Artikel

  Kajian ini menganalisis secara yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, dengan menitikberatkan pada kesesuaian materi muatan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Perubahan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan profesionalitas Pamong Kalurahan, serta...

Otonomi daerah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, termasuk dalam bidang perpajakan daerah. Kewenangan tersebut tidak hanya bersifat administratif, melainkan mencerminkan pilihan politik hukum daerah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan pembangunan. Pajak daerah memiliki posisi strategis sebagai sumber pendapatan asli...