BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR    06     TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI 
DAN BANGUNAN (PBB) UNTUK KELUARGA MISKIN (GAKIN) 
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI    BANTUL,

Menimbang: 	a.	bahwa untuk  meringankan beban Keluarga Miskin (Gakin) dan sebagai bagian upaya peningkatan pengentasan kemiskinan, diperlukan kebijakan di bidang perpajakan pemberian bantuan pembayaran pajak bumi dan bangunan untuk keluarga miskin (Gakin);

b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Untuk Keluarga Miskin (Gakin) di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010;
	
Mengingat    :

	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa  Jogjakarta;

2.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; 

3.	Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4.	Peraturan Pemerintah Nomor 32  Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang  Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

5.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7.	Peraturan Daerah Kabupaten  Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;

8.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

9.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010;

10.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010;	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan   :  PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) UNTUK KELUARGA MISKIN (GAKIN) DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.	Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan untuk pembayaran tahun 2010.
2.	Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut Gakin adalah keluarga miskin yang ditetapkan oleh Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.
3.	Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
4.	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
5.	Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
6.	Bidang Pendapatan adalah Bidang Pendapatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
7.	Bidang Anggaran adalah Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN PEMBAYARAN PBB
Pasal 2

(1)	Bagi Keluarga Miskin diberikan bantuan pembayaran PBB tahun 2010, yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010.

(2)	Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran langsung PBB berdasarkan SPPT PBB tahun 2010 atas nama Gakin yang bersangkutan.
BAB III
PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN DAN PENGEMBALIAN
Pasal 3

Prosedur pemberian bantuan pembayaran PBB untuk keluarga miskin sebagai berikut :
a.	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengirimkan SPPT PBB Tahun Pajak 2010 kepada Pemerintah Desa se-Kabupaten Bantul;
b.	SPPT sebagaimana dimaksud pada huruf a diteliti kebenarannya serta dikelompokkan dalam kelompok pedukuhan oleh Pamong Desa yang menangani PBB dan selanjutnya dikirim ke masing-masing pedukuhan.
c.	Dukuh meneliti kembali SPPT PBB yang diterima serta memisahkan SPPT PBB atas nama Gakin;
d.	SPPT PBB yang bukan atas nama Gakin oleh Dukuh langsung diberikan kepada wajib pajak, sedangkan SPPT PBB atas nama Gakin direkap sesuai urutan NOP SPPT dan dikirim kembali ke Pemerintah Desa dengan dilampiri SPPT yang asli;
e.	Pemerintah Desa merekap SPPT PBB asli dari Dukuh sebagaimana dimaksud pada huruf d, dan disusun sesuai urutan pedukuhan selanjutnya dikirim kembali ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah cq. Bidang Pendapatan selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2010;
f.	Pengiriman sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan secara bertahap, namun harus satu kesatuan untuk setiap pedukuhan;
g.	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meneliti dan memproses dengan menyampaikan rekap SPPT PBB yang obyek pajaknya Gakin kepada Bupati Bantul cq. Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan pencairan dananya;
h.	Setelah mendapatkan persetujuan, Bidang Belanja menerbitkan SP2D untuk Bendahara Bantuan;
i.	Bendahara Bantuan menyerahkan dana bantuan berupa GIRO ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah cq. Bidang Pendapatan;
j.	Petugas Bidang Pendapatan memproses dan menyetorkan dana bantuan pembayaran PBB ke Tempat Pembayaran (TP) dengan membawa rekap dan SPPT PBB asli; dan
k.	Bukti setoran sebagai pertanggungjawaban keuangan disimpan pada Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, SPPT dan STTS dikembalikan ke wajib pajak melalui Pemerintah Desa masing-masing.

                                                       BAB IV
                                                  PELAKSANA
Pasal 4

(1)	Pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditugaskan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

(2)	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan pelaksanaan  Peraturan Bupati ini bersama perangkat daerah lain yang terkait.

(3)	Untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Kepala Dinas dapat mengeluarkan ketentuan teknis.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Bantul ini maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk Keluarga Miskin dan Tanah Pertanian di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam  Berita Daerah Kabupaten Bantul.

                               Ditetapkan di Bantul
                               pada tanggal 
			
		BUPATI  BANTUL,	

	

		   M. IDHAM  SAMAWI	

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor	
Tanggal	

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO