Keputusan Bupati Tahun 2020 Nomor 727

Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 475 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
T.E.U Badan/Pengarang Dinas Komunikasi dan Informatika
Nomor Peraturan 727
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 30 Desember 2020
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 30 Desember 2020
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 475 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Ringkasan Umum

Dokumen ini merupakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 727 Tahun 2020 yang menetapkan perubahan atas keputusan sebelumnya, yaitu Nomor 475 Tahun 2020. Fokus utama dari peraturan ini adalah melakukan pemutakhiran susunan keanggotaan pada Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Langkah ini diambil sebagai respons atas adanya penataan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di internal pemerintahan agar koordinasi transformasi digital tetap berjalan selaras dengan posisi jabatan terbaru para anggotanya.

Poin-Poin Utama

Perubahan mendasar dalam peraturan ini terletak pada aspek administratif dan personalia tim pelaksana. Beberapa poin teknis yang diatur meliputi:

  • Pembaruan seluruh daftar nama dan jabatan yang mengisi posisi strategis dalam tim SPBE daerah.
  • Integrasi lintas instansi untuk memastikan bahwa setiap aspek pelayanan publik dapat beralih ke sistem digital secara terintegrasi.
  • Penegasan bahwa lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan induk mengenai implementasi e-Government di Kabupaten Bantul.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Tim yang dibentuk memiliki pembagian tugas berdasarkan spesialisasi layanan untuk mempercepat digitalisasi daerah. Prioritas koordinasi didasarkan pada urutan sektor berikut:

  1. Layanan Perencanaan yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  2. Layanan Penganggaran, Keuangan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah di bawah kendali Badan Keuangan dan Aset Daerah.
  3. Layanan Pengadaan yang dikelola oleh Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah.
  4. Layanan Kepegawaian dan Kinerja oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
  5. Layanan Pengaduan Publik, Data Terbuka, dan Infrastruktur TI yang dipimpin oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
  6. Layanan Hukum dan Akuntabilitas oleh Bagian Hukum dan Inspektorat Daerah.

Secara teknis, operasional harian dijalankan oleh Tim Teknis yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika dengan anggota yang terdiri dari para Kepala Bidang dan Kepala Seksi terkait dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah.

Larangan & Ketentuan Khusus

Keputusan ini secara khusus mencabut atau merubah bagian lampiran pada keputusan bupati terdahulu (Nomor 475 Tahun 2020). Ketentuan khusus yang perlu diperhatikan adalah bahwa keputusan ini mulai berlaku secara sah pada tanggal ditetapkan. Tidak terdapat klausul larangan yang bersifat sanksi hukum, melainkan penekanan pada kewajiban koordinasi kolektif antar unit kerja agar tidak terjadi ego sektoral dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 30 Desember 2020 oleh Bupati Bantul, Suharsono.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.