Keputusan Bupati Tahun 2021 Nomor 65

Tentang PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 65
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 08 Februari 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 08 Februari 2021
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 yang mengatur tentang pemberian izin penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Peraturan ini diterbitkan sebagai instrumen hukum untuk mendanai kebutuhan mendesak yang belum terakomodasi sepenuhnya dalam anggaran rutin, khususnya terkait penanganan situasi darurat kesehatan di wilayah Kabupaten Bantul.

Poin-Poin Utama

Keputusan ini menetapkan dasar hukum bagi penggunaan anggaran negara untuk mendukung efektivitas penanggulangan pandemi. Poin-poin mendasar yang diatur meliputi:

  • Legalitas penggunaan dana BTT untuk operasional lapangan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
  • Pemberian mandat kepada instansi terkait untuk melakukan tindakan preventif melalui penegakan Protokol Kesehatan secara gabungan.
  • Penyediaan biaya operasional untuk penanganan jenazah yang dilakukan di luar fasilitas pelayanan kesehatan atau istilah teknisnya disebut Non-Yankes.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Dalam pelaksanaannya, peraturan ini menetapkan langkah-langkah teknis dan prioritas anggaran sebagai berikut:

  1. Besaran total dana yang diizinkan untuk digunakan adalah senilai Rp248.153.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
  2. Anggaran dialokasikan secara khusus untuk Kegiatan Operasional Gabungan Protokol Kesehatan dan dampak ikutan dari pandemi Covid-19.
  3. Sistem pelaporan wajib dilakukan oleh Kepala Satpol PP kepada Bupati cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah kegiatan dilakukan.
  4. Pembiayaan ini secara administratif dibebankan pada APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

Larangan & Ketentuan Khusus

Penggunaan dana ini bersifat terbatas dan hanya boleh dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam diktum keputusan. Terdapat kewajiban pertanggungjawaban formal yang harus dipenuhi secara tepat waktu untuk menjamin transparansi penggunaan anggaran daerah. Peraturan ini mulai berlaku secara sah sejak tanggal ditetapkan dan menjadi dasar bagi pejabat berwenang untuk melakukan penyerapan dana sesuai kebutuhan operasional di lapangan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 8 Februari 2021 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.