Keputusan Bupati Tahun 2024 Nomor 358

Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2024
T.E.U Badan/Pengarang Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nomor Peraturan 358
Jenis / Bentuk Peraturan Keputusan Bupati
Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan -
Tempat Penetapan Bantul
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan / Pengundangan 01 Juli 2024
Sumber -
Subjek -
Status Peraturan Berlaku, ditetapkan pada 01 Juli 2024
Bahasa Indonesia
Lokasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Bidang Hukum -
Abstrak Unduh Abstrak tidak tersedia
Keyword Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2024

Ringkasan Umum

Dokumen ini adalah Keputusan Bupati Bantul Nomor 358 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 15 Tahun 2024. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk melakukan penyesuaian personel dalam jabatan Bendahara Pengeluaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Tahun Anggaran 2024. Perubahan ini bersifat administratif untuk menjaga legalitas pengelolaan keuangan negara di sektor kesehatan.

Poin-Poin Utama

Perubahan mendasar dalam dokumen ini terletak pada penggantian personel bendahara pengeluaran, khususnya pada Puskesmas Banguntapan II. Keputusan ini menetapkan daftar terbaru mengenai siapa saja yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengeluarkan anggaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap transaksi keuangan di tingkat Puskesmas memiliki dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan prinsip clean government yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Prioritas & Ketentuan Teknis

Fokus utama dari keputusan ini adalah optimalisasi penyerapan dan pertanggungjawaban anggaran kesehatan tingkat dasar. Berikut adalah ketentuan teknis yang diatur:

  1. Penetapan personel bendahara mencakup 27 Puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Bantul, mulai dari Puskesmas Srandakan hingga Puskesmas Sedayu II.
  2. Setiap bendahara yang ditunjuk wajib memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) yang tercatat secara resmi dalam sistem kepegawaian.
  3. Pengelolaan dana harus tunduk pada Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Larangan & Ketentuan Khusus

  • Personel yang tidak tercantum dalam lampiran terbaru ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum terkait pengeluaran Dana BOK Tahun Anggaran 2024.
  • Lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan induk (Nomor 15 Tahun 2024) dan menggantikan daftar personel sebelumnya khusus untuk bagian yang diubah.
  • Keputusan ini berlaku secara mutlak sejak tanggal ditetapkan untuk menjamin keberlangsungan operasional pelayanan kesehatan masyarakat.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 1 Juli 2024 oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

.
Memuat PDF...
Gagal memuat PDF.