Peraturan Daerah Tahun 2016 Nomor 8

Tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
Nomor Lembaran Daerah (LD) -
Nomor Tambahan Lembaran Daerah (TLD) -
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 8
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Daerah
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 10 Agustus 2016
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 10 Agustus 2016
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Organisasi Pemerintah Desa, Pedoman, Pencabutan Perda

Ringkasan Umum

Peraturan Daerah ini merupakan peraturan pencabutan yang menetapkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa resmi dinyatakan tidak berlaku. Tujuan utama dari pencabutan ini adalah untuk menyelaraskan regulasi daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan hukum lebih tinggi.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini menjelaskan alasan teknis dibalik pembatalan aturan lama, yang meliputi beberapa perubahan mendasar sebagai berikut:

  • Adanya ketidaksesuaian nomenklatur organisasi pada pemerintah desa, terutama yang berkaitan dengan penamaan seksi dan urusan kerja.
  • Perlunya pengaturan ulang organisasi pemerintah desa yang didasarkan pada klasifikasi atau kriteria desa tertentu.
  • Penegasan kembali bahwa susunan organisasi dan tata kerja perangkat desa haruslah bersifat dinamis dan teknis.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan aturan ini mengedepankan langkah-langkah transisi sebagai berikut:

  1. Segala pengaturan lebih lanjut mengenai rincian susunan organisasi pemerintah desa dan perangkat desa kini dimandatkan untuk diatur melalui Peraturan Bupati.
  2. Pemerintah Daerah diinstruksikan untuk segera menindaklanjuti ketentuan terbaru agar organisasi desa dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Status hukum peraturan ini mulai berlaku secara penuh sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Larangan & Ketentuan Khusus

Dengan berlakunya peraturan ini, maka secara hukum dilarang menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan organisasi desa. Ketentuan khusus dalam peraturan ini menegaskan bahwa seluruh isi dalam peraturan lama dicabut secara total tanpa ada pasal yang dipertahankan (full repeal) untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 10 Agustus 2016 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.