melakukan pencatatan pembukuan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f.	mempertanggungjawabkan pelaksanaan bantuan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban. 

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. 

Yang Membuat Berita Acara : 

PIHAK KEDUA

______________________	PIHAK PERTAMA

_________________________	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR          TAHUN 2010
TANGGAL 

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN DAN ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN REHABILITASI KANTOR DESA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2010

CONTOH
BERITA ACARA PEMBAYARAN / PENARIKAN DANA

Nomor : ………… ……………….

Pada hari ini ………………tanggal ………………………., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1.		Nama	: ……………………………………………..
Jabatan	: Ketua Panitia Pelaksana
Alamat	: Desa ………………………  Kecamatan……………………..
	  Kabupaten Bantul 

2.	   Nama	: ……………………………………………..
Jabatan	: Lurah Desa
Alamat	: Desa ………………………  Kecamatan……………………..
	  Kabupaten Bantul 

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian :
1.		Ketua Panitia Pelaksana Rehabilitasi Kantor Desa ………………………Kecamatan …………………….Kabupaten Bantul; telah siap melaksanakan pekerjaan pembangunan ……………………………………….. tahap………………. sebagai kegiatan Rehabilitasi Kantor Desa Tahun 2010.

2.		Telah dipenuhi persyaratan teknis dan administrasi; maka Ketua Panitia Pelaksana layak untuk memperoleh pembayaran tahap …………………. Sebesar Rp …………………(……….…………………………...) yang terdiri atas …………..% dari alokasi dana Rehabilitasi Kantor Desa Tahun 2010 untuk Desa ……………………Kecamatan…………………….. sebesar Rp ………………………….(…………………………………………..).

3.		Rincian Penarikan Dana
a	Penarikan sampai dengan tahap yang lalu	Rp	
b	Penarikan tahap ini	Rp	
c	Jumlah pemarikan sampai dengan tahap ini	Rp	
d	Sisa yang belum ditarik	Rp	

4.		Dengan telah disalurkannya pemberian bantuan ini, maka Ketua Panitia bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud sesuai jadwal dan tempat yang telah ditentukan berdasar Pedoman Umum Pelaksanaan dan Alokasi Dana Rehabilitasi Kantor Desa di Kabupaten Bantul Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor ………… Tahun 2010.

Demikian Berita Acara Pembayaran / Penarikan Dana ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

............., ……………………..2010

                               Lurah Desa ...............		             Ketua Panita 

			..............................				..........................

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR          TAHUN 2010
TANGGAL 

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN DAN ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN REHABILITASI KANTOR DESA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2010

CONTOH
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Kegiatan: ……………………………………………………..

Pada hari ini ……………tanggal ……….. bulan…………….. tahun………….. dilaporkan kondisi perkembangan pelaksanaan  dan rencana kerja sebagai berikut :

1.		Waktu Pelaksanaan		
Jangka waktu pelaksanaan	: …………….. hari kalender
Waktu yang telah digunakan	: …………….. hari kalender

2.		Prestasi Pekerjaan Fisik
Minggu ke ……………tanggal ……………….
Prestasi fisik pekerjaan	: …………………….%
Menurut time schedule	: …………………….%

3.		Keuangan 
a.		Pembelian / Pengadaan Barang
No.	Macam Bahan	Volume	Satuan	Jumlah	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.	dst.				

b.		Tenaga Pelaksana dan Tenaga Kerja
No.	Tenaga	Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV	dst.	
1.	Pelaksana						
2.	Mandor						
3.	Tukang Kayu						
4.	Tukang Batu						
5.	Tukang Besi						
6.	Tukang Cat						
7.	Tenaga						
8.							

4.		Pekerjaan yang telah dilaksanakan :
a.		………………………………………………………………………………………….
b.		………………………………………………………………………………………….

5.		Pekerjaan yang sedang dilaksanakan :
a.		………………………………………………………………………………………….
b.		………………………………………………………………………………………….

6.		Pekerjaan yang akan dilaksankan :
a.		………………………………………………………………………………………….
b.		………………………………………………………………………………………….

7.		Permasalahan :
a.		Administrasi :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

b.		Teknis :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

8.		Monitoring Pelaksanaan Fisik
( Foto-foto hasil pelaksanaan pekerjaan )

Demikian Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di		:
Pada Tanggal	:
             Mengetahui
Lurah Desa……………………			Panitia Pelaksana Pembangunan
      	                                                                                                  Ketua

                 .................................				           ...............................

							
BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI