Keputusan Bupati Tahun 2021 Nomor 426

Tentang PEMBENTUKAN KADER PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TINGKAT KAPANEWON DAN KALURAHAN
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bantul
Nomor Peraturan 426
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 08 November 2021
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 08 November 2021
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PEMBENTUKAN KADER PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TINGKAT KAPANEWON DAN KALURAHAN

Ringkasan Umum

Keputusan ini merupakan peraturan mengenai pembentukan Kader Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KPKDRT) di tingkat Kapanewon dan Kalurahan di wilayah Kabupaten Bantul. Peraturan ini diterbitkan sebagai upaya strategis pemerintah daerah untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penguatan peran masyarakat secara terorganisir di tingkat akar rumput.

Poin-Poin Utama

Dokumen ini menetapkan struktur organisasi dan personalia kader yang melibatkan unsur kepemimpinan daerah hingga organisasi masyarakat. Kader ini terdiri dari unsur Tim Penggerak PKK di seluruh wilayah Kabupaten Bantul yang bertugas sebagai garda terdepan dalam pencegahan kekerasan. Keanggotaan mencakup perwakilan dari 17 Kapanewon dan 75 Kalurahan, memastikan sistem perlindungan yang menjangkau hingga pelosok desa.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Kader yang dibentuk memiliki mandat untuk melaksanakan langkah-langkah teknis berikut dengan prioritas utama pada pencegahan dan penanganan dini:

  1. Memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
  2. Menerima pengaduan awal dari masyarakat serta melakukan pendataan awal terhadap kasus korban kekerasan yang ditemukan di lapangan.
  3. Bertindak sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah dalam mengoordinasikan upaya perlindungan perempuan dan anak hingga tingkat paling bawah.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat ketentuan administratif dan operasional yang bersifat mengikat bagi seluruh kader, di antaranya:

  • Seluruh kader dalam melaksanakan tugasnya wajib bertanggung jawab secara langsung kepada Bupati Bantul.
  • Seluruh biaya operasional dan pendanaan yang timbul akibat pembentukan kader ini dibebankan sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul.
  • Keputusan ini bersifat resmi dan mulai berlaku secara sah pada tanggal ditetapkan oleh pejabat berwenang.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 8 November 2021 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.