| Tentang | PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH HORTIKULTURA PADA SATUAN KERJA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BANTUL (04) TAHUN ANGGARAN 2016 |
| T.E.U Badan/Pengarang | - |
| Nomor Peraturan | 121 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Keputusan Bupati |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 00 - 0000 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan | Berlaku |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak tidak tersedia |
| Keyword | Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura, Tugas Pembantuan, Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran |
Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2016 yang menetapkan penunjukan pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengelola Dana Tugas Pembantuan. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan program pemerintah di bidang pertanian. Status peraturan ini adalah peraturan baru yang secara resmi mencabut dan menggantikan Keputusan Bupati Bantul Nomor 06 Tahun 2016 agar sesuai dengan kebutuhan teknis tahun anggaran berjalan.
Keputusan ini mengatur wewenang dan tanggung jawab personal yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan negara di tingkat daerah, khususnya pada Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul. Poin-poin fundamental yang diatur meliputi:
Pelaksanaan anggaran dalam peraturan ini menitikberatkan pada tertib administrasi dan akuntabilitas keuangan dengan urutan prioritas tugas sebagai berikut:
Terdapat ketentuan peralihan yang menegaskan bahwa sejak keputusan ini ditetapkan, maka aturan lama yaitu Keputusan Bupati Bantul Nomor 06 Tahun 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi. Seluruh pembiayaan yang muncul akibat keputusan ini dibebankan langsung pada DIPA Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016. Pejabat yang ditunjuk dilarang melakukan pengeluaran anggaran di luar prosedur teknis yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 14 APRIL 2016 oleh BUPATI BANTUL, SUHARSONO.
.