BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR   29  TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 21A TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN 
BANTUAN STIMULAN PARTISIPASI MASYARAKAT

BUPATI BANTUL,

Menimbang :	a.	bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemberian bantuan stimulan partisipasi masyarakat, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Bantul Nomor 21A Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Partisipasi Masyarakat;

b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 21A Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Partisipasi Masyarakat;
	
Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemberintahan Daerah;

6.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

7.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

9.	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul;

11.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 21A Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Partisipasi Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 21A TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PARTISIPASI MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 21A Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Partisipasi Masyarakat, diubah sebagai berikut :

1.	Ketentuan Pasal 13 ayat (3) ditambah huruf f, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 13
(1)	Panitia pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan partisipasi masyarakat paling lambat 2 (dua) bulan sejak penerimaan bantuan, harus membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dan dikirim kepada Bupati Cq. Bagian Administrasi Pembangunan dengan tembusan:
a.	BAPPEDA;
b.	DPU;
c.	Kantor PMD;
d.	Kecamatan yang bersangkutan; dan
e.	Pemerintah Desa yang bersangkutan.

(2)	Pemerintah Desa harus membuat laporan pelaksanaan kegiatan bantuan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak penerimaan bantuan, dan dikirim kepada Bupati Cq. Bagian Administrasi Pembangunan dengan tembusan:
a.	BAPPEDA;
b.	DPU;
c.	Kantor PMD;
d.	Bagian Pemerintahan Desa; dan
e.	Kecamatan yang bersangkutan.

(3)	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal sebagai berikut:
a.	jumlah dana /aspal yang diterima;
b.	jumlah swadaya masyarakat yang dapat dihimpun yang berupa uang, material, ganti rugi tanah/bangunan/tanaman, tenaga, konsumsi yang dinilai dengan uang;
c.	hasil fisik pelaksanaan kegiatan;
d.	foto pelaksanaan kegiatan (0%, 50%, 100%);
e.	dampak/manfaat dari hasil kegiatan; dan
f.	pengesahan dari Pemerintah Desa dan Kecamatan.

2.	Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan BAB Baru yakni BAB VIIIA dan BAB VIIIB, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIIA
MONITORING DAN PELAPORAN
Pasal 13a
Untuk memastikan bantuan stimulan partisipasi masyarakat dipergunakan sesuai permohonan, maka Bagian Administrasi Pembangunan bersama instansi terkait perlu melakukan monitoring pada waktu dan/atau setelah pelaksanaan kegiatan di lapangan.

BAB XIIIB
SANKSI
Pasal 13b
Penerima bantuan yang belum melaporkan bantuan yang telah diterimanya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13a, tidak akan dipertimbangkan kembali untuk menerima bantuan stimulan.
Pasal 13c
Apabila di kemudian hari diketahui bahwa bantuan aspal, bantuan stimulan partisipasi masyarakat, bantuan kepada Pemerintah Desa maupun bantuan stimulan keluarga miskin/tidak mampu ternyata :
a.	tidak diterima oleh panitia/penerima yang berhak;
b.	tidak dipergunakan sesuai peruntukannya yang disebutkan dalam proposal; dan
c.	tidak segera menggunakan bantuan yang telah diterima dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
maka panitia atau penerima bantuan harus mengembalikan semua bentuk bantuan yang telah diterima kepada Pemerintah Daerah melalui Bagian Administrasi Pembangunan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul 
Nomor           
Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO