PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR    05    TAHUN 2010

TENTANG

PENANGGULANGAN  BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG  MAHA ESA 
BUPATI BANTUL,

Menimbang :

	a.

b.

c.

	bahwa wilayah Kabupaten Bantul memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah;
bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab dan wewenang Pemerintah Daerah, oleh sebab itu maka perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan   Daerah  tentang Penanggulangan Bencana.

			
Mengingat    :	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 	
	2.	Undang-Undang Nomor 23/PRP/Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 52/PRP/Tahun 1960 (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1060, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 170);
	
	3.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);	
	4	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);	
	5.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);    	
	6.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pembangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);   	
	7.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  	
	8.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);	
	9.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);	
	10.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2007  Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);	
	12.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);	
	13.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950  tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);	
	14.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988  tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah                (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);	
	15.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bancana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);	
	16.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang  Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);	
	17.	Peraturan Presiden 	Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan  Bencana;	
	18.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
	
	19.	Keputusan Menteri 	Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1452.K/10/MEM/2000	tentang Pedoman Tekhnis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Energi, Penyusunan Peta Geologi, dan Pemetaan Zona  Kerentanan Gerakan Tanah	
	20.	Keputusan Menteri Dalam Negeri  Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penangganan Pengungsi di Daerah; 	
	21.	Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Bantul  (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 1987 Seri D Nomor 7);	
	22.	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaran Pemerintahan di Kabupaten Bantul          (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri C Nomor 01);	
	23.	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang  Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri D Nomor 12);	
	24.	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 11);	

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN         DAERAH       TENTANG     P ENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.	Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.	Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta.
3.	Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul. 
5.	Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
6.	Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.
8.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
9.	Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10.	Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
11.	Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
12.	Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

13.	Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
14.	Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
15.	Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
16.	Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17.	Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
18.	Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
19.	Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
20.	Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat  pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
21.	Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
22.	Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
23.	Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
24.	Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui  pengurangan ancaman  bencana maupun kerentanan pihak yang  terancam bencana.
25.	Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
26.	Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
27.	Status darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
28.	Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
29.	Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
30.	Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
31.	Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32.	Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
33.	Pengelelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional;

34.	Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang  berdasarkan Pancasila.
35.	Pengelolaan Sumber Daya Bantuan Bencana adalah meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan atau uang bantuan.

BAB II
HAKEKAT, AZAS,  DAN TUJUAN 

Pasal  2
Hakekat

Penanggulangan bencana pada hekekatnya merupakan salah satu wujud dari upaya untuk melindungi seluruh masyarakat dari akibat bencana.

Pasal   3
Azas

(1)  Azas penanggulangan bencana :
a.	kemanusiaan;
b.	keadilan;
c.	kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
d.	keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
e.	ketertiban dan kepastian hukum;
f.	kebersamaan;
g.	kelestarian lingkungan hidup; dan
h.	ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2) Prinsip-prinsip penanggulangan bencana :
a.	cepat dan tepat;
b.	prioritas;
c.	koordinasi dan keterpaduan;
d.	berdaya guna dan berhasil guna;
e.	transparansi dan akuntabilitas;
f.	kemitraan;
g.	pemberdayaan;
h.	nondiskriminatif;
i.	nonproletisi.
Pasal   4
Tujuan

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:
a.	memberikan pelindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
b.	menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
c.	menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
d.	menghargai budaya daerah;
e.	membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
f.	mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; serta
g.	menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG 
Pasal  5
Tanggung Jawab

Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal   6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :
a.	penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; 
b.	perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
c.	pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan dan sistem peringatan dini;
d.	pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.
e.	Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;
f.	Pemulihan kondisi dari  dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
g.	Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Pasal   7
 Wewenang

(1)	Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
a.	Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
b.	pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
c.	pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
d.	pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber  ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
e.	perumusan kebijakan  pencegahan penguasaan dan  pengurusan sumber daya alam yang  melebihi kemampuan alam  pada wilayahnya;
f.	pengendalian pengumpulan dan  penyaluran uang atau barang; dan 
g.	menetapkan status dan  tingkatan bencana daerah.
(2) Penetapan status dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memuat indikator yang meliputi :
a.	jumlah korban ;
b.	kerugian harta benda;
c.	kerusakan sarana dan prasarana;
d.	cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
e.	dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Pasal   8
Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan atau dukungan  kepada  Pemerintah Provinsi dan Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV 
KELEMBAGAAN

Pasal   9
(1)	Untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
(2)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang pejabat setingkat eselon IIa.
Pasal 10
(1)   Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas unsur 
a.   pengarah penanggulangan bencana;dan 
b.   pelaksana penanggulangan bencana.
(2) Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 11
Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:
a.	perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
b.	pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pasal 12
Badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas:
a.	menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha  penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan  setara;
b.	menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. 	menyusun, menetapkan, dan  menginformasikan peta  rawan bencana;
d.  menyusun dan  menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. 	melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
f. 	melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap sebulan sekali  dalam kondisi normal dan  setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
g.	mengendalikan pengumpulan dan  penyaluran uang dan  barang pada masa  tanggap darurat;
h.	mempertanggungjawabkan	penggunaan 	anggaran yang diterima  dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan
i. 	melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
(1)	Unsur pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal  10 ayat (1) huruf a mempunyai fungsi:
a.	menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
b.	memantau dan  mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. 
(2)	Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.	pejabat pemerintah daerah terkait; dan
b.	anggota masyarakat profesional dan  ahli.
(3)	Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bdipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 14

(1)	Unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal  10 ayat (1) huruf b mempunyai fungsi :
a.	koordinasi;
b.	komando; dan
c.	pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
(2)	Keanggotaan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga profesional dan  ahli.
Pasal 15

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  14 ayat  (1), unsur pelaksana penanggulangan bencana mempunyai tugas secara terintegrasi yang  meliputi:
a.	prabencana;
b.	saat tanggap darurat; dan 
c.	pascabencana.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah

BAB V
HAK  DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat
Paragraf 1
Hak

Pasal 17
(1)	Masyarakat berhak :
a.	mendapatkan pelindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
b.	mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
c.	Mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
d.	berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan  psikososial;
e.	berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
f.	  melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
(2)	Masyarakat yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
(3) Masyarakat  berhak  memperoleh ganti  kerugian  karena  terkena  bencana  yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Paragraf 2
Kewajiban
Pasal    18

Masyarakat berkewajiban :
a.	menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
b.  melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
c.	memberikan informasi yang  benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.
Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Organisasi Kemasyarakatan
Paragraf 1
Hak
Pasal 19

Organisasi kemasyarakatan berhak:
a.	mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana;
b.	mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan   bencana;
c.	melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan uang untuk membantu  kegiatan penanggulangan bencana.

Paragraf 2
Kewajiban
Pasal 20

Organisasi kemasyarakatan berkewajiban :
a.	berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam keikutsertaan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
b.	memberitahukan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

BAB VI
PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL
Bagian Kesatu
Peran Lembaga Usaha

Pasal 21

Lembaga  usaha   mendapatkan   kesempatan   dalam   penyelenggaraan   penanggulangan bencana, baik secara  tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
Pasal 22

(1) 	Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan    penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(2) 	Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta  menginformasikannya kepada publik secara transparan.
(3) 	Lembaga 	usaha 	berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Kedua
Peran Lembaga Internasional

Pasal 23

(1)	Lembaga internasional mewakili kepentingan masyarakat internasional dan bekerja sesuai dengan norma-norma hukum internasional.
(2)	Lembaga internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

(1)	Lembaga internasional berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(2)	Lembaga internasional berkewajiban melaporkan kepada Pemerintah Daerah mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa dan kegiatan yang dilakukan.
(3)	Lembaga internasional berkewajiban mentaati ketentuan perundangan dan peraturan yang berlaku dan menghormati adat, sosial, budaya dan agama masyarakat setempat.
(4)	Lembaga internasional berkewajiban mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

Pasal 25

(1)	Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana.
(2)	Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 26

(1)	Pada saat tanggap darurat, lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
(2)	Pemberian bantuan oleh lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan, dan lokasi kegiatan.
(3)	Penyampaian daftar jumlah personil, logistik, dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebelum, pada saat, atau segera sesudah bantuan tiba di Indonesia.
(4)	Berdasarkan daftar jumlah personil, logistik, dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala BPBD memberikan persetujuan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
(5)	Kepala BPBD dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait.
(6)	Dalam hal lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah memberikan bantuan berupa dana harus disampaikan atau dikirimkan secara langsung kepada BPBD.
(7)	Ketentuan mengenai bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (6) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pelaksanaan pengerahan personil, logistik, dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mendapatkan kemudahan akses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi :
a.	agama, sosial,  ekonomi, dan  budaya masyarakat;
b.	kelestarian lingkungan hidup;
c.	kemanfaatan dan  efektivitas; dan
d.	lingkup luas wilayah.
Pasal 29

(1)	Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah  Daerah dapat:
a.	melakukan kerja sama dengan daerah lain;
b.	menetapkan status darurat bencana dan daerah rawan bencana menjadi  daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
c.	mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan masyarakat atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Masyarakat yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan  peraturan perundang-undangan.
(3)   Daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tahapan

Pasal 30

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi :
a. 	prabencana;
b. saat tanggap darurat; dan 
c. 	pascabencana.

Paragraf 1 
Prabencana

Pasal 31

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi :
a.	dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
b.	dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 32

(1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal  31  huruf a meliputi:
a.	perencanaan penanggulangan bencana;
b.	pengurangan risiko  bencana;
c.	pencegahan;
d.	pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
e.	persyaratan analisis risiko  bencana;
f.	pelaksanaan dan  penegakan rencana tata ruang;
g.	pendidikan dan  pelatihan; dan
h.	persyaratan standar teknis dan  operasional penanggulangan bencana.
(2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan dibidang kebencanaan.

Pasal 33

(1)	Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(2)	Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
(3)	Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
(4)	Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.	pengenalan dan  pengkajian ancaman bencana;
b.	pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
c.	analisis kemungkinan dampak bencana;
d.	pilihan tindakan pengurangan risiko  bencana;
e.	penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
f.	alokasi tugas, kewenangan, dan  sumber daya yang  tersedia.
(5)	Pemerintah Daerah dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala.
(6)	Dalam usaha menyelaraskan	kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

Pasal 34

(1)	Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
 (2)  Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) meliputi :
a.	pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
b.	perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
c.	pengembangan budaya sadar bencana;
d.	peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
e.	penerapan upaya fisik, nonfisik, dan  pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 35

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi:
a.	identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
b.	kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bencana;
c.	pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
d.	penataan ruang dan  pengelolaan lingkungan hidup; dan
e.	penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 36

Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 37

(1)	Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e disusun dan ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(2)	Pemenuhan syarat analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dalam dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis risiko  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1).
Pasal 38

(1)	Penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang tata ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.
(2)	Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan  pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 39

(1)	Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g adalah seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan dijenjang formal, nonformal maupun informal yang ditujukan kepada peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
(2)	Pendidikan formal terkait dalam peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana dilaksanakan pada seluruh jenjang pendidikan resmi.
(3)	Materi Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam suatu kurikulum muatan lokal terintegrasi.
(4)	Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan sesuai dengan aturan yang  berlaku
(5)	Pendidikan formal terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Persyaratan standar teknis dan operasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

(1)	Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat   (3) ditinjau secara berkala.

(2)	Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
(3)	Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 42

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi :
a.	kesiapsiagaan;
b.	peringatan dini; dan   
c.	mitigasi bencana.

Pasal 43

(1)	Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
(2)	Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a.	penyusunan dan  uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
b.	pengorganisasian, pemasangan, dan  pengujian system peringatan dini;
c.	penyediaan dan  penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
d.	pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme  tanggap darurat;
e.	penyiapan lokasi evakuasi;
f.	penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap  tanggap darurat bencana; dan
g.	penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk     pemenuhan pemulihan prasarana dan  sarana.

Pasal 44

(1)	Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
(2)	Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) dilakukan melalui:
a.	pengamatan gejala bencana;
b.	analisis hasil  pengamatan gejala bencana;
c.	pengambilan keputusan oleh pihak yang  berwenang;
d.	penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan 
e.	pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Pasal 45

(1)	Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
(2)	Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) dilakukan melalui:
a.	pelaksanaan penataan ruang;
b.	pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
c.	penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Paragraf 2
Tanggap Darurat
Pasal 46

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
a. 	pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan  sumber daya;
b. penentuan status keadaan darurat bencana;
c. 	penyelamatan dan  evakuasi masyarakat terkena bencana;
d. pemenuhan kebutuhan dasar;
e. 	pelindungan terhadap kelompok rentan; dan
f. 	pemulihan dengan segera prasarana dan  sarana vital.
	
Pasal 47

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:
a.	cakupan lokasi  bencana;
b.	jumlah korban;
c.	kebutuhan dasar;
d.	kerusakan prasarana dan  sarana;
e.	gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta  pemerintahan; dan 
f.	kemampuan sumber daya alam  maupun buatan.

Pasal 48

(1)	Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses yang  meliputi:
a.	pengerahan sumber daya manusia;
b.	pengerahan peralatan;
c.	pengerahan logistik;
d.	imigrasi, cukai,  dan  karantina;
e.	perizinan;
f.	pengadaan barang/jasa;
g.	pengelolaan dan  pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
h.	penyelamatan; dan
i.	komando untuk memerintahkan sector/lembaga.
j.	mengaktifkan sistem peringatan dini
(2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

(1)	Dalam hal ditetapkan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah berwenang melakukan dan atau meminta pengerahan sumber daya :
a.	masyarakat dan  relawan;
b.	Search  and  Resque (SAR);
c.	Tentara Nasional Indonesia (TNI);
d.	Kepolisian Republik Indonesia;
e.	Palang Merah Indonesia (PMI);
f.	perlindungan masyarakat (Linmas);
g.	lembaga sosial  keagamaan;dan
h.	lembaga internasional yang  bertugas menangani bencana.
(2)	Ketentuan dan tata cara pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

Penetapan status darurat bencana untuk skala kabupaten ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang  berlaku.

Pasal 51

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya :
a.	pencarian dan  penyelamatan korban;
b.	pertolongan darurat; dan/atau
c.	evakuasi korban.
Pasal 52

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d meliputi bantuan penyediaan:
a.	kebutuhan air bersih dan  sanitasi;
b.	pangan;
c.	sandang;
d.	pelayanan kesehatan;
e.	pelayanan social psikologis; dan
f.	penampungan dan  tempat hunian.

Pasal 53

(1)	Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pencarian, pertolongan, penyelamatan, pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.
(2)	Penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

(1)	Pelindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan social psikologis.

(2)	Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) terdiri atas :
a.	bayi, balita, dan anak-anak;
b.	ibu hamil atau menyusui;
c.	orang sakit;
d.	penyandang cacat; dan
e.	orang lanjut usia.

Pasal 55

(1)	Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebgaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
(2)	Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf Ketiga 
Pasca  Bencana
Pasal 56

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c meliputi:
a.	rehabilitasi; dan
b.	rekonstruksi.

Pasal 57

(1)	Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
a.	perbaikan lingkungan daerah bencana;
b.	perbaikan prasarana dan  sarana umum;
c.	pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
d.	pemulihan sosial psikologis;
e.	pelayanan kesehatan;
f.	rekonsiliasi dan  resolusi konflik;
g.	pemulihan sosial ekonomi budaya;
h.	pemulihan keamanan dan ketertiban; 
i.	pemulihan fungsi pemerintahan; dan 
j.	pemulihan fungsi pelayanan publik.
(2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

(1)	Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang  lebih  baik, meliputi:
a.	pembangunan kembali prasarana dan  sarana;
b.	pembangunan kembali sarana sosial  masyarakat;
c.	pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
d.	penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang  lebih baik dan  tahan bencana;
e.	partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan  masyarakat;
f.	  peningkatan kondisi sosial,  ekonomi, dan  budaya;
g.	peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
h.	Peningkatan pelayanan utama dalam  masyarakat.
(2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat   (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA 
Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 59

(1)	Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
(2)  Pemerintah dan Pemerintah 	Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari  masyarakat.

Pasal 60

(1)	Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dan huruf e, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2)	Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan  fungsinya.

Pasal 61

(1)	Pada saat tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e.
(2)	Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 61 diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang  berlaku.

Bagian Kedua
Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 63

Pemerintah Daerah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, pemeliharaan, pemantauan dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.

Pasal 64

Pada saat tanggap darurat bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengarahkan penggunaan sumber daya bantuan bencana yang  ada  pada semua sektor terkait.

Pasal 65

Tata  cara  pemanfaatan  serta  pertanggungjawaban  penggunaan  sumber  daya  bantuan bencana pada  saat   tanggap  darurat  dilakukan  secara khusus  sesuai dengan  kebutuhan, situasi, dan  kondisi kedaruratan.

Pasal 66

(1)	Pemerintah Daerah menyediakan bantuan santunan duka cita dan  kecacatan bagi korban bencana.
(2)	Pemerintah Daerah memberikan pinjaman lunak untuk usaha produktif bagi korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.ban bencana yang  kehilangan mata pencaharian dapat diberi pinjaman lunak untuk usaha produktif.
(3)	Tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
(4)	Unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.

Pasal 67

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 67 diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

BAB IX 
PENGAWASAN

Pasal 68

(1)	Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
(2)	Masyarakat dan/atau Lembaga masyarakat  dapat berperan serta dalam pengawasan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh BPBD.  
(3)	Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.	sumber ancaman atau bahaya bencana;
b.	kebijakan pembangunan yang  berpotensi menimbulkan bencana;
c.	kegiatan eksploitasi yang  berpotensi menimbulkan bencana;
d.	pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta  kemampuan rekayasa dan  rancang bangun dalam negeri;
e.	kegiatan konservasi lingkungan;
f.	  perencanaan tata ruang;
g.	pengelolaan lingkungan hidup;
h.	kegiatan reklamasi; dan
i.	  pengelolaan keuangan.

		Pasal 69

(1)	Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar  dilakukan audit.
(2)	Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat meminta dilakukan audit.
(3)	Dalam hal hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X 
PENYELESAIAN SENGKETA 

Pasal  70

(1)	Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
(2)	Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
(3)	Upaya penyelesaian sengketa diluar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Pemerintah Daerah atau 	Badan 	Penanggulangan Bencana Daerah dan pelaku penanggulangan bencana dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi resiko  bencana yang  akan  dan  sedang dihadapi oleh masyarakat.

Pasal 72

(1)	Pemerintah Daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang  menyebabkan kerusakan manajemen resiko bencana dan atau prasarananya untuk kepentingan keberlanjutan fungsi manajemen resiko  bencana
(2)	Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana dan atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
(3)	Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 sebagai pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan   harus memenuhi persyaratan :
a.	Berbentuk organisasi kemasyarakatan berstatus badan hukum dan  bergerak dalam bidang manajemen resiko  bencana ;
b.	Mencantumkan tujuan pendirian organisasi kemasyarakatan dalam   anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen resiko  bencana; dan
c.	Telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 73
(1)	Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengangkatnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)	Dalam pelaksanaan tugas penyidik, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
a.	menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b.	melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c.	menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
d.	melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e.	mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f.	memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
g.	mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h.	menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarga;dan
i.	mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 74
Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan beresiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis resiko bencana yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 75

Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 ( Lima puluh juta rupiah)

BAB XIII 
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

(1)	Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan daerah ini.
(2)	Program kegiatan berkaitan dengan penggulangan bencana yang telah  ditetapkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang- undangan.
(3)	Sebelum pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) tetap dapat melaksanakan tugasnya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, paling lama 1 (satu) tahun Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah harus dibentuk.

Pasal 78

Ketentuan pelaksanaan dari peraturan daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal   30       

BUPATI BANTUL

          M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal    	

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

          GENDUT SUDARTO, KD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI  C    NOMOR    05   TAHUN 2010

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR   05   TAHUN 2010
TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

I. PENJELASAN UMUM

Wilayah Kabupaten Bantul merupakan geografi dengan alam perbukitan yang memiliki struktur tanah yang labil sehingga menyebabkan kerawanan terhadap tanah longsor dan sebagian lembah, bila terjadi curah hujan yang cukup tinggi dapat mengakibatkan banjir bandang yang dapat merugikan masyarakat. Disamping itu Kabupaten Bantul juga terletak pada  pertemuan lempeng Eurasia dan Indo Australia dan secara geologi sebelah selatan terdapat Pantai Selatan dan berkaitan erat dengan Gunung Berapi yang berada di Kabupaten Sleman merupakan daerah yang sangat rawan gempa bumi yang dapat disusul dengan tsunami. Belajar dari gempa bumi 2006 dan tsunami yang melanda Pantai Pangandaran pada tanggal 26 Juni 2006, ribuan masyarakat di daerah tersebut telah menjadi korban baik yang meninggal, terluka maupun kehilangan rumah dan harta benda.

Penanggulangan bencana dimulai sejak sebelum terjadi, saat terjadi dan setelah terjadinya bencana tersebut, sehingga diharapkan masyarakat siap dan menyadari apa yang akan dilakukan pada tiga kurun waktu tersebut yang pada akhirnya akan sangat mengurangi kerugian yang ditimbulkan bencana tersebut, baik kerugian jiwa maupun materil.

Oleh karena itu sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah menjadi kewajiban Pemerintah untuk melindungi segenap masyarakatnya, maka untuk itu perlu disusun Peraturan Daerah yang diharapkan dapat meminimalkan dampak dari bencana yang  akan  terjadi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehinga Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga daerah Kabupaten Bantul secara proporsinal.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga daerah tanpa kecuali.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.
Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.
Yang dimaksud dengan “asas keserasian” bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupn sosial  masyarakat
Huruf e
Yang  dimaksud  dengan  “asas  ketertiban  dan  kepastian  hukum” bahwa  materi  muatan  ketentuan  dalam  penanggulangan  bencana harus  dapat  menimbulkan  ketertiban  dalam  masyarakat  melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f
Yang di maksud dengan “asas kebersamaan”  bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi  tugas dan tanggungjawab bersama Pemerintah dan  masyarakat yang  dilakukan secara gotong royong
Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup”adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk  generasi  yang  akan  datang  demi  kepentingan  bangsa  dan negara.
Huruf  h
Yang dimaksud dengan “azas ilmu pengetahuan dan  teknologi” bahwa materi dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca  bencana.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya  yang  berlebihan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “prinsip tranparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.
Huruf f
Cukup Jelas.
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminatif” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis  kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik apapun.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “prinsip nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada  saat keadaan darurat bencana terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.
Pasal 4
Cukup  Jelas
Pasal 5
Yang dimaksud dengan tanggungjawab Pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.
Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Yang dimaksud dengan dana “siap pakai” yaitu dana yang dicadangkan oleh Pemerintah untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Pengendalian dalam Pasal ini dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang diselenggarakan oleh  masyarakat, termasuk pemberian ijin yang menjadi kewenangan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
Huruf g
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal  8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
 Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Unsur pengarah terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat profesional dalam jumlah yang seimbang dan proporsional.
Ayat (1)
      Cukup jelas
Ayat (1)
      Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)   
Yang dimaksud dengan 	fungsi koordinasi adalah melakukan koordinasi pada tahap prabencana dan  pasca  bencana. 
Yang dimaksud dengan fungsi komando dan  pelaksana adalah fungsi yang  dilaksanakan pada saat tanggap darurat
Ayat (2) 
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)  
Huruf a
Yang dimaksud dengan masyarakat rentan bencana adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandangnya diantaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (2) 
Cukup jelas
Ayat (3) 
Yang dimaksud kegagalan konstruksi adalah runtuhnya    sebagian atau seluruh bangunan yang disebabkan ketidaksanggupan konstruksi menahan beban tambahan yang  disebabkan oleh bencana.
Pasal 18 
Cukup jelas
Pasal 19 
Cukup jelas
Pasal 20 
Cukup jelas
Pasal 21 
Cukup jelas
Pasal 22 
Cukup jelas
Pasal 23 
Cukup jelas
Pasal 24 
Cukup jelas
Pasal 25 
Cukup jelas
Pasal 26 
Cukup jelas
Pasal 27
 Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Ayat (1)  
Huruf a 
Cukup jelas
Huruf b 
Cukup jelas

Huruf c 
Cukup jelas
Huruf d 
Cukup jelas
Huruf e 
Yang dimaksud dengan “analisa risiko bencana” adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.
Huruf  f  
Cukup jelas
Huruf  g  
Cukup jelas
Huruf  h  
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3) 
Yang dimaksud  dengan  kegiatan  pembangunan  yang  mempunyai risiko tinggi menimbulkan  bencana  adalah  kegiatan  pembangunan yang memungkinkan terjadinya bencana antara lain pengeboran minyak bumi, pembuatan senjata nuklir, pembuangan limbah, eksplorasi tambang, dan  pembabatan hutan.
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Ayat (1)
Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh masyararakat dan/ atau lembaga masyarakat penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri, untuk tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan maka penyidikan dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah. 
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas