Keputusan Bupati Tahun 2016 Nomor 121

Tentang PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH HORTIKULTURA PADA SATUAN KERJA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BANTUL (04) TAHUN ANGGARAN 2016
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 121
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura, Tugas Pembantuan, Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2016 yang menetapkan penunjukan pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengelola Dana Tugas Pembantuan. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan program pemerintah di bidang pertanian. Status peraturan ini adalah peraturan baru yang secara resmi mencabut dan menggantikan Keputusan Bupati Bantul Nomor 06 Tahun 2016 agar sesuai dengan kebutuhan teknis tahun anggaran berjalan.

Poin-Poin Utama

Keputusan ini mengatur wewenang dan tanggung jawab personal yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan negara di tingkat daerah, khususnya pada Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul. Poin-poin fundamental yang diatur meliputi:

  • Penunjukan Drs. Heni Purwanta, MM sebagai pejabat KPA untuk program hortikultura.
  • Kewenangan KPA untuk menetapkan pejabat teknis lainnya seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (PP-SPM), dan Bendahara Pengeluaran.
  • Mandat untuk menyusun sistem pengawasan dan pengendalian internal agar seluruh tagihan yang dibebankan pada APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Kewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kontrak pengadaan barang/jasa serta pencapaian keluaran (output) kegiatan.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan anggaran dalam peraturan ini menitikberatkan pada tertib administrasi dan akuntabilitas keuangan dengan urutan prioritas tugas sebagai berikut:

  1. Pengesahan Rencana Pelaksanaan Kegiatan atau Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sebagai dasar penarikan dana.
  2. Perumusan standar operasional prosedur untuk menjamin transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
  3. Penyampaian laporan berkala yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca bulanan, semesteran, hingga laporan tahunan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
  4. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan inventarisasi barang milik negara secara rutin.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat ketentuan peralihan yang menegaskan bahwa sejak keputusan ini ditetapkan, maka aturan lama yaitu Keputusan Bupati Bantul Nomor 06 Tahun 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi. Seluruh pembiayaan yang muncul akibat keputusan ini dibebankan langsung pada DIPA Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016. Pejabat yang ditunjuk dilarang melakukan pengeluaran anggaran di luar prosedur teknis yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 14 APRIL 2016 oleh BUPATI BANTUL, SUHARSONO.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.