Ringkasan Umum

Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2023 menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Saras Adyatma Kabupaten Bantul. Peraturan ini memberikan kepastian hukum bagi RSUD Kelas D tersebut untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat melalui fleksibilitas pengelolaan keuangan guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat, transparansi, serta akuntabilitas tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

Poin-Poin Utama

• Penerapan sistem BLUD memberikan keleluasaan bagi rumah sakit untuk mengelola pendapatan dan belanja secara mandiri sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
• Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dilakukan setiap tahun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan dengan menganut pola anggaran fleksibel.
• Pendapatan BLUD terdiri dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, serta alokasi dari APBD.
• Seluruh transaksi keuangan dikelola melalui Rekening Kas BLUD yang dibuka pada bank umum oleh Pemimpin BLUD.
• Akuntansi dan pelaporan keuangan wajib menggunakan basis akrual sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Prioritas & Ketentuan Teknis

1. Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD diprioritaskan untuk belanja pegawai, belanja modal, serta belanja barang dan jasa sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Penerapan Persentase Ambang Batas yang memungkinkan belanja melampaui anggaran yang ditetapkan dalam DPA jika terjadi kenaikan pendapatan operasional.
3. Ketentuan utang jangka pendek dibatasi maksimal 15% dari jumlah pendapatan tahun sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan operasional mendesak.
4. Ketentuan utang jangka panjang dibatasi maksimal 60% dari jumlah pendapatan tahun sebelumnya dan hanya boleh digunakan untuk belanja modal.
5. Rasio proyeksi kemampuan mengembalikan utang (debt service coverage ratio) minimal 2,5 kali.
6. Surplus kas jangka pendek dapat dimanfaatkan untuk investasi jangka pendek pada instrumen risiko rendah seperti deposito.

Larangan & Ketentuan Khusus

• BLUD dilarang mengalihkan atau menghapus aset tetap tanpa persetujuan pejabat yang berwenang, kecuali untuk barang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
• Seluruh aset berupa tanah dan bangunan wajib disertifikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul.
• Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) untuk tahun berikutnya dapat dilakukan, namun jika digunakan untuk membiayai program baru harus melalui mekanisme APBD.
• Pimpinan BLUD wajib menyampaikan laporan keuangan semesteran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) disertai surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 20 Desember 2023 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.