Instruksi Bupati Tahun 2023 Nomor 1

Tentang PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUSE DISEASE 2019 PADA TRANSISI MENUJU ENDEMI DI KABUPATEN BANTUL
T.E.U Badan/Pengarang Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Nomor Peraturan 1
Jenis / Bentuk Peraturan Instruksi Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 03 Januari 2023
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 03 Januari 2023
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUSE DISEASE 2019 PADA TRANSISI MENUJU ENDEMI DI KABUPATEN BANTUL

Ringkasan Umum

Instruksi Bupati Bantul Nomor 1/Instr/2023 merupakan kebijakan yang mengatur mengenai strategi pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam masa transisi dari kondisi pandemi menuju endemi di wilayah Kabupaten Bantul. Peraturan ini secara resmi menyatakan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dihentikan, namun tetap mengedepankan langkah-langkah kendali yang bersifat proaktif, persuasif, terfokus, dan terkoordinasi.

Poin-Poin Utama

Instruksi ini memuat beberapa poin mendasar yang harus diperhatikan oleh seluruh elemen masyarakat dan instansi pemerintah, antara lain:

  • Protokol Kesehatan: Masyarakat tetap didorong untuk memakai masker dengan benar, terutama pada kerumunan, di dalam gedung/ruangan tertutup, bagi yang bergejala penyakit pernapasan, serta kontak erat COVID-19.
  • Surveilans: Tetap dilaksanakannya pemeriksaan testing bagi warga bergejala dan perlindungan khusus bagi komunitas rentan seperti panti jompo, panti asuhan, dan sekolah berasrama.
  • Vaksinasi: Mendorong masyarakat untuk melengkapi vaksinasi dosis primer dan dosis lanjutan (booster) secara mandiri atau melalui fasilitas terpusat.
  • Komunikasi Publik: Mengintensifkan edukasi melalui berbagai media dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Pemerintah menetapkan langkah-langkah teknis dan prioritas pelaksanaan sebagai berikut:

  1. Mendorong penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk mengakses fasilitas publik dan transportasi umum.
  2. Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas wajib melakukan pembinaan serta assesmen indikator COVID-19 untuk menilai laju penularan dan kapasitas respon.
  3. Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 tetap diaktifkan untuk menjalankan fungsi monitoring, pengawasan, dan pencermatan perkembangan angka penularan.
  4. Pemberian rekomendasi izin keramaian oleh instansi berwenang dilakukan secara sangat selektif sebagai dasar penerbitan izin keramaian oleh Kepolisian.
  5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah wajib memastikan ketersediaan alokasi anggaran penanganan yang bersumber dari APBD sesuai ketentuan perundang-undangan.

Larangan & Ketentuan Khusus

Terdapat beberapa aturan peralihan dan ketentuan khusus yang perlu diketahui:

  • Dilakukan evaluasi dan pencabutan sanksi bagi pelanggar PPKM yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.
  • Instruksi Bupati Bantul Nomor 30/Instr/2022 tentang PPKM Level 1 resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  • Seluruh Perangkat Daerah diwajibkan untuk melaporkan penanganan dan pencegahan COVID-19 kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai kewenangannya.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 3 Januari 2023 oleh Bupati Bantul, H. Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.