| Tentang | PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 475 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL |
| T.E.U Badan/Pengarang | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Nomor Peraturan | 727 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Keputusan Bupati |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | Bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 30 Desember 2020 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan | Berlaku, ditetapkan pada 30 Desember 2020 |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak tidak tersedia |
| Keyword | PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 475 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL |
Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 727 Tahun 2020 yang menetapkan perubahan atas keputusan sebelumnya, yaitu Nomor 475 Tahun 2020. Fokus utama dari peraturan ini adalah melakukan pemutakhiran susunan keanggotaan pada Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Langkah ini diambil sebagai respons atas adanya penataan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di internal pemerintahan agar koordinasi transformasi digital tetap berjalan selaras dengan posisi jabatan terbaru para anggotanya.
Perubahan mendasar dalam peraturan ini terletak pada aspek administratif dan personalia tim pelaksana. Beberapa poin teknis yang diatur meliputi:
Tim yang dibentuk memiliki pembagian tugas berdasarkan spesialisasi layanan untuk mempercepat digitalisasi daerah. Prioritas koordinasi didasarkan pada urutan sektor berikut:
Secara teknis, operasional harian dijalankan oleh Tim Teknis yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika dengan anggota yang terdiri dari para Kepala Bidang dan Kepala Seksi terkait dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah.
Keputusan ini secara khusus mencabut atau merubah bagian lampiran pada keputusan bupati terdahulu (Nomor 475 Tahun 2020). Ketentuan khusus yang perlu diperhatikan adalah bahwa keputusan ini mulai berlaku secara sah pada tanggal ditetapkan. Tidak terdapat klausul larangan yang bersifat sanksi hukum, melainkan penekanan pada kewajiban koordinasi kolektif antar unit kerja agar tidak terjadi ego sektoral dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 30 Desember 2020 oleh Bupati Bantul, Suharsono.
.