| Tentang | Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2024 |
| T.E.U Badan/Pengarang | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah |
| Nomor Peraturan | 358 |
| Jenis / Bentuk Peraturan | Keputusan Bupati |
| Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan | - |
| Tempat Penetapan | Bantul |
| Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan | 01 Juli 2024 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status Peraturan | Berlaku, ditetapkan pada 01 Juli 2024 |
| Bahasa | Indonesia |
| Lokasi | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |
| Bidang Hukum | - |
| Abstrak | Unduh Abstrak tidak tersedia |
| Keyword | Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2024 |
Dokumen ini adalah Keputusan Bupati Bantul Nomor 358 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 15 Tahun 2024. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk melakukan penyesuaian personel dalam jabatan Bendahara Pengeluaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Tahun Anggaran 2024. Perubahan ini bersifat administratif untuk menjaga legalitas pengelolaan keuangan negara di sektor kesehatan.
Perubahan mendasar dalam dokumen ini terletak pada penggantian personel bendahara pengeluaran, khususnya pada Puskesmas Banguntapan II. Keputusan ini menetapkan daftar terbaru mengenai siapa saja yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengeluarkan anggaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap transaksi keuangan di tingkat Puskesmas memiliki dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan prinsip clean government yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Fokus utama dari keputusan ini adalah optimalisasi penyerapan dan pertanggungjawaban anggaran kesehatan tingkat dasar. Berikut adalah ketentuan teknis yang diatur:
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 1 Juli 2024 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.
.