Peraturan Daerah Tahun 2018 Nomor 17

Tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN KELAS III RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL
Nomor Lembaran Daerah (LD) -
Nomor Tambahan Lembaran Daerah (TLD) -
T.E.U Badan/Pengarang -
Nomor Peraturan 17
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Daerah
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 00 - 0000
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Pencabutan Perda Taril Layanan Kelas III RSUD PS

Ringkasan Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2018 diterbitkan dengan tujuan utama mencabut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 mengenai tarif layanan kesehatan kelas III di RSUD Panembahan Senopati. Perubahan ini dilakukan karena peraturan lama sudah tidak sesuai dengan status rumah sakit yang kini telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Poin-Poin Utama

Penyusunan peraturan ini didasarkan pada beberapa landasan hukum dan teknis sebagai berikut:

  • Penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang mengamanatkan bahwa tarif layanan BLUD ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati), bukan lagi melalui Peraturan Daerah.
  • Adanya kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui penyesuaian biaya pelayanan yang lebih relevan dengan kebutuhan pembiayaan saat ini.
  • Menindaklanjuti saran dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyusun regulasi tarif yang lebih tepat secara hierarki hukum.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pelaksanaan aturan ini memiliki fokus dan urutan ketentuan sebagai berikut:

  1. Pasal 1 menetapkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Kesehatan Kelas III dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  2. Pasal 2 menetapkan bahwa peraturan ini mulai berlaku secara resmi pada tanggal diundangkan.
  3. Mengarahkan bahwa regulasi teknis mengenai besaran tarif layanan kelas III selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bantul.

Larangan & Ketentuan Khusus

Dalam peraturan ini ditegaskan beberapa poin penting terkait status hukum regulasi:

  • Dilarang menggunakan acuan tarif berdasarkan Perda lama (Nomor 16 Tahun 2012) karena sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi.
  • Penerapan tarif baru harus segera didasarkan pada Peraturan Bupati yang baru guna menghindari kekosongan hukum atau permasalahan dalam penerapan hukum kesehatan di daerah.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 28 Agustus 2018 oleh Bupati Bantul, SUHARSONO.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.