Peraturan Bupati Tahun 2019 Nomor 50

Tentang PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN KABUPATEN BANTUL
T.E.U Badan/Pengarang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Nomor Peraturan 50
Jenis / Bentuk Peraturan Peraturan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 23 April 2019
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 23 April 2019
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN KABUPATEN BANTUL

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini merupakan regulasi yang ditetapkan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government) melalui pemanfaatan teknologi informasi yang efektif dan efisien.

Poin-Poin Utama

Peraturan ini mencakup standarisasi dan koordinasi dalam pembuatan aplikasi di lingkungan pemerintah daerah. Beberapa poin mendasar yang diatur meliputi:

  • Klasifikasi aplikasi menjadi Aplikasi Umum (digunakan lintas perangkat daerah secara berbagi pakai) dan Aplikasi Khusus (dikembangkan untuk tugas pokok perangkat daerah tertentu).
  • Kewajiban integrasi sistem melalui prinsip interoperabilitas untuk memastikan pertukaran data dan informasi antar sistem elektronik berjalan lancar.
  • Penegasan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai instansi pengelola pusat data dan pemberi rekomendasi teknis.
  • Ruang lingkup peraturan yang meliputi tata kelola aplikasi serta mekanisme pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pemerintah menetapkan langkah-langkah teknis yang harus dipatuhi dalam pengembangan sistem informasi sebagai berikut:

  1. Pengembangan aplikasi diutamakan berbasis open source atau sumber terbuka.
  2. Setiap aplikasi wajib melewati tahap pengujian sistem berupa User Acceptance Test (UAT) dan security test (uji keamanan) sebelum diimplementasikan.
  3. Penyerahan dokumen wajib meliputi dokumen kebutuhan perangkat lunak, dokumen perancangan, dan manual penggunaan aplikasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
  4. Penyediaan akses Application Programming Interface (API) atau webservice pada setiap aplikasi untuk keperluan integrasi data.
  5. Seluruh Source Code, basis data, dan akses server harus dikuasai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan disimpan dalam Data Center resmi.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa batasan penting dalam pengelolaan aplikasi demi keamanan dan keterpaduan data:

  • Perangkat Daerah dilarang menggunakan aplikasi khusus yang tidak mendapatkan rekomendasi spesifikasi teknis dari Dinas Komunikasi dan Informatika.
  • Aplikasi berbasis mobile dilarang diunggah menggunakan akun pribadi, melainkan harus menggunakan akun resmi Playstore/Appstore milik Pemerintah Daerah.
  • Penganggaran pengadaan server tidak diperbolehkan di masing-masing Perangkat Daerah karena telah dipusatkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
  • Setiap hasil pengembangan aplikasi yang tidak memenuhi standar dokumentasi dan keamanan tidak akan diterima dalam repositori resmi pemerintah.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 23 April 2019 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.